Bisnis.com, JAKARTA — Kesenjangan antara lulusan vokasi dan kebutuhan industri masih terjadi, mendorong perusahaan menanggung biaya tambahan untuk pelatihan tenaga kerja baru.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan fenomena mismatch masih terjadi secara luas di pasar kerja Indonesia, di mana sebagian tenaga kerja bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia per November 2025 tercatat sebesar 4,74% atau sekitar 7,3 juta orang.

Meski menurun, angka tersebut dinilai belum mencerminkan kualitas penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Career coach Adityo Indrasanto menilai persoalan utama terletak pada kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

“Yang pertama saya melihat soal fitness atau kesesuaian keahlian lulusan dari pengajaran yang mereka dapatkan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Menurutnya, secara konsep pendidikan vokasi sudah tepat karena menitikberatkan pada praktik. Namun, implementasi di lapangan kerap tertinggal dari perkembangan industri yang berlangsung cepat.

Akibatnya, lulusan belum sepenuhnya siap kerja dan masih memerlukan penyesuaian tambahan. Perusahaan pun harus menutup celah tersebut melalui pelatihan internal, yang pada akhirnya menambah beban biaya dan waktu adaptasi.

Di luar kemampuan teknis, kesiapan mental kerja juga menjadi tantangan. Banyak lulusan dinilai belum terbiasa menghadapi tekanan kerja maupun dinamika hubungan profesional di lingkungan perusahaan.

“Kerja bukan hanya soal jobdesk, tetapi juga bagaimana berinteraksi dan menghadapi dinamika dengan orang lain di dalam organisasi,” katanya.

Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, industri berpotensi beralih ke tenaga kerja yang lebih siap pakai, termasuk dari luar negeri.

Perusahaan, menurutnya, cenderung memilih tenaga kerja yang dapat langsung berkontribusi dibandingkan harus menunggu proses pelatihan yang memakan waktu.

“Jadi bukan sekadar mismatch, tetapi kita memang tertinggal dari sisi kesiapan sumber daya manusia,” ujarnya.

Dia menambahkan, perubahan struktur ekonomi yang semakin mengarah pada investasi berbasis teknologi turut memperlebar kesenjangan tersebut.

Industri kini membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang lebih tinggi, sementara kesiapan SDM domestik belum sepenuhnya sejalan.

“Jangan industri datang dulu baru kita siapkan SDM. Seharusnya kita sudah siap lebih dulu,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menyatakan wacana mengenai penghapusan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri yang dihembuskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) harus dikaji secara komprehensif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Rektor UNESA Nurhasan menjelaskan bahwa walau rencana tersebut saat ini masih dalam tahap wacana, tetapi kajian secara mendalam oleh lembaga-lembaga terkait sangat diperlukan bila nantinya jadi untuk direalisasikan.

Menurutnya, relevansi dari sebuah program studi tidak hanya diukur dari tingkat keterserapan dari masing-masing lulusannya di dunia kerja maupun industri, tetapi juga peranannya dalam upaya menyelesaikan berbagai macam persoalan yang menggerogoti bangsa dan negara di berbagai bidang.

"Mungkin masih dalam kajian ya. Prodi-prodi itu ada yang sudah link dengan industri, ada yang tidak link dengan industri, tapi itu bagian dari [menyelesaikan] persoalan-persoalan bangsa dan negara, [prodi-prodi] itu juga harus tetap dipertahankan," ujar Nurhasan saat ditemui di Graha UNESA, Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Lebih lanjut, Nurhasan juga menekankan pentingnya pendalaman dan penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait dalam melakukan pemetaan mengenai urgensi maupun faedah yang ditelurkan dari setiap disiplin ilmu yang diajarkan di seluruh perguruan tinggi di tanah air.

"Sehingga nampaknya masih perlu didiskusikan dan dikaji untuk mewacanakan hal itu. Itu kan baru wacana," imbuhnya.

Meski demikian, Unesa menegaskan telah memiliki sistem internal yang difungsikan untuk memantau efektivitas setiap program studi lewat career center. Nurhasan menjelaskan kehadiran lembaga tersebut dimaksudkan untuk melacak karier dari seluruh alumni sekaligus menjadi indikator atas evaluasi keberlanjutan sebuah program studi.

"Kita juga punya direktur khusus yang menangani buka-tutup prodi yang tidak relevan, itu sudah ada direkturnya," tutupnya.

Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco sempat menyinggung bahwa pemerintah saat ini tengah mengevaluasi prodi-prodi yang dianggap tidak mampu menjawab tantangan industri dan target pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).

