TANGERANG SELATAN - Kondisi kawasan konservasi Situ Rompong kian memprihatinkan. Situ yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu luasnya terus menyusut ekstrem dari awalnya 12,56 hektare kini tinggal sekitar 1,7 hektare.

Total luas awal 12,56 hektare itu terdiri dari 6,01 hektare luasan air serta 6,5 hektare berupa sempadan. Kawasan tersebut tercatat sebagai aset negara sebagaimana disebut dalam Peta Rempoa tahun 1928 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3114. Namun kini di sekelilingnya, Situ Rompong kian dihimpit banyak bangunan.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong berupaya agar fungsi Situ dikembalikan sebagaimana awalnya. Berbagai langkah telah tempuh, termasuk terakhir menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR. Terbaru, mereka yang tergabung dalam Aliansi Warga Situ Rompong Bersatu untuk menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan (BPN) Kota Tangsel, Kamis (11/6/2026).

Dalam tuntutannya, warga meminta Kejaksaan melakukan pengusutan atas dugaan maladminsitrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan korupsi atas alih fungsi lahan di kawasan Situ Rompong. Warga menilai, terdapat kejanggalan dalam penerbitan sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area itu hingga berujung sengketa yang menyebabkan 4 warga menjadi tersangka penyerobotan lahan.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," kata kuasa hukum warga, Bambang Pujo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Mereka juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa mengecek kembali keabsahan SHGB yang terlanjur sudah diterbitkan pada tahun 2023 silam hingga memicu polemik.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung mengatakan, pihaknya menjamin bahwa semua pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti. Asalkan semua pelaporan ditempuh sebagaimana ketentuannya.

"Jangan khawatir, karena sampai dengan saat ini ada 40 aduan yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tangsel, dan semuanya diselesaikan dengan baik dan benar. Tidak ada yang tebang pilih, saya pastikan," tegas Ronny.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tangsel, Seto Apriyadi menyatakan akan segera membentuk tim bersama di mana di dalamnya melibatkan warga sekitar, pemerintah provinsi hingga kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pemilik kawasan konservasi untuk menangani persoalan ini.

"Kita di sini sepakat pak, saya mau buat tim. Saya tidak mau gegabah terhadap case ini, bapak-bapak nanti akan saya ajak dalam tim kami," sebut Seto.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Badan Kerja Sama Internasional Jerman atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyiapkan dana investasi senilai 20 juta euro untuk memperkuat konservasi laut di beberapa negara termasuk Indonesia pada 2026-2031.

“Kami akan bermitra dengan negara penggerak pertama dari perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) termasuk Indonesia,” kata Commission Manager Living High Seas GIZ Indonesia dan ASEAN Yuliana Cahya Wulan di sela peringatan Hari Laut Sedunia dan Segitiga Terumbu Karang di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.

Selain Indonesia, lanjut dia, negara mitra organisasi dari Pemerintah Federal Jerman itu adalah Senegal, Brazil dan Mikronesia.

Ia menjelaskan nilai investasi dalam proyek Living High Seas itu rencananya mulai dikucurkan pada 2026 dalam bentuk dukungan teknis dan lainnya melalui program International Climate Initiatives sebagai bagian komitmen awal negara itu dalam mendukung berlakunya perjanjian BBNJ.

Melalui BBNJ, ujar dia, kerja sama konservasi mulai bergeser dari negosiasi menuju implementasi nyata, salah satu fokusnya memperkuat upaya konservasi laut termasuk pengembangan wilayah konservasi laut (Marine Protected Area/MPA).

Untuk proyek tersebut, pihaknya akan fokus pada instrumen pengelolaan (Area Base Management Tools/ABMT) termasuk di dalamnya MPA.

Ada beberapa upaya yang akan dilakukan dalam proyek Living High Seas itu yakni membantu negara mitra termasuk Indonesia dalam mengumpulkan data ilmiah terutama di kawasan BBNJ yaitu di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau di luar batas 200 mil laut (laut lepas).

Ia menjelaskan data tersebut penting mengingat wilayah laut itu menjadi rentan karena semua bisa mengakses termasuk eksploitasi dari kapal-kapal besar yang beroperasi tanpa pengawasan.

