Di tengah dunia yang kerap terdengar lelah, Indonesia menunjukkan bahwa harapan belum selesai ditulis. Pembangunan berkelanjutan di negeri ini tidak lagi sekadar hidup sebagai bahasa yang indah di atas dokumen, tetapi mulai menemukan jejaknya dalam kenyataan.

Sekitar 61,4% indikator Sustainable Development Goals (SDGs) nasional telah berada pada kategori on track. Sementara peringkat komitmen Indonesia dalam implementasi SDGs meningkat tajam dari posisi ke-102 pada 2019 menjadi ke-78 pada 2024. Indonesia bukan hanya dinilai sebagai negara dengan tingkat komitmen tertinggi di Asia dalam upaya pencapaian SDGs, tetapi juga menunjukkan bahwa komitmen tersebut disertai langkah nyata.

Dalam konteks global, ketika baru sekitar 18% target SDGs berada pada lintasan yang tepat waktu–sementara kawasan Asia-Pasifik diproyeksikan dapat mengalami keterlambatan hingga tiga dekade jika tanpa perubahan signifikan–langkah Indonesia menjadi semakin berarti. Hal ini bukan hanya mencerminkan kemajuan nasional, melainkan juga memberi isyarat bahwa pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan masih mungkin diperjuangkan.

Dalam konteks itulah ekonomi biru perlu diarusutamakan ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan pembangunan, bukan diperlakukan sebagai agenda sektoral di pinggir meja kebijakan. Dengan pengalaman kebijakan, kemitraan multipihak, dan berbagai inisiatif yang mulai dibangun, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi penghela arah di kawasan.

Bagi Indonesia, ekonomi biru bukan sekadar urusan laut, pesisir, dan perikanan. Ia adalah cara baru untuk membaca masa depan bangsa. Dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, dan wilayah laut yang membentuk lebih dari dua pertiga ruang nasional, Indonesia memiliki modal ekologis dan geografis yang tidak banyak dimiliki negara lain.

Laut kita menyimpan sumber pangan, energi, keanekaragaman hayati, karbon biru, serta jasa ekosistem yang menopang kehidupan jutaan orang. Ini merupakan mandat bagi bangsa maritim yang ingin tumbuh tanpa mengorbankan masa depan.

Relevansi ekonomi biru bagi pencapaian SDGs terletak pada kemampuannya menjembatani banyak tujuan sekaligus. Ia tidak hanya terkait dengan “Tujuan 14” tentang ekosistem laut, tetapi juga bersentuhan langsung dengan pengurangan kemiskinan, penghapusan kelaparan, penciptaan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, energi bersih, aksi iklim, hingga penguatan kemitraan pembangunan.

Karena itu, ekonomi biru seharusnya dibaca bukan sebagai sektor tersendiri, melainkan sebagai simpul yang menghubungkan agenda ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam satu arah yang utuh.

Potensi ke arah itu sesungguhnya telah terlihat. Berbagai subsektor ekonomi biru di Indonesia memiliki ruang tumbuh yang menjanjikan, mulai dari pangan biru, bioindustri kelautan, energi terbarukan laut, karbon biru, hingga jasa ekosistem pesisir. Laut Indonesia tidak hanya menyediakan sumber protein dan energi, tetapi juga menopang mata pencaharian lebih dari 7,8 juta rumah tangga pesisir.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kelautan dan perikanan pun menunjukkan perkembangan yang memberikan nafas lega. Produksi perikanan tangkap dan budi daya meningkat, kawasan konservasi laut terus meluas mendekati target 30 juta hektar, dan perlindungan sosial bagi nelayan skala kecil menguat pascapandemi. Semua ini menunjukkan bahwa fondasi menuju ekonomi biru sebenarnya sudah mulai dibangun.

Namun, potensi tidak akan pernah cukup bila berhenti sebagai angka, peta, atau pidato. Tantangan terbesar pembangunan selalu terletak pada kemampuan mengubah kekayaan menjadi kesejahteraan, sekaligus mengubah arah kebijakan menjadi sistem yang bekerja.

Modal ekologis dan geografis Indonesia yang besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi nilai tambah ekonomi yang kuat, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara merata. Karena itu, mengarusutamakan ekonomi biru tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai memperluas pemanfaatan sumber daya laut.

Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang: dari eksploitasi menuju pengelolaan, dari pengambilan keuntungan jangka pendek menuju keberlanjutan jangka panjang, dan dari pertumbuhan yang sempit menuju kemakmuran yang lebih adil.

Secara ekonomi, ruang pertumbuhan sektor kelautan Indonesia masih terbuka. Produksi perikanan tangkap pada periode 2019–2024 meningkat dan masih berada di bawah ambang hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan. Ini menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat produksi secara adaptif dan berbasis sains.

Akan tetapi, justru karena ruang itu masih tersedia, tata kelola menjadi semakin menentukan. Tanpa pengawasan yang kuat, disiplin terhadap daya dukung ekologi, dan kemampuan membaca dinamika pasar global, peluang pertumbuhan dapat dengan cepat bergeser menjadi percepatan eksploitasi.

Karena itu, penegakan hukum terhadap praktik perikanan ilegal, tidak dilaporkan pada institusi pengelolaan perikanan, dan belum diatur dalam peraturan, perlindungan habitat pesisir, dan pengendalian polusi laut harus diposisikan sebagai fondasi. Ekonomi biru hanya akan bermakna jika pertumbuhannya berdiri di atas laut yang “tetap hidup”.

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan sinyal kebijakan yang menjanjikan. Peluncuran Kemitraan Aksi Agenda Biru Nasional pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 menandai pergeseran penting dalam cara memandang pembangunan kelautan.

