Ketika sistem cerdas mulai bergeser dari sekadar uji coba di ruang rapat menjadi motor penggerak operasional utama perusahaan, sebuah pertanyaan besar muncul bagi para pemimpin bisnis di tanah air: siapa yang akan memegang kendali atas infrastruktur di balik masifnya ekspansi AI di Indonesia? Mengingat potensi pasarnya diproyeksikan menembus angka $10,9 miliar, celah bagi perusahaan untuk mengamankan dominasi pasar sebelum regulasi digital nasional diketuk kini semakin menyempit.

Menjawab lompatan teknologi berskala besar ini, Trescon, firma fasilitator kesepakatan global, resmi mengumumkan penyelenggaraan World AI Show edisi ke-47 di Jakarta. Acara ini akan digelar bersamaan dengan Finance 2045 pada 7–8 Juli 2026. Mengusung tema "Membangun Masa Depan AI Indonesia yang Berdaulat & Skalabel", konferensi strategis ini dirancang sebagai wadah kolaborasi utama untuk mendorong otomatisasi—dari yang semula berupa proyek percontohan terisolasi, menjadi produksi komersial skala besar.

Dukungan Penuh dari Pemerintah dan Industri

Langkah besar ini mendapat dukungan institusional yang solid, menjembatani langsung antara regulator negara dan eksekutor di sektor swasta. Acara ini didukung resmi oleh Mitra Strategis Pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian melalui Startup For Industry (SFI) dan Kementerian Ekonomi Kreatif, serta diperkuat oleh asosiasi industri utama seperti AISII dan KORIKA.

Menghadirkan Para Penentu Arah Kebijakan

Untuk membedah cetak biru penerapan AI yang tepat sasaran, sejumlah otoritas dan pakar teknologi papan atas Indonesia akan hadir sebagai pembicara. Sebanyak 13 sosok visioner siap memimpin diskusi strategis ini, di antaranya:

-Prof. Dr. Pratikno – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

-Vivi Yulaswati – Deputi Bidang Perekonomian dan Transformasi Digital, BAPPENAS

-Muhammad Neil El Himam – Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif (EKRAF)

-Prof. Hammam Riza – Presiden KORIKA (Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri AI)

-Wempi Saputra – Direktur Eksekutif Bank Dunia

-Arie Purwanto – Wakil Direktur Ilmu Data dan Tata Kelola, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

-Sujala Pant – Perwakilan Residen UNDP Indonesia

-Eryk Pratama – Wakil Ketua Komite Tetap AI dan PDP, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)

-Budi Setiawan – Direktur Perindustrian Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi Kecil & Menengah, Kemenperin RI

-Mark Jefferson GO – Chief Strategy, Research and Development Officer, PT Erajaya Swasembada, Tbk

-Ajar Edi – Senior Vice President Regulatory & Government Affairs, PT Indosat Tbk

-Charles Budiman – Chief Digital Banking Officer, PT Bank Maybank Indonesia

-Andri Qiantori – Chief Technology Officer, LinkAja

Sudut Pandang Pemimpin Industri

"AI kini bertransformasi menjadi penggerak strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional, modernisasi layanan publik, dan kedaulatan digital. Dengan momentum yang kuat di berbagai sektor, AI punya potensi besar untuk mendongkrak produktivitas, inklusi, dan inovasi. Namun, akselerasi ini wajib diimbangi dengan tata kelola yang kokoh, terutama terkait perlindungan data, keamanan siber, dan etika terapan. Keberadaan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah menjadi fondasi yang kuat, tetapi tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjalankan AI yang bertanggung jawab dalam skala besar. Ke depan, kunci sukses kita ada pada keselarasan investasi, pengembangan talenta, dan regulasi yang mampu membangun kepercayaan publik jangka panjang,"ungkap Eryk Pratama, Wakil Ketua Komite Tetap AI dan PDP, KADIN Indonesia.

"AI terbukti mempercepat transformasi ekonomi digital kita dengan membantu bisnis berkembang lebih cepat, mengambil keputusan lebih cerdas, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Mulai dari optimalisasi logistik, platform travel, hingga perluasan inklusi keuangan dan layanan publik,AI adalah motor inovasi. Seiring meluasnya adopsi ini, fokus kita harus bergeser pada aspek responsibilitas: memastikan tata kelola data berjalan baik, talenta digital terus dikembangkan, dan pemanfaatannya tetap etis. Hanya dengan cara ini Indonesia bisa memimpin ekosistem berbasis AI di Asia Tenggara," kata Dr. Irvan Bastian Arief, VP of Technology GRAND, Data and AI tiket.com.

Solusi Nyata, Bukan Sekadar Teori

Alih-alih terjebak dalam diskusi teoritis masa depan, agenda konferensi ini akan langsung membedah hambatan integrasi di lapangan yang kerap dihadapi industri saat ini, seperti kesiapan infrastruktur komputasi hingga strategi optimalisasi biaya inferensi. Dialog strategis tersebut akan mengalir melalui empat pilar tematik utama:

-Infrastruktur AI & Fondasi Data

-AI Generatif & Otomasi

-Ekosistem AI yang Bertanggung Jawab & Terpercaya

-Industri Cerdas & Infrastruktur Pintar

Keselarasan langkah ini kian diperkuat oleh bergabungnya koalisi pemimpin teknologi global serta para inovator korporasi yang siap mendanai fase pertumbuhan digital Indonesia berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengungkapkan strategi ekspansi jaringan 5G hingga akhir 2026 dengan pendekatan yang dilakukan secara selektif, terukur, dan bertahap.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan pengembangan jaringan 5G akan difokuskan pada wilayah yang memiliki kebutuhan nyata serta didukung kesiapan ekosistem.

“Prioritas kami adalah memperluas cakupan secara berkesinambungan di kota-kota utama, memperkuat kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Fahmi kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Selain itu, Telkomsel juga memprioritaskan pengembangan jaringan di area dengan kebutuhan trafik data yang tinggi guna menghadirkan pengalaman 5G yang lebih relevan bagi pelanggan, baik di segmen konsumen maupun bisnis.

