JAKARTA - Langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuka peluang bagi kalangan sipil untuk menduduki jabatan nonoperasional di lingkungan Polri diapresiasi. Langkah tersebut bagian dari upaya modernisasi organisasi dan penguatan tata kelola kelembagaan Polri.

Hal itu disampaikan Pemerhati Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan, Senin (8/6/2026). Menurut Edi, pelibatan tenaga profesional dari kalangan sipil pada bidang-bidang tertentu dapat memberikan kontribusi positif.

“Terutama dalam meningkatkan kualitas manajemen organisasi, pengelolaan anggaran, pengawasan, sumber daya manusia, teknologi informasi, penelitian, dan pengembangan, serta bidang-bidang administratif lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan tugas penegakan hukum," ujarnya.

Apalagi dalam UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN disebutkan bahwa pegawai ASN dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI dan Polri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

“Kita melihat memberikan ruang bagi kalangan sipil yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu untuk menduduki jabatan nonoperasional di institusi Polri mrmberikan dampak positif. Tapi semua itu perlu dikaji segala sesuatunya. gagasan ini dapat meningkatkan profesionalisme dan tata kelola organisasi kepolisian yang semakinin modern,” ujarnya

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Namun demikian, anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menegaskan jabatan yang bersifat operasional harus tetap dipegang oleh anggota Polri aktif yang memiliki pengalaman, pendidikan, dan kompetensi kepolisian seperti bidang penyidikan, intelijen, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu lintas, serta jabatan-jabatan komando lainnya.

“Untuk jabatan operasional seperti penyidikan, intelijen, dan penggunaan kewenangan kepolisian, menurut saya tetap harus dipegang oleh polisi aktif," katanya.

Dosen Doktor Ilmu Hukum ini menyebut banyak negara di dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Australia telah menerapkan model serupa yakni membuka ruang bagi kalangan sipil pada fungsi-fungsi pendukung dan administratif serta bidang keahlian tertentu. Sedang untuk fungsi inti kepolisian tetap dijalankan oleh personel kepolisian profesional.

Edi berharap setiap pengaturan mengenai keterlibatan sipil di lingkungan Polri dilakukan secara hati-hati dan jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun mengurangi profesionalisme institusi kepolisian. “Kalau tujuannya untuk kemajuan Polri, patut kita dukung," ucap penulis buku politik hukum kepolisian ini.

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tambrauw, Johannis P.M Mayambouw. Pasalnya, Johannis terbukti masih berstatus ASN dalam periodenya menjabat Ketua Bawaslu Tambrauw.

Perkara Johannis teregister dengan nomor 4-PKE-DKPP/II/2026. Adapun sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) itu dibacakan pada Jumat, 5 Juni 2026.

"Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Johannis P.M. Mayambouw selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis, Heddy Lugito dalam keterangan resmi DKPP, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Status Johannis sebagai ASN aktif terkonfirmasi dari keterangan berbagai pihak dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada 5 Mei 2026, seperti Kepala BKDPSDM Kabupaten Tambrauw dan keterangan tertulis Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia juga terbukti dilantik sebagai Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw pada 30 Desember 2025.

Bahkan, Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Tambrauw menegaskan, Johannis masih menerima gaji sebagai ASN pada periode Agustus 2023 hingga Desember 2025 di mana ia menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Lihat video: Ketua & 4 Anggota KPU Disanksi Keras DKPP karena Jet Pribadi



DKPP menilai Johannis telah melanggar ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf j dan m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Lebih lanjut, perbuatan Teradu juga mencederai prinsip profesionalitas karena tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu serta tidak mencegah penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung," ucap anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi mengubah waktu pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai Juni 2026, jadwal WFH yang awalnya jatuh setiap Rabu telah digeser menjadi hari Jumat mengikuti arahan pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kebijakan untuk menggeser hari pelaksanaan WFH tersebut diambil pihaknya dalam rangka menyelaraskan kebijakan daerah dengan instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara secara terbatas dan terukur dari jumlah pegawai setiap hari Jum’at. Hal ini untuk menyinkronkan dengan arahan Mendagri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakan pada hari Jumat," beber Khofifah dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI menyebut perubahan skema secara efektif mulai berlaku pada Jumat (5/6/2026) mendatang. Walaupun WFH berjalan jelang akhir pekan, Khofifah menjamin tidak akan ada penurunan kualitas pelayanan publik di wilayah kerjanya.

