JAKARTA - Di tengah meningkatnya tantangan ketenagakerjaan dan perubahan cepat kebutuhan industri, Bostan Group melalui PT. Bostan Royal Nusantara mengambil langkah strategis dengan memperkuat program pengembangan kompetensi profesional skala nasional. Perusahaan ini berdiri sebagai bagian dari solusi atas persoalan pengangguran melalui pendekatan pendidikan berbasis kebutuhan industri.

Direktur Utama Bostan Group, M Sutan HS menegaskan, persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga kesenjangan kompetensi (skill gap) antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.

“Masalah utama bukan sekadar kurangnya pekerjaan, tetapi kurangnya kesiapan kompetensi dari sumber daya manusia (SDM). Industri berkembang sangat cepat, sementara banyak tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang relevan. Di sinilah kami hadir,” ujar M Sutan HS.

Tren Pengembangan Kompetensi SDM



Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital, otomatisasi, serta perubahan model bisnis telah mengubah standar kompetensi tenaga kerja. Banyak perusahaan kini mencari tenaga profesional yang tidak hanya memiliki ijazah formal, tetapi juga keterampilan teknis dan soft skills yang teruji.

Fenomena ini menciptakan kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Akibatnya, tingkat pengangguran, khususnya pada usia produktif, masih menjadi tantangan nasional. Bostan Group melihat persoalan ini sebagai peluang sekaligus tanggung jawab sosial korporasi.

Bostan Royal Institute: Pilar Pengembangan SDM

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Bostan Group mengembangkan unit pendidikan dan pelatihan bernama Bostan Royal Institute. Lembaga ini dirancang sebagai pusat pengembangan kompetensi profesional berbasis praktik dan kebutuhan pasar kerja.

Irnanda Setia selaku Direktur Bostan Royal Institute menjelaskan, bahwa kurikulum disusun berdasarkan pendekatan aplikatif dan berbasis studi kasus nyata. “Kami menyusun program yang selaras dengan kebutuhan industri saat ini. Fokus kami bukan hanya teori, tetapi keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja,” ujarnya.

Sedangkan Manager Bostan Institute, Wafa Al Mumtazy Muny memastikan implementasi program berjalan sesuai standar mutu dan target capaian kompetensi peserta.

Program yang ditawarkan meliputi: pendidikan, pelatihan & sertifikasi profesional berbasis kompetensi dengan gelar non-akademik, workshop peningkatan keterampilan kerja, penguatan soft skills dan etika professional, kelas pengembangan diri dan kesiapan kerja, program berbasis kebutuhan sektor industri tertentu terutama bidang hukum. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing peserta di pasar kerja nasional.

“Melalui Instagram bostan royal institute @bostanroyalinstitute dan website bostanroyal.com diupdate mengenai program-program yang akan dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan, semuanya terdokumentasi sebagai bukti komitmen kami di era modernisasi,” ujar wafa.

Dalam menjalankan ekspansi program skala nasional, Bostan Group didukung oleh struktur kepemimpinan yang solid dan berintegritas. Dr. Anwar Sadat, S.H., M.H., CM., CPLA., CPLD menjabat sebagai Dewan Kehormatan. Selain Dr. Anwar Sadat, terdapat beberapa dosen yang menjadi fasilitator pada Bostan Royal Institute yakni Ayatullah Rehullah Khomeny, S.H., M.Ak., M.H., CCLA, Indra Rizki Rukhiyana, S.H., M.H., Rifky Pradana S.H., M.H., CLE, Elman Alfin Bago, S.H., M.H dan beberapa dosen praktisi lainnya.

Bostan Group menargetkan ekspansi program secara nasional melalui model pelatihan online, hybrid, dan digital learning. Strategi ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

M Sutan HS menekankan, bahwa tujuan utama perusahaan adalah menciptakan SDM yang adaptif dan mampu mengikuti perubahan industri. “Industri tidak akan menunggu. SDM Indonesia harus bergerak cepat, adaptif, dan memiliki kompetensi terukur. Kami ingin menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia usaha,” tegasnya.