Fahmi mengatakan pengembangan 5G Telkomsel diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata, mulai dari mempermudah kehidupan pelanggan, memperkuat kegiatan bisnis, hingga mendorong kemajuan Indonesia di tengah meningkatnya pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan layanan digital.

Secara umum, lanjut Fahmi, Telkomsel melihat kebutuhan terhadap layanan digital yang lebih real-time, personal, dan berbasis AI terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari kinerja trafik data yang tetap tumbuh sehat pada kuartal I/2026, dengan payload mencapai 5.770 PB dan average revenue per user (ARPU) mobile meningkat menjadi sekitar Rp45.000.

“Secara strategis, Telkomsel melihat AI bukan hanya sebagai pendorong trafik baru, tetapi juga sebagai katalis untuk menciptakan pola penggunaan data yang lebih bernilai, baik dari sisi konsumen maupun bisnis,” katanya.

Dari sisi konsumen, Fahmi mengatakan potensi pertumbuhan trafik berasal dari aktivitas digital sehari-hari, seperti video streaming, mobile gaming, layanan berbasis aplikasi, serta pengalaman digital yang semakin personal melalui pemanfaatan AI di ekosistem Telkomsel, seperti MyTelkomsel, Veronika, TED, dan layanan digital lainnya.

Sementara itu, dari sisi enterprise dan industri, menurut Fahmi, potensi terbesar berasal dari solusi beyond connectivity, seperti AI-enabled enterprise solutions, IoT analytics, smart operations, mobility insight, customer insight, automation, hingga solusi berbasis data yang membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan mengambil keputusan secara lebih cepat dan efisien.

“Jadi, pertumbuhan trafik ke depan tidak hanya berasal dari segmen konsumen, tetapi juga dari kebutuhan enterprise, industri, UMKM, dan ekosistem AI yang semakin berkembang,” katanya.

Sejalan dengan potensi tersebut, Fahmi mengatakan strategi investasi jaringan 5G Telkomsel tetap dijalankan secara disiplin dan selektif.

Fokusnya meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan end-to-end, pengembangan autonomous network berbasis AI, penguatan kapabilitas jaringan untuk mendukung kebutuhan latensi rendah, serta optimalisasi jaringan di wilayah dengan kebutuhan trafik tinggi.

“Pendekatan ini ditujukan untuk memastikan pengembangan 5G tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan, kesiapan ekosistem, dan prinsip investasi yang berorientasi pada nilai,” katanya.

Hingga kuartal I/2026, Telkomsel telah mengoperasikan lebih dari 5.400 base transceiver station (BTS) 5G yang tersebar secara bertahap di lebih dari 80 kota dan kabupaten.

Pada periode yang sama, Telkomsel melayani sekitar 154 juta pelanggan mobile. Layanan 5G dikelola sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengalaman broadband pelanggan secara menyeluruh, terutama di wilayah dengan kebutuhan data tinggi, kawasan perkotaan, area bisnis, hingga kawasan industri.

Bisnis.com, JAKARTA - Artificial intelligence (AI) semakin banyak digunakan dalam layanan kesehatan dan mulai menjadi bagian dari praktik kedokteran. Seiring meningkatnya adopsi teknologi tersebut, International Labour Organization (ILO) bersama sejumlah universitas di berbagai negara meneliti pengaruh AI terhadap cara dokter bekerja.

Periset ILO, Janine Berg, mengungkapkan bahwa penelitian tersebut menemukan adanya perbedaan antara dokter yang menggunakan AI dan mereka yang tidak. Perbedaan itu terlihat dalam cara dokter menjalankan proses kerja maupun saat mengambil keputusan dalam menegakkan diagnosis pasien.

Penelitian tersebut menggunakan metode randomized controlled trial (RCT), yakni dengan membagi peserta ke dalam kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Metode ini memungkinkan peneliti membandingkan secara langsung dampak penggunaan artificial intelligence (AI) terhadap cara dokter bekerja dan mengambil keputusan klinis.

Para peserta merupakan dokter dengan pengalaman praktik sekitar 11 hingga 14 tahun. Mereka diminta menyelesaikan sejumlah clinical vignettes atau skenario kasus medis. Kelompok pertama menjalani tugas tanpa akses ke AI generatif maupun large language model (LLM), sementara kelompok kedua diperbolehkan memanfaatkan LLM sebagai alat bantu dalam menyusun diagnosis atas kasus-kasus yang diberikan.

"Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa dokter yang memiliki akses ke large language model menghasilkan diagnosis banding (differential diagnosis) yang lebih baik dibandingkan dokter yang tidak memiliki akses," katanya dalam acara Intersectionality in Action: A Deep Dive with Policymakers & Practitioners on AI, Health Workforce and Serving Vulnerable Indonesian Workers di Jakarta, Rabu, (24/6/2026)

Di Indonesia, dokter yang memperoleh akses ke AI mencatat skor lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Temuan serupa juga ditemukan di Kenya dan Belanda.

Selain mengukur performa diagnosis, tim peneliti juga menggali pengalaman para dokter saat menggunakan AI. Mereka meminta peserta membagikan manfaat yang dirasakan selama memanfaatkan teknologi tersebut, sekaligus mengidentifikasi berbagai kekhawatiran yang muncul terkait penggunaan AI dalam praktik medis sehari-hari.

Menurut Janine, dalam penelitian ini sebagian besar dokter yang terlibat dalam penelitian ini tidak merasa posisinya terancam oleh kehadiran AI generatif. Jawaban tersebut muncul secara konsisten di Indonesia, Kenya, dan Belanda, dengan tingkat keyakinan paling kuat ditunjukkan oleh para dokter di Belanda.

Bagi mereka, AI lebih dipandang sebagai alat pendukung daripada pengganti profesi dokter. Banyak dokter juga menilai AI justru dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Salah seorang dokter bahkan mengungkapkan bahwa dalam praktik sehari-hari, dia biasanya hanya mampu menyusun satu atau dua diagnosis banding. Namun dengan bantuan AI, dia bisa memperoleh lima hingga enam kemungkinan diagnosis yang relevan, dan sebagian besar di antaranya dinilai masuk akal secara klinis.

