Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya pemerataan literasi kecerdasan buatan atau AI harus mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat Gibran menerima audiensi Merapi National Economic Forum 2026 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (16/04/2026).

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan inklusif menghadapi transformasi digital, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, Direktur Eksekutif Merapi National Economic Forum, Sergie Althaf Amir mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan arahan agar terus mengedukasi masyarakat skal Ai.

“Arahan yang kita dapatkan adalah untuk terus mengedukasi seluruh masyarakat tentang AI,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Menurut Sergie, laju perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut kesiapan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dia pun meyakini bahwa dalam beberapa tahun ke depan bakal ada revolusi teknologi yang besar.

Dalam revolusi itu, semua pihak bakal terkena dampak baik itu kalangan masyarakat mulai dari boomer, gen Z hingga milenial. Oleh sebab itu, semua lapisan masyarakat harus mengerti pemanfaatan AI.

“Karena kami yakin bahwa di beberapa tahun ini akan ada revolusi teknologi yang sangat besar, revolusi digital. Dan semua pihak akan ter-impact, semuanya akan ter-effect,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas potensi dampak AI terhadap lapangan pekerjaan, termasuk langkah-langkah mitigasi yang perlu disiapkan sejak dini.

Sebagai tindak lanjut, Merapi National Economic Forum telah menyiapkan sejumlah program edukasi, mulai dari kegiatan perkuliahan hingga talkshow yang membahas pemanfaatan AI secara bijak dan bertanggung jawab.

“Sekarang kita ingin memberi program edukasi di beberapa kuliah, dan program-program talkshow tentang AI, di mana kita mendiskusikan cara untuk menanggulangi risiko-risiko yang sudah saya mention tadi,” pungkasnya.

Selain Sergie, turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Koordinator External Affairs Azki Muhammad Herdin dan Cheinya Maharani Amir, serta jajaran pengurus Merapi National Economic Forum 2026 lainnya.

KALTIM - Tiga Sekretaris Daerah (Sekda) peraih Askompsi Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 mengikuti pembelajaran keamanan siber di Seoul, Korea Selatan. Mereka adalah Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Sumatera Barat Arry Yuswadi, dan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati.

Kegiatan ini difasilitasi oleh perusahaan keamanan siber LSWare dan didampingi Ketua Askompsi Muhammad Faisal. “Selain pembelajaran klasikal secara penuh, peserta juga akan mengunjungi Korea Internet & Security Agency (KISA) untuk melihat langsung sistem keamanan siber yang diterapkan di Korea Selatan,” ujar Faisal, Kamis (16/4/2026).

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi langsung dari sejumlah pakar keamanan siber internasional. Di antaranya Kim Hyun Soo dari R&D Team Leader LSWare, Elijah dari Assistant Manager, Hwang Jin Soon dari Regional Manager Axgate, Chung Dong Hae dari Global Business Director WaterWall Systems, Jason Lee dari Global Business Leader PioLink, serta Jae Ho Jeong dari Assistant Team Leader Everyzone.

Faisal menegaskan, pembelajaran ini sangat penting bagi pimpinan daerah, khususnya Sekda, dalam memperkuat pemahaman dan pola pikir digital guna mendorong percepatan transformasi digital di pemerintahan.

“Sekda ibarat dirigen dalam orkestrasi pemerintahan. Pemahaman yang baik tentang keamanan informasi menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan digital,” jelas Faisal yang juga menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kaltim.

Para peserta pun mengaku mendapatkan banyak wawasan baru. Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati menyampaikan apresiasi atas kesempatan tersebut. “Kegiatan ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan kami tentang keamanan siber,” ujarnya.

Lihat video: Pakar Keamanan Siber: Presiden Perlu Bentuk Lembaga Perlindungan Data



Senada, Sekda Kaltim Sri Wahyuni yang meraih peringkat pertama ADLGA 2025 kategori provinsi. Ia menilai materi yang diberikan sangat komprehensif dan layak diperluas ke lebih banyak pejabat daerah di Indonesia.

“Pengetahuan ini sangat penting dan sebaiknya bisa dibagikan lebih luas, misalnya melalui pola hybrid,” ungkapnya.

Sekda Sumatera Barat Arry Yuswadi menyebut pengalaman ini sangat inspiratif. “Luar biasa, sangat menginspirasi,” katanya.

Program ini merupakan bagian dari apresiasi bagi pemenang ADLGA 2025, di mana seluruh biaya perjalanan dan akomodasi ditanggung olehLSWare. Diharapkan, pengalaman ini dapat memperkuat kapasitas kepemimpinan digital di daerah sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah menghadapi tantangan keamanan siber di era digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pos Indonesia menegaskan siap menjadi pemain kunci dalam konsolidasi logistik BUMN. Jaringan luas hingga pelosok disebut jadi modal besar untuk mendorong efisiensi nasional.

Direktur Utama Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan, sinergi antarBUMN menjadi strategi untuk memperkuat rantai pasok nasional. “Konsolidasi logistik BUMN menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan efisiensi rantai pasok nasional,” ujar Daud dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, kolaborasi lintas BUMN akan menyatukan visi dalam membangun ekosistem logistik yang lebih terintegrasi dan kompetitif. “Harapannya ini mampu mengoptimalkan kapasitas, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat daya saing logistik nasional,” kata Daud.