Bostan Group meyakini, pengurangan pengangguran harus dilakukan melalui pendekatan sistematis: peningkatan kompetensi, konektivitas dengan industri, serta pembentukan mental profesional. Dengan program yang dirancang berkelanjutan, perusahaan berharap dapat: meningkatkan kesiapan kerja generasi muda, membantu pekerja meningkatkan keterampilan (upskilling), mendukung transisi karier (reskilling), dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia

Ke depan, Bostan Group berkomitmen memperluas kolaborasi dengan institusi pendidikan, komunitas profesional, dan sektor industri guna menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang berkelanjutan.

Menuju SDM Adaptif dan Kompetitif

Di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi, kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pendekatan berbasis kompetensi dan tata kelola yang profesional, Bostan Group memposisikan diri sebagai bagian dari solusi nasional dalam menjawab persoalan pengangguran.

“Ketika kompetensi meningkat, peluang terbuka. Dan ketika SDM siap, industri akan tumbuh. Itulah visi besar kami,” tutup M Sutan HS.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) hadirkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja , produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja masyarakat, baik untuk memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa seluruh rangkaian Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Program ini diinisiasi untuk memperkuat kompetensi angkatan kerja dalam rangka mendukung terwujudnya SDM Unggul 2045.

"Program ini mengedepankan konsep link and match, sehingga pelatihan yang diselenggarakan memiliki keterkaitan erat dengan dunia usaha dan industri. Dengan demikian, lulusannya diharapkan dapat langsung memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasar kerja," ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 di Kantor Kemnaker, Jumat (27/2/2026).

Di kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan bahwa pada Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1, Kemnaker menyiapkan 20.000 kuota peserta. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan memberikan manfaat kepada lebih dari 70.000 peserta melalui tiga batch pelatihan.

"Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) Kemnaker di seluruh Indonesia," ujar Menaker Yassierli.

Ia menjelaskan bahwa program ini terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki akun pada platform SIAPkerja. Khusus Batch 1, program diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2023 hingga 2025. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pasar kerja sekaligus memastikan efektivitas program bagi kelompok sasaran prioritas.

"Harapan kami, program ini dapat dioptimalkan. Jadi selain ada Program Pemagangan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi, kami juga menyediakan alternatif program bagi lulusan SMA/SMK," tambahnya.

5 Jurusan di SMK yang Buka Peluang Keliling Dunia, Gaji Tinggi dan Karier Internasional



Pendaftaran Batch 1 dilakukan melalui laman skillhub.kemnaker.go.id pada 23 Februari hingga 6 Maret 2026. Seleksi peserta berlangsung pada 9-15 Maret 2026, pengumuman hasil seleksi pada 16 Maret 2026, dan pelatihan dimulai pada 1 April 2026.

Pada Batch 1, bidang kejuruan yang tersedia antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kewirausahaan, manufaktur, otomotif, pariwisata, dan konstruksi. Sedangkan program pelatihan yang ditawarkan diantaranya Internet of Things (IoT), instalasi panel surya, pengelasan, pengoperasian mesin CNC, otomasi industri, kendaraan listrik, cyber security, digital marketing, smart farming, hingga pengolahan pangan industri.

Peserta Pelatihan Vokasi Nasional akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Jakarta: Sebagai Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memposisikan sumber daya manusia (SDM) sebagai aset utama untuk mencapai target strategis perusahaan, khususnya di tahun 2026.

Oleh karena itu, PGN terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan kompetitif agar dapat mendorong produktivitas.

Kualitas lingkungan kerja di PGN tercermin pada capaian positif pada beberapa parameter di tahun 2025. Tingkat keterikatan pekerja dengan perusahaan (employee engagement) mencapai 87,74 persen, sehingga masuk dalam Kategori Tinggi. Kepercayaan pekerja pada keberlanjutan perusahaan juga terlihat dari tingkat perputaran pekerja (turn over) kurang dari 3 persen.

Selain itu, PGN berhasil mengelola vacancy rate di bawah 10 persen, menunjukkan setiap fungsi dalam perusahaan terisi oleh pekerja yang kompeten guna menunjang operasional dan layanan kepada pelanggan.

Dengan total 2.752 pekerja PGN Group hingga akhir 2025, pencapaian positif tersebut menunjukkan stabilitas dan kesehatan kerja yang berkontribusi pada produktivitas pekerja yang sangat baik untuk mencapai target perusahaan.