Selain mengumpulkan data, lanjut dia, juga terkait membangun kapasitas negara mitra termasuk Indonesia dalam menentukan wilayah konservasi keanekaragaman hayati dan wilayah untuk pemanfaatan berkelanjutan.

Meski fokus BBNJ berada di laut lepas, upaya konservasi laut diperkirakan akan berdampak positif terhadap perairan di Indonesia termasuk Bali.

Sementara itu, Country Director GIZ Indonesia dan ASEAN Hans Bruns Ludwig menjelaskan kemitraan dengan Indonesia telah berlangsung selama 50 tahun.

Selama setengah abad, lanjut dia, kemitraan telah menandai kemajuan signifikan dari awalnya pengembangan kapasitas teknis dalam kesehatan, pendidikan, sosial hingga berkembang terkait perubahan iklim, penanganan kebencanaan, hingga pembangunan ekonomi.

Kedua negara, imbuh dia, juga saling berbagi pengalaman dan belajar mengingat Indonesia memiliki bonus demografi penduduk usia muda dengan total populasi mencapai 280 juta jiwa, sedangkan negaranya mencapai 80 juta jiwa.

“Jadi tantangannya bagi pemerintah, masyarakat itu sangat besar tidak hanya meningkatkan pendapatan tapi juga bagaimana memastikan ketersediaan pangan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BALI - Komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut di Pulau Bali terus digencarkan oleh sejumlah pihak. Di antaranya oleh BRI Life bersama komunitas konservasi penyu lokal yaitu Bali Sea Turtle Society dan Kuta Beach Sea Turtle Conservation melakukan pelepasan 100 tukik serta pemberian bantuan konservasi penyu di Pantai Kuta, Bali, Sabtu 23 Mei 2026.

Pemilihan Bali sebagai lokasi kegiatan konservasi, karena merupakan salah satu wilayah penting habitat peneluran alami penyu di Indonesia, khususnya untuk spesies Penyu Lekang (Lepidochelys olivacea), yang termasuk satwa dilindungi dan berstatus rentan (vulnerable). Pantai Kuta, Pantai Serangan, Pantai Saba, hingga kawasan Sanur tercatat menjadi area pendaratan dan peneluran alami penyu di Bali.

Karakteristik pantai di Bali, seperti garis pantai landai, pasir halus, vegetasi pesisir, serta suhu dan kelembapan pantai yang sesuai, menjadikan kawasan ini ideal sebagai habitat peneluran penyu. Selain itu, keberadaan komunitas konservasi lokal yang aktif dan konsisten turut menjadikan Bali sebagai salah satu pusat edukasi dan pelestarian penyu di Indonesia.

Berdasarkan data konservasi di berbagai wilayah Indonesia, populasi penyu saat ini menghadapi ancaman serius akibat pencemaran laut, kerusakan habitat pesisir, perubahan iklim, hingga aktivitas manusia di wilayah pantai. Di Bali sendiri, kawasan Pantai Kuta secara rutin menjadi lokasi penyelamatan telur penyu dan pelepasan tukik, terutama pada musim peneluran antara Mei hingga Oktober.

Direktur Pemasaran BRI Life Tina Meilina menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya tujuan pelestarian ekosistem laut dan aksi terhadap perubahan iklim.

Lihat video: Indonesia Bangun KEK International Financial Center di Pulau Bali



“Penyu adalah salah satu indikator kesehatan laut. Kami ingin berkontribusi nyata menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung masyarakat lokal yang telah konsisten menjaga habitat penyu,” ujar Tina, Minggu (24/5/2026).

Tina menambahkan, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kegiatan konservasi, BRI Life juga memberikan bantuan yang diharapkan dapat mendukung berbagai kebutuhan operasional pengelola konservasi penyu, mulai dari patroli malam pencarian telur penyu, pemeliharaan lokasi konservasi, dukungan tenaga operasional, hingga peremajaan fasilitas penampungan penyu.

“Kami sangat senang dapat mendukung kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati laut, melalui upaya konservasi penyu di Bali. Kegiatan ini menggabungkan pengalaman dan edukasi, serta keterlibatan komunitas yang berkelanjutan,” tandas Tina.