Melalui empat pilarnya—kesehatan biru, pangan biru, inovasi biru, dan pendanaan biru—Indonesia menegaskan bahwa masa depan laut tidak dapat diurus secara parsial. Kesehatan manusia, ketahanan pangan, inovasi, dan pembiayaan harus dipadukan dalam satu kerangka pembangunan yang saling terhubung.

Langkah ini penting karena menunjukkan bahwa Indonesia mulai menawarkan pandangan yang lebih utuh tentang bagaimana bangsa maritim mengelola masa depannya, sekaligus membuka ruang pembelajaran yang dapat dibagikan ke tingkat kawasan.

Meski demikian, pekerjaan rumah terbesar tetap berada pada ranah implementasi. Di tingkat daerah, fragmentasi kewenangan lintas sektor, kesenjangan kapasitas kelembagaan, serta ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan penganggaran masih menjadi hambatan yang nyata.

Perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai prioritas pembangunan kelautan juga turut memperlebar jarak antara visi dan pelaksanaan. Karena itu, mengarusutamakan ekonomi biru menuntut langkah yang lebih konkret.

Setidaknya ada tiga langkah yang mendesak. Pertama, menempatkan ekonomi biru ke dalam inti perencanaan dan penganggaran, termasuk melalui integrasi indikator yang terukur, data kelautan yang andal, dan sinkronisasi lebih kuat antara pusat dan daerah.

Kedua, membangun ekosistem pendanaan biru yang kredibel melalui proyek-proyek yang layak didanai, regulasi yang jelas, dan instrumen seperti blue bonds, blended finance, pasar karbon biru, serta pembiayaan inovatif lain yang benar-benar diarahkan pada sektor bernilai tambah dan rendah emisi.

Ketiga, memastikan bahwa masyarakat pesisir menjadi pusat transformasi melalui penguatan perlindungan sosial, akses teknologi, peningkatan keterampilan, dan investasi pada sumber daya manusia maritim.

Langkah-langkah itu menjadi penting karena persoalan pembiayaan tidaklah enteng. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai US$1,64 triliun, sementara kapasitas fiskal nasional hanya mampu menutup sekitar 20%–25% dari kebutuhan tersebut.

Kesenjangan ini tidak mungkin dijawab dengan cara lama. Dan yang dibutuhkan bukan hanya instrumen baru, melainkan kejelasan arah. Pembiayaan ekonomi biru harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberi nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan berdampak nyata bagi masyarakat pesisir, bukan semata-mata memperluas ekstraksi sumber daya primer dengan kemasan yang lebih modern.

Jika dirancang dengan tepat, pendanaan biru dapat menjadi jembatan penting antara keterbatasan fiskal negara dan besarnya kebutuhan transformasi.

Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi biru tidak akan pernah kokoh bila manusia diletakkan di pinggir. Nelayan kecil, pembudi daya, perempuan dalam rantai nilai pascapanen, komunitas pesisir, dan generasi muda maritim harus ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat.

Penurunan kualitas habitat pesisir, perubahan iklim, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan keterbatasan teknologi produksi telah mempersempit kapasitas adaptif nelayan skala kecil. Ketimpangan gender dalam rantai nilai juga masih membatasi ruang partisipasi perempuan.

Karena itu, pendidikan dan pelatihan dalam bidang akuakultur berkelanjutan, bioteknologi laut, pemantauan digital kelautan, ekonomi sumber daya, hingga pendanaan biru harus dipandang sebagai investasi strategis. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya sumber daya, tetapi bangsa yang mampu mengolah kekayaannya dengan ilmu, etika, dan visi.

Pada akhirnya, ekonomi biru bukan semata-mata agenda sektoral. Ia adalah pilihan tentang bagaimana Indonesia ingin tumbuh. Apakah laut akan terus dipandang terutama sebagai ruang yang bisa diambil nilainya, atau mulai ditata sebagai fondasi kemakmuran yang adil dan lestari?

Apakah pembangunan akan terus dikejar dengan logika jangka pendek, atau diletakkan di atas keberlanjutan yang memberi daya tahan bagi generasi mendatang? Di sinilah ekonomi biru bertemu dengan makna SDGs yang sesungguhnya: bukan sekadar mengejar target, melainkan membangun masa depan yang gemilang bila diupayakan.

Indonesia memiliki peluang historis untuk memimpin arah pembangunan kelautan berkelanjutan, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kawasan. Jalan biru menuju Indonesia Emas 2045 sesungguhnya telah terbuka.

Yang dibutuhkan sekarang adalah kesungguhan untuk menapakinya dengan lebih terarah, lebih terintegrasi, dan lebih berani. Bila itu dilakukan, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara yang memiliki laut luas, tetapi sebagai bangsa yang mampu mengubah keluasan itu menjadi arah.

Di tengah dunia yang masih mencari pijakan, itulah salah satu sumbangan paling penting yang dapat Indonesia tawarkan: menjadi penghela harapan, sekaligus pembuktian bahwa pembangunan berkelanjutan bukan utopia, melainkan kerja bersama yang dapat diwujudkan.

Perjalanan ekonomi kelautan Indonesia berada di momentum yang menentukan. Visi sudah dideklarasi berkali-kali–dari gagasan poros maritim dunia hingga ekonomi biru. Namun, penentu keberhasilan visi bukan semata kekuatan narasi, melainkan kemampuan untuk mengukur kemajuannya secara objektif.

Dalam konteks inilah Fisheries Blue Economy Index (FBEI) menjadi signifikan. Ia hadir bukan untuk menggantikan visi, melainkan memberi “ukuran” atas realitas implementasi di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana ekonomi biru di Indonesia berkembang pesat. Pemerintah, lembaga riset, organisasi internasional, hingga sektor usaha menggunakan istilah yang sama tetapi sering kali dengan makna yang berbeda.