Pos Indonesia mengandalkan kekuatan jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 4.000 kantor pos dan puluhan ribu agen hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Infrastruktur ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung integrasi logistik nasional,” ujar Daud.

Jaringan tersebut juga didukung armada transportasi darat, laut, dan udara yang terhubung secara sistematis. Hal ini memungkinkan distribusi barang lebih cepat dan menjangkau wilayah terpencil.

“Pos Indonesia bersinergi dengan banyak pihak dalam memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir, terutama dalam mendukung distribusi barang industri, pangan, hingga e-commerce,” katanya.

Selain itu, transformasi digital terus didorong untuk meningkatkan layanan. Pengembangan sistem pelacakan real-time hingga layanan berbasis aplikasi menjadi fokus utama perusahaan.

Daud menilai konsolidasi BUMN logistik juga berpotensi menekan biaya logistik nasional. Integrasi layanan dan optimalisasi aset dinilai akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah BUMN logistik dan industri pendukung, termasuk PT Multi Terminal Indonesia, PT Prima Indonesia Logistik, PT Pos Logistik Indonesia, hingga PT Berdikari Logistik Indonesia. Perwakilan Danantara juga hadir untuk mendorong kolaborasi dan pengembangan model bisnis logistik ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan siber, PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR), fokus mengejar pertumbuhan berkelanjutan pada tahun ini dengan mengincar pasar baru di sektor kesehatan dan pendidikan.

Setelah hadir selama 16 tahun di Indonesia dan melayani lebih dari 300 klien aktif di berbagai sektor strategis, perusahaan kini mengincar kedalaman keterlibatan klien melalui penyediaan solusi keamanan berkelanjutan guna mengerek profitabilitas jangka panjang.

Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Dannacher, mengatakan fokus strategis tahun ini tidak lagi sekadar mengejar volume kuantitas klien. Perusahaan memilih memperkuat kapabilitas end-to-end agar dapat masuk lebih dalam sebagai penyedia managed services, bukan hanya sebagai mitra proyek jangka pendek.

Langkah ini didukung oleh pengembangan teknologi proprietary seperti IntelliBron series yang memungkinkan skalabilitas layanan tanpa bergantung sepenuhnya pada penambahan jumlah personel.

Perusahaan juga memperkuat kapasitas delivery melalui pengembangan talenta, termasuk melalui ITSEC Cyber & AI Academy.

“Dengan pendekatan ini, pertumbuhan yang kami kejar adalah pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata pada profitabilitas perusahaan, bukan sekadar ekspansi volume klien,” kata Patrick kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Selama 16 tahun berdiri, ITSEC Asia telah menyelesaikan lebih dari 7.000 proyek yang mencakup sektor keuangan, telekomunikasi, energi, hingga pemerintahan. Namun, melihat dinamika transformasi digital yang kian masif, perusahaan kini mulai melirik ceruk pasar baru. Sektor pendidikan, layanan kesehatan (healthcare), serta perusahaan berbasis teknologi menjadi sasaran ekspansi berikutnya.

Patrick melihat adanya peningkatan kebutuhan yang signifikan pada sektor-sektor tersebut. Akselerasi digitalisasi yang tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur keamanan siber menciptakan kesenjangan risiko yang nyata.

“Momentum ini diperkuat oleh implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memaksa berbagai organisasi untuk membangun postur keamanan secara proaktif guna menghindari kerugian data maupun reputasi,” kata Patrick.

Patrick juga mengatakan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-16, perusahaan meluncurkan IntelliBron Aman Enterprise.

Produk ini merupakan solusi perlindungan siber mobile pertama di Indonesia yang menyasar institusi seperti sekolah, kantor pemerintah, dan perusahaan. Inovasi ini bekerja dengan pendekatan institusional, di mana organisasi berlangganan platform untuk melindungi seluruh perangkat seluler anggotanya tanpa membebankan biaya pribadi kepada individu.

Sistem ini berfungsi menutup celah keamanan pada perangkat mobile pribadi yang sering digunakan untuk bekerja atau belajar (Bring Your Own Device).

Aplikasi ini mampu mendeteksi serta memblokir ancaman malware, upaya penipuan yang menyamar sebagai layanan bank, hingga aplikasi berbahaya yang berpotensi membocorkan data finansial.

Kehadiran perlindungan ini memastikan perangkat pribadi tidak menjadi pintu masuk bagi peretas untuk menyusup ke dalam sistem utama organisasi.

Dibandingkan dengan model perlindungan siber konvensional yang cenderung berfokus pada keamanan peladen (server) dan jaringan internal kantor, IntelliBron Aman Enterprise menawarkan fleksibilitas perlindungan pada level individu namun tetap terkelola secara kolektif oleh institusi.

Selain itu, apabila solusi keamanan global sering kali mematok biaya lisensi per individu yang cukup tinggi bagi pengguna akhir, skema yang diusung ITSEC Asia justru mengalihkan beban biaya tersebut ke tingkat organisasi sehingga perlindungan kelas enterprise dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara gratis.