Badri menjelaskan bahwa rencana tersebut akan dilaksanakan pihaknya dalam waktu dekat. Dirinya pun meminta kerelaan hati dari masing-masing pimpinan perguruan tinggi di tanah air untuk dapat memilah prodi-prodi mana yang tidak relevan untuk menjawab kebutuhan zaman.

"Ada kerelaan. Bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini, sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama," papar Badri dikutip dalam pernyataan dari siaran ulang Youtube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Badri bahkan mengungkapkan terdapat kesenjangan yang tajam antara jumlah lulusan yang dilahirkan perguruan tinggi dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada dan sebenarnya dibutuhkan oleh industri dan pasar. Ia pun memberi contoh bahwa lulusan dari program studi ilmu-ilmu sosial dan keguruan/kependidikan yang mengalami oversupply dalam dunia pendidikan tinggi.

"Kalau kita cek lagi yang paling gede itu kependidikan, keguruan. Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490.000 lulusan dari kependidikan. Sementara pada saat yang sama, lapangan kerja pendidikan untuk calon guru serta fasilitator taman kanak-kanak ini hanya tersedia 20.000. Jadi, 470.000 sisanya akan menjadi pengangguran terdidik," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) akan mengevaluasi dan berpotensi menutup program studi (prodi) yang tidak relevan dengan kebutuhan industri, seiring tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun yang tidak sebanding dengan serapan tenaga kerja.

Dilansir dari Antara, kebijakan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, sebagai upaya pemerintah menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan masa depan, termasuk mendorong pengembangan prodi berbasis delapan industri strategis.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup program studi (prodi) yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan.

“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco.

Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis, menjelaskan langkah ini dilakukan pemerintah untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dengan industri. Kemdiktisaintek mencatat setiap tahun kampus meluluskan 1,9 juta generasi muda terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma.

Pada saat yang sama, kata dia, ketika terjadi deindustrialisasi dini para lulusan ini akan kesulitan masuk ke pasar kerja, sehingga pemerintah mengeluarkan inisiatif meningkatkan industrialisasi, khususnya industri spesifik. Dengan adanya delapan industri strategis yaitu energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju, maka perguruan tinggi didorong untuk mengoptimalkan peluang di sana.

“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT (Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan) kami butuhkan,” ujar Badri.

Ia menilai semestinya dalam menyambut bonus demografi, pendidikan tinggi dapat mengantar Indonesia maju lewat lulusan yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Saat ini banyak kampus yang melakukan strategi market driven atau membuka prodi sesuai jurusan yang sedang laris oleh para calon mahasiswa.

“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri.

Selain itu Kemdiktisaintek menemukan tiap tahun jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda 490.000 lulusan, sementara pasar calon guru 20.000 orang, sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik. Untuk itu ia mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, yang dibentuk bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemenedukbangga) /BKKBN membantu dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan.

Pemerintah juga mengajak kampus menggunakan strategi market driving dengan menggerakkan pasar, terutama delapan industri strategis yang sudah disusun pemerintah.

“Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ucapnya.

Di sisi lain, wacana penutupan prodi juga mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) Radius Setiyawan menilai penutupan program studi harus dikaji secara kritis agar tidak menggeser tujuan utama Kemdiktisaintek menata prodi berbasis kebutuhan industri.

“Sejak Orde Baru, kita sudah mengenal diksi pembangunan, modernisasi, hingga konsep link and match dengan industri,” ujar Radius di Surabaya, Selasa.

Radius menjelaskan, konsep link and match merujuk pada keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri sebagai pengguna lulusan, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja.

“Secara kritis, konsep link and match berpotensi melahirkan manusia yang kurang kritis, hanya berorientasi material, dan hanya difokuskan sebagai tenaga kerja di sektor industri,” tegasnya.

Menurut Radius, orientasi pendidikan saat ini belum banyak beranjak dari pola era Orde Baru, yang ditandai dengan narasi pembangunan, modernisasi pendidikan, serta dorongan mengejar ketertinggalan.

Ia menuturkan, narasi tersebut cenderung menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan fisik dan industrialisasi, bukan semata sebagai ruang pengembangan nalar kritis.

“Terjadi semacam demitologisasi pembangunan yang justru melahirkan mitos baru tentang keharusan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Ia menilai, jargon mengejar ketertinggalan kerap mengandaikan bahwa masyarakat perlu meninggalkan pandangan lama menuju modernitas demi kemajuan ekonomi dan industri. Radius menambahkan penekanan pada konsep link and match menunjukkan adanya kecenderungan negara mengarahkan pendidikan agar selaras dengan kepentingan industri, seiring menguatnya logika pasar.