Bappenas, misalnya, mengembangkan Blue Economy Roadmap; Program Pembangunan PBB (UNDP) bersama pemerintah mengembangkan Blue Economy Development Index (BEDI); sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan pendekatan berbasis sektor dengan fokus perikanan dan budidaya.

Namun di tengah pertumbuhan konsep ini, instrumen evaluasi berbasis indikator yang secara khusus berfokus pada sektor perikanan belum banyak dibahas secara komprehensif. FBEI hadir mengisi ruang tersebut.

Urgensi Pengukuran Ekonomi Biru Berbasis Perikanan

Perikanan Indonesia adalah sektor strategis yang menggabungkan tiga dimensi sekaligus: ekonomi, sosial, dan ekologi. Lebih dari 2,3 juta nelayan bergantung pada sumber daya ikan, belum termasuk rantai pascapanen, industri pengolahan, perdagangan, dan ekspor. Namun sektor ini juga menjadi salah satu sektor dengan risiko terbesar akibat perubahan iklim dan degradasi sumber daya.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) (2022) mencatat lebih dari sepertiga stok ikan global kini dalam status overexploited. Indonesia sendiri memiliki indikasi tekanan yang meningkat di beberapa wilayah pengelolaan perikanan. Di samping persoalan lama seperti penangkapan ilegal, destruktif, hingga kerusakan habitat penting seperti mangrove dan terumbu karang.

Dalam situasi demikian, ekonomi biru tidak dapat hanya menjadi slogan. Ia membutuhkan evidence base, instrumen evaluasi, dan indikator yang dapat memandu arah kebijakan. Program Lingkungan PBB (2013) dan Bank Dunia (2017) secara jelas menekankan bahwa pembangunan ekonomi biru harus berbasis data, terukur, dan dapat dievaluasi lintas waktu. Tanpa itu, kebijakan hanya akan bersifat deklaratif.

FBEI sebagai Kompas Kebijakan Perikanan

FBEI dikembangkan sebagai instrumen evaluatif Indonesia yang secara eksplisit menempatkan perikanan di pusat sistem. Hal ini berbeda dari sebagian indeks ekonomi biru global yang lebih menekankan kebijakan makro atau perencanaan ruang laut.

Dengan menempatkan perikanan sebagai jantung, FBEI mengakui dua karakter dasar Indonesia: (1) negara kepulauan, dan (2) negara perikanan yang bertumpu pada jutaan pelaku skala kecil. Karakter ini membuat indeks berbasis sektor menjadi lebih relevan dibanding instrumen ekonomi biru generik.

Struktur FBEI menggabungkan empat dimensi utama—ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola—yang diperkaya dengan skenario pembobotan kebijakan (Trenggono et al., 2025). Pendekatan skenario ini penting karena ekonomi biru bukan ruang kebijakan tunggal; ia mengandung negosiasi nilai dan prioritas. Ada negara yang memprioritaskan konservasi, ada yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, ada pula yang berupaya mencari keseimbangan.

FBEI memungkinkan analisis “konsekuensi pilihan kebijakan”: bukan hanya di mana posisi saat ini, tetapi juga bagaimana arah masa depan bila bobot kebijakan diubah. Dengan demikian, FBEI bukan hanya alat ukur status, tetapi juga alat simulasi kebijakan (policy scenario tool).

Ia dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis: wilayah mana yang mendekati profil ekonomi biru yang ideal; provinsi mana yang tertinggal; dan faktor apa yang menjadi penentu keberhasilannya.

Pembelajaran Global dan Posisi FBEI

Globalisasi konsep ekonomi biru memunculkan berbagai indeks dan alat ukur. UNDP–Bappenas mengembangkan Blue Economy Development Index (BEDI) dengan penekanan pada perencanaan wilayah laut dan kebijakan lintas sektor (Adrianto et al., 2020).

Organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia mengembangkan indikator berbasis ekonomi makro, perdagangan, dan input-output. Jepang mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Berkelanjutan yang lebih teknokratik dan berorientasi statistik (Ding & Tabata, 2024).

Di antara indeks tersebut, FBEI menempati ruang yang unik: fokus sektor, tapi multidimensi; teknokratis, namun memiliki sensitivitas sosial dan ekologi; dan yang paling penting, memiliki konteks operasional yang kuat dalam sistem perikanan tropis dan negara kepulauan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa FBEI bukan sekadar adaptasi dari indeks global, tetapi muncul dari kebutuhan domestik.

Keunggulan lainnya adalah konteks praktis. BEDI dan indeks global lain bekerja pada tingkat ekonomi laut makro, sementara FBEI bekerja pada tingkat sistem perikanan sektoral—yang lebih dekat pada realitas produksi, kesejahteraan basis nelayan, hingga dinamika stok ikan.

Seperti halnya instrumen kebijakan lainnya, FBEI memiliki dua sisi: kekuatan sekaligus ruang untuk penguatan. Dari sisi keunggulan, FBEI hadir sebagai instrumen yang tematik dan kontekstual, dengan fokus pada sektor-sektor yang paling relevan bagi Indonesia. Pendekatannya bersifat multidimensi dengan mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh.

Selain itu, FBEI berbasis skenario yang memungkinkan analisis berbagai trade-off kebijakan. Keunggulan lainnya adalah sifatnya yang terukur lintas wilayah, sehingga hasilnya dapat dibandingkan antarprovinsi maupun antar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Pertama, sebagian indikator masih berfokus pada input, seperti jumlah regulasi atau program. Meskipun mudah diukur, indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan outcome maupun dampak nyata di lapangan.