"Harinya disinkronkan dengan pusat, WFH hari Jumat, mulai [tanggal 5] Juni," ujarnya.

Khofifah mengeklaim bahwa Pemprov Jatim menerapkan aturan ketat dalam pelaksanaan WFH bagi segenap ASN. Namun, ia memberikan pengecualian terhadap organisasi perangkat daerah atau dinas tertentu, di mana sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) secara penuh.

"Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan UPT SMA/SMK/SLB, semuanya yang melakukan pelayanan publik tetap bekerja secara WFO," tegasnya.

Dirinya menjelaskan organisasi perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat itu harus menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan, prima, dan mudah diakses.

"Termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan kelompok rentan lainnya," jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan WFH tersebut bukan tanpa pengawasan. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan Bagi ASN, para pegawai yang mendapatkan jadwal WFH dilarang keras untuk meninggalkan rumah.

Khofifah mengatakan masing-masing ASN diwajibkan untuk tetap responsif terhadap arahan pimpinan dan wajib siap sedia datang ke kantor sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Sistem pengawasan juga diperketat digital, pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi JATIM PRESENSI dengan memilih opsi WFH, serta melaporkan aktivitas harian beserta bukti dukung output kinerja. Atasan pun memegang tanggung jawab penuh untuk memverifikasi laporan tersebut.

Selain itu, demi efisiensi energi, ASN yang akan melaksanakan WFH wajib memastikan kondisi ruang kerja di kantor dalam keadaan aman, mematikan pendingin ruangan (AC), lampu, hingga mencabut seluruh kabel dari stop kontak listrik, sebelum meninggalkan kantor pada Kamis.

Pemprov Jatim menilai pola kerja fleksibel ini menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi berbasis teknologi, dengan catatan performa dan kuantitas layanan masyarakat tidak berkurang sedikit pun.

Seperti diketahui, Pemprov Jatim sebelumnya memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN setiap Rabu, terhitung sejak 1 April 2026. Langkah ini berbeda dengan instruksi pemerintah pusat, yang menerapkan WFH tiap Jumat, sebagai langkah efisiensi BBM di tengah krisis energi akibat konflik Timur Tengah.

Khofifah menjelaskan kebijakan WFH pada hari Rabu telah melalui proses pertimbangan yang matang. Ia sengaja menghindari WFH pada Jumat untuk mencegah adanya kecenderungan ASN memanfaatkan waktu untuk libur panjang pada akhir pekan (long weekend), yang justru berpotensi meningkatkan penggunaan BBM karena mobilitas wisata atau pulang kampung.

"Semula kita melakukan exercise kira-kira kalau WFH itu hari Jumat bagaimana? Kalau hari Jumat ada kecenderungan bablas long weekend. Kalau long weekend yang semula diharapkan ini akan menjadi bagian dari efisiensi penggunaan BBM, bukan tambah hemat tambah tidak hemat," tutur Khofifah, Rabu (25/3/2026) silam.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025. Salah satu yang menjadi tersangka yakni ASN Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).

Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat (22/5/2026), satu hari setelah Beneficial Owner PT QSS Sudianto ditetapkan tersangka.

"Tim Penyidik menetapkan dan menahan 4 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola IUP dan/atau IUP-OP PT QSS di Kalimantan Barat tahun 2017-2025," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Jumat (22/5/2026).

Salah satu yang ditetapkan tersangka di antaranya Analis Pertambangan Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berinisial HSFD. Sementara, tiga orang lainnya merupakan Komisaris, Direktur, dan Konsultan Perizinan.

Adapun 4 tersangka yakni:

1. Komisaris PT QSS berinisial YA

2. Konsultan Perizinan PT QSS dan Direktur PT BMU berinisial IA

3. Analis Pertambangan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM berinisial HSFD

4. Direktur PT QSS berinisial AP.

"Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik, notulensi ekspose dengan ahli perhitungan kerugian keuangan negara, serta serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan 12 saksi," kata Anang.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka AP, YA, dan IA ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara itu, tersangka SDT dan HSFD ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) bauksit yang dilakukan PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) di Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2017-2025.

Satu tersangka itu yakni Sudianto (SDT) yang merupakan beneficial owner atau pemilik manfaat dari perusahaan tersebut. Usai pemeriksaan, dia langsung ditahan Kejagung.