Transformasi ITSEC Asia menjadi bisnis yang matang tercermin dari kinerja keuangan sepanjang 2025. Perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar Rp527,1 miliar, atau tumbuh pesat sekitar 62% secara tahunan. Laba bersih yang menyentuh angka Rp65,4 miliar menjadi indikator posisi perusahaan yang semakin kuat di industri keamanan siber regional.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyampaikan kinerja bisnis di segmen korporasi atau enterprise tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang direncanakan sepanjang kuartal I/2026. Bisnis terjaga di tengah volatilitas global.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan strategi perusahaan yang memposisikan diri sebagai mitra teknologi terintegrasi menjadi kunci utama dalam menjaga resiliensi bisnis dan memenuhi kebutuhan efisiensi operasional para pelanggan korporasi di seluruh Indonesia.

Kondisi ekonomi global yang fluktuatif ternyata tidak menyurutkan permintaan layanan digital di sektor bisnis. Sebaliknya, tekanan biaya operasional justru mendorong perusahaan-perusahaan untuk mempercepat adopsi teknologi guna memangkas pengeluaran yang tidak perlu.

Fahmi menjelaskan kinerja tiga bulan pertama tahun ini menunjukkan ketangguhan yang signifikan. Menurutnya, kebutuhan di segmen ini meningkat karena para pelaku industri berupaya menjaga kesinambungan operasional dan keamanan data di tengah ketidakpastian ekonomi. Meskipun perusahaan tidak merinci angka pertumbuhan atau revisi target secara spesifik, fokus utama Telkomsel tetap pada penyediaan dampak yang terukur bagi setiap pelanggan bisnis.

“Untuk 2026, sektor yang kami lihat tetap potensial untuk dioptimalkan mencakup layanan keuangan, transportasi dan logistik, manufaktur, pertambangan, ritel, hingga hospitality, dengan pendekatan use-case yang relevan per industri,” ujar Fahmi kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Potensi sektor-sektor tersebut bagi industri telekomunikasi sangatlah besar, mengingat ketergantungan pada konektivitas stabil dan integrasi data kini menjadi kebutuhan primer, bukan lagi sekunder. Sektor manufaktur dan pertambangan, misalnya, membutuhkan jaringan privat untuk otomatisasi mesin, sementara sektor transportasi sangat bergantung pada pelacakan aset secara real-time. Estimasi nilai pasar dari digitalisasi sektor-sektor ini diprediksi terus meningkat seiring dengan kebutuhan industri untuk melakukan transformasi digital end-to-end demi menjaga daya saing di pasar global.

Secara komparatif, pertumbuhan di segmen enterprise pada awal 2026 ini menunjukkan pola yang lebih stabil jika dibandingkan dengan segmen ritel atau konsumen individu yang lebih rentan terhadap fluktuasi daya beli masyarakat akibat inflasi. Jika segmen ritel sangat dipengaruhi oleh sentimen pengeluaran rumah tangga, segmen korporasi justru cenderung melakukan investasi teknologi sebagai langkah defensif untuk menghadapi krisis biaya hidup.

Dari sisi prioritas solusi, Telkomsel mengedepankan portofolio yang paling dibutuhkan industri saat ini, termasuk pengembangan 5G dan private network, dukungan keamanan siber secara end-to-end, serta penerapan data analytics dan AI. Langkah ini merupakan jawaban atas meningkatnya serangan siber dan kebutuhan akan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat.

Dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan bisnis, solusi-solusi tersebut antara lain adalah smart manufacturing, IoT connectivity, telematics, in-car entertainment, fleet management, hingga digital advertising dan data solutions.

“Seluruh kapabilitas tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dan kemitraan strategis guna menghadirkan solusi yang terintegrasi serta relevan bagi kebutuhan bisnis di berbagai sektor industri,” kata Fahmi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Mega Syariah mencatatkan peningkatan kinerja sepanjang Ramadan 1447 Hijriah, seiring rangkaian program engagement nasabah yang digelar di berbagai wilayah Indonesia.

Bank Mega Syariah menyelenggarakan sejumlah kegiatan bertajuk Ramadan Optimal, antara lain Event Road to Diantara Doa dan Tausiyah Gen Hajj yang berlangsung di sejumlah kantor cabang.

Selain itu, program Road to Diantara Doa juga digelar di tujuh kota, yakni Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Lampung, Palembang, dan Makassar.

Kegiatan tersebut mencakup kajian inspiratif bersama tokoh agama, kolaborasi dengan institusi pendidikan, serta aktivitas berbasis komunitas.

Rangkaian ini turut didukung program unggulan Ramadan, AMAL 2026 (Aktivasi M-Syariah di Bulan Ramadan).

Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus memperkuat keterlibatan (engagement) dengan masyarakat.

“Pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk memperluas penetrasi penggunaan layanan perbankan dalam kehidupan sehari-hari seperti tabungan, transaksi digital, hingga pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah,” ujar Benadicto dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Dari sisi penghimpunan dana, perseroan mencatatkan peningkatan akuisisi dana pihak ketiga (DPK) selama Ramadan. Berdasarkan data per 21 Maret 2026, total akuisisi DPK baru mencapai lebih dari Rp 709 miliar dengan total 5,6 ribu rekening (number of accounts/NoA).