BRI Life berharap kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga lingkungan laut, serta menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk semakin peduli terhadap lingkungan dan bersama-sama menjaga kelestarian alam Indonesia bagi generasi mendatang.

Kami mengundang kemitraan global untuk memperkuat pendanaan dan transfer teknologi dalam pengelolaan taman nasional..,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menggaungkan prinsip “Ecological before Tourism” yang berarti memprioritaskan fungsi ekologis dan kelestarian biodiversitas dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rangkaian Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Forum on Forests/UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, awal pekan ini.

“Pesan utama yang kami bawa adalah 'Ecological Before Tourism'. Fungsi ekologis dan kelestarian biodiversitas harus didahulukan sebelum kita berbicara mengenai pengembangan pariwisata. Ekowisata harus menjadi alat untuk memperkuat konservasi, bukan sebaliknya,” kata Menhut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati serta langkah strategis nasional yang menjadi pilar penguatan konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Menhut Raja Antoni mengatakan, inisiatif ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan taman nasional melalui skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

Ia menambahkan, mekanisme yang dikembangkan mencakup optimalisasi nilai ekonomi karbon serta penguatan ekowisata sebagai instrumen pendukung konservasi.

Menhut juga menegaskan bahwa arah pengembangan taman nasional di Indonesia ke depan harus berpijak pada prinsip keberlanjutan yang kokoh.

Lebih lanjut, Indonesia membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan komunitas internasional, lembaga donor, dan sektor swasta global untuk mendukung skema pembiayaan baru tersebut.

Melalui satgas ini, lanjut dia, Indonesia berupaya memastikan pengelolaan taman nasional berstandar kelas dunia yang tidak hanya mampu meningkatkan penyerapan karbon, tetapi juga melindungi spesies ikonik yang terancam punah.

“Kami mengundang kemitraan global untuk memperkuat pendanaan dan transfer teknologi dalam pengelolaan taman nasional. Dengan kolaborasi internasional, kita dapat memastikan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia terjaga demi keseimbangan ekosistem global,” ujar Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan penguatan kebijakan hingga kolaborasi para pemangku kepentingan merupakan fondasi penting bagi upaya konservasi satwa Indonesia.

Hal ini menyusul komunitas konservasi internasional IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group (AsRSG) dan IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group (AsESG) yang menilai langkah strategis Indonesia telah menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat dalam melindungi satwa yang berstatus terancam punah seperti badak dan gajah.

“Menurut mereka, komitmen politik yang kuat, penguatan kebijakan, serta pendekatan kolaboratif menjadi fondasi penting bagi masa depan konservasi satwa di Indonesia,” kata Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun IUCN SSC sendiri adalah komisi penyelamatan spesies di bawah IUCN yang berperan menilai status spesies, memberi rekomendasi konservasi, dan mendukung upaya perlindungan keanekaragaman hayati secara global.

Selain itu, IUCN adalah organisasi lingkungan global tertua dan terbesar di dunia dan lembaga yang menerbitkan Daftar Merah Spesies Terancam Punah sebagai panduan paling berpengaruh untuk status keanekaragaman hayati dunia.

“Masukan dan dukungan dari komunitas konservasi internasional seperti IUCN menjadi pengingat bahwa menjaga gajah, badak, dan habitatnya bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia,” ujar Menhut.

Sementara itu, Chair IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group (AsRSG) Amirthara Christy Williams menilai komitmen politik yang ditunjukkan saat ini menjadi titik penting dalam sejarah konservasi Indonesia.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya memastikan implementasi program di lapangan berjalan efektif.

Chair IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group (AsESG) Heidi S. Riddle menambahkan, terdapat momentum kuat dalam konservasi gajah Indonesia saat ini. Ia menilai dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menhut menjadi faktor kunci dalam mendorong kebijakan yang lebih progresif.

Ia juga menambahkan pemerintah Indonesia telah berada di jalur yang tepat melalui pendekatan kolaboratif dan kebijakan yang inklusif. Ke depan, menurutnya penguatan konektivitas habitat dan perlindungan kawasan menjadi fokus utama.