Meski demikian, penggunaan AI dalam praktik medis juga memunculkan sejumlah kekhawatiran. Salah satu yang paling sering disampaikan dokter adalah penggunaan teknologi tersebut saat berhadapan langsung dengan pasien. Sebagian dokter khawatir ketergantungan pada AI dapat memengaruhi persepsi pasien terhadap kompetensi dan kredibilitas mereka sebagai tenaga medis profesional.

Di samping itu, para dokter juga menyoroti risiko AI hallucination, yakni kondisi ketika AI menghasilkan informasi atau rekomendasi yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak didukung oleh fakta atau dasar ilmiah yang akurat. Karena itu, hasil yang diberikan AI tetap perlu ditelaah dan diverifikasi oleh dokter sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan medis.

"Secara keseluruhan para dokter menganggap AI cukup membantu, tetapi sekitar 20 persen respons yang diberikan tidak sepenuhnya akurat. Ketika diperiksa secara manual, beberapa jawaban ternyata tidak sesuai," imbuhnya.

Kekhawatiran lain yang mencuat dalam penelitian ini adalah fenomena automation bias, yakni kecenderungan pengguna untuk terlalu mempercayai rekomendasi atau hasil yang diberikan oleh AI. Kondisi ini berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama ketika pengguna mulai menganggap rekomendasi AI sebagai jawaban yang paling benar tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.

Sejumlah dokter mengaku merasakan risiko tersebut dalam praktiknya. Mereka khawatir pada titik tertentu menjadi kurang aktif menggunakan penilaian klinis sendiri dan lebih cenderung mengikuti rekomendasi yang diberikan AI. Situasi ini dinilai dapat mengurangi sikap kritis yang selama ini menjadi bagian penting dalam proses diagnosis dan pengambilan keputusan medis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan perusahaan terhadap pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang semakin terintegrasi mendorong perkembangan teknologi agentic automation. Teknologi ini dinilai mampu membantu perusahaan mengotomatisasi proses bisnis yang semakin kompleks sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Di tengah tren tersebut, Drife, anak usaha IDstar Group, memperoleh status UiPath Platinum Partner sekaligus UiPath Agentic Automation Fast Track Partner. Pengakuan tersebut memperkuat posisi perusahaan dalam pengembangan solusi otomatisasi berbasis AI untuk sektor korporasi di Indonesia.

Berdasarkan UiPath 2025 Agentic AI Report, sebanyak 90 persen eksekutif teknologi informasi menilai proses bisnis di organisasinya dapat ditingkatkan melalui agentic AI. Sementara itu, 77 persen menyatakan siap berinvestasi pada teknologi tersebut tahun ini.

CEO IDstar Group Ferdinand Prasetyo mengatakan, kebutuhan perusahaan terhadap otomatisasi kini tidak lagi terbatas pada pekerjaan yang bersifat repetitif.

“Kami melihat semakin banyak perusahaan membutuhkan automation yang tidak hanya menangani tugas repetitif, tetapi juga menghubungkan data, sistem, manusia, robot, dan AI agents ke dalam workflow yang lebih cerdas. Dengan dukungan ekosistem UiPath, kami kini memiliki kapabilitas yang lebih kuat untuk membantu organisasi membangun automation yang scalable, terukur, dan berdampak bagi operasional bisnis,” ujar Ferdinand, Selasa (23/6/2026).

Agentic automation menggabungkan AI, automation, dan orchestration untuk membantu perusahaan mengelola proses bisnis secara lebih terintegrasi. Teknologi ini memungkinkan AI agents, robot, dan manusia bekerja dalam satu alur kerja yang sama dengan tetap mempertahankan pengawasan manusia dalam proses pengambilan keputusan.

Berbeda dengan otomatisasi konvensional yang berfokus pada tugas individual, agentic automation diarahkan untuk mengelola proses bisnis secara end-to-end, termasuk pada aktivitas yang membutuhkan analisis konteks dan koordinasi lintas sistem.

Regional Vice President and Managing Director Southeast Asia UiPath Amit Khandelwal mengatakan, teknologi tersebut diperkirakan akan memainkan peran yang semakin besar dalam transformasi operasional perusahaan.

“Agentic automation merupakan peluang signifikan bagi organisasi yang ingin mentransformasi cara kerja mereka. Terlebih, AI agents diproyeksikan mampu menghasilkan nilai ekonomi hingga 450 miliar dolar AS pada 2028,” ujar Amit.

Menurut dia, adopsi teknologi tersebut membutuhkan dukungan mitra yang mampu menerjemahkan inovasi AI menjadi implementasi yang relevan dengan kebutuhan bisnis.

Ke depan, Drife dan IDstar akan mengembangkan implementasi agentic automation di berbagai fungsi bisnis, mulai dari keuangan, pengelolaan dokumen, layanan pelanggan, sumber daya manusia, kepatuhan, pelaporan, hingga proses bisnis lintas sistem yang membutuhkan orkestrasi data dan pengambilan keputusan yang lebih kompleks.

Perkembangan agentic automation mencerminkan perubahan arah transformasi digital di sektor korporasi, dari sekadar digitalisasi proses menuju integrasi AI yang lebih mendalam untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pengambilan keputusan.

Bisnis.com, SUBANG - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Kontribusi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan 1-2026 mencapai hampir 13 persen, tertinggi ketiga di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Di tengah kebutuhan akan data ekonomi yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk membantu pemerintah daerah memotret gambaran utuh atas struktur, karakteristik, potensi serta tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lengkap tanpa harus mengeluarkan APBD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pendataan SE2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni di seluruh Indonesia. Menandai dimulainya pendataan tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara khusus mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Jawa Barat pada Minggu (21/6). BPS menerjunkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam lengkap aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Petugas sensus ekonomi akan mendata pelaku usaha dan keluarga hingga 31 Agustus nanti.

“Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat, red). 40.573 petugas pendata di lapangan, itu jumlah yang sangat besar Pak (Gubernur, red). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar,” ujar Sonny.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026. Terlebih sensus ekonomi dikenal lebih sulit dibandingkan sensus penduduk maupun sensus pertanian.