Menurut Benadicto, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya preferensi nasabah terhadap produk tabungan berbasis syariah.

“Hal ini mencerminkan semakin kuatnya preferensi nasabah terhadap produk tabungan yang mampu mengoptimalkan imbal hasil secara kompetitif tanpa meninggalkan prinsip syariah. Pada saat yang sama, tren ini juga menegaskan keberhasilan transformasi digital Bank Mega Syariah dalam menghadirkan kemudahan bertransaksi serta proses pembukaan rekening yang semakin praktis dan dapat dilakukan secara online,” katanya.

Dari sisi transaksi, selama Ramadan 2026 jumlah transaksi melalui aplikasi M-Syariah tercatat lebih dari 230.000 transaksi dengan nilai mencapai lebih dari Rp 243 miliar. Nilai tersebut tumbuh lebih dari 24 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Adapun fitur yang paling banyak digunakan nasabah selama periode tersebut meliputi transfer, QRIS, serta top up dompet elektronik (e-wallet).

Penggunaan QRIS juga menunjukkan peningkatan signifikan. Dibandingkan Ramadan 2025, jumlah transaksi QRIS meningkat lebih dari 65 persen, sementara volume transaksi naik lebih dari 58 persen.

Hal ini mencerminkan semakin luasnya penggunaan pembayaran non-tunai berbasis kode QR di berbagai merchant.

Benadicto menyebut, program AMAL 2026 menjadi salah satu momentum strategis bagi perusahaan untuk memperkuat penetrasi pasar ritel.

“Program AMAL 2026 menjadi momentum strategis bagi Bank Mega Syariah untuk memperkuat penetrasi pasar ritel melalui pendekatan berbasis komunitas dan spiritual engagement selama bulan Ramadan. Ke depan, Bank Mega Syariah akan terus menghadirkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat ekosistem syariah melalui inovasi produk, layanan digital, dan kolaborasi strategis guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Sebuah institusi keuangan terkemuka di Indonesia dilaporkan berhasil menjalankan transformasi digital skala besar dengan beralih dari infrastruktur core banking legacy ke arsitektur berbasis cloud yang skalabel.

Langkah strategist tersebut dilakukan melalui adopsi hybrid cloud serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data canggih untuk memperoleh wawasan pelanggan yang lebih mendalam serta menghadirkan layanan terpersonalisasi.

Keberhasilan implementasi tersebut menjadi salah satu sorotan utama di dalam acara BFSI IT Summit Indonesia 2026 edisi ke-34, diinisiasi Exito Media Concepts. Acara yang dijadwalkan berlangsung pada 16 April 2026 di JW Marriott Mega Kuningan, Jakarta ini akan menjadi titik temu bagi lebih dari 150 pemimpin teknologi, termasuk CIO dan CTO dari sektor perbankan, jasa keuangan, dan asuransi (BFSI).

Menjawab Tantangan Sistem Legacy

Sektor BFSI di Indonesia saat ini tengah berada pada titik krusial. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan ambisi inklusi keuangan nasional mendorong institusi tradisional untuk merombak model operasional mereka. Munculnya pemain fintech dan bank digital menuntut perbankan konvensional untuk segera melakukan modernisasi infrastruktur guna memenuhi ekspektasi pelanggan akan layanan mobile-first.

"Institusi keuangan di Indonesia tidak hanya beradaptasi dengan transformasi digital, mereka sedang mendefinisikannya," tulis manajemen Exito Media Concepts dalam keterangan resmi, Kamis (9/4).

Namun, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Para pelaku industri masih harus menavigasi lanskap regulasi yang kompleks dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, terutama terkait integrasi sistem lama (legacy) dengan platform digital generasi berikutnya.

Prioritas Teknologi 2026

Summit ini akan membedah sejumlah agenda strategis yang menjadi prioritas industri keuangan sepanjang tahun ini, di antaranya:

1. Modernisasi Core Banking: Transisi sistem ke platform berbasis cloud yang lebih lincah.

2. AI/ML untuk Manajemen Risiko: Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan deteksi risiko.

3. Keamanan Siber: Penguatan kerangka perlindungan data sensitif sesuai standar regulasi.

4. Open Banking & Ekonomi API: Transformasi dari sekadar kepatuhan menjadi penciptaan nilai ekonomi baru melalui ekosistem terbuka.

Selain fokus kepada teknologi, transformasi ini juga mencakup aspek sumber daya manusia melalui program peningkatan keterampilan (upskilling) untuk menanamkan budaya digital di dalam organisasi.

Adapun, BFSI IT Summit di Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan global yang diadakan di berbagai pusat keuangan dunia. Partisipasi aktif para pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat ketahanan operasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggulirkan langkah strategis dalam penataan spektrum frekuensi nasional. Melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmen) Nomor 175 Tahun 2026, pemerintah menjadwalkan seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini.

Langkah tersebut menjadi instrumen vital guna mengakselerasi transformasi digital nasional sekaligus mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam keterangan pers, Kamis (9/4/2026), Komdigi berharap kehadiran spektrum baru ini mampu menjawab persoalan ketimpangan sinyal di wilayah pelosok dan kepadatan lalu lintas data di area perkotaan.

Dua pita frekuensi yang akan dilelang ini memiliki karakteristik teknis yang sangat berbeda namun saling melengkapi dalam ekosistem telekomunikasi.