Bisnis.com, JAKARTA - Sesuai arahan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan tunjangan tahun ini bagi para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia mulai hari Selasa, 02 Juni 2026, yang disalurkan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa purnabaktinya. Aksi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif dan tepercaya.

Corporate SecretaryTASPEN, Henra, menegaskan bahwa proses pembayaran akan dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan atau autentikasi ulang oleh penerima manfaat.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra.

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas 2026 antara lain:

1. Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan, yang sudah ditanggung oleh pemerintah;
3. Apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu (1) kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar;
4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda/duda;
5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir.

Dalam rangka mendukung kelancaran proses penyaluran, TASPEN turut mengingatkan seluruh penerima manfaat agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

TASPEN menegaskan bahwa seluruh layanan diberikan secara gratis dan tidak dikenakan biaya apa pun. Sejalan dengan hal tersebut, peserta diimbau untuk memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi TASPEN, Kantor Cabang TASPEN terdekat, maupun Call Center 1500919. Peserta juga diharapkan melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan gaji ketiga belas dapat berjalan lancar.

Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang aman, adaptif, dan terpercaya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilanjutkan dua bulan ke depan. Saat ini, pemerintah masih menerapkan kebijakan WFH untuk ASN setiap hari Jumat.

Menurut Airlangga, langkah keberlanjutan kebijakan WFH selama dua bulan ke depan dikarenakan situasi kondisi geopolitik dunia masih bergejolak. Menko Airlangga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Menko Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Indonesia Bisa Hemat 10 Juta Liter BBM, asal ASN Disiplin WFH Sehari Seminggu



Sementara itu sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, hasil evaluasi penerapan kebijakan WFH bagi ASN pada pekan pertama menunjukkan hasil yang cukup positif.

Menteri Rini mengatakan, bahwa secara umum penerapan WFH di instansi pemerintah pusat telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Bahkan penerapan WFH ini dinilai masih mampu mempertahankan kinerjanya.

Ia menambahkan, kementerian dan lembaga telah cepat dan mampu untuk beradaptasi dengan pola kerja berbasis karakteristik tugas kedinasan serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada output dan outcome.

"Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam membuka ruang afirmasi bagi generasi muda Papua untuk mengakses pendidikan kedinasan dan peluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Supratman Andi Agtas saat meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kampung dan Kelurahan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya di Sorong, Senin, 18 Mei 2026.

Supratman mengapresiasi penampilan para pelajar dan mahasiswa asal Papua Barat yang menampilkan paduan gerak, musik, dan suara yang harmonis pada kegiatan tersebut. Menurutnya, penampilan tersebut menunjukkan potensi, semangat, dan kedisiplinan generasi muda dari tanah Papua yang perlu didukung melalui kebijakan afirmasi.

“Kementerian Hukum ingin memberikan ruang afirmasi bagi putra-putri Papua agar memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan kedinasan dan menjadi bagian dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” ujarnya, dikutip Selasa (19/5/2026).

Supratman menawarkan kesempatan kepada sejumlah pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia, sekolah kedinasan di Kementerian Hukum. Bagi mahasiswa yang berminat, pendidikan akan dimulai kembali dari semester awal dengan kesempatan menjadi ASN setelah menyelesaikan pendidikan.

Selain itu, Supratman juga memberikan pilihan kepada mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi untuk tetap melanjutkan kuliah di perguruan tinggi masing-masing. Supratman menegaskan, Kementerian Hukum akan terus mendorong kebijakan afirmasi dalam penerimaan ASN bagi putra-putri Papua.

Lihat video: Menteri Hukum Ungkap RUU Perampasan Aset Perlu Libatkan Partai Politik



“Saya sejak awal menjabat sebagai Menteri Hukum telah menyampaikan bahwa afirmasi harus diberikan, baik dalam penerimaan calon mahasiswa maupun penerimaan ASN di lingkungan Kementerian Hukum,” katanya.

Sementara itu, bagi pelajar yang masih berada pada jenjang SMP dan SMA, Supratman mendorong agar mempersiapkan diri sejak dini untuk memanfaatkan peluang pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum.

Menurut Supratman, kebijakan afirmasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.

Melalui langkah tersebut, Kementerian Hukum berharap semakin banyak generasi muda dari tanah Papua yang memiliki kesempatan untuk berkembang, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mencatat realisasi belanja negara di wilayah Sumut hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp19,45 triliun atau 30,52% dari pagu belanja negara tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp22,66 triliun dalam APBN.