Turut hadir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI Tri Supondy, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, perwakilan instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Pencanangan digelar di kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Desa ini juga dikenal sebagai satu kawasan wisata berbasis budaya dan pertanian.

Sonny menyampaikan empat hal baru dalam SE2026. Pertama, perpanjangan periode pendataan dari awalnya satu bulan menjadi dua setengah bulan. Kedua, untuk pertama kalinya sensus ekonomi turut merekam aktivitas pertanian. Selanjutnya, tidak hanya pelaku usaha, tapi rumah tangga juga akan didata secara door to door. Dan terakhir, pendataan SE2026 menggunakan gadget serta memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengurangi kesalahan atau error.

“Yang menarik, baru pertama kali ini sensus ekonomi mendata dua, mendata pelaku usaha dan rumah. Makanya nanti semua rumah akan ditempel stiker, semua pelaku usaha akan ditempel stiker, kalau sudah diwawancara, sudah didata,” jelas Sonny.

Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk berpedoman pada “TIR” selama pelaksanaan SE2026, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Ia juga mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada unit yang terlewat sehingga data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan berkualitas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Dari data itu sebenarnya, kita bisa mendiagnosa diri kita. Apa penyakit kita, kemudian dari penyakit itu pasti nanti ada solusinya,” kata Dedi. Menurutnya, kebijakan yang objektif harus sejalan dan berbasis data.

Sebagai tanda pencanangan SE2026 di Jawa Barat, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur Jawa Barat, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat. Penandatanganan tersebut menjadi simbol sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung terselenggaranya SE2026 yang berkualitas.

Usai pencanangan, Gubernur Jawa Barat menjadi responden pendataan SE2026 yang dilakukan oleh petugas sensus BPS Kabupaten Subang. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka serta disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI dan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Pendataan ini menjadi penting sebab kesediaan gubernur menjadi responden sensus diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Sebelum pencanangan, Sonny juga berkesempatan meninjau langsung pendataan SE2026 di Rumah Makan Dewi Air, Kabupaten Karawang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar operasional untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan.

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) ternyata menggunakan chatbot Grok milik Elon Musk untuk menembakkan lebih dari 2.000 rudal ke Iran selama perang berlangsung. Demikian diungkap seorang pejabat tinggi Pentagon.

Pernyataan pejabat tersebut, yang disampaikan di bawah sumpah, disampaikan untuk membela Elon Musk dari gugatan kelompok National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) yang menuduh pusat data xAI secara ilegal mencemari komunitas kulit hitam.

Cameron Stanley, kepala petugas digital dan artificial intelligence (AI) Pentagon, mengatakan bahwa pengoperasian chatbot yang berkelanjutan adalah masalah keamanan nasional yang sangat penting. "Dan digunakan untuk menembakkan lebih dari 2.000 amunisi ke 2.000 target berbeda dalam waktu 96 jam," katanya.

Menurut Stanley, Grok—chatbot AI generatif yang dikembangkan oleh xAI—termasuk di antara empat model AI yang saat ini mampu mendukung aplikasi keamanan nasional.

"Chatbot tersebut juga merupakan salah satu dari tiga produk yang dilengkapi untuk mendukung operasi penting misi dalam pengaturan rahasia," imbuh Stanley.

Pengungkapan Stanley itu merupakan pengakuan eksplisit pertama dari seorang pejabat pemerintah Trump bahwa pemerintah menggunakan AI milik Elon Musk untuk mengebom Iran, bergabung dengan beberapa sistem AI lain yang telah mendapat pengawasan ketat setelah serangan yang dipimpin AS menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak.

Penyelidik militer AS percaya bahwa pasukan Amerika kemungkinan bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah perempuan Iran di Minab yang menewaskan sedikitnya 175 orang, sebagian besar anak-anak, dalam apa yang diyakini oleh analis dan pejabat hak asasi manusia sebagai insiden paling mematikan bagi korban sipil sejak pasukan AS dan Israel mulai menyerang negara itu pada bulan Februari.

Analis eksternal menduga bahwa penargetan berbasis AI Pentagon—selain kesalahan manusia yang gagal memeriksa apakah peta target sudah mutakhir—mungkin berperan dalam pengeboman tersebut.

Target untuk Operasi Epic Fury diidentifikasi dengan bantuan Sistem Cerdas Maven dari Badan Intelijen Geospasial Nasional, yang menggunakan AI untuk menyajikan data pada dasbor guna mendukung para pejabat dalam pengambilan keputusan mereka.

Produk AI tersebut tidak secara eksplisit membuat target tetapi bekerja di dalam Maven untuk mengidentifikasi potensi titik minat bagi intelijen militer.

Dalam pengajuan pernyataan ke pengadilan pada hari Senin, Pentagon mengatakan bahwa mereka bergantung pada "xAI’s Grok Gov Model", serangkaian produk yang dirancang untuk bekerja dengan lembaga federal dengan fitur-fitur yang tidak ditemukan dalam model AI terdepan lainnya.

Menurut Departemen Kehakiman, Pentagon akan sangat terdampak oleh putusan pengadilan yang mencegah xAI untuk "diterapkan, disempurnakan, dan di-upgrade" di seluruh Pentagon.

Penggunaan AI oleh Pentagon telah mendapat sorotan tajam setelah anggota Kongres dan analis militer asing mempertanyakan apakah intelijen yang salah menyebabkan serangan yang menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak.

Pemerintahan Trump meminta seorang hakim federal di Mississippi untuk menolak gugatan yang diajukan oleh NAACP, yang mengeklaim xAI milik Musk melanggar Undang-Undang Udara Bersih dengan menjalankan puluhan turbin berbahan bakar gas meskipun tidak memiliki izin untuk itu.

NAACP menuduh bahwa xAI mengoperasikan setidaknya 57 turbin yang digunakan untuk memberi daya pada pusat data Colossus 2 tanpa kontrol polusi yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Udara Bersih.

Menurut Stanley, pusat data tersebut dan pusat data lainnya "berada di posisi yang tepat" untuk menyediakan "lonjakan kritis" dalam kapasitas energi jika terjadi "konflik bersenjata atau keadaan darurat lainnya" yang berdampak pada keamanan nasional.

