JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyinkronkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemerintah melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai melaporkan perkembangan program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Cak Imin memaparkan kepada awak media bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap efektivitas penyaluran bansos, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. “Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi agar seluruh bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,” ujar Cak Imin.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus konsentrasi lintas kementerian dan lembaga.

Selain penguatan integrasi data bansos, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Cak Imin optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai melalui sinergi antarkementerian dan lembaga serta penguatan program perlindungan sosial berbasis data yang akurat. “Kita optimistis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan tidak segan untuk memberhentikan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Hingga April 2026, tercatat sudah ada 4 pendamping PKH yang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menyelewengkan bansos.

Bahkan di 2025, ada 49 pendamping PKH yang diberhentikan dan 500 lainnya mendapatkan peringatan keras. “Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Gus Ipul, Minggu (26/4/2026).

Gus Ipul menjelaskan pihaknya tidak bekerja secara manual dalam mengawasi gerak-gerik para pendamping di lapangan. Kemensos, telah mengintegrasikan sumber daya manusia dengan teknologi dan aplikasi khusus untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini.

“Hampir setiap ada laporan kita tindak lanjuti. Karena kita punya sistem, kita punya aplikasi juga untuk mendeteksi mereka, kan? Kita punya sumber daya manusia, kita juga punya mekanisme pengawasan, ya kan? Kita juga punya teknologi ya untuk mengetahui gerak mereka di lapangan,” ujarnya.

“Jadi kita sampaikan secara tegas-tegas saja sekarang, sudah dipertegas, jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” jelasnya.

Sementara dalam penanganannya, Gus Ipul mengaku tidak ingin bertele-tele. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai penyalahgunaan dana, pihaknya akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Lihat video: Mensos: 2 Juta Orang Tidak Layak Terima Bansos, 15 Juta Penerima Baru Sedang Diverifikasi



“Ya, ada berbagai macamlah ya. Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan. Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

“Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” ucapnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menyoroti urgensi pembenahan sistem distribusi bantuan sosial (bansos) sebagai instrumen perlindungan masyarakat di tengah tekanan inflasi. Sinkronisasi data dan proses verifikasi yang ketat menjadi kunci agar bantuan negara tidak salah sasaran atau justru tertahan di lembaga perbankan.

Persoalan klasik mengenai akurasi data penerima manfaat dinilai masih menjadi hambatan utama di lapangan. Mengacu pada pengalaman teknis sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) seharusnya menyatukan proses penyaluran dengan validasi data secara simultan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Langkah ini diperlukan untuk merespons rencana Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akan menerapkan skema transfer langsung guna menjaga daya beli warga. Namun, Selly mengingatkan bahwa tanpa otoritas verifikasi yang jelas, potensi ketidaktepatan sasaran tetap tinggi.

“Desakan inflasi saat ini, maka penyaluran bansos dengan proses verifikasi data penerima oleh Kemensos jangan dipisahkan. Pusdatin dan pendamping harus mempunyai otoritas memverifikasi dan memvalidasi sebelum diterbitkannya penerima manfaat kepada Bank Himbara,” ujar Selly, Sabtu (28/3/2026).

Dia juga mengkritisi kenaikan desil kesejahteraan yang dianggap belum memiliki landasan otoritas yang kuat. Hal ini dikhawatirkan memicu fenomena bantuan yang hanya berputar pada kelompok tertentu saja, sementara warga yang benar-benar terdampak justru terabaikan.

“Pemberian bansos di tengah inflasi adalah menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, verifikasinya harus matang dan tak berbelit, jangan sampai ujung-ujungnya itu lagi-itu lagi yang mendapat manfaat, bahkan di hal lain menjadi dana mengendap di bank,” katanya.

“Penanggulangan inflasi salah satunya melalui bansos, akan tetapi jangan sampai bansos diberikan tapi buat bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik seperti ini,” tambahnya.

Untuk memitigasi risiko tersebut, dia mendorong keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) sejak tahap awal pendataan. Langkah preventif ini diharapkan mampu mengawal distribusi bantuan hingga ke tangan penerima tanpa adanya potongan atau pungutan liar yang merugikan masyarakat kecil.

Selly mengusulkan pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pembaruan data. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengusulkan penerima baru atau melaporkan jika terdapat data yang tidak akurat di lingkungan mereka agar akuntabilitas tetap terjaga.