Padahal, yang lebih penting adalah perubahan perilaku serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan stok sumber daya. Tantangan ini bukan hal baru, melainkan persoalan umum dalam kebijakan lingkungan dan maritim.

Kedua, dimensi perubahan iklim belum terintegrasi secara optimal. Padahal, perubahan iklim berpengaruh langsung terhadap dinamika stok ikan, suhu laut, produktivitas primer, hingga pola migrasi biota. Tanpa integrasi yang kuat, FBEI berisiko kehilangan relevansi strategis dalam jangka panjang.

Ketiga, indikator sosial masih relatif terbatas. Padahal, sektor perikanan Indonesia ditopang oleh nelayan skala kecil dan rumah tangga pesisir. Oleh karena itu, ekonomi biru tidak cukup diukur dari sisi produksi dan ekspor saja, tetapi juga perlu menilai distribusi manfaat dan keadilan sosial—siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang tertinggal.

Dengan demikian, FBEI dapat dipandang sebagai instrumen yang telah memiliki fondasi yang kuat, namun masih memerlukan penyempurnaan. Peralihan dari indikator berbasis input menuju outcome dan dampak, integrasi dimensi perubahan iklim, serta penguatan indikator sosial akan menjadikan FBEI lebih strategis, inklusif, dan relevan dalam mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan Implementasi: Data dan Politik Kebijakan

Instrumen evaluasi hanya sekuat data yang menyokongnya. Tantangan data di Indonesia bukan hanya ketersediaan, tetapi fragmentasi—antardaerah, antarkementerian, dan antarsistem statistik. Beberapa provinsi memiliki data stok ikan atau data sosial ekonomi yang baik, sementara yang lain masih minim atau tidak terstandardisasi (Trenggono et al., 2025). Harmonisasi standar pengukuran adalah prasyarat untuk membangun kredibilitas indeks.

Tantangan kedua adalah kepemimpinan politik. Indeks yang jujur pasti menghasilkan peringkat: ada yang baik, ada yang tertinggal. Pertanyaan kunci: apakah negara, provinsi, dan pemangku kepentingan siap menerima “cermin evaluatif” semacam itu? Indeks bisa menjadi alat akuntabilitas yang kuat, tetapi hanya jika tidak disterilkan secara politis.

Sebaliknya, bila hanya dijadikan pelengkap dokumen birokrasi, indeks kehilangan nilai strategisnya. Memperkuat FBEI berarti memperkuat fondasi ekonomi biru Indonesia. Beberapa langkah penting dapat dipertimbangkan:

1. Integrasi teknologi dan data real-time. Penggunaan satelit, AIS/VMS, e-logbook, citra habitat, hingga data perdagangan dapat meningkatkan akurasi dan frekuensi pembaruan. Dunia perikanan semakin digital, dan instrumen evaluasi harus mengikuti.
2. Transparansi publik melalui dashboard terbuka. Dengan membuka akses publik, akuntabilitas meningkat. Masyarakat, universitas, dan sektor usaha dapat berperan dalam pengawasan dan inovasi.
3. Penguatan dimensi sosial dan gender. Nelayan skala kecil, perempuan pesisir, pemuda, dan rantai pascapanen perlu masuk dalam indikator manfaat ekonomi biru, bukan hanya produksi dan nilai ekspor.
4. Pendekatan bertahap dan pilot-based. Sebelum diimplementasikan nasional, pilot provinsi atau WPP dapat memberikan pembelajaran teknis dan kelembagaan.

Indonesia berada di persimpangan sejarah kelautannya. Krisis iklim mempersempit ruang pilihan, degradasi ekosistem menjadi risiko laten, dan ketimpangan sosial di pesisir menguji narasi ekonomi biru. Dalam kondisi seperti ini, FBEI—lebih dari sekadar instrumen teknis—adalah upaya untuk menjembatani sains dan kebijakan, data dan kepentingan, serta visi dan realitas.

Yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi ikan, tetapi masa depan jutaan keluarga pesisir, ketahanan pangan nasional, dan warisan ekologis generasi mendatang. Menjadikan indeks sebagai kompas bukan keputusan teknokratik, tetapi keputusan moral: apakah Indonesia ingin mewariskan laut yang hidup atau laut yang kehilangan napas.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memanfaatkan momen Hari Bumi dengan melakukan sejumlah aktivitas untuk menjaga ekosistem laut Indonesia.

Aksi nyata ini diwujudkan melalui penanaman 3.000 bibit mangrove, penanaman 1.000 bibit Lamun (Seagrass), penanaman 750 transplantasi fragmen terumbu karang di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, (17/4/2026). Kegiatan ini berkolaborasi dengan Taman Nasional Kepulauan Seribu, masyarakat Pulau Pramuka dan komunitas SEAsoldier.

Pulau Pramuka sendiri menjadi pilihan lokasi karena merupakan bagian dari Kepulauan Seribu, yang masuk dalam MPA (Marine Protected Area) dan bersinergi dengan program pemerintah seperti PMN (Peta Mangrove Nasional).

Saat ini kondisi perairan, lahan mangrove, lamun dan terumbu karang di lokasi tersebut mengalami penurunan kualitas, padahal Kepulauan Seribu memiliki peran yang vital sebagai potensi besar ekowisata, juga penopang ekonomi biru.

Manager CSR Pertamina Roby Hervindo mengatakan Pertamina memiliki tiga pilar khusus yang diamanahkan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Sosial.