“Saya pikir pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, terutama dengan munculnya berbagai kebijakan atau regulasi yang sedang dibahas. Selain itu, upaya untuk melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan terhadap konservasi gajah, serta membuka ruang untuk mendengarkan beragam pandangan, adalah hal yang sangat penting,” jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

ACEH, iNews.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menghidupkan semangat menjaga dan mengelola laut secara berkelanjutan yang sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini juga sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip keberlanjutan. 

Nilai tersebut tidak hanya tercermin dalam berbagai inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan aktif pekerja dalam berbagai aksi nyata, termasuk upaya pemulihan ekosistem laut di perairan Kepulauan Sabang, Aceh. 

Sebagai bagian dari rangkaian Jambore Nasional yang diikuti oleh 25 perwakilan dari berbagai wilayah di Indonesia, BRI melalui komunitas penyelam internal BRILiaN Dive Club yang beranggotakan Insan BRILiaN (pekerja BRI) melaksanakan aksi transplantasi terumbu karang di Gampong Iboih, Kota Sabang, Aceh pada Minggu (3/5/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua BRILiaN Dive Club Hendi, Regional Micro Banking Head (RMBH) BRI Regional Medan Wahib, Keuchik Gampong Iboih, Ketua Tuha 4 Gampong Iboih, Panglima Laot Lhok Iboih, serta masyarakat setempat.

Baca Juga

Cost of Fund BRI Turun ke 2,3 Persen pada Triwulan I-2026, Dana Murah Tembus Rp1.000 T

Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam menjalankan program TJSL. Lebih lanjut, pemilihan Sabang sebagai lokasi konservasi tahun ini bersifat strategis, mengingat peran terumbu karang sebagai fondasi utama ekowisata di wilayah Aceh yang terus bangkit pascatsunami dan tantangan bencana alam.

“Langkah konservasi seperti ini relevan dalam menjaga daya dukung lingkungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir,” ujarnya.

Selain aspek rehabilitasi lingkungan, BRI juga fokus pada aspek edukasi bagi masyarakat lokal. Pada kesempatan yang sama, BRI turut menyerahkan bantuan alat selam berupa masker selam kepada warga setempat. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong literasi bahari sebagai langkah awal untuk memperkuat pemahaman sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kekayaan bawah laut mereka sendiri. 

Tak hanya itu, dalam kegiatan ini sinergi antara BRI dengan perangkat daerah setempat juga diperkuat melalui aksi kemanusiaan, yaitu penyaluran bantuan kebutuhan dasar berupa sembako guna memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

Sebagaimana diketahui, work-life balance menjadi salah satu pilar penting dalam membangun hubungan kerja yang solid di BRI. Hal ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang mendorong terciptanya kolaborasi yang sehat dan produktif antar Insan BRILiaN, sekaligus membuka ruang bagi karyawan untuk berkembang tidak hanya secara profesional, tetapi juga secara sosial dan personal.

Adapun, BRI secara aktif mendorong terbentuknya komunitas internal sebagai wadah kontribusi dan kolaborasi lintas fungsi. Salah satunya melalui BRILiaN Dive Club, yang sejak didirikan pada Desember 2013 telah berkembang menjadi komunitas dengan lebih dari 150 Insan BRILiaN dari 18 kantor wilayah di seluruh Indonesia.

Selama lebih dari satu dekade, komunitas ini secara konsisten menjalankan berbagai aksi konservasi laut di sejumlah wilayah, mulai dari Papua, Sulawesi, Bali, Kepulauan Seribu, hingga Maluku. Kehadiran di Sabang menjadi kelanjutan dari upaya tersebut, sekaligus memperluas jangkauan kontribusi ke kawasan barat Indonesia.

"Ke depan, BRI akan terus mendorong peran aktif komunitas internal sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya kerja yang kolaboratif sekaligus menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui berbagai inisiatif berbasis komunitas, BRI optimistis dapat terus menciptakan dampak yang berkelanjutan, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan nasional," tutur Dhanny.