Dia menambahkan bansos harus dipandang sebagai instrumen mitigasi ekonomi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial. “Bansos harus berbasis mitigasi, bukan sekadar pembagian. Harus jelas siapa yang terdampak dan membutuhkan serta melindunginya,” ujarnya.

Hingga bantuan operasional untuk total 57 panti asuhan, pondok pesantren, serta masjid/mushala dalam pelaksanaan kegiatan Ramadhan

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Group menyalurkan puluhan ribu bantuan sosial di delapan provinsi berupa sembako, santunan dan dukungan operasional guna membantu masyarakat serta memperkuat kepedulian selama momentum bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

"SIG Group menyalurkan beragam bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan selama Ramadhan," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Bantuan tersebut di antaranya diberikan dalam bentuk 37.933 paket sembako, santunan bagi 1.463 anak yatim dan duafa, santunan bagi 100 penyandang disabilitas, bantuan bagi 60 guru TPQ, bingkisan Idul Fitri bagi 1.258 tokoh agama, masyarakat dan pensiunan karyawan.

"Hingga bantuan operasional untuk total 57 panti asuhan, pondok pesantren, serta masjid/mushala dalam pelaksanaan kegiatan Ramadhan," ujarnya.

Dia menyebutkan pada Safari Ramadhan 1447 Hijriah, SIG (holding) menyalurkan bantuan di Jakarta dan Gresik berupa 405 paket sembako, santunan bagi 230 anak yatim dan duafa, santunan bagi 100 penyandang disabilitas, tunjangan hari raya bagi 60 guru TPQ, serta bantuan operasional untuk 11 masjid/musala.

Sementara SIG Pabrik Tuban menyalurkan bantuan berupa 6.656 paket sembako, santunan bagi 803 anak yatim dan duafa, serta bingkisan bagi 152 tokoh agama dan masyarakat.

Anak usaha SIG, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk di Sumatera Selatan turut menyalurkan bantuan berupa 2.400 paket sembako, santunan bagi 2 panti asuhan, tali asih bagi 410 pensiunan karyawan, serta bantuan operasional bagi 13 masjid/musala.

Di Sumatera Barat, PT Semen Padang menyalurkan 2.000 paket sembako murah, santunan bagi 80 anak yatim, bantuan 1.000 paket takjil gratis, 50 bingkisan Ramadhan untuk tokoh agama dan masyarakat ,serta bantuan operasional untuk 10 masjid/musala.

Adapun PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, memberikan bantuan berupa 2.000 paket sembako, santunan bagi 100 anak yatim dan duafa, bantuan operasional untuk 9 masjid/musala, serta sebanyak bingkisan bagi 500 tokoh agama dan masyarakat.

Di Sulawesi Selatan, PT Semen Tonasa memberikan bantuan 100 paket sembako, santunan bagi 250 anak yatim, dan bantuan operasional bagi 12 masjid/mushala.

Sementara itu, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban, Pabrik Cilacap, Pabrik Narogong, serta Pabrik Lhoknga, Packing Plant Lampung, Tambang Jeladri, Pasuruan dan Tambang Maloko, Bogor memberikan bantuan berupa 24.372 paket sembako, serta 146 bingkisan berupa sirup dan kain sarung untuk masyarakat.

Selain memberikan bantuan sosial, SIG juga memberangkatkan 1.653 pemudik secara gratis dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Aceh dan Sumatera Barat menuju berbagai daerah tujuan di Aceh, Banten, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Pemberangkatan peserta mudik dilakukan secara bertahap mulai Jumat (13/3) hingga Rabu (18/3) dengan menggunakan 20 unit bus dan 1 kapal laut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak konflik. Pendistribusian 2.400 paket pakaian baru tersebut difokuskan bagi para pengungsi di dua titik krusial, yakni Al Zahraa Camp dan Palestine Camp di pusat Kota Gaza.

Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan menjelaskan ribuan pakaian ini merupakan akumulasi bantuan dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, termasuk kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), MIRA, LAZ Muhajir, serta jajaran mitra strategis Baznas lainnya.

"Kami terus berupaya memastikan bantuan dari para muzaki sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. Distribusi pakaian di Al Zahraa dan Palestine Camp ini adalah langkah konkret untuk memberikan kenyamanan dan menjaga martabat saudara-saudara kita di Gaza yang telah kehilangan harta bendanya," jelas, Selasa (3/3/2026).