“Kegiatan ini masuk ke dalam kategori pilar lingkungan, upaya ini menjadi perhatian kami semua untuk terus berupaya menjadikan lingkungan lebih baik, sekaligus memitigasi kondisi lingkungan, disertai dengan melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat sekitar”, ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Pada momen kali ini, setidaknya ada 3.000 bibit mangrove yang ditanam ditambah penanaman 1.000 bibit Lamun (Seagrass), penanaman 750 transplantasi fragmen terumbu karang. Pada kesempatan yang sama, perwakilan SEAsoldier, Dinni Septianingrum, mengapresiasi keterlibatan Pertamina Patra Niaga, yang telah berperan nyata, melestarikan ekosistem laut.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak laut, dengan semakin luas dan banyaknya laut di Indonesia dan ekosistemnya yang bisa dilestarikan, maka potensi karbon biru, bisa sangat tinggi. Karbon biru mengacu pada karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem pesisir dan laut.

“Upaya ini adalah langkah yang sangat penting dan memastikan apa yang dilakukan bisa memberikan manfaat bagi laut, lingkungan, dan masyarakat”, tambahnya.

Di sisi lain, perwakilan masyarakat lokal, Sahbudin, juga mendukung tiga kegiatan pilar konservasi sistem penyangga kehidupan, melalui pengawetan sumber daya alam hayati beserta ekosistem, pemanfaatan sumber daya hayati, dan pemberdayaan masyarakat.

“Di masa depan kami memiliki pilar pemulihan ekosistem. Besar harapan kami semua pihak juga bisa ikut mendukung dan juga berperan aktif”, harapnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V.Dumatubun menegaskan bahwa program ini turut mendukung konservasi ekosistem pesisir, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mencegah abrasi serta menyerap karbon.

“Ketiga biota laut ini merupakan aset alam yang tak ternilai harganya. Peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi pantai, menyediakan habitat bagi berbagai biota, serta kontribusinya dalam mitigasi perubahan iklim menjadikannya sangat penting untuk dilestarikan”, ujarnya

Ia menambahkan program lingkungan merupakan langkah dan wujud nyata Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Konservasi keanekaragaman hayati dengan menjaga Flora dan Fauna di Indonesia serta dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggeber finalisasi instrumen Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2.0 (Evika 2.0) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini menandai babak baru penguatan tata kelola kawasan konservasi laut yang selama ini kerap berjalan di tempat, sekaligus menjadi jawaban atas kritik bahwa pengelolaan kawasan konservasi selama ini lebih banyak berhenti di meja birokrasi ketimbang memberikan dampak nyata di lapangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim M. Ali Aripe menyatakan instrumen Evika 2.0 dirancang untuk mengeliminasi praktik penilaian yang sekadar menggugurkan kewajiban administratif.

"Instrumen ini memastikan penilaian tidak sekadar formalitas, tetapi mencerminkan kinerja pengelolaan kawasan konservasi secara riil," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Penguatan dilakukan melalui uji petik komprehensif yang membedah tiga aspek krusial, yaitu input, proses, dan output pengelolaan.

Pada lini input, pemerintah daerah tengah berpacu melengkapi dokumen rencana pengelolaan sekaligus memastikan ketersediaan sumber daya pendukung.

DKP Kaltim mempercepat pendaftaran peta laut dan pemasangan titik batas wilayah sebagai upaya yang selama ini menjadi titik lemah dalam memberikan kepastian hukum kawasan konservasi.

Kendati demikian, tantangan sesungguhnya justru terletak pada aspek proses. Pengawasan lapangan diintensifkan untuk membendung praktik illegal fishing yang masih menjadi momok utama.

"Pengawasan rutin menjadi garda depan dalam menjaga kawasan tetap aman dari aktivitas merusak," tegas Aripe.

Hasil uji petik terbaru menempatkan pengelolaan kawasan konservasi Kaltim pada kategori optimum dengan nilai berkisar 60–90.

Mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kaltim menargetkan kawasan konservasi laut mencapai 17 persen dari total luas 2,89 juta hektare.

Kenyataannya, baru sekitar 293.000 hektare yang telah ditetapkan secara resmi yang tersebar di Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun dia menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat melalui pemanfaatan platform digital merupakan bagian dari implementasi strategi ekonomi biru.

"Ini bukan hanya soal konservasi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut sebagai penopang kehidupan masyarakat pesisir," pungkasnya.

KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan dan perikanan guna mewujudkan ekonomi biru nasional yang berkelanjutan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya fokus pada tiga pilar utama penyelenggaraan instrumen NEK.

“Pertama adalah aspek regulasi, di mana KKP saat ini tengah melakukan penyusunan regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025,” kata Menteri Trenggono.

Lebih lanjut, KKP juga fokus pada penguatan data dan informasi mencakup pendataan luasan ekosistem karbon biru, penentuan baseline emisi, hingga perhitungan potensi serapan CO2 yang akurat.

“Ketiga, pilot project restorasi karbon biru dan program pengurangan emisi pada sektor perikanan,” ujar Trenggono.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa total luas potensi karbon biru dari mangrove yang ada di kewenangan KKP mencapai 997.733 hektare dan diproyeksikan mampu menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Sementara, potensi karbon dari ekosistem lamun memiliki luas hingga 860.156 hektare, dan diproyeksikan mampu menyerap karbon sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

“Sehingga dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lamun, totalnya sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen,” ujar Trenggono.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Menteri KP menilai diperlukan integrasi antara kepastian teritorial berupa pemanfaatan ruang laut, sistem registrasi unit karbon, dan pengawasan dalam mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon biru serta menjaga target kontribusi serapan karbon biru nasional.

“Penggunaan ruang laut menjadi karakteristik pembeda utama antara karbon biru dengan sektor darat. Setiap aksi mitigasi karbon wajib memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sebagai prasyarat utama legalitas lokasi proyek,” jelas Trenggono.