Editor: Anindita Trinoviana

JAKARTA, iNews.id – Dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026 yang mengusung tema Our Power, Our Planet, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan menyelenggarakan program konservasi lingkungan melalui penanaman 10.000 mangrove dan transplantasi 2.000 terumbu karang di Pantai Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan bersama mitra strategis dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem pesisir sekaligus penguatan kolaborasi multipihak untuk masa depan bumi yang lebih berkelanjutan. 

Aksi tersebut menjadi wujud nyata implementasi inisiatif keberlanjutan Telkom GoZero% - Sustainability Action by Telkom Indonesia, khususnya pada pilar Save Our Planet, yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, perlindungan ekosistem, dan percepatan transisi menuju operasional rendah karbon.

SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, Hari Bumi merupakan momentum penting untuk memperkuat kesadaran bahwa pertumbuhan digital harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. “Telkom memandang keberlanjutan bukan sekadar program pendukung, tetapi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Melalui konservasi mangrove dan terumbu karang, kami ingin menghadirkan manfaat nyata bagi ekosistem pesisir, masyarakat sekitar, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur digital tetap selaras dengan kelestarian alam,” ujarnya. 

Pemilihan lokasi konservasi juga didasarkan pada posisi strategis jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) TelkomGroup Mandalika–Sanur. Hal tersebut menjadi nilai tambah dengan mempertimbangkan sinergi antara perlindungan ekosistem pesisir dengan upaya menjaga keberlanjutan infrastruktur konektivitas digital yang dimiliki TelkomGroup.

Kehadiran ekosistem pesisir yang sehat di sekitar jalur kabel laut turut mendukung ketahanan kawasan pesisir dari abrasi dan perubahan lingkungan, yang penting bagi keberlangsungan infrastruktur tersebut.

Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi, penyerap karbon biru (blue carbon), serta habitat berbagai biota laut. Sementara itu, terumbu karang berfungsi menjaga keanekaragaman hayati laut dan mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor perikanan maupun pariwisata.

Oleh karena itu, pelaksanaan konservasi di kawasan Lombok Utara diharapkan dapat memberikan dampak ekologis dan sosial ekonomi secara berkelanjutan. 

Sepanjang tahun 2025, Telkom juga telah menjalankan berbagai inisiatif konservasi dan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari komitmen perusahaan. Di antaranya pengumpulan lebih dari 3,3 ton sampah plastik atau setara 177.915 botol melalui pemanfaatan Reverse Vending Machine (RVM) di lingkungan Telkom Hub Jakarta, pengelolaan sirkular limbah kabel serat optik dengan tingkat pemulihan mencapai 73 persen, serta standardisasi gedung ramah lingkungan melalui sertifikasi internasional Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) untuk memastikan efisiensi energi dan sumber daya yang terukur. 

Sebagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, Telkom turut menjalankan Climate Transition Plan yang menjadi panduan transformasi menuju operasional rendah karbon dan target Net Zero Emission 2060. Telkom telah menetapkan enam tuas dekarbonisasi (six decarbonization levers) yang menjadi panduan strategi perusahaan pada fase awal (2023-2030) dengan target: 

1. Penurunan Emisi: Mengurangi 20 persen emisi GRK (Cakupan 1 dan 2). 

2. Efisiensi Energi: Menekan konsumsi energi hingga 10 persen melalui modernisasi teknologi jaringan. • Energi Terbarukan: Membangun panel surya (Solar PV) dengan kapasitas lebih dari 14 MWp. • Manajemen Limbah: Reduksi sampah minimal 70 persen dan manajemen limbah serat optik secara maksimal. 

VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri menambahkan, keberhasilan transformasi hijau tidak hanya ditentukan oleh investasi besar, tetapi juga konsistensi langkah yang dilakukan bersama.

“Kami percaya perubahan besar dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan. Karena itu, Telkom akan terus mendorong budaya ramah lingkungan di seluruh lini bisnis, mulai dari perilaku sehari-hari insan TelkomGroup hingga pengelolaan infrastruktur digital. Melalui inisiatif sustainability GoZero% yang terintegrasi, kami berkomitmen menghadirkan pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pelestarian lingkungan serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutur Gunawan. 

Melalui semangat Hari Bumi 2026, Telkom terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan inovasi keberlanjutan yang memberikan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, dan bisnis. Komitmen tersebut sejalan dengan langkah perusahaan dalam menghadirkan konektivitas digital yang tidak hanya andal dan inklusif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap bumi dan masa depan yang lestari. 