"Pusat data yang mendukung produk AI yang digunakan oleh pemerintah federal adalah alat strategis jangka panjang yang vital untuk mempertahankan keunggulan teknologi kita terhadap musuh," imbuh pernyataan Stanley.

Beberapa anggota Partai Demokrat di Kongres mengusulkan undang-undang untuk membatasi penggunaan AI oleh militer setelah para pejabat tinggi menyatakan akan menyelidiki kematian warga sipil yang mungkin dapat dicegah dengan kontrol yang lebih ketat terhadap AI.

Rancangan undang-undang dari Senator Kirsten Gillibrand akan memastikan bahwa komandan manusia tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusan hidup dan mati dan akan melarang penggunaan AI sepenuhnya dalam hal senjata nuklir, pengawasan domestik, dan sistem senjata otonom.

“Keputusan paling penting yang memengaruhi keamanan nasional kita dan nyawa anggota layanan kita harus selalu dibuat oleh manusia, bukan mesin yang tidak bertanggung jawab,” katanya dalam sebuah pernyataan awal bulan ini.

“Saat ini, Pentagon bergerak menuju penerapan teknologi AI yang sangat canggih tanpa pengamanan yang masuk akal, yang dapat memiliki konsekuensi bencana yang membuat kita semua kurang aman,” imbuh dia, yang dilansir The Independent, Kamis (18/6/2026).

“Kita harus bertindak sekarang—bukan untuk menghambat kemajuan teknologi, tetapi untuk menetapkan aturan yang jelas yang menjaga manusia tetap memegang kendali dan menjaga penggunaan AI dalam peperangan tetap cerdas dan aman.”

Meskipun bergantung pada beberapa produk AI untuk meluncurkan rudal ke Iran, Departemen Pertahanan juga terlibat dalam pertempuran hukum atas penggunaan alat AI lain yang digunakan untuk peperangan.

Perusahaan AI Anthropic gagal mencapai kesepakatan dengan Pentagon setelah mendapati bahwa pemerintah tidak menjamin penggunaan model Claude miliknya untuk pengawasan domestik atau drone otonom.

Pentagon kemudian menetapkan Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan terhadap keamanan nasional" yang dapat membahayakan kontrak masa depan perusahaan dengan pemerintah, memicu pertempuran hukum yang sedang berlangsung.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pihaknya kini memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, teknologi AI membantu proses analisis data, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis informasi yang lebih akurat.

"Kalau kita mau jujur kepada pekerjaan kita, dengan kita berpartner dengan AI, maka proses pengambilan keputusan itu basisnya akan data yang akurat," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

"Saran-saran yang kita berikan kepada presiden itu sebenarnya sudah sangat banyak diolah juga oleh AI," jelasnya.

Ia mengatakan penggunaan AI di DEN sempat dipertanyakan. Namun, Luhut tetap mendorong penggunaan AI karena dinilai mampu menganalisis keseluruhan data yang tersedia untuk kemudian dijadikan laporan atau saran ke Prabowo.

"Tadinya teman-teman yang ekonom-ekonom itu tanya 'apa perlu?', saya bilang bikin aja karena dia (AI) akan grab semua data dan dia akan analisis. Dia akan nanti sajikan ke kita menjadi satu bagian daripada proses pembuatan laporan-laporan atau saran-saran kepada Presiden," ujarnya.

Dengan begitu, ia menyebut berbagai rekomendasi yang diberikan DEN kepada Prabowo saat ini telah melalui proses analisis AI.

Luhut juga menilai pemanfaatan teknologi digital berbasis AI akan menjadi salah satu kunci untuk mempercepat tujuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipasang Prabowo sebesar delapan persen.

"Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan digital berbasis AI, pertumbuhan delapan persen untuk waktu tidak terlalu lama bukan hal yang sulit untuk kita capai karena nanti akan kita lihat data-data bagaimana efisiensi kita lakukan di berbagai titik," ujar Luhut.

Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Luhut menilai adopsi AI juga penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.

Ia menyebut teknologi berbasis AI dapat membantu mengatasi hambatan birokrasi seperti deep state.

"Masalah kita itu yang presiden katakan deep state itu akan bisa nanti teratasi banyak dengan government teknologi berbasis AI ini," ujar Luhut.

Luhut mencontohkan kemampuan AI dalam menelaah dokumen yang sangat tebal hanya dalam hitungan detik.

"Misalnya saya beri contoh online single submission. Kita coba lihat 1.600 halaman itu dibaca oleh AI cuma 30 detik sudah dikasih komentar tiap halaman," ujarnya.

Menurut dia, AI mampu bekerja tanpa henti dan terus memperbarui analisis berdasarkan data yang diterima.

"AI tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu cuti, tidak ada demo. Dia kerja aja dengan data dan dia memproses meng-upgrade data dia sesuai data yang kita masukkan ke dalam," ujar Luhut.

Lebih lanjut, ia menyebut pemanfaatan AI juga dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengawasan yang lebih ketat.

Luhut mengatakan KPK, kepolisian, dan kejaksaan telah dilibatkan dalam pengembangan sistem tersebut agar seluruh pihak dapat memantau data yang sama.

Menurut dia, sistem digital tersebut dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan tanpa harus menunggu operasi tangkap tangan (OTT).

"Saya bilang (ke KPK), kalian tidak perlu OTT, dari sini saja bisa di-trace siapa yang akan bermain-main. Ini harganya benar enggak, pelaksananya benar enggak, itu sangat bisa," ujar Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan prinsip-prinsip etika kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang tengah dirumuskan dalam rancangan Peraturan Presiden telah mengacu pada standar internasional yang berlaku.

Hal ini juga menjadi jawaban atas keraguan dan pertanyaan formal dari sejumlah asosiasi bisnis serta raksasa teknologi Amerika Serikat.

Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru (AIKITA) Komdigi Aju Widyasari menjelaskan kepastian tersebut diberikan untuk merespons konsultasi publik yang diajukan oleh US-ASEAN Business Council, US Chamber, serta para penyedia teknologi global asal Negeri Paman Sam mengenai arah kebijakan tata kelola inovasi digital di Indonesia.