“Individu menginternalisasi prinsip-prinsip pasar dan mengontrol dirinya sendiri. Siswa dikendalikan melalui norma sosial yang mendorong kompetisi berorientasi industri,” ujarnya.

Ia menilai, pendidikan saat ini berpotensi terdorong ke arah marketisasi dan komersialisasi yang memiliki kemiripan dengan pola developmentalisme pada masa sebelumnya.

8 Jurusan dengan Daya Tampung Terbanyak di Indonesia

Sementara itu, di tengah wacana evaluasi dan potensi penutupan prodi, sejumlah jurusan justru masih memiliki daya tampung besar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Berikut daftar prodi dengan daya tampung terbanyak:

1. Hukum – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa = 380 orang
2. Manajemen – UPN “Veteran” Yogyakarta = 354 orang
3. Ilmu Hukum – Universitas Sam Ratulangi = 350 orang
4. Ilmu Hukum – Universitas Udayana = 297 orang
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Universitas Negeri Medan = 288 orang
6. Ilmu Hukum – Universitas Tanjungpura = 284 orang
7. Ilmu Hukum – Universitas Negeri Semarang = 283 orang
8. Hukum – Universitas Lampung = 280 orang

Kebijakan penataan hingga penutupan prodi tak relevan menjadi sinyal kuat perubahan arah pendidikan tinggi di Indonesia. Di satu sisi, langkah ini diharapkan mampu menekan pengangguran terdidik dan meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri. Namun di sisi lain, para akademisi mengingatkan agar pendidikan tidak semata diarahkan pada kepentingan pasar, melainkan tetap menjaga perannya sebagai ruang pengembangan nalar kritis dan pembentukan karakter generasi masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengurangi kuota ekspor gas bumi secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan seiring tingginya kebutuhan gas bumi untuk industri di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengatakan sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar.

Pemanfaatan gas bumi kemudian disusul oleh kebutuhan ekspor LNG, domestik LNG, dan kelistrikan. Hendra menyebut permintaan gas dari sektor-sektor tersebut terus meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah bakal mengurangi kuota ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.

“Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap,” ucap Hendra dalam acara Seminar Nasional Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

Hendra merinci, rata-rata pemanfaatan gas bumi mencapai 5.594 BBTUD per September 2025. Dari jumlah tersebut, gas yang diserap domestik mencapai 3.895 BBTUD, sedangkan ekspor sebesar 1.658 BBTUD.

Artinya, pemanfaatan gas domestik mencapai 69,65%.

Dia menuturkan, pertumbuhan permintaan gas industri dalam negeri yang terus meningkat membuat pemerintah harus memutar otak. Adapun strategi lain selain menekan kuota ekspor, pemerintah bakal menggalakkan eksplorasi dan percepatan produksi dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi serta menjaga keekonomian hulu.

“Pemerintah juga mendorong penyediaan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih optimal,” imbuh Hendra.

Sebagai informasi, pengetatan kuota ekspor gas tersebut juga seiring dengan semakin menipisnya pasokan gas domestik. Isu ketatnya pasokan gas dalam negeri telah mengemuka sejak awal tahun ini.

Pada April 2025, SKK Migas sempat menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik mulai Juni 2025.

Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

“Sementara ini, kita masih mengupayakan pemenuhan LNG dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan realokasi ekspor gas pipa dari Natuna, sementara ekspor dari Sumatra ke Singapura kita kurangi untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai memetakan tantangan dan kondisi di lapangan terkait tingginya angka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak bisa diserap oleh industri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat yang mencapai 6,74% berasal dari lulusan SMA/SMK sebesar 12,42%.

"Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan kejuruan dan kebutuhan industri di Jawa Barat," kata Nining Yuliastiani kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Nining menunjukkan fakta bahwa kabupaten/kota dengan industri yang banyak dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang, justru memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di atas rata-rata Jawa Barat.

"Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi angkatan kerja lokal dengan kebutuhan industri. Sehingga, meskipun banyak pekerjaan tersedia, namun angkatan kerja lokal tidak memiliki kompetensi yang sesuai," katanya.

Dari hasil kajian pihaknya, ada ketidaksesuaian keterampilan dan etos kerja dengan kebutuhan industri. Beberapa industri dengan penyerapan tenaga kerja tinggi (seperti Pakaian Jadi dan Tekstil) memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Sebaliknya, ada juga industri dengan penyerapan tenaga kerja rendah yang memiliki produktivitas tinggi.