Sebagai informasi, belanja negara di daerah terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi mengatakan dari Rp4,25 triliun yang dibelanjakan pemerintah pusat di Sumut per 31 Maret 2026, sekitar Rp3,16 triliun diantaranya telah direalisasikan untuk belanja pegawai.

“Belanja pegawai terealisasi Rp3,16 triliun atau 27,18% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara (ASN),” ujar Rudy, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Di Sumut, komponen ini telah terealisasi 18,74% dari pagu atau sekitar Rp4,25 triliun hingga akhir Maret, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,52 triliun.

Dari catatan Perwakilan Kemenkeu Sumut, belanja pegawai mendominasi belanja pemerintah pusat di Sumut. Dari target Rp11,64 triliun di tahun 2026, terealisasi Rp3,16 triliun per 31 Maret 2026 untuk gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan hari raya pegawai (ASN).

Khusus untuk pembayaran THR ASN Pusat/ pejabat/ TNI/ Polri pada kementerian/ lembaga negara di Sumut, lanjutnya, telah direalisasikan sebesar Rp640,32 miliar bagi 174.192 pegawai pada 1.376 satuan kerja.

“Adanya pembayaran THR ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga pada Triwulan I Tahun 2026,” tambahnya.

Adapun utuk belanja barang telah tersalurkan Rp911,52 miliar dari pagu Rp7,30 triliun di periode sampai dengan Maret 2026, atau sekitar 12,47% dari pagu.

Rudy menyampaikan belanja barang dengan pagu tertinggi digunakan untuk program pelayanan kesehatan lanjutan, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, program pendidikan tinggi, program penegakan dan pelayanan hukum, dan program nilai tambah daya saing industri.

Sementara belanja modal yang dipagukan hampir Rp3,7 triliun di tahun 2026 baru terealisasi Rp170,98 miliar (4,62% dari pagu) hingga akhir Maret.

Meski realisasinya lebih rendah dibanding jenis belanja lain, Rudy menyebut ada pertumbuhan signifikan dari belanja modal di Sumut.

“Kinerja belanja modal menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan tumbuh 3 kali lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp51,74 miliar,” jelas Rudy.

Dia menjelaskan belanja modal dengan pagu tertinggi digunakan untuk program prasarana strategis, program infrastruktur konektivitas, program wajib belaja 13 tahun, program ketahanan sumber daya air, dan program pendidikan tinggi.

Lebih jauh, pemerintah pusat juga telah merealisasikan Rp1,01 miliar bantuan sosial di Sumut hingga akhir Maret 2026 yang digunakan untuk perlindungan sosial.

Dari data Kemenkeu Sumut, pagu belanja bansos di Sumut tahun 2026 sebesar Rp13,76 miliar, lebih sedikit dari pagu 2025 yang mencapai Rp69,4 miliar.

Rudy mengatakan distribusi belanja negara dilakukan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut kinerja APBN di Sumut yang defisit Rp13,56 triliun sampai dengan Maret 2026 masih tetap dalam kondisi terjaga, di mana pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional.

“Peran APBN terus dioptimalkan dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah,” tandasnya.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu 29 April 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau pelaksanaan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga.

Sebanyak 280 peserta Komcad dari 16 kementerian dan lembaga tengah mengikuti pendidikan tersebut, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kehutanan.

Dalam kunjungannya, Sjafrie menyaksikan demonstrasi yang ditampilkan oleh para siswa Komcad, meliputi Peragaan Baris-Berbaris (PBB) serta simulasi penanganan huru hara.

Sjafrie menegaskan ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kementerian dan lembaga merupakan pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, ASN perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme,” ujarnya dikutip Kamis (30/4/2026).

Sjafrie menyampaikan pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian.“Nilai-nilai tersebut, memerlukan proses, komitmen, dan kesungguhan dari setiap peserta,” ucapnya.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



Sjafrie juga mengapresiasi perkembangan para peserta selama mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari perubahan positif, khususnya dalam aspek kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan. Peningkatan tersebut dinilai penting mengingat ASN merupakan elemen kunci dalam mendukung kinerja kementerian dan lembaga.

Selain itu, Sjafrie menekankan bahwa keberagaman latar belakang peserta dari berbagai kementerian dan lembaga merupakan kekuatan yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sjafrie juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN sebagai abdi negara.

“Seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani, bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” katanya.

Sjafrie berharap, pada akhir pelatihan, para peserta dapat menunjukkan kualitas diri sebagai ASN Komcad yang disiplin, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.

Atas nama pemerintah, Sjafrie menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pangkormar beserta seluruh staf dan pelatih. Dedikasi dan kerja keras mereka dinilai menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Latsarmil Komcad, sehingga program ini semakin menunjukkan profesionalisme dan menjadi kebanggaan bagi ASN yang mengikutinya.

Turut hadir dalam acara tersebut Pangkormar, Kabaloghan Kemhan, Kabacadnas Kemhan, Danpasmar 1, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Kas Kormar, Karo TU & Protokol Setjen Kemhan, Karo Infohan Setjen Kemhan.

JAKARTA - Lembaga Pendidikan, Akses Education Centre mengapresiasi Perkumpulan Lintas Profesi Indonesia (PLPI) yang telah memberikan masukan konstruktif terkait rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Rekomendasi tersebut sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Chief Research Officer (CRO) Akses Education Centre, Rachmad Nurcholis, menilai wacana pembukaan CASN 2026 yang telah disampaikan resmi oleh pejabat dan kementerian terkait menunjukkan keseriusan dan itikad baik pemerintah dalam merencanakan rekrutmen ASN secara transparan dan bertanggung jawab.

"Kami sangat mengapresiasi PLPI telah aktif menyuarakan masukan-masukan konstruktif sepanjang 2025. PLPI telah menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kami juga melihat pemerintah merespons dengan serius dan baik. Wacana pembukaan CASN 2026 ini adalah bukti bahwa dialog antara organisasi masyarakat dan pemerintah berjalan positif," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Rachmad menambahkan Akses Education Centre sebagai lembaga independen bimbingan belajar non-profit yang telah berpengalaman selama 18 tahun dalam mendampingi dan berjuang bersama para pejuang Nomor Induk Pegawai (NIP) dalam seleksi CASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Perguruan Tinggi Kedinasan dan Negeri di Indonesia, sangat mendukung kebijakan pemerintah yang mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap proses rekrutmen.

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memuat agenda transformasi rekrutmen dan jabatan ASN untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel," ucapnya.

Lihat video: BREAKING NEWS Kebijakan Pemerintah Terkait Pengangkatan CASN



Rachmad menjelaskan landasan hukum pelaksanaan seleksi CASN juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Peraturan-peraturan ini menegaskan pengadaan PNS dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas, dan setiap rekrutmen harus dilakukan melalui CASN serta tidak boleh ada rekrutmen oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

"Inti dari seluruh regulasi ini adalah menciptakan proses seleksi yang fair, jujur, dan bebas dari praktik kecurangan. Inilah yang selama ini menjadi visi bersama," tegasnya.

Menyikapi wacana pembukaan CASN 2026 yang dinanti-nantikan oleh jutaan masyarakat Indonesia, Akses Education Centre mengajak seluruh calon peserta untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, jujur, dan sportif sesuai dengan semangat UU ASN serta peraturan turunannya. Sebagai lembaga bimbingan belajar non-profit yang telah terpercaya selama 18 tahun, Akses Education Centre berkomitmen memberikan pendampingan terbaik guna membantu peserta lolos seleksi melalui jalur yang bersih dan berintegritas.

Rachmad memaparkan berdasarkan pengalaman panjang mendampingi para pejuang NIP, keberhasilan dalam seleksi CASN tidak ditentukan oleh jalan pintas, melainkan oleh kesungguhan belajar dan pemahaman yang mendalam terhadap materi ujian.

"Selama 18 tahun kami berjuang bersama para pejuang NIP, kami melihat bahwa tidak ada yang instan. Kunci sukses adalah belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan menjunjung tinggi kejujuran. Fairness adalah segalanya. Kami tidak pernah mengajarkan cara-cara curang. Kami hanya memberikan pendampingan terbaik agar setiap peserta mampu bersaing secara sehat dan kompetitif," ujarnya.

Rachmad menjelaskan Akses Education Centre menyediakan ribuan soal terupdate yang berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan berstandar Higher Order Thinking Skills (HOTS) sehingga peserta dilatih untuk berpikir kritis dan terbiasa dengan pola soal sesungguhnya. Sistem CAT sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan untuk menjamin objektivitas dan transparansi seleksi.