Selain itu, ia menyampaikan KKP juga telah menyusun prosedur perdagangan sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

“Seluruh prosedur yang disusun tersebut telah mempertimbangkan impact dari Nilai Ekonomi Karbon yang akan memberikan kontribusi nyata bagi negara dan masyarakat pesisir secara optimal dan berkelanjutan,” kata Menteri KP.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ternate: Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan gagasan besar tentang transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju kekuatan agro-maritim berbasis ekonomi biru.

Hal tersebut mengemuka dalam Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk “Menata Masa Depan Perikanan Malut” di Ballroom Bella Hotel Ternate, Maluku Utara, Sabtu, 11 April 2026.

Forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang paparan kebijakan, tetapi juga panggung refleksi atas paradoks pembangunan yang tengah dihadapi Maluku Utara: pertumbuhan ekonomi tinggi yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Rokhmin Dahuri menyoroti struktur pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang masih didominasi sektor pertambangan, khususnya nikel. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan yang bertumpu pada sektor ekstraktif memiliki keterbatasan dalam menciptakan pemerataan.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kalau bertumpu pada sektor ekstraktif, dampaknya cenderung tidak merata,” tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan adanya persoalan struktural dalam pembangunan daerah, di mana kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya terkonversi menjadi kesejahteraan kolektif.

Potensi Perikanan Besar, Pemanfaatan Masih Terbatas

Di sisi lain, Rokhmin yang juga Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengungkapkan sektor kelautan dan perikanan justru menyimpan potensi besar yang belum dimaksimalkan. Ia menyebutkan pemanfaatan potensi perikanan Maluku Utara baru mencapai sekitar 61 persen.

“Potensi perikanan kita sangat besar, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 61 persen. Ini menunjukkan masih adanya ruang yang sangat luas untuk pengembangan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan utama bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada lemahnya sistem pendukung, terutama dalam rantai pasok dan hilirisasi.

“Kita belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” jelasnya.

Ekonomi Biru dan Hilirisasi: Strategi Kunci Pemerintah Daerah

Sejalan dengan pandangan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah mendorong transformasi ekonomi berbasis blue economy dengan fokus pada hilirisasi perikanan.

“Kita ingin membangun ekonomi dari laut untuk kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi perikanan adalah kunci utama agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujar Sherly.

Ia menekankan selama ini Maluku Utara lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah. Ke depan, pola tersebut harus diubah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

“Kita tidak boleh terus-menerus menjual dalam bentuk mentah. Kita harus membangun industri pengolahan agar nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Maluku Utara sendiri,” tambahnya.

Agro-Maritim sebagai Jalan Transformasi

Dalam forum yang sama, Rokhmin Dahuri menawarkan pendekatan agro-maritim sebagai kerangka integratif pembangunan daerah.

Konsep ini menghubungkan sektor kelautan dan pertanian dalam satu sistem ekonomi yang saling mendukung.

“Maluku Utara memiliki karakter wilayah kepulauan. Karena itu, pembangunan harus berbasis agro-maritim, mengintegrasikan perikanan, budidaya, pertanian, hingga industri pengolahan,” ungkapnya.

Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan efek berganda yang signifikan, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat hingga penguatan ketahanan pangan daerah.

Meski menawarkan prospek besar, transformasi menuju ekonomi biru tidak lepas dari berbagai tantangan. Rokhmin menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis sistem dan didukung oleh faktor-faktor kunci.

“Kita membutuhkan peta jalan yang jelas, sumber daya manusia yang unggul, stabilitas sosial-politik, serta kepemimpinan yang kuat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan penta helix untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

Satu Forum, Satu Arah Baru

Forum pada 11 April 2026 tersebut menjadi penanda penting bahwa Maluku Utara tidak kekurangan visi.

Baik pemerintah pusat melalui DPR RI maupun pemerintah daerah memiliki kesadaran yang sama tentang perlunya perubahan arah pembangunan.

Namun, sebagaimana tersirat dalam paparan kedua tokoh tersebut, tantangan terbesar bukan pada merumuskan gagasan, melainkan pada konsistensi implementasi.

“Kalau kita kelola dengan baik, laut Maluku Utara bisa menjadi sumber kesejahteraan yang luar biasa,” tegas Rokhmin.

Senada dengan itu, Sherly menutup dengan optimisme yang berakar pada realitas.

“Kita ingin memastikan bahwa kekayaan alam Maluku Utara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.” jelas dia.

Di titik inilah, satu forum tersebut menjadi lebih dari sekadar pertemuan, ia menjadi titik tolak bagi arah baru pembangunan dari ekonomi yang mengekstraksi, menuju ekonomi yang memberdayakan.

(SAW)

Di tengah ancaman El Nino dan musim kemarau yang berpotensi lebih panjang, perhatian biasanya tertuju pada daratan: sumber air dan lahan mengering hingga risiko kebakaran meningkat. Namun di laut, ceritanya bisa berbeda. Bagi para peneliti kelautan, awal kemarau bisa mendatangkan “musim subur” di perairan Indonesia.

Peneliti Ahli Utama bidang oseanografi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Widodo Pranowo menjelaskan bahwa peralihan ke musim kemarau menjadi pemicu menguatnya angin timuran. Angin ini mendorong air permukaan laut menjauh dari pantai, lalu digantikan oleh massa air dari lapisan dalam yang lebih dingin dan kaya nutrien.

Fenomena ini disebut upwelling. “Massa air yang terangkat ini membawa 'pupuk alami' berupa nitrat dan fosfat. Ketika mencapai permukaan yang kaya sinar matahari, terjadi fotosintesis masif oleh fitoplankton. Inilah yang mendasari peningkatan produktivitas primer laut kita,” kata Widodo, pertengahan Maret lalu.