Aksi distribusi ini menyasar para penerima manfaat di kamp pengungsian Gaza, dengan prioritas kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Dengan menggandeng mitra lokal, Baznas memastikan proses distribusi di tengah situasi sulit tetap berjalan kondusif dan tepat sasaran.

Saidah menegaskan, komitmen Baznas untuk Palestina tidak akan berhenti pada bantuan sandang saja. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus konsisten memberikan dukungan doa dan donasi terbaik demi memulihkan kondisi kemanusiaan di tanah para nabi tersebut.

Lihat video: Selama Palestina Belum Merdeka, Konflik Timur Tengah Tak Akan Selesai?



"Bantuan ini bukan sekadar angka 2.400 paket pakaian, melainkan pesan solidaritas bahwa Palestina tidak sendirian. Baznas akan terus mengawal amanah rakyat Indonesia dalam program kemanusiaan berkelanjutan, baik dalam bentuk pangan, sandang, maupun pelayanan kesehatan di masa mendatang," katanya.

Mari lanjutkan aksi nyata ini, basuh luka Palestina dengan meringankan beban mereka melalui sedekah terbaik Anda melalui Dompet Solidaritas Palestina Baznas.

BEKASI - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) melalui berbagai program keberlanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai pengelola kawasan mandiri berskala kota, LPCK secara konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengembangan kawasan.

Komitmen tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan properti , tetapi juga pada penciptaan nilai sosial jangka panjang serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan operasional. Upaya ini selaras dengan kerangka kerja keberlanjutan Lippo untuk Indonesia PASTI. Sebuah inisiatif strategis Lippo Group yang berlandaskan pada lima pilar utama, yakni Pendidikan, Lingkungan, Sejahtera, Kesehatan, dan Ekonomi, sebagai panduan perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi pilar sosial, LPCK menyerahkan bantuan berupa rompi Polisi Lalu Lintas kepada Polsek Serang Baru pada November 2025. ”Bantuan tersebut untuk mendukung peningkatan pengaturan serta kelancaran lalu lintas di kawasan sekitar Lippo Cikarang Cosmopolis, sekaligus membantu aparat kepolisian dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jalan,” kata Deputy COO LPCK, Lukas Budi Setiawan dalam siaran tertulis, Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, pada Januari 2026, LPCK menunjukkan kepedulian terhadap kondisi darurat sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bantuan yang diberikan meliputi beras, mi instan, telur, ikan kaleng, serta air mineral, yang disalurkan kepada tujuh desa terdampak, yaitu Desa Sukamulya, Sukadarma, Sukahurip, Sukamanah, Banjarsari, Sukaasih, dan Sukarukun.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Sekaligus menjadi wujud kehadiran perusahaan yang responsif dan empatik dalam menghadapi dinamika sosial di wilayah Kabupaten Bekasi.

Lebih dari sekadar bantuan jangka pendek, LPCK secara berkelanjutan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah daerah dan komunitas local guna menciptakan lingkungan kawasan yang aman, tertib, inklusif, serta memiliki ketahanan sosial dan lingkungan yang kuat.

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Lippo Cikarang Lakukan Sejumlah Langkah

Pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi penting agar pertumbuhan kawasan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan implementasi konkret dari kerangka kerja Lippo untuk Indonesia PASTI, khususnya pada pilar Sejahtera, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat.

Melalui berbagai inisiatif ESG ini, LPCK berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Menghadirkan kawasan perkotaan yang tidak hanya modern dan berdaya saing, tetapi juga berkelanjutan bagi lingkungan serta generasi mendatang.

JAKARTA - Bantuan sosial atau bansos beras untuk 35 juta lebih penerima disiapkan pemerintah menjelang Ramadan 1447 Hijriah . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto memastikan stok beras nasional tetap dalam kondisi aman, meski pemerintah menyiapkan penyaluran bansos beras pada kuartal I 2026.

Airlangga mengatakan, hal itu didasarkan pada proyeksi peningkatan produksi beras pada Januari hingga Maret yang menunjukkan bahwa pasokan beras Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.Paket Stimulus Ekonomi I-2026: Bansos Rp17,5 Triliun Bakal Cair Sebelum Lebaran

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional pada triwulan I 2026 mencapai 10,16 juta ton, atau melonjak 15,79% dibandingkan 8,78 juta ton pada periode sama tahun sebelumnya.

“Diperkirakan dengan kenaikan produksi yang ada, (pasokan bagi) bantuan sosial beras itu mencukupi,” ujar Airlangga.