"Kemarin ada penyampaian secara formal dari US-ASEAN Business Council, US Chamber, dan juga pelaku penyedia teknologi AS yang mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan etika kecerdasan artifisial," ujar Aju dalam sesi diskusi acara Indonesia Ethical AI Summit di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam forum tersebut, pihak perusahaan AS meminta penjelasan mendalam mengenai mekanisme implementasi, instrumen pengawasan, hingga indikator yang menjadi acuan penyusunan regulasi nasional.

Salah satu poin utama yang mereka pertanyakan adalah sinkronisasi antara draf aturan domestik dengan standar global.

Aju menerangkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) AI bentukan pemerintah sejak awal telah merujuk pada berbagai pedoman internasional yang kredibel, seperti panduan etika AI ASEAN, UNESCO, IEEE, serta kesepakatan forum multilateral lainnya.

Langkah adopsi ini krusial untuk menjaga kompatibilitas industri teknologi tanah air dengan ekosistem global.

"Mereka membutuhkan kejelasan apakah perumusan etika ini sudah melakukan benchmark dengan standar internasional. Sudah tentu iya, karena kita cukup aktif di forum-forum internasional tersebut," kata Aju.

Selain perihal standardisasi, konsultasi intensif tersebut juga membahas pembagian peran para aktor ekosistem digital, mekanisme pengawasan, hingga ketentuan pelaporan insiden.

Salah satu poin krusial yang sempat diperdebatkan adalah batasan klasifikasi insiden yang wajib dilaporkan kepada otoritas berwenang.

Pihak industri AS mengusulkan agar kewajiban pelaporan hanya dibatasi pada insiden yang tergolong berisiko tinggi (high risk). Namun, Komdigi memilih opsi regulasi yang lebih ketat dengan mempertahankan ketentuan yang mewajibkan pelaporan seluruh jenis insiden operasional AI, tanpa memandang skala risikonya.

"Menurut kami semuanya, karena kita itu masih dalam tahap belajar. Semua dilaporkan, karena (insiden) yang kecil-kecil pun kalau dibiarkan dia akan jadi besar," ujarnya.

Pendekatan preventif ini dinilai sangat penting bagi Indonesia yang saat ini masih berada dalam tahap awal pengembangan tata kelola teknologi cerdas.

Setiap rekam jejak insiden, sekecil apa pun, akan menjadi bahan evaluasi fundamental untuk memperkuat sistem pengawasan ke depan. Pemerintah mengklaim pihak AS akhirnya dapat menerima argumentasi dan substansi hukum yang tertuang di dalam draf Perpres.

Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa serangkaian masukan dari pelaku usaha global tersebut telah diakomodasi melalui proses penyesuaian draf kebijakan secara berimbang. Pembahasan ulang ini ditujukan demi mencari titik temu yang ideal antara ruang pertumbuhan bagi inovasi teknologi dan perlindungan kepentingan nasional yang optimal.

Fitrianta Eka Prasaja

ASN di Badan Siber dan Sandi Negara serta Pemerhati Perang Informasi dan Kecerdasan Buatan

BELAKANGAN ini, peringatan "jangan percaya semua yang dilihat di media sosial" semakin sering terdengar dalam percakapan sehari-hari. Ungkapan tersebut tidak lagi sekadar nasihat, melainkan refleksi dari realitas baru: ruang informasi kita kini dipenuhi narasi yang sulit diverifikasi, diproduksi secara masif, dan dirancang untuk menggugah emosi.

Fenomena ini oleh sejumlah peneliti disebut sebagai "slopaganda", gabungan dari "slop", yaitu konten massal berkualitas rendah yang dihasilkan kecerdasan buatan, dan propaganda klasik. Jika propaganda tradisional membutuhkan waktu, riset, dan koordinasi, slopaganda bekerja dengan logika yang berbeda: cepat, adaptif, dan berskala besar. Dalam hitungan jam, ribuan variasi narasi dapat diproduksi dan disebarkan ke berbagai platform, dari TikTok hingga WhatsApp.

Indonesia menjadi lahan yang subur bagi perkembangan ini. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet dan dominasi media sosial sebagai sumber informasi, algoritma platform digital kini berperan sebagai penentu realitas bagi banyak orang. Konten yang muncul di linimasa bukanlah yang paling akurat, melainkan yang paling mampu menarik perhatian.

Dalam situasi krisis, baik konflik geopolitik, bencana, maupun isu domestik, slopaganda bekerja secara simultan. Satu peristiwa dapat dihadirkan dalam berbagai versi yang saling bertentangan. Gambar yang sama bisa disertai narasi berbeda, masing-masing menyasar emosi dan bias audiens tertentu. Hasilnya adalah kebingungan kolektif: publik tidak hanya terpapar informasi yang salah, tetapi juga kehilangan pijakan untuk menentukan mana yang benar.

Masalah ini diperparah oleh desain algoritma itu sendiri. Platform digital memprioritaskan keterlibatan atau engagement, bukan kebenaran. Konten yang memicu kemarahan atau ketakutan cenderung lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang netral dan terverifikasi. Dalam konteks ini, emosi menjadi mata uang utama, sementara akurasi menjadi variabel sekunder.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konten dengan muatan emosi negatif memiliki tingkat penyebaran jauh lebih tinggi dibandingkan konten netral. Di Indonesia, data Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 11.000 konten hoaks teridentifikasi sepanjang 2024, meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar hoaks tersebut menyebar melalui media sosial dan grup percakapan pribadi yang sulit dikendalikan.

Aktor propaganda, baik negara, kelompok, maupun individu, memanfaatkannya. Dengan bantuan kecerdasan buatan, mereka tidak hanya memproduksi konten, tetapi juga menguji dan mengoptimalkan efektivitasnya secara real time.

Dampaknya terlihat pada menurunnya tingkat kepercayaan publik. Ketika dihadapkan pada banjir informasi yang saling bertentangan, masyarakat cenderung kembali pada keyakinan awal atau memilih narasi yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini menggerus kepercayaan terhadap media, pemerintah, bahkan terhadap konsep kebenaran itu sendiri.