Editor: Rizqa Leony Putri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dalam peringatan Kwibuka ke-32 di Republik Rwanda, Afrika Tengah.

Menhut, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, menyoroti keberhasilan Rwanda dalam bidang konservasi lingkungan sebagai sumber inspirasi penting bagi pengelolaan SDA berkelanjutan ini.

"Keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional Rwanda," kata Raja Antoni.

Lebih lanjut, Menhut menyoroti salah satu contoh nyata adalah keberhasilan konservasi gorila gunung di Taman Nasional Volcanoes.

Upaya ini dinilai sebagai model global dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui kebijakan yang konsisten dan perlindungan kawasan yang kuat.

"Melalui kebijakan konservasi yang konsisten serta keterlibatan aktif masyarakat lokal, populasi gorila meningkat signifikan dan menjadi ikon keberhasilan konservasi dunia," ujar dia.

Menhut mengatakan pariwisata berbasis konservasi, khususnya pelacakan gorila, menjadi salah satu sumber devisa utama negara tersebut.

"Hal ini menunjukkan bahwa konservasi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan beriringan," kata Raja Antoni.

Selain itu, Menhut juga menyoroti pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pendekatan jasa ekosistem, ia nilai juga menjadi kunci keberhasilan Rwanda.

Hutan, lanjutnya, tidak hanya dipandang sebagai kawasan lindung, tetapi juga sebagai penyedia manfaat nyata seperti air, penyerap karbon, dan sumber penghidupan masyarakat.

"Dengan pendekatan ini, konservasi menjadi relevan secara ekologis sekaligus bernilai secara ekonomi. Taman nasional tidak lagi dipandang sebagai pembatas ruang hidup, melainkan sebagai sumber kesejahteraan bersama," kata Menhut Raja Antoni.

Peringatan Kwibuka ke-32 adalah peringatan tahunan ke-32 untuk mengenang genosida yang terjadi pada tahun 1994 terhadap etnis Tutsi di Rwanda.

Menhut Raja Antoni menyebut peringatan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi sejarah, tetapi juga pembelajaran global tentang pemulihan dan pembangunan berkelanjutan.

"Perjalanan luar biasa Rwanda dalam pemulihan tidak hanya tercermin pada masyarakatnya, tetapi juga pada komitmen kuatnya terhadap pengelolaan lingkungan," ujarnya.

Menhut Raja Antoni hadir di peringatan Kwibuka ke-32 ini sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Turut hadir dalam acara, Duta Besar Rwanda Sheikh Abdul Karim Harelimana, Ketua Korps Diplomatik Africa yang juga Duta Besar Tanzania Macocha Moshe Tembele, hingga penyintas genosida 1994 Liliane Murangwayire.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan ilegal yang semakin kompleks

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 202 ekor reptil ke Dubai melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa penindakan tegas merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat perlindungan satwa dilindungi.

“Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera sekaligus memutus rantai perdagangan ilegal yang semakin kompleks,” ujar Dwi.

Adapun sebanyak 202 reptil tersebut terdiri dari 1 sanca bodo, 89 ular ball python, 104 iguana hidup, dan 8 iguana mati. Usai dilakukan pengecekan, diketahui seluruhnya tanpa dokumen sah.

Dalam kasus ini, satu warga negara asing (WNA) Rusia berinisial OS ditetapkan sebagai tersangka. Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra kini telah melimpahkan OS beserta barang bukti ke Kejaksaan.

OS dijerat tindak pidana konservasi dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak kategori VI.

Modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya jaringan perdagangan satwa liar lintas negara yang terorganisir dan terus berupaya memanfaatkan celah pengawasan.

Dwi mengatakan, pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kejahatan terhadap satwa liar masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia.

“Praktik perdagangan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia,” kata dia.

Selain penindakan, pemerintah juga terus mendorong upaya konservasi melalui perlindungan habitat, pengawasan peredaran satwa, serta kerja sama lintas sektor dan internasional.

“Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga populasi satwa liar sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia,” ujar Dwi.