Untuk memaksimalkan persiapan menghadapi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP), pihaknya menyediakan berbagai fasilitas unggulan, antara lain, tryout online berbasis CAT yang mensimulasikan suasana ujian sesungguhnya, video pembelajaran dengan materi lengkap dan terupdate, dan soal harian untuk pengasahan kemampuan secara konsisten.

Selain itu, pembahasan langsung oleh tutor berpengalaman, di mana 80% pengajar merupakan tenaga ASN aktif yang memahami betul dinamika tes serta grup diskusi interaktif untuk berbagi strategi dan tips.

"Kami rutin memberikan tips dan trik dari para pengajar yang sebagian besar adalah ASN. Mereka memahami betul karakter soal dan strategi menghadapi tekanan waktu. Dengan pendekatan yang tepat dan belajar yang sungguh-sungguh, peserta bimbel Akses dapat menghadapi tes dengan percaya diri," ungkap Rachmad Nurcholis.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyediakan berbagai program bimbingan belajar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Masyarakat yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi CASN 2026 secara jujur dan kompetitif dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui sejumlah website resmi.

"Sebagai lembaga non-profit, kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan berkualitas untuk mempersiapkan masa depannya sebagai abdi negara. Melalui platform digital kami, kami siap membantu siapa saja, di mana saja, untuk lolos seleksi CASN dengan cara yang benar dan membanggakan," ucapnya.

Dengan pengalaman meluluskan ribuan peserta setiap tahunnya yang tersebar di seluruh Indonesia, pihaknya mengajak seluruh calon peserta CASN 2026 untuk segera mempersiapkan diri melalui website resmi yang telah tersedia.

PAPUA - Aparatur Sipil Negara (ASN) Yones Yohame (35), tewas ditembak kelompok bersenjata OPM Kodap XVI/Yahukimo. Penyerangan tersebut terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa, 21 April 2026 malam.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.20 WIT di Kompleks Perumahan Eselon III. Korban ditembak saat berada di depan tempat tinggalnya dan mengalami luka tembak di dada kanan. Korban sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIT.

Insiden ini menambah daftar panjang kekejaman OPM yang menyasar warga sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk terhadap aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, serta pekerja pendatang di sejumlah wilayah. Korban diketahui merupakan putra daerah yang aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyampaikan pihaknya mengecam penembakan tersebut dan akan mengambil langkah lanjutan.

“Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan ini,” ujarnya.

Lihat video: HASIL PATROLI GABUNGAN: Ratusan Amunisi & Magazine Disita Usai Kontak Senjata Dengan OPM



Saat ini aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran, pelaku diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Koops TNI Habema juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengamanan di Papua Pegunungan terus diperkuat.

JAKARTA - Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI Gabriel Lema mengatakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mencapai 5 juta orang. Gabriel menyebut jumlah ASN yang banyak itu merupakan potensi akan kekuatan pertahanan terbesar yang dimiliki Indonesia melalui Komponen Cadangan (Komcad).

"Contoh, ASN ini kurang lebih jumlah sekitar hampir 5 juta ya di seluruh Indonesia. Ini potensi kekuatan pertahanan yang terbesar. Tentunya proses penyiapannya ini harus dilalui dan disiapkan oleh kita semua," ujar Gabriel, Rabu (22/4/2026).

Menurut Gabriel, konsep Komcad yang sebelumnya menitikberatkan pada wawasan kebangsaan pun akan berubah. Menurut Gabriel, Komcad memang sejatinya perlu disiapkan untuk kekuatan fisik yang nyata.

"Selama ini kita lebih fokus kepada bela negara dalam konteks cara pandang wawasan, tetapi secara khusus lewat sistem pertahanan, ini komponen salah satunya komponen cadangan ini perlu disiapkan secara kuantitas atau kekuatan nyata fisik," lanjut Gabriel.

Lihat video: Menko Yusril Buka-bukaan soal Napi Kalau Mau Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo Harus Ikut Komcad



Kementerian Pertahanan, tambah Gabriel, juga tengah mempersiapkan anggota Komcad yang datang dari klaster ASN Kementerian/Instansi maupun Pemerintah Daerah. Dia konsep terbaru Komcad ini mampu mendukung kekuatan komponen utama alias TNI.

"Karena Komcad ini sejatinya adalah kekuatan untuk memperbesar, mendukung, dan melipatgandakan kekuatan komponen utama oleh TNI," katanya.