Di Indonesia, kecenderungan ini semakin mengkhawatirkan. Tingginya ketergantungan pada media sosial sebagai sumber berita membuat masyarakat lebih rentan terhadap manipulasi narasi. Data Komdigi menunjukkan hingga akhir Agustus 2025 telah ada 1.404.387 konten negatif yang ditangani sepanjang delapan bulan terakhir, termasuk disinformasi. Ketika kepercayaan terfragmentasi, ruang publik tidak lagi menjadi tempat pertukaran gagasan, melainkan arena kompetisi emosi.

Yang dihadapi saat ini bukan sekadar persoalan disinformasi, melainkan perubahan struktural dalam ekosistem informasi. Propaganda tidak lagi bergantung pada aktor manusia semata, tetapi juga pada sistem yang mampu belajar, beradaptasi, dan mengoptimalkan penyebaran pesan secara otomatis.

Saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan pemerintah yang spesifik mengenai deepfake dan segala bentuk manipulasi gambar atau video oleh AI. Pembuatan konten baru yang diedit dari konten asli dengan tujuan menyebarkan berita palsu dikategorikan sebagai hoaks di bawah undang-undang yang berlaku saat ini. Pemerintah tengah menyiapkan Roadmap AI Nasional dan Pedoman Etika AI sebagai kerangka tata kelola yang komprehensif.

Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan lagi bagaimana menghentikan propaganda sepenuhnya, sesuatu yang nyaris mustahil dalam ekosistem terbuka, melainkan bagaimana menjaga kualitas nalar publik di tengah arus informasi yang semakin tidak terkendali.

Tanpa upaya serius untuk memperkuat literasi digital, transparansi algoritma, dan akuntabilitas platform, masyarakat akan terus berada dalam kondisi yang oleh sebagian peneliti disebut sebagai "information drowning", yaitu tenggelam dalam lautan informasi tanpa kemampuan membedakan mana yang dapat dipercaya.

Dalam situasi seperti ini, ancaman terbesar bukan sekadar kebohongan yang dipercaya, melainkan hilangnya kepercayaan itu sendiri. Ketika kebenaran dianggap relatif dan emosi menjadi tolok ukur utama, propaganda tidak perlu lagi meyakinkan, cukup membuat orang bereaksi.

Dan di situlah letak tantangan terbesar bagi demokrasi modern: bertahan dalam dunia di mana realitas tidak lagi tunggal, melainkan terfragmentasi oleh algoritma dan narasi yang terus bersaing memperebutkan perhatian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam birokrasi pemerintah (Government Technology/GovTech) berpotensi membuat anggaran negara digunakan secara lebih efisien. Dengan teknologi tersebut, Luhut yakin cita-cita pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terwujud.

“Adopsi GovTech dan AI membuat kita bisa menghemat anggaran. Ini jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kita sekarang ini (sekitar 5 persen) tidak akan bisa membawa kita ke high income country, kita harus tumbuh 7–8 persen, atau 9 persen. Apakah bisa tercapai? Sangat doable (bisa dilakukan),” ujar Luhut saat hadir dalam acara Indonesia Ethical AI Summit 2026 bertajuk Navigating AI Development: Innovation, Humanity and Governance yang digelar oleh Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Luhut menjelaskan, Indonesia mesti memanfaatkan momen bonus demografi yang ditargetkan akan mengantarkan Indonesia menjadi high income country pada medio 2030–2040 mendatang. Menurut dia, AI merupakan teknologi yang efektif untuk diimplementasikan dan dikembangkan saat ini.

Ia berujar, pada awal 2027, jumlah penduduk Indonesia diprediksi mencapai 300 juta jiwa, dengan usia produktif mencapai 190 juta orang. Sebanyak 128 juta orang atau sekitar 45,8 persen merupakan generasi Z dan milenial. Adapun jumlah pengguna telepon genggam mencapai sekitar 353 juta.

“Indonesia memiliki modal penduduk produktif, melek digital, dan terkoneksi. Hal itu menjadi prasyarat utama untuk mengadopsi AI secara masif dan inklusif,” ujarnya.

“Kita harus berpartner dengan AI,” tegasnya.

Berdasarkan data Oxford Insights (2024), Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 181 negara dalam kesiapan adopsi AI untuk layanan publik dengan skor 65,85. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi indikator, yakni pilar pemerintahan dengan skor 79,86, pilar teknologi sebesar 48,06, dan pilar data atau infrastruktur sebesar 69,64.

Lebih lanjut, Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) membeberkan kerangka transformasi adopsi AI di lingkungan pemerintah. Ia menyebut layanan digital nasional akan menyatukan berbagai platform layanan publik, di antaranya portal perlindungan sosial (Perlinsos), OSS, Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan Inaku.

Seluruh platform tersebut akan memanfaatkan AI sehingga menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik. Sebagai proyek percontohan, pengembangan digitalisasi tersebut telah dilakukan di Banyuwangi.

“Kita berhasil mengidentifikasi masalah di Banyuwangi. Saya pikir-pikir, kita akan membuat efisiensi yang besar. Misalnya, kalau bansos (bantuan sosial) on target dan kemudian nanti diberikan tidak lagi subsidi kepada barang, tetapi subsidi kepada orang yang dihitung oleh Menteri Sosial, itu kira-kira Rp 5,4 juta,” terangnya.

Pemerintah diketahui memang sedang merencanakan bansos sistem tunai rata-rata Rp 5,4 juta per orang. Nominal tersebut merupakan rata-rata akumulasi bantuan yang dihitung pemerintah dan direncanakan akan disalurkan melalui sistem transfer tunai berbasis digital.

Luhut menyampaikan, sejalan dengan sistem bansos baru tersebut, akan muncul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru. Nantinya, UMKM tersebut akan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memanfaatkan bank syariah. Ia menyebut tingkat Non-Performing Loan (NPL) akan rendah karena berbasis data kualifikasi.

Sistem digitalisasi akan mengawasi proses tersebut. Pada gilirannya, langkah itu diyakini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menambah penerimaan negara melalui pajak UMKM.