Airlangga menyebut kebijakan bansos beras tersebut merupakan bagian dari stimulus ekonomi kuartal I/2026 pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah berencana memberikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) kepada masyarakat desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin), sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).

Diskon Transportasi Lebaran 2026, Pemerintah Bakal Suntik Insentif Rp911,16 Miliar



Selain beras, pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa 2 liter minyak goreng bagi kelompok masyarakat tersebut. “Kebijakan ini akan menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp11,92 triliun,” tambahnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat berjalan lancar karena pasokan beras diperkirakan terpenuhi pada Maret. Kendati demikian, ia juga meminta kerja sama seluruh pihak agar distribusi bantuan berjalan optimal.

“Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik,” tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memfasilitasi penyaluran bansos skema Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp15,1 triliun kepada lebih dari 7,45 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 123 kota/kabupaten di seluruh Indonesia sepanjang 2025.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terintegrasi untuk memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

"Kami akan terus mendukung implementasi program-program pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan," kata Riduan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial sesuai kebijakan pemerintah, jelas Riduan, Bank Mandiri secara aktif memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait, mulai dari proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat di berbagai daerah.

Upaya tersebut dilakukan guna mendukung akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sekaligus menjaga kredibilitas serta keberlanjutan program perlindungan sosial yang menjadi prioritas pemerintah.

"Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu," kata Riduan.

Menurut perseroan, penyaluran bansos yang tepat sasaran tersebut menjadi bagian dari peran Bank Mandiri dalam menjaga daya beli masyarakat rentan, memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga, serta mendukung akselerasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, perseroan aktif mendukung program pemerintah yang ditujukan agar para penerima bansos segera keluar dari daftar penerima. Pemerintah menargetkan lebih dari 300.000 orang dapat lepas dari daftar penerima bansos pada akhir 2026.

Program tersebut mendorong para penerima bansos untuk mulai merintis usaha kecil sehingga mampu memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan.

Pada triwulan IV 2025, Bank Mandiri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada penerima bansos yang telah memulai usaha kecil, antara lain melalui pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran.

"Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi yang terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem BUMN, guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," sebut Riduan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp17,5 triliun akan tuntas sebelum hari raya Idulfitri. Langkah ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas bawah di tengah persiapan lebaran.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, merinci bahwa anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk dua jenis bantuan utama dengan target keluarga miskin dan rentan.

"Ada dua jenis bansos. Yang pertama adalah bansos reguler, yaitu bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp17,5 triliun," ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Diskon Transportasi Lebaran 2026, Pemerintah Bakal Suntik Insentif Rp911,16 Miliar



Selain bantuan reguler, Kemensos juga menyiapkan dana darurat untuk penanganan wilayah terdampak bencana. "Kedua adalah bansos adaptif, termasuk untuk kebencanaan di Sumatera dan beberapa wilayah lain, dengan nilai lebih dari Rp2,3 triliun," tambahnya.

Secara keseluruhan, jika ditambah dengan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), total dana perlindungan sosial yang dikucurkan tahun ini mencapai sekitar Rp20 triliun. Hingga saat ini, realisasi penyerapan dana telah melampaui Rp17 triliun.

Gus Ipul optimistis, sisa anggaran akan segera tersalurkan dalam waktu dekat guna memastikan ketersediaan dana bagi masyarakat hingga Lebaran tiba. "Sisanya akan menyusul untuk Januari, Februari, dan Maret. Artinya, insyaAllah sampai Lebaran," jelas Mensos.

Terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan, Gus Ipul menekankan bahwa daftar penerima manfaat bersifat dinamis. Pemerintah kini berpijak pada data tunggal hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meminimalkan salah sasaran.

"Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS," kata Gus Ipul.

Konsekuensinya, status kepesertaan seseorang bisa berubah antar-kuartal tergantung pada kondisi kesejahteraan terbaru yang tercatat. Fokus utama bantuan akan menyasar kelompok desil terendah.

"Fokus kita nanti adalah bantuan pada desil 1 dan 2. Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4," tegasnya.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui pembukaan rekening perbankan serta distribusi lewat PT Pos Indonesia. Masyarakat juga diajak aktif mengawal keakuratan data melalui jalur formal di tingkat RT/RW atau menggunakan kanal digital.