Pita 700 MHz merupakan low-band yang sering disebut sebagai “digital dividend” hasil migrasi TV analog ke digital. Sementara itu, 2,6 GHz berada di kategori mid-band yang menjadi tumpuan utama teknologi masa depan.

Komdigi menyampaikan pita 700 MHz sangat krusial sebagai tulang punggung perluasan akses internet hingga ke desa-desa yang selama ini sulit terjangkau sinyal seluler. Kemampuannya menembus hambatan fisik seperti bangunan gedung menjadikan kualitas sinyal di dalam ruangan (indoor) lebih stabil.

Di sisi lain, pita 2,6 GHz difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan trafik data yang masif, sehingga pengalaman mobile broadband berkecepatan tinggi dapat dirasakan lebih stabil oleh masyarakat kota besar.

Pemerintah menargetkan penyediaan layanan internet minimal teknologi 4G di seluruh desa/kelurahan melalui seleksi ini. Selain itu, para operator seluler didorong untuk memperkuat penggelaran jaringan 5G secara lebih luas di berbagai wilayah strategis.

Untuk menjamin kelancaran proses, Menteri Komunikasi dan Digital juga menerbitkan Kepmen Nomor 176 Tahun 2026 yang mengatur pembentukan Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi. Tim ini bertugas mengawal setiap tahapan seleksi agar tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Komdigi menyatakan proses seleksi akan mengedepankan asas transparansi guna memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku industri telekomunikasi. Optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang berkelanjutan.

Dengan terbitnya regulasi ini, industri telekomunikasi nasional kini menanti detail teknis pelaksanaan lelang yang diprediksi akan mengubah peta persaingan dan kualitas layanan seluler di Tanah Air sepanjang 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan menutup layanan Internet Banking mulai 4 Mei 2026. Nasabah diminta segera beralih ke platform baru, yakni wondr by BNI untuk ritel dan BNIdirect untuk kebutuhan bisnis.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi digital yang tengah dilakukan perseroan. Layanan lama akan dihentikan secara bertahap sebelum ditutup sepenuhnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pembatasan akses akan dimulai lebih dulu pada 21 April 2026. Setelah itu, layanan Internet Banking tidak lagi bisa digunakan.

“Transformasi ini merupakan bagian dari komitmen BNI menghadirkan layanan digital yang lebih aman, cepat, dan relevan dengan kebutuhan nasabah,” ujar Okki dikutip Rabu (8/4/2026).

Ia memastikan proses perpindahan tidak akan mengganggu aktivitas transaksi. BNI juga menjamin keamanan data dan histori transaksi nasabah tetap terjaga sesuai standar perbankan.

Nasabah ritel diarahkan menggunakan aplikasi wondr by BNI yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sementara itu, nasabah usaha dan korporasi akan dilayani melalui BNIdirect yang dirancang untuk kebutuhan transaksi bisnis.

BNI mengimbau nasabah segera melakukan migrasi agar tidak mengalami kendala saat layanan lama dihentikan. Dukungan juga disiapkan melalui call center, kantor cabang, hingga kanal informasi resmi.

Bagi masyarakat, perubahan ini menandai pergeseran layanan perbankan yang semakin mengandalkan aplikasi digital. Kemudahan akses di satu sisi meningkat, namun di sisi lain menuntut nasabah lebih adaptif dan waspada dalam menjaga keamanan transaksi.

Langkah ini sekaligus menegaskan arah industri perbankan yang kian meninggalkan layanan berbasis web konvensional menuju platform digital yang lebih terintegrasi.

Transformasi digital telah mengubah wajah konflik global secara fundamental. Gangguan pada sistem digital, hilangnya akses terhadap data, atau lumpuhnya infrastruktur teknologi kini dapat menimbulkan dampak yang setara dengan serangan fisik. Dalam konteks ini, ruang digital telah menjadi arena strategis yang menentukan keberlangsungan layanan publik, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan masyarakat.

Indonesia tidak berada di luar dinamika tersebut. Dalam enam bulan pertama 2025 saja, lebih dari 3,64 miliar aktivitas serangan siber terdeteksi. Berbagai insiden seperti kebocoran data dalam skala besar, serangan ransomware terhadap layanan publik, hingga gangguan pusat data nasional yang berdampak luas menunjukkan bahwa sistem digital kita masih menghadapi kerentanan yang signifikan. Secara global, sekitar 80% insiden keamanan berkaitan dengan data, yang menegaskan bahwa data telah menjadi aset strategis sekaligus target utama dalam konflik digital modern.

Namun, di tengah eskalasi ancaman tersebut, tata kelola teknologi informasi di banyak organisasi masih diposisikan sebagai fungsi administratif dan kepatuhan. Governance seringkali berhenti pada dokumen, sementara keamanan dipandang sebagai isu teknis yang terbatas pada unit TI. Pendekatan ini tidak lagi memadai.

Serangan modern tidak hanya mengeksploitasi celah teknologi, tetapi juga kelemahan dalam struktur organisasi, proses bisnis, dan pengambilan keputusan. Ketidakjelasan akuntabilitas data, lemahnya pengendalian pihak ketiga, serta tidak terintegrasinya manajemen risiko dengan strategi bisnis menjadi pintu masuk yang sering kali dimanfaatkan.