Fitoplankton adalah organisme mikroskopis yang mirip tumbuhan. Mengutip situs biodiversity warriors milik Yayasan Kehati, fitoplankton menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi untuk mengubah karbon dioksida dan nutrien lainnya menjadi bahan organik yang menjadi makanan bagi zooplankton. Sedangkan zooplankton adalah makanan bagi organisme yang lebih besar seperti ikan, burung air, dan beberapa hewan akuatik lainnya.

Temuan Penting dari Riset Lama

Beberapa tahun lalu, Widodo pernah melakukan penelitian mengenai fenomena upwelling di selatan Jawa yang dikenal secara internasional dengan sebutan RATU (Semi-permanent Java Coastal Upwelling). Dengan menggunakan robot penyelam otomatis, Widodo merekam fenomena upwelling dan memetakan daerah penangkapan ikan.

Riset ini berhasil mengidentifikasi bahwa wilayah Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara merupakan habitat penting bagi migrasi dan pemijahan ikan ekonomis penting, termasuk Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna), Cakalang, dan Tuna Mata Besar.

Selain itu, riset mencatat bahwa sinergi antara angin timuran dan fenomena El Nino dapat memperkuat intensitas upwelling, yang secara langsung berdampak pada pelonjakan stok ikan pelagis.

Kapan Ikan Mulai Banyak?

Menurut Widodo, fitoplankton diduga akan mulai berkembang pada April-Mei 2026, mulai melonjak pada Juni 2026, dan puncaknya di Juli-Agustus 2026. Prediksi ini akan menarik keberlimpahan ikan pelagis kecil seperti lemuru di Selat Bali.

"Jika El Nino 2026 terjadi, potensi penguatan upwelling tidak hanya di selatan Jawa, tetapi juga meluas ke wilayah perairan Indonesia lainnya," kata Widodo.

Pemantauan terhadap fenomena ini dinilai bisa membantu dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ketika sumber pangan dari darat berisiko menurun karena kekeringan, sumber pangan dari laut berpotensi jadi pengganti.

Mataram, Nusa Tenggara Barat (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan implementasi konservasi ekosistem dalam kerangka ekonomi biru dilakukan secara inklusif, partisipatif, serta berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha.

"Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional yang tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut," kata Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) KKP Firdaus Agung dalam keterangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Dia menyampaikan komitmen tersebut diperkuat dan digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak" yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Dia mengatakan forum yang menghadirkan lintas pemangku kepentingan itu menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama.

Adapun pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KKP, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

"Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan," ujar Firadaus.

Lebih lanjut dia mengatakan para peserta sepakat bahwa tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Ia menambahkan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. Baginya, konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan.

"Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi," tegasnya.

Forum itu juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion).

Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris," jelasnya.

Ia berharap hasil pertemuan itu dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan.

Selan itu, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Forum ini juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana," katanya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang mana menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Dina model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

"Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan setiap pemanfaat ruang laut untuk taat menyampaikan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar Kurniawan, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menegaskan kewajiban pemegang izin tidak berhenti pada proses perizinan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan penyampaian laporan tahunan.

Laporan tersebut, kata dia, diperlukan untuk memantau perkembangan kegiatan dan ketaatan pemanfaatan ruang laut sesuai izin yang diberikan.

Ia menjelaskan laporan tahunan bersifat self-assessment dari pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang kemudian diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

“Di dalam laporan, pemegang KKPRL wajib menyampaikan keberlangsungan kegiatan, kondisi perizinan, pelaksanaan kegiatan serta pemenuhan 16 kewajiban yang melekat dalam KKPRL,” ujarnya.

Fajar mengatakan untuk mendukung pelaporan, KKP telah menyiapkan sistem elektronik yang diluncurkan pada September 2024, dilengkapi buku panduan, layanan hotline, konsultasi langsung, dan gerai layanan luring.

Fajar menjelaskan laporan tahunan mencakup 16 kewajiban pemegang KKPRL. Salah satunya adalah kewajiban menyampaikan laporan tertulis setiap tahun kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Laporan tersebut paling sedikit harus memuat kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, perizinan berusaha maupun nonberusaha, serta realisasi luas perairan dan pemanfaatannya apabila perizinan telah diterbitkan.

Ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021.

“Sanksi sebisa mungkin kita hindari bersama … Laporan ini penting untuk memastikan tidak ada ruang laut yang idle, karena dapat berimplikasi pada berakhirnya masa berlaku atau pencabutan izin,” ujarnya.

Ia berharap dashboard penilaian segera dikembangkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemegang KKPRL dapat mengetahui hasil penilaian dan peringkat kinerjanya.

Ia menegaskan penataan ruang laut harus sesuai prinsip ekonomi biru, menjaga kesehatan laut sebagai tanggung jawab bersama yang mencakup aspek ekonomi maupun sosial.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru sebagai salah satu upaya mitigasi dampak perubahan iklim.

Langkah ini sejalan dengan mandat yang diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa saat ini KKP sedang merumuskan 18 lokasi indikatif Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Cadangan Karbon Biru serta penetapan lokasi karbon biru di tingkat provinsi.

“Lokasi ini merepresentasikan kepentingan nasional dan daerah dalam pengelolaan ekosistem karbon biru sebagai dasar penyelenggaraan NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca,” kata dia.

Kartika menjelaskan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa payau, memiliki peran penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon, mitigasi perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, sekaligus berpotensi meningkatkan nilai ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai tindak lanjut, ia menyatakan KKP tengah merancang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Lokasi Karbon Biru di Jawa Tengah serta mengembangkan proyek percontohan restorasi ekosistem pesisir di wilayah tersebut.