“PGN terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kompetensi pekerja di era digital. PGN telah menerapkan digitalisasi, tidak hanya untuk efisiensi proses bisnis, tetapi juga cara PGN untuk membangun kedekatan dengan pelanggan dalam rangka memberikan service excellence,” jelas Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Februari 2026.

Digitalisasi PGN telah terintegrasi di seluruh rantai proses bisnis gas bumi, mulai dari asset operation and maintenance, network operations sampai dengan pengelolaan pelanggan. Keamanan digital selalu menjadi prioritas, di mana pada tahun 2026, cyber security PGN berhasil mencapai tingkat keamanan 100 persen. Artinya, perlindungan terhadap infrastruktur digital dalam kondisi prima untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan serta informasi perusahaan.

Rachmat menegaskan, kompetensi SDM yang baik ini akan terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Di tengah budaya kerja yang solid, PGN memberikan ruang bagi pekerja untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi serta mengeksplorasi peluang bisnis demi keberlanjutan perusahaan.

“Seluruh kontribusi pekerja di seluruh operasi juga diarahkan untuk sentiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan yang disiplin terhadap aspek HSSE,” ujar Rachmat.

Pada tahun 2026, PGN melanjutkan pengembangan proyek strategis gas bumi dalam rangka perluasan pemanfaatan gas bumi nasional. Dengan CAPEX USD353 Juta, PGN mengalokasikan sekitar 62 persen yang difokuskan untuk pengembangan di segmen midstream, downstream dan lainnya.

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah penguatan infrastruktur distribusi gas dan jaringan gas rumah tangga. Investasi juga akan dilakukan secara selektif dan bertahap untuk mendukung ketahanan energi.

(ANN)

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan dua pesan strategis bagi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) yakni peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Dua hal tersebut dinilai krusial untuk mewujudkan tata kelola birokrasi Kementerian Agama yang efisien dan berdampak bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan Nasaruddin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BMBPSDM 2026 di Jakarta dengan mengusung tema “Peningkatan Kompetensi SDM untuk Menopang Kemaslahatan Umat Masa Depan”.

Menurut Nasaruddin, tantangan kelembagaan ke depan menuntut perubahan cara berpikir dalam pengelolaan organisasi pemerintah. Modernisasi birokrasi, kata dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.

“Dalam manajemen modern, semakin maju sebuah institusi, justru biaya operasionalnya semakin kecil. Karena itu, kita perlu meng-upgrade SDM dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi,” ujar Nasaruddin di hadapan para pejabat Eselon I dan peserta Rakernas Kamis (29/1/2026).

Nasaruddin juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar belanja organisasi tidak terserap untuk biaya rutin semata, melainkan mampu menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat. “Kementerian yang produktif itu bukan yang besar biaya operasionalnya, tetapi yang kecil pengeluarannya dan besar dampaknya,” tegasnya.

Lihat video: Menag Nasaruddin Umar Hadiri Misa Malam Natal di Gereja Katedral Manado



Selain aspek tata kelola, Nasaruddin mengingatkan BMBPSDM agar peka membaca dinamika sosial-keagamaan di masyarakat, termasuk isu ekonomi umat, ketahanan keluarga, serta perubahan sosial yang terus berkembang. Menurutnya, potensi keumatan sangat besar jika dikelola secara proaktif dan inovatif.

“Kalau kita proaktif dan berpikir out of the box, pundi-pundi keumatan itu sangat besar dan bisa dikelola untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Nasaruddin juga meminta BMBPSDM tidak hanya melaporkan capaian seremonial, tetapi aktif menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat sebagai bahan perbaikan kebijakan. “Saya ingin badan ini rajin menyetor persoalan kepada menteri, bukan hanya menyetor kebaikan. Karena dari persoalan itulah kebijakan bisa diperbaiki,” sambungnya.

Kepala BMBPSDM Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Ali Ramdhani, menegaskan seluruh program kerja BMBPSDM harus berpijak pada penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai ruh utama kebijakan. Ramdhani menyebut, arah program Kemenag bertumpu pada tiga kata kunci yakni rukun, maslahat, dan cerdas.

“Ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan tidak boleh sekadar selera kita, tetapi harus memberikan makna yang kuat terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan dari seluruh perspektif kehidupan bangsa,” jelasnya.

Dhani sapaan akrabnya, menambahkan, berbagai program prioritas Kemenag, seperti penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, ekoteologi, pelayanan keagamaan berdampak, pendidikan unggul dan ramah, penguatan ekonomi umat berbasis filantropi, pemberdayaan pesantren dan rumah ibadah, hingga digitalisasi layanan, harus mampu menjawab tantangan nyata di masyarakat.

“Tiga kata kunci ini harus mewarnai seluruh program kerja sebagai wujud Kementerian Agama yang berdampak,” ungkapnya.

Dhani menjelaskan, BMBPSDM saat ini memiliki lima unit eselon II dan satu sekretariat yang menjalankan fungsi kajian strategis, pemetaan persoalan keagamaan, serta pengembangan kompetensi ASN dan masyarakat. Melalui berbagai survei dan indeks, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama, BMBPSDM berupaya menyediakan data objektif sebagai dasar perumusan kebijakan.

“Hasil pemetaan ini diharapkan menjadi rujukan para pemangku kebijakan untuk melakukan intervensi yang relevan sesuai kondisi objektif di masyarakat,” ujarnya.

Dalam bidang pengembangan SDM, BMBPSDM melalui Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) menyelenggarakan berbagai pelatihan, baik secara luring maupun digital. Model pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) disebut telah menjangkau sekitar 1,5 juta peserta, melampaui target nasional.

Rakernas BMBPSDM 2026 menjadi forum strategis untuk membangun kesolidan, menyatukan visi, serta memperkuat sinergi antar-unit kerja agar program dan kebijakan yang dihasilkan semakin berdampak. Rakernas ini juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, dengan peserta terdiri atas pejabat Eselon II, Kepala Balai dan Loka Diklat Keagamaan, serta pegawai Sekretariat BMBPSDM.

Melalui Rakernas ini, BMBPSDM diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan strategi pengembangan SDM keagamaan, sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Asta Cita Kementerian Agama.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai memetakan tantangan dan kondisi di lapangan terkait tingginya angka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tidak bisa diserap oleh industri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat yang mencapai 6,74% berasal dari lulusan SMA/SMK sebesar 12,42%.

"Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan kejuruan dan kebutuhan industri di Jawa Barat," kata Nining Yuliastiani kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Nining menunjukkan fakta bahwa kabupaten/kota dengan industri yang banyak dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang, justru memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di atas rata-rata Jawa Barat.

"Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi angkatan kerja lokal dengan kebutuhan industri. Sehingga, meskipun banyak pekerjaan tersedia, namun angkatan kerja lokal tidak memiliki kompetensi yang sesuai," katanya.

Dari hasil kajian pihaknya, ada ketidaksesuaian keterampilan dan etos kerja dengan kebutuhan industri. Beberapa industri dengan penyerapan tenaga kerja tinggi (seperti Pakaian Jadi dan Tekstil) memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Sebaliknya, ada juga industri dengan penyerapan tenaga kerja rendah yang memiliki produktivitas tinggi.

"Dari 5 kabupaten/kota dengan industri besar terbanyak, hanya 3 yang menunjukkan kesesuaian antara jurusan SMK dengan kebutuhan industri terdapat kesenjangan signifikan di beberapa sektor, seperti industri kulit, alas kaki, karet, dan olahannya, yang belum terpenuhi oleh lulusan SMK," tuturnya.

Kajian lain juga mencatat kurikulum vokasi di Jabar lambat beradaptasi dengan teknologi Industri 4.0 (IoT & Robotics) dalam 10 tahun terakhir.

Kemudian terjadi oversupply tenaga kerja administratif, namun kekurangan teknisi spesialis automasi. Hal ini membawa dampak industri padat karya mulai relokasi ke Jateng untuk upah lebih rendah, sementara industri Hi-Tech kesulitan mendapat talenta lokal.

Nining menilai guna memecah persoalan ini diperlukan kerja sama antara industri, asosiasi industri, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk menyiapkan dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja.

"Pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai kebutuhan industri, program guru tamu, fasilitas transfer ilmu dan teknologi, serta program pemagangan harus diterapkan secara berkelanjutan untuk mempersiapkan calon Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang kompeten di bidangnya," kata dia.

Kemudian juga perlunya peningkatan kompetensi para pengajar sesuai kebutuhan industri berbagai program pelatihan dan sertifikasi serta teaching factory sangat diperlukan para pengajar untuk dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan akan dunia industri secara nyata sehingga dapat memberikan materi pembelajaran yang lebih aplikatif dan inovatif kepada para siswa.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan GLIK (Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan) sebagai portal tunggal bagi pencari kerja dan perusahaan. GLIK juga berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi penempatan dan retensi kerja secara real-time," tuturnya.

Menurut Nining dari 2.930 SMK di Jawa Barat, hanya 631 sekolah (21,54%) yang memiliki program link and match dengan industri.

Program ini harus ditingkatkan agar setiap SMK dapat menyiapkan lulusan yang dapat diserap oleh industri.

Selain itu, sebaran SMK dengan program Pusat Keunggulan (PK) belum terkonsentrasi di wilayah industrial, melainkan di wilayah Rebana dan Jawa Barat bagian selatan.

"Untuk itu, ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan program pusat keunggulan di wilayah industrial," katanya.

Sekda Jabar Herman Suryatman juga mengakui pentingnya SDM berkompeten bisa dipenuhi oleh Jawa Barat.

"Investasi di Jawa Barat walaupun besar, tertinggi di Indonesia, yang harus diantisipasi adalah apa namanya, karakteristiknya mulai banyak di investasi yang padat modal dan padat teknologi," katanya.

JAKARTA - IAS Support Indonesia jalin kesepakatan strategis dengan ABE UK melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program "Global Standardization for Enhanced Capability". Acara yang berlangsung hari ini turut disaksikan oleh perwakilan British Embassy sebagai bentuk dukungan internasional terhadap upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) nasional.

Penandatanganan MoU ini merupakan komitmen nyata untuk melakukan transformasi mendasar dalam pengembangan dan persiapan SDM IAS Support. Kolaborasi ini memungkinkan perusahaan mengimplementasikan standar pelatihan dan sertifikasi internasional, memperkuat posisinya sebagai pelopor penerapan standar global di industri jasa Indonesia.

Kehadiran perwakilan British Embassy dalam acara penandatanganan memberikan legitimasi dan pengakuan internasional terhadap pentingnya inisiatif ini. Dukungan dari institusi pemerintah Inggris menunjukkan bahwa upaya IAS Support dalam meningkatkan kualitas SDM tidak hanya dipandang sebagai agenda korporat, tetapi juga sebagai kontribusi signifikan terhadap pembangunan kapasitas tenaga kerja nasional.

Mengenal IAS Merdeka dan IAS Terampil, Program TJSL Garapan Sub Holding Injourney



"Dengan langkah ini, kami memastikan setiap insan IAS Support siap bekerja dengan kualitas bertaraf dunia. Kehadiran British Embassy dalam penandatanganan MoU kami menjadi validasi penting bahwa upaya peningkatan kapabilitas SDM IAS Support diakui dan mendapat dukungan internasional," kata Direktur Utama IAS Support, Muhammad Putra Pariadi.

Program ini dirancang dengan pendekatan komprehensif yang mencakup standardisasi kurikulum pelatihan yang diselaraskan dengan framework internasional, implementasi sistem asesmen berbasis kompetensi yang objektif dan terukur, serta penyediaan jalur sertifikasi yang diakui secara global.

Tren Pengembangan Kompetensi SDM

Dengan adopsi standar global, kualitas layanan di berbagai sektor yang dikelola IAS Support diharapkan meningkat secara signifikan. Mulai dari pengelolaan fasilitas publik, operasional gedung perkantoran dan komersial, hingga layanan teknologi dan pemeliharaan peralatan, semuanya akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kompetensi SDM ini.

Kerja sama dengan ABE UK dipilih secara strategis mengingat reputasi lembaga tersebut dalam mengembangkan program sertifikasi profesional yang diakui secara global, menjadikannya mitra ideal untuk mewujudkan visi IAS Support dalam membangun SDM berkelas dunia.

JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) perkuat ekosistem pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut sebagai upaya strategis mendukung transformasi birokrasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala LAN Muhammad Taufiq dalam pada Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB, di Bandung, Jawa Barat.

Muhammad Taufiq menjelaskan pengembangan kompetensi ASN saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum terintegrasinya human capital development dengan rencana pembangunan pemerintah, hingga fragmentasi penyelenggaraan pelatihan antarinstansi.

Di sisi lain, kewajiban pembelajaran bagi seluruh ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif.

“Dengan jumlah ASN mencapai sekitar 5,2 juta orang, mustahil pendekatan pembelajaran yang konvensional dan terkotak-kotak dapat menjawab kebutuhan kompetensi masa kini,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Taufiq juga menyampaikan LAN telah melakukan perubahan paradigma dari model pembelajaran tradisional yang birokratis dan instruksional menjadi ekosistem pembelajaran yang lebih terbuka, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Dalam ekosistem ini, pembelajaran tidak lagi bergantung pada satu lembaga penyelenggara, tetapi menghubungkan berbagai pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, korporasi, lembaga pendidikan, dan platform teknologi.

Pendekatan ini juga mendorong ASN untuk belajar secara fleksibel melalui kombinasi formal learning, social learning, dan experiential learning.

“Ekosistem pembelajaran memungkinkan kita membuka sekat antarinstansi, menghadirkan mitra profesional, dan memastikan bahwa ASN belajar dari sumber terbaik sesuai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Beberapa program prioritas yang dikembangkan LAN di dalam ekosistem pembelajaran meliputi, ASN Talent Academy, Reformer Academy, Learning Marketplace, Outbound Business Learning di Daerah, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Berbasis Ekosistem, dan Penguatan Jejaring Pembelajaran Internasional.

Untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pembelajaran, LAN menekankan pentingnya sinergi regulasi antara Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan ANRI. Selain itu, diperlukan mekanisme kurasi penyedia pelatihan, pengakuan hasil belajar, serta sistem data ASN terintegrasi sebagai fondasi pengembangan kompetensi ke depan.

“Keberhasilan ekosistem pembelajaran tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada regulasi yang solid, data yang kuat, dan skema pembiayaan yang berkelanjutan,” tegasnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya orkestrasi lintas lembaga dalam membangun fondasi reformasi birokrasi jangka panjang menuju periode 2025–2045.

Menurut dia, 2025 menjadi momentum strategis memasuki fase awal pelaksanaan RPJMN baru yang akan menjadi dasar perencanaan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, birokrasi dituntut untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan memastikan seluruh kebijakan berjalan secara terintegrasi.

“Transformasi birokrasi adalah fondasi dari seluruh agenda pembangunan. Kita sedang membangun baseline baru untuk 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Rini menyoroti berbagai agenda pemerintah, mulai dari perbaikan layanan publik, perlindungan sosial, hingga digitalisasi pemerintahan, tidak dapat berjalan tanpa harmonisasi kerja di bawah permukaan. Menurut Rini, instansi dalam paguyuban memiliki peran strategis layaknya sebuah orkestra yang harus memainkan nada secara selaras.

“Kemen PANRB berperan sebagai konduktor, LAN memastikan kapasitas aparatur, BKN menjaga integritas manajemen ASN, sementara ANRI menjaga memori kebijakan bangsa. Jika salah satu tidak selaras, simfoni reformasi tidak dapat berjalan,” jelasnya.

Rini mendorong agar rakor menghasilkan keluaran konkret berupa kompas kebijakan lintas lembaga, pemetaan kebutuhan kolaborasi, hingga instrumen operasional seperti SOP bersama dan Project Management Office lintas instansi.

Rini juga menegaskan pentingnya pembangunan ekosistem data nasional agar seluruh informasi terkait aparatur negara dapat ditampilkan dalam satu dashboard terintegrasi.

“Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak rencana, tetapi lebih banyak implementasi. Tahun 2026 harus menjadi momentum konsolidasi besar untuk menyatukan data, kebijakan, dan layanan aparatur negara,” tegasnya.