“Jadi, akan tercipta lapangan kerja, dan UMKM yang jumlahnya 64 juta di Indonesia, (dengan nilai transaksi) Rp 5 miliar bisa kita masukkan dalam pembayaran pajak, sehingga mereka tidak bisa lari lagi dari Rp 5 miliar turun ke Rp 4,9 miliar sehingga tidak bayar pajak. Kalau jumlah taxpayer kita bisa tingkatkan, penerimaan pajak otomatis akan baik. Itu kan masuk dalam national single window di Kementerian Keuangan,” terangnya.

“Jadi, saya pikir inovasi ini, digitalisasi berbasis AI ini, membuat saya makin optimistis bahwa kita (pertumbuhan ekonomi) tumbuh 8 persen,” lanjutnya.

JAKARTA - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan besar terhadap industri kreatif, termasuk dalam proses produksi film, iklan, dan konten visual. Melihat transformasi tersebut, Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual (HIMA PUSAKA) MNC University menggelar talkshow bertajuk “TV Commercial Production in The Age of AI: Peran AI dalam Industri Produksi” bersama praktisi industri dari KRUFEST.

Kegiatan yang diikuti oleh 74 mahasiswa ini menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda kreatif untuk memahami bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan secara tepat dalam proses produksi kreatif, sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan industri digital.

Talkshow menghadirkan Dimas Djay, sutradara sekaligus Ketua Presidium KRUFEST, serta Sim F, sutradara film Susi Susanti: Love All dan Surat untuk Masa Mudaku. Diskusi dipandu oleh Kaila Al Khalifi dan membahas berbagai aspek pemanfaatan AI dalam industri kreatif.

Dalam sambutannya, Dimas Djay menekankan bahwa perkembangan teknologi harus diikuti dengan kesiapan generasi muda dalam beradaptasi dan terus mengasah kreativitas.

“Yang terpenting adalah bagaimana mahasiswa mampu menjadi kreator yang memiliki daya adaptasi tinggi. Teknologi terus berkembang, sehingga kreativitas dan kemampuan untuk bertahan menjadi hal yang penting,” ujarnya.

Sementara itu, Sim F menjelaskan bahwa AI saat ini telah menjadi bagian dari alur kerja kreatif, mulai dari pengembangan ide, eksplorasi visual, pembuatan storyboard, hingga proses pascaproduksi.

Menurutnya, AI bukanlah pengganti kreativitas manusia, melainkan alat yang dapat membantu kreator bekerja lebih efektif.

“AI adalah alat untuk membantu proses kreatif, bukan menggantikan kreativitas manusia. Ide, empati, dan kemampuan bercerita tetap menjadi kekuatan utama seorang kreator,” jelasnya.

Dalam sesi diskusi, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman mengenai konsep hybrid workflow, yaitu kolaborasi antara manusia dan AI dalam menghasilkan karya kreatif. Melalui pendekatan ini, AI dapat membantu mempercepat proses teknis, sementara keputusan kreatif, storytelling, dan nilai artistik tetap berada pada kreator.

Selain membahas teknologi, narasumber juga memberikan wawasan mengenai kompetensi yang perlu dimiliki calon kreator, seperti kemampuan storytelling, literasi visual, penyusunan prompt, kurasi hasil AI, pemahaman etika digital, serta kesadaran terhadap hak kekayaan intelektual.

Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University, Dr. Iwan Gunawan, S.Sn., M.Si. , menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini menjadi bagian dari upaya MNC University dalam menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan industri.

Melalui kegiatan ini, MNC University terus mendorong mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi inovator dan kreator yang adaptif, kreatif, serta siap bersaing di industri kreatif masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), terutama untuk penipuan digital dan pembuatan konten deepfake yang makin sulit dibedakan dari kondisi nyata.

Nezar mengatakan perkembangan AI berlangsung sangat cepat. Teknologi tersebut bahkan telah bergerak dari generative AI menuju agentic AI dan diperkirakan akan memasuki fase physical AI hingga quantum AI dalam beberapa tahun mendatang.

Menurutnya, kemajuan AI membawa manfaat bagi berbagai sektor. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga memunculkan tantangan baru, khususnya terkait keamanan dan etika.

“Kita juga melihat bagaimana AI digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk berbagai bentuk penipuan atau scam. Kerugian yang dicatat oleh OJK pada tahun ini sekitar Rp9 triliun, dan banyak di antaranya yang menggunakan deepfake,” ujarnya dalam Indonesia Ethical AI Summit, Rabu (17/6/2026).

Nezar menjelaskan deepfake menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang makin marak. Teknologi ini memungkinkan manipulasi suara, gambar, hingga video seseorang sehingga tampak meyakinkan.

Menurutnya, kemampuan AI menghasilkan konten sintetis yang menyerupai kondisi nyata telah melahirkan fenomena yang dikenal sebagai synthetic reality atau realitas sintetis.

“Sekarang suara kita bisa ditiru, gambar wajah kita juga bisa dihidupkan, dan dikonfigurasi dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan kualitas yang sangat mulus yang disebut synthetic reality,” katanya.

Dia menilai masyarakat yang belum memahami perkembangan AI secara memadai menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai modus penipuan berbasis teknologi tersebut. Kondisi ini membuat pelaku kejahatan siber dapat membangun skenario penipuan yang lebih meyakinkan dibandingkan metode konvensional.

Karena itu, Nezar menekankan pengembangan dan adopsi AI perlu disertai penerapan prinsip etika yang kuat. Menurutnya, aspek transparansi, akuntabilitas, dan keamanan harus menjadi bagian dari proses pengembangan teknologi sejak tahap awal atau ethics by design.

“Jadi apa yang kita sebut sebagai transparency, accountability, safety, itu harus ada di dalam implementasi, di dalam pengembangan suatu produk AI,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pembahasan etika AI tidak boleh berhenti pada tataran konsep. Pengembang teknologi, regulator, dan pengguna perlu memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan agar risiko penyalahgunaan AI, termasuk deepfake dan penipuan digital, dapat ditekan.