Dalam situasi ini, kedaulatan digital menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari ekosistem global, melainkan memastikan adanya kendali strategis atas data, sistem, dan infrastruktur digital yang menopang kehidupan nasional. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana kendali tersebut benar-benar dimiliki oleh Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa ekosistem digital nasional masih sangat bergantung pada infrastruktur cloud global, platform teknologi asing, dan rantai pasok internasional. Ketergantungan ini mungkin memang memberikan efisiensi dan kecepatan, namun sekaligus menciptakan risiko strategis.

Dalam kondisi tertentu, pembatasan akses layanan, penghentian dukungan sistem, atau kendala yurisdiksi terhadap data dapat berdampak langsung pada operasional nasional. Dalam skenario ekstrem, kondisi ini dapat berkembang menjadi blokade digital yang melumpuhkan tanpa perlu adanya konflik fisik.

Permasalahan utama yang dihadapi bukan semata keterbatasan teknologi, melainkan belum kuatnya tata kelola digital yang bersifat strategis dan berbasis risiko. Tata kelola seharusnya memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko jangka panjang, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks data, hal ini mencakup kepemilikan yang jelas, kualitas yang terjaga, serta perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dan data strategis.

Di sisi lain, terdapat dimensi yang sering terabaikan dalam diskursus kedaulatan digital, yaitu peran industri teknologi informasi dalam negeri. Kemandirian digital tidak akan tercapai apabila fondasi teknologi nasional terus bergantung pada pihak eksternal, baik pada level infrastruktur, platform, solusi aplikasi, maupun tata kelolanya. Ketergantungan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan posisi tawar dan keberlanjutan jangka panjang.

Oleh karena itu, keberpihakan terhadap industri TI dalam negeri harus menjadi kebijakan strategis yang nyata dan terukur. Bukan sekadar dukungan normatif, tetapi diwujudkan dalam keputusan konkret, seperti prioritas penggunaan produk dan layanan dalam negeri pada proyek-proyek strategis nasional, penguatan kapasitas riset dan inovasi, serta penciptaan ekosistem yang memungkinkan perusahaan lokal tumbuh dan bersaing secara sehat. Tanpa keberpihakan seperti ini, industri nasional akan sulit berkembang, dan ketergantungan akan terus berulang dalam berbagai bentuk.

Dalam perspektif tata kelola, keberpihakan tersebut harus tercermin dalam setiap keputusan arsitektur dan investasi teknologi. Pemilihan vendor, desain sistem, hingga strategi pengelolaan data tidak dapat lagi hanya mempertimbangkan efisiensi jangka pendek, tetapi harus dilihat dalam kerangka besar kemandirian dan ketahanan nasional. Tata kelola yang baik bukan hanya memastikan sistem berjalan, tetapi memastikan bahwa sistem tersebut tetap berada dalam kendali strategis yang lebih luas.

Perubahan paradigma menjadi suatu keharusan. Tata kelola digital harus dipandang sebagai kapabilitas inti organisasi. Keamanan siber harus ditempatkan sebagai risiko bisnis strategis. Data harus dikelola sebagai aset bernilai tinggi. Dan yang terpenting, ketahanan digital harus menjadi tujuan utama, yaitu kemampuan untuk tetap beroperasi, beradaptasi, dan pulih dengan cepat dalam situasi krisis.

Indonesia memiliki potensi besar sebagai kekuatan digital di kawasan. Namun potensi tersebut hanya akan menjadi kekuatan apabila didukung oleh tata kelola yang kuat dan ekosistem industri nasional yang berkembang. Tanpa itu, pertumbuhan digital justru berisiko memperbesar ketergantungan dan kerentanan.

Pada akhirnya, Indonesia berada pada titik persimpangan. Pilihan yang dihadapi bukan sekadar soal adopsi teknologi, melainkan tentang bagaimana membangun kedaulatan di atasnya. Kedaulatan digital bukan lagi agenda jangka panjang, melainkan kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan melalui tata kelola yang kuat dan keberpihakan nyata terhadap industri teknologi dalam negeri.

Karena di era ini, negara tidak kalah ketika wilayahnya direbut, tetapi ketika kehilangan kendali atas sistem, data, dan teknologi yang menopang kehidupannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam sejarah awal penerbangan, pilot mengendalikan pesawat sepenuhnya. Namun, ketika kompleksitas meningkat, teknologi autopilot mulai diperkenalkan. Awalnya ia sekadar membantu menjaga arah dan ketinggian pesawat. Seiring waktu, hari ini sebagian besar proses penerbangan justru dikendalikan oleh autopilot. Pilot tetap ada, tetapi perannya bukan lagi mengendalikan, melainkan mengawasi kerja sistem.

Lintasan evolusi ini merepresentasikan arah perkembangan akal imitasi (AI). AI bergerak dari sistem yang information-driven, menuju decision-support, dan kini memasuki fase decision-making. Dalam fase ini, AI tidak lagi hanya membantu manusia. Ia mulai bertindak sebagai perencana, pengambil keputusan dan eksekutor tindakan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai agen AI.