Ia menambahkan tidak menutup kemungkinan lokasi potensial lain, khususnya di kawasan timur Indonesia, juga akan ditetapkan sebagai lokasi karbon biru.

Untuk memperkuat tata kelola, Kartika mengatakan KKP telah menjajaki kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, serta masyarakat.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur (YSIT) yang berfokus pada pengembangan karbon biru di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Indonesia timur.

Kesepakatan yang ditandatangani pada Kamis (5/2) itu mencakup penataan ruang laut, penguatan kebijakan karbon biru, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemetaan ekosistem, serta publikasi dan diseminasi informasi kebijakan penataan ruang laut.

Kerja sama tersebut juga meliputi pemetaan dan pengelolaan ekosistem karbon biru, pelaksanaan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi internal untuk mendukung penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Selain itu, PKS ini menekankan penguatan ekonomi biru berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan center of excellence pengelolaan karbon biru sebagai pusat unggulan yang mengintegrasikan riset, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin menyampaikan penguatan tata kelola karbon biru masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan data ilmiah dan belum optimalnya keterhubungan antara praktik pengelolaan di lapangan dan mekanisme pembiayaan serta pasar karbon.

Ia berharap kolaborasi ini tidak hanya memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Bank Indonesia menyebutkan Provinsi Bengkulu harus memfokuskan pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai strategi utama untuk menarik investasi ke Bengkulu.

"Kita harus paham apa yang diinginkan investor. Kami melihat apa yang menjadi keunggulan Bengkulu, itu yang kemudian diangkat dan didorong," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat di Bengkulu, Senin.

Wahyu Yuwana menjelaskan Bengkulu tidak perlu memulai pembangunan ekonomi dari nol, karena telah memiliki sejumlah sektor unggulan.

Daerah ini memiliki kekuatan pada komoditas sektor pertanian dan perkebunan, serta potensi ekonomi kelautan, karena garis pantai yang panjang sekitar 525 kilometer menghadap langsung ke Samudera Hindia.

"Apa yang kita tanam bisa kita ambil nilai tambahnya. Kemudian ekonomi biru, kekayaan laut dan garis pantai termasuk sektor wisatanya merupakan kekuatan Bengkulu, apalagi Bengkulu ini dekat dengan Jakarta hanya sekitar 50 menit saja menggunakan penerbangan," kata dia.

Menurut dia, ekonomi biru dan ekonomi hijau menjadi dua sektor yang paling potensial untuk terus dikembangkan. Penguatan sektor tersebut dinilai sejalan dengan tren investasi yang kini mengarah pada pembangunan berkelanjutan.

Namun pengembangan sektor unggulan itu tetap membutuhkan dukungan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur diperlukan agar hasil produksi memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan di dalam daerah.

Menurut dia, kawasan industri menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat hilirisasi. Selain itu, revitalisasi pelabuhan juga diperlukan untuk mendukung kelancaran arus barang.

Wahyu menilai integrasi kawasan industri dengan pelabuhan menjadi kunci agar investasi dapat tumbuh optimal. Investor membutuhkan kemudahan dalam memasukkan kebutuhan produksi dan mendistribusikan hasil produksinya.

Bank Indonesia pun menilai komitmen pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota cukup kuat untuk mempercepat pengembangan sektor unggulan tersebut. Sinergi antar lembaga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Untuk menciptakan sinergi tersebut, Bank Indonesia pun menggelar Regional Investment Relations Unit (RIRU) sebagai wadah bertemunya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta pihak terkait dalam percepatan pengembangan investasi daerah

"Setelah RIRU ini kami akan menggelar juga Bencoolen Investment Challenge (Blinc) 2026, kurasi investasi, serta Bencoolen Investment Economic Forum (BRIEF) pada September 2026 sebagai upaya mengakselerasi investasi di Bengkulu," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan tiga desa di Kalimantan Timur sebagai Desa Konservasi Pesut Mahakam. Ketiga desa tersebut yaitu Desa Muhuran dan Desa Pela di Kecamatan Kota Bangun, serta Desa Sabintulung di Kecamatan Muara Kaman.

Populasi pesut mahakam kemungkinan hanya tersisa sekitar 60 ekor. Ini berdasarkan estimasi KLH. Dengan tubuh berwarna abu-abu tanpa moncong, pesut mahakam merupakan subpopulasi langka dari lumba-lumba irrawaddy yang hanya hidup di Sungai Mahakam.

"Pelestarian habitatnya harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat lokal," kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/2).

Kepunahan pesut mahakam menjadi indikator kerusakan ekosistem Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai ini dilaporkan tercemar oleh limbah tambang dan domestik. Operasional kapal tongkang dan praktik perikanan ilegal seperti penggunaan setrum dan bom ikan membuat pesut semakin sulit bertahan hidup.

Sekadar informasi, kawasan Danau dan Sungai Mahakam bukan hanya habitat pesut, tapi juga berbagai satwa liar lain seperti bekantan, berang-berang, dan bangau. Kawasan ini juga berperang strategis dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Hanif menekankan bahwa seluruh aktivitas di kawasan ini, baik perikanan, transportasi air, perkebunan, pertambangan, pariwisata, maupun kegiatan lainnya, harus dikelola secara bertanggung jawab agar tidak merusak habitat pesut mahakam. Dia juga mendorong penguatan pengelolaan sampah dan limbah.

KLH meminta masyarakat tidak segan melaporkan dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan agar bisa ditindaklanjuti pemerintah melalui mekanisme penegakan hukum. Pemerintah berharap Kawasan Konservasi Pesut Mahakam dapat menjadi contoh kerja sama pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.