"Dari 5 kabupaten/kota dengan industri besar terbanyak, hanya 3 yang menunjukkan kesesuaian antara jurusan SMK dengan kebutuhan industri terdapat kesenjangan signifikan di beberapa sektor, seperti industri kulit, alas kaki, karet, dan olahannya, yang belum terpenuhi oleh lulusan SMK," tuturnya.

Kajian lain juga mencatat kurikulum vokasi di Jabar lambat beradaptasi dengan teknologi Industri 4.0 (IoT & Robotics) dalam 10 tahun terakhir.

Kemudian terjadi oversupply tenaga kerja administratif, namun kekurangan teknisi spesialis automasi. Hal ini membawa dampak industri padat karya mulai relokasi ke Jateng untuk upah lebih rendah, sementara industri Hi-Tech kesulitan mendapat talenta lokal.

Nining menilai guna memecah persoalan ini diperlukan kerja sama antara industri, asosiasi industri, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja.

"Pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai kebutuhan industri, program guru tamu, fasilitas transfer ilmu dan teknologi, serta program pemagangan harus diterapkan secara berkelanjutan untuk mempersiapkan calon Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang kompeten di bidangnya," kata dia.

Kemudian juga perlunya peningkatan kompetensi para pengajar sesuai kebutuhan industri berbagai program pelatihan dan sertifikasi serta teaching factory sangat diperlukan para pengajar untuk dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan akan dunia industri secara nyata sehingga dapat memberikan materi pembelajaran yang lebih aplikatif dan inovatif kepada para siswa.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan GLIK (Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan) sebagai portal tunggal bagi pencari kerja dan perusahaan. GLIK juga berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi penempatan dan retensi kerja secara real-time," tuturnya.

Menurut Nining dari 2.930 SMK di Jawa Barat, hanya 631 sekolah (21,54%) yang memiliki program link and match dengan industri.

Program ini harus ditingkatkan agar setiap SMK dapat menyiapkan lulusan yang dapat diserap oleh industri.

Selain itu, sebaran SMK dengan program Pusat Keunggulan (PK) belum terkonsentrasi di wilayah industrial, melainkan di wilayah Rebana dan Jawa Barat bagian selatan.

"Untuk itu, ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan program pusat keunggulan di wilayah industrial," katanya.

Sekda Jabar Herman Suryatman juga mengakui pentingnya SDM berkompeten bisa dipenuhi oleh Jawa Barat.

"Investasi di Jawa Barat walaupun besar, tertinggi di Indonesia, yang harus diantisipasi adalah apa namanya, karakteristiknya mulai banyak di investasi yang padat modal dan padat teknologi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada tahun 2025. Impor beras yang dilakukan saat ini hanya mencakup beras premium/khusus dan beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

“Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota tahun 2024,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, (6/12).

Amalia juga menambahkan bahwa beras yang diimpor sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali.

BPS mencatat bahwa jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090). Amalia menegaskan bahwa “Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari - Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras, bubur, dan sebagainya”.

Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri.

Sebelumnya, BPS merilis angka potensi produksi beras nasional untuk periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton. Produksi tersebut meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan industri dan segmen beras khusus.

Bisnis.com,MALANG — Hubungan antara hasil riset perguruan tinggi dan kebutuhan industri di Indonesia masih lemah.

Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Diktisaintek), Prof. Brian Yuliarto, menegaskan hal itu pada Forum Penguatan Kampus Berdampak bagi Dosen, yang digelar di Basement Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (31/10/2025).

“Banyak penelitian yang berakhir di jurnal ilmiah tanpa pernah sampai ke tahap implementasi yang memberi manfaat bagi masyarakat,”katanya.

Menurutnya, fenomena ini disebutnya sebagai valley of death—jurang kematian inovasi—di mana ide dan hasil penelitian berhenti di tengah jalan karena tidak ada kolaborasi yang kuat antara kampus dan dunia usaha.

Dia menambahkan, persoalan ini bukan hanya disebabkan oleh lemahnya jejaring dengan industri, tetapi juga karena belum terbentuknya ekosistem riset yang mendorong keberlanjutan inovasi.

Riset sering kali berhenti setelah pendanaan selesai, tanpa ada mekanisme untuk melanjutkan hasilnya ke tahap pengembangan produk, kebijakan, atau teknologi yang dapat diterapkan.

“Kita punya begitu banyak penelitian yang potensial, tapi terlalu sedikit yang benar-benar dimanfaatkan. Kalau universitas tidak hadir di tengah industri, maka hasil riset hanya akan berhenti sebagai tumpukan laporan. Perguruan tinggi harus turun tangan agar inovasi bisa hidup dan digunakan masyarakat,” ujarnya.