Perubahan ini tampak teknologis, tetapi implikasinya bersifat ekonomi dan institusional. Dalam teori ekonomi, agen adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihan. Selama ini, agen tersebut adalah manusia atau institusi yang mewakili manusia. Namun, dengan berkembangnya agen AI, sebagian fungsi tersebut mulai didelegasikan kepada algoritma. Ini bukan sekadar otomatisasi, tetapi pergeseran otoritas pengambilan keputusan.

Dalam konteks perbankan, pergeseran ini menyentuh jantung dari model bisnis yang telah bertahan selama berabad-abad. Secara historis, transformasi digital di sektor ini sejatinya bukanlah fenomena baru. Selama ini digitalisasi perbankan hanya dimaknai sederhana sebagai upaya memindahkan layanan fisik bank ke kanal digital di layar gawai cerdas.

Namun, perubahan yang kita saksikan hari ini dan di masa depan akan berbeda secara fundamental dan jauh lebih disruptif. Kita tidak lagi berbicara tentang digitalisasi, tetapi tentang pergeseran lokus pengambilan keputusan. Kita memasuki era AI yang tidak hanya menganalisis, tetapi juga bertindak tanpa intervensi manusia.

Aktivitas penyaluran kredit bank dapat menjadi studi kasus menarik. Agen AI tidak hanya menilai kelayakan kredit di awal, tetapi terus memantau kondisi debitur secara real-time. Ketika terjadi perubahan arus kas atau perilaku transaksi, AI dapat secara otomatis memutuskan penyesuaian batas kredit atau memberikan peringatan dini. Ini bukan lagi credit scoring, tetapi evaluasi kredit secara berkelanjutan.

Data empiris menunjukkan bahwa pergeseran di industri ini bukan sekadar wacana. European Central Bank (2025) melaporkan peningkatan signifikan dalam penggunaan AI di sektor perbankan, terutama dalam fungsi penilaian kredit dan deteksi kecurangan.

Setali tiga uang, laporan McKinsey berjudul “Building the AI Bank of the Future” memperkirakan bahwa AI berpotensi menciptakan nilai ekonomi tambahan di sektor perbankan global hingga lebih dari US$1 triliun per tahun. Hal ini diperoleh terutama melalui peningkatan efisiensi dan personalisasi layanan.

KORELASI PERILAKU

Di sinilah paradoks muncul. Semakin canggih sistem, semakin besar pula potensi efisiensi dan risiko yang ditimbulkan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam sistem keuangan dapat meningkatkan korelasi perilaku antar institusi. Ketika banyak bank menggunakan model yang serupa, ada risiko bahwa mereka akan menghasilkan keputusan yang juga serupa.

Dalam kondisi pasar yang bergejolak, keseragaman ini dapat mempercepat terjadinya herding behavior. Banyak pelaku akan mengambil keputusan yang sama pada waktu yang bersamaan. Setali tiga uang, Bank for International Settlements (BIS) menyebut AI berpotensi mengubah cara risiko muncul dan menyebar dalam sistem keuangan. Risiko tidak lagi berasal dari kegagalan satu institusi, tetapi dari kesalahan kolektif algoritma yang saling terhubung.

Konfigurasi problematika tersebut membawa implikasi strategis bagi industri bank. Pertama, bank perlu mendefinisikan ulang sumber keunggulan kompetitifnya. Jika fungsi analitis dapat dilakukan oleh algoritma, maka keunggulan tidak lagi berada pada kemampuan memproses informasi, tetapi pada kemampuan mengakses dan mengelola data yang berkualitas.

Dalam ekonomi digital, data adalah faktor produksi baru. Bank yang mampu mengintegrasikan data internal dengan ekosistem eksternal, melalui open banking dan kemitraan strategis akan memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tetap tertutup.

Kedua, bank harus bertransformasi dari pengambil keputusan menjadi orkestrator keputusan. Dalam ekosistem berbasis agen AI, keputusan tidak lagi diambil secara terpusat, melainkan dihasilkan oleh interaksi berbagai algoritma. Bank harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka risiko yang dapat diterima. Hal ini menuntut kapabilitas baru berupa pemahaman terhadap risiko model dan risiko algoritmik.

Ketiga, bank perlu memperkuat fungsi kepercayaan sebagai diferensiasi utama. Ketika sistem keuangan semakin kompleks dan didorong oleh algoritma yang tidak selalu transparan, nilai dari kepercayaan terhadap institusi bank justru meningkat. Ini berarti bahwa investasi dalam tata kelola, transparansi, dan perlindungan data menjadi sama pentingnya dengan investasi dalam teknologi.

Pada akhirnya, perubahan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang masa depan perbankan. Jika peran utama bank sebagai lembaga intermediasi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah oleh algoritma, apakah bank masih dibutuhkan, atau hanya belum tergantikan?

Dalam banyak kasus, sejarah menunjukkan bahwa sebuah institusi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia hanya kehilangan relevansinya secara perlahan. Agen AI mungkin bukan akhir dari perbankan, tetapi bisa menjadi awal dari redefinisi yang tidak semua pemain mampu bertahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Semua negara yang ingin menjadi kekuatan ekonomi digital menyadari bahwa teknologi seluler generasikelima (5G) dan kecerdasan buatan (AI) merupakan dua pilar yang saling bergantung dalam mendorong pertumbuhan di masa depan. Hal itu juga berlaku di Indonesia yang meneguhkan Visi Indonesia Emas 2045.