Partisipasi publik, lanjutnya, juga penting dalam mendukung konservasi termasuk melaporkan aktivitas ilegal dan tidak membeli satwa dilindungi, menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

“Kementerian Kehutanan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan terhadap satwa liar akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dwi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini kami perkirakan kunjungan masih berkisar dua ribuan orang

Gianyar, Bali (ANTARA) -

Lembaga konservasi Bali Zoo di Desa Singapadu, Kabupaten Gianyar, Bali mencatat lonjakan kunjungan wisatawan hingga 120 persen saat libur Lebaran 2026.

“Kunjungan sebanyak 60 persen itu wisatawan Nusantara termasuk lokal dan sisanya 40 persen wisatawan asing,” kata Kepala Hubungan Masyarakat Bali Zoo Emma Kristiana Chandra di Gianyar, Bali, Senin.

Adapun puncak kunjungan wisatawan terjadi pada Minggu (22/3) sekitar 2.200 orang pengunjung atau naik kisaran 120 persen dibandingkan kunjungan hari biasa kisaran 800-1.200 orang.

Ia memperkirakan kunjungan masih tetap tinggi pada Senin ini meski memasuki arus balik Lebaran mengingat masih berlangsung periode cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah yang didominasi wisatawan asal Jakarta, Surabaya dan kota lain di Indonesia.

“Saat ini kami perkirakan kunjungan masih berkisar dua ribuan orang,” ucapnya.

Pengelola kebun binatang seluas 12 hektare itu memperkirakan kunjungan masih tetap tinggi pada Selasa (24/3) atau pada hari terakhir cuti bersama, sebelum aktivitas harian masyarakat kembali dilaksanakan usai libur panjang pada Rabu (25/3).

Emma menambahkan selain didorong libur panjang, kunjungan meningkat diperkirakan karena adanya interaksi baru yang dihadirkan pengelola kebun binatang itu yakni lebih dekat dengan hewan kapibara.

Pihaknya memiliki koleksi masing-masing tiga ekor kapibara jantan dan betina yang berusia enam hingga sembilan bulan.

Pengunjung juga dapat memberi makan mamalia pengerat terbesar di dunia itu dengan pangan favorit mereka seperti jagung, daun jagung dan rumput gajah.

Rata-rata per hari, hewan dengan populer disebut “Mas Bro” di internet itu memakan 1-2,5 kilogram pangan tersebut.

“Kapibara menjadi daya tarik baru yang kini banyak dicari pengunjung,” ucap Emma.

Selain berinteraksi lebih dekat dengan sejumlah satwa di lembaga konservasi itu, wisatawan juga mendapat edukasi khususnya kepada generasi muda terkait keberlangsungan hidup satwa dilindungi dan terancam punah.

Aktivitas lain yang bisa dilakukan di tempat wisata itu yakni atraksi air yang tersedia untuk anak-anak.

Lembaga konservasi itu memiliki koleksi 65 spesies dengan total mencapai 600 satwa endemik Indonesia dan seluruh dunia.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram, Nusa Tenggara Barat (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan implementasi konservasi ekosistem dalam kerangka ekonomi biru dilakukan secara inklusif, partisipatif, serta berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

"Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional yang tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut," kata Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) KKP Firdaus Agung dalam keterangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Dia menyampaikan komitmen tersebut diperkuat dan digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak" yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Dia mengatakan forum yang menghadirkan lintas pemangku kepentingan itu menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama.

Adapun pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KKP, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

"Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan," ujar Firadaus.

Lebih lanjut dia mengatakan para peserta sepakat bahwa tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Ia menambahkan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. Baginya, konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan.

"Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi," tegasnya.

Forum itu juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion).

Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris," jelasnya.

Ia berharap hasil pertemuan itu dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan.

Selan itu, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Forum ini juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana," katanya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang mana menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Dina model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

"Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut. Komitmen tersebut kembali digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” yang digelar KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Forum ini menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut yakni, KKP, Bappenas, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Para peserta sepakat tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Direktur Yayasan Pesisir Lestari Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina, Kamis (26/2/2026).

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru.

“Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan diharapkan menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ) Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Forum juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana," katanya.