Brian menekankan pentingnya dukungan kelembagaan yang sistematis agar riset dosen dapat terhubung dengan pihak eksternal, baik pemerintah maupun sektor swasta.

Dia menilai bahwa universitas perlu memiliki unit atau lembaga khusus yang menjembatani hasil penelitian dengan mitra pengguna, termasuk dalam hal regulasi, hak kekayaan intelektual, dan pendanaan lanjutan.

Dengan cara itu, penelitian tidak hanya menjadi ajang akademik semata, tetapi juga berperan sebagai solusi konkret terhadap persoalan bangsa. Ia juga menegaskan bahwa peran dosen menjadi kunci utama dalam menghidupkan ekosistem tersebut.

Dosen tidak hanya dituntut menghasilkan karya ilmiah, tetapi juga mengarahkan risetnya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

“UMM memiliki potensi besar untuk menjadi contoh universitas yang mampu memecah kebuntuan ini. Karena kultur kolaboratif dan tradisi pengabdian yang kuat di UMM bisa menjadi modal penting untuk membangun sistem inovasi yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, UMM dapat menjadi model kampus yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga produktif dalam menciptakan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan industri,” ujarnya.

Sementara itu, Wamendikti saintek Prof. Fauzan, menambahkan UMM selama ini telah membangun landasan kuat untuk menjadi universitas yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga berdampak sosial.

Dosen memiliki peran penting dalam menciptakan budaya ilmiah yang progresif dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis serta produktif. Penguatan dosen menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, dosen harus berani keluar dari zona nyaman dan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat perubahan sosial.

Rektor UMM, Prof. Nazaruddin Malik, menegaskan forum ini menjadi momentum penting bagi sivitas akademika untuk memperkuat komitmen sebagai kampus berdampak.

Dia menilai, konsep kampus berdampak bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita yang harus diwujudkan melalui kerja kolektif, pengabdian, dan inovasi berkelanjutan. dosen harus menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat, menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan lokal maupun global.

Salah satu langkah besar UMM yakni mendirikan dan menjalankan Direktorat Saintek UMM yang menjadi wadah hilirisasi hasil riset dan ide dosen maupun mahasiswa.

“Kita ingin UMM dikenal bukan hanya karena kualitas akademiknya, tapi karena kebermanfaatannya bagi masyarakat. Setiap dosen adalah agen perubahan. Untuk itu, mari kita memperluas kolaborasi lintas bidang dan memperkuat riset yang memiliki nilai aplikatif,” tegasnya. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinkronisasi antara pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau talenta muda di perguruan tinggi dengan arah pertumbuhan industri nasional.

Hal itu disampaikan Brian usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (19/10/2025).

“Bapak Presiden kembali mengingatkan bahwa kita ingin perguruan tinggi di Indonesia mampu memunculkan industri-industri baru, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga hilirisasi mineral,” kata Brian kepada wartawan.

Menurut Brian, Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk menghitung secara cermat kebutuhan SDM nasional agar selaras dengan rencana pengembangan sektor-sektor prioritas pemerintah.

“Kami diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM yang dibutuhkan, termasuk beasiswa LPDP dan program lainnya. Semua itu harus disesuaikan dengan rencana pengembangan industri yang akan muncul di Indonesia,” ujarnya.

Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya mismatch atau ketidakcocokan antara lulusan pendidikan tinggi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

“Sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun program beasiswa sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kami siapkan dengan pertumbuhan industri yang ada,” tambahnya.

Brian menjelaskan bahwa penguatan link and match antara dunia pendidikan dan industri juga dikaitkan dengan berbagai program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Koperasi Merah Putih.

“Jadi seluruh sektor-sektor pertumbuhan yang akan berjalan, harapannya disiapkan SDM yang relevan. Ini kembali ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kami,” tuturnya.

Program-program tersebut dianggap sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah, yang membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang pangan, energi, dan teknologi industri.

Ketika ditanya soal perhitungan kebutuhan tenaga kerja, Brian mengatakan timnya tengah merumuskan formula nasional yang memetakan kebutuhan SDM berbasis sektor industri.

“Ini yang sedang kami formulasikan. Karena sektor-sektor industrialisasi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi itu utamanya berbasis STEM (sains, teknologi, engineering, dan matematika),” jelasnya.

Presiden Prabowo, kata Brian, juga disebut meminta agar pembaruan kurikulum pendidikan tinggi segera dilakukan untuk mengantisipasi perubahan cepat di bidang teknologi, terutama dengan munculnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan otomatisasi industri.

“Bapak Presiden mengingatkan agar perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan AI dan lainnya, diperhitungkan dalam meng-update kurikulum. Intinya, SDM kita harus siap mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Brian.