AI kini menjadi elemen kunci dalam pengoperasian jaringan-jaringan ini. Analisis dan otomatisasi berbasis AI dapat membantu operator memprediksi pola lalu lintas, mendeteksi anomali, mengoptimalkan konsumsi energi, dan bahkan melakukan pemulihan mandiri (self-healing) pada bagian jaringan sebelum gangguan berdampak pada pelanggan.

Aplikasi AI juga mendorong kebutuhan akan jaringan dengan performa lebih tinggi, sementara jaringan yang semakin canggih memungkinkan penerapan AI yang lebih kompleks dan dapat diskalakan.

Keduanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi (economic multiplier), dengan potensimemberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhanPDB dalam satu dekade ke depan. Untuk merealisasikan potensi ini, dibutuhkan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur, pengembangan kapabilitas tenaga kerja, serta kolaborasi ekosistem antara pemangku kepentingan publik dan swasta.

Secara bersama-sama, core berbasis cloud-native, implementasi Far Edge, serta operasi berbasis AI tengah mentransformasi jaringan di Indonesia dari sekadar infrastruktur statis menjadi platform yangdinamis. Terwujudnya transformasi berbasis AI ini akan sangat bergantung pada jaringan yang dibangun saat ini, karena jaringan tersebut akan menjadi fondasi digital cerdas bagi berbagai aplikasi di masa depan. Oleh karena itu, 5G perlu dipandang sebagai infrastrukturnasional yang krusial, yang didukung oleh kerangka kebijakan jangka panjang, koordinasi lintas sektor, serta standar keamanan berkelas dunia.

Mendorong ekosistem inovasi: 5G + hackathon AI

Infrastruktur dan platform memang penting, tetapi dua hal ini hanya bagian dari cerita keseluruhan. Untuk mewujudkan Visi Digital 2045, Indonesia perlu membangun ekosistem inovasi yang kuat dan mengembangkan talent pool digital yang kuat. Bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada2045 dengan 65% populasi berada pada kelompok usia produktif. Situasi ini mencerminkan kekuatan Indonesia, dan karenanya Indonesia perlu meningkatkan upayapeningkatan keterampilan dan pelatihan keterampilan baru secara cepat dan terukur.

Ericsson membantu mendorong proses ini melalui serangkaian hackathon 5G + AI di tingkat nasional yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan institusi pemerintahan serta pemimpin di bidang teknologiseperti Qualcomm. Dengan memberikan pengalaman langsung kepada ribuan mahasiswa dan profesional muda dalam pemanfaatan 5G, cloud, dan AI, inisiatif ini secara langsung mendukung target nasional untuk mencetak 9 juta talenta digital pada 2030.

Di saat yang sama, upaya ini juga membangun jembatan kolaborasi antara akademisi, startup, korporasi, dan instansi pemerintah, sehingga jaringan tidak lagi dipandang sebagai infrastruktur tertutup, melainkan sebagai platform terbuka yang mendorong inovasi.

Pilihan-pilihan yang akan menentukan masa depan digital Indonesia

Cerita transformasi digital Indonesia jauh lebih besar daripada sekadar perkembangan teknologi terbaru atau peningkatan jaringan. Transformasi digital Indonesiaberarti membangun bangsa digital yang memungkinkan infrastruktur, platform, manusia, dan kemitraan saling menguatkan satu sama lain.

Seiring meningkatnya kebutuhan data dan semakin banyaknya layanan krusial yang beralih ke ranah digital, peran jaringan pun berubah dari sekadar penyedia konektivitas dasar menjadi platform yang dapat diprogram untuk mendorong inovasi di persimpangan AI, cloud, dan mobile. Cakupan 5G mid-band yang luas kini menjadi krusial untuk menghadirkan pengalaman konsumen yang lebih unggul, mendorong layanan digital baru, serta mempercepat digitalisasi sektor enterprise.

Keputusan yang diambil hari ini dalam hal bagaimana jaringan dibangun, diamankan, dan dikembangkan akan menentukan sejauh dan seberapa cepat Indonesia dapat melangkah menuju 2045. Komitmen Ericsson adalah untuk terus mendukung perjalanan ini, tidak hanya dengan menghadirkan inovasi global ke Indonesia, tetapi juga melalui kolaborasi dalam menciptakan solusi lokal yang relevan dan berdampak nyata untuk Indonesia.

Ericsson telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia lintas generasi teknologi seluler, mulai dari jaringan GSM awal hingga 4G yang lebih canggih, dan kini 5G. Saat ini, kemitraan tersebut melampaui penyediaan perangkat radio dan core, mencakup arsitekturcloud-native, jaringan berbasis AI, platform monetisasi digital, serta program inovasi yang mempertemukan operator, pemerintah, akademisi, dan startup. Secara bersama-sama, ekosistem digital ini beserta teknologipendukungnya akan menjadi fondasi dalam mewujudkan visi Indonesia 2045.

Artikel ditulis oleh: Nora Wahby, President Director Ericsson Indonesia