Pemerintah menyediakan beberapa platform bagi publik untuk melapor atau memutakhirkan data, di antaranya Call Center dan WhatsApp Center resmi Kemensos, serta Aplikasi Cek Bansos untuk verifikasi mandiri. Setelah penyaluran kuartal pertama ini rampung, pemerintah dijadwalkan akan melanjutkan program tahap kedua pada periode April hingga Juni mendatang.

SUMATERA - Perluas penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatera. Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) kembali mendistribusikan bantuan tambahan ke 19 lokasi baru yang tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.

Penyaluran lanjutan ini merupakan kelanjutan dari aksi tanggap darurat yang telah dilakukan TBIG sejak Desember 2025, yang sebelumnya menjangkau enam lokasi di Aceh yakni, Aceh Utara, Sumatera Utara yakni, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, serta Sumatera Barat meliputi Pasaman Barat, Solok, dan Agam.

Adapun 19 lokasi tambahan tersebut meliputi Kabupaten Aceh Utara 2 lokasi, Aceh Tamiang 1 lokasi, Bener Meriah 1 lokasi, Aceh Singkil 1 lokasi, Tapanuli Tengah 6 lokasi, Tapanuli Utara 2 lokasi, Deli Serdang 2 lokasi, Tapanuli Selatan 1 lokasi, Mandaling Natal 1 lokasi, Kabupaten Sibolga 1 lokasi dan Kota Sibolga 1 lokasi.

Seluruh lokasi tersebut menjadi prioritas distribusi lanjutan TBIG untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pada fase pascabencana.

Secara keseluruhan, hingga akhir Januari 2026 TBIG telah memobilisasi bantuan pangan ke 25 titik lokasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir, dengan total penerima manfaat mencapai sekitar 10.000 jiwa.

Lihat video: Prabowo Pimpin Rapat Koordinasi Setelah Tinjau Lokasi Banjir Sumatera



Chief of Business Support Officer TBIG, Lie Si An menyampaikan pelaksanaan bantuan pada periode pertengahan Desember 2025 hingga akhir Januari 2026 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan akses, kondisi lapangan, serta keselamatan tim relawan.

“Perusahaan secara aktif memitigasi berbagai risiko dalam proses pengiriman bantuan agar distribusi tetap berkelanjutan, tepat waktu, berkualitas dan tepat sasaran,” ujarnya Kamis (5/2/2026).

Presiden Direktur TBIG Herman Setya Budi menegaskan kehadiran TBIG pada fase lanjutan penanganan bencana ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendampingi masyarakat terdampak.

“Kami percaya bahwa proses pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan yang berkesinambungan. TBIG akan terus berkontribusi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait agar pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” tutup Herman.

JAKARTA - Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Billy Mambrasar melakukan kunjungan langsung ke kontrakan mahasiswa Papua di Aceh pascabencana. Dalam kunjungan tersebut, Billy mendapati kondisi tempat tinggal mahasiswa yang sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak.

Dalam kesempatan ini, Billy juga mengawal langsung penyaluran bantuan hasil donasi dari Yayasan Kitong Bisa bersama Direktur Utama Yayasan Kitong Bisa Andi Muhammad Risquillah. Donasi diberikan kepada mahasiswa Papua yang terdampak, sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana.

Selain meninjau lokasi, Billy mendengarkan langsung aspirasi para mahasiswa Papua. Salah satunya Sonny Orocomna, mahasiswa asal Papua yang tengah menempuh pendidikan di Lhokseumawe. Sonny menyampaikan hingga saat ini bantuan yang baru diterima berasal dari Provinsi Papua Barat, sementara dari provinsi-provinsi lain di wilayah Papua belum ada bantuan yang masuk.

“Kami sangat berharap ada perhatian dari provinsi-provinsi lain di Papua. Saat ini baru Papua Barat yang mengirimkan bantuan,” ungkapnya, Senin (26/1/2026).

Senada, Boaz Tambuni, mahasiswa asal Papua lainnya berharap adanya dukungan berkelanjutan, khususnya dalam bentuk bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah provinsi di wilayah Papua bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di luar daerah.

“Selain bantuan darurat, kami juga berharap ada dukungan pendidikan seperti beasiswa agar kami bisa tetap melanjutkan kuliah dengan tenang,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Billy Mambrasar menegaskan pemerintah provinsi di seluruh wilayah Papua harus hadir dan memberikan perhatian serius kepada mahasiswa Papua yang berkuliah di luar daerah, khususnya di Aceh yang saat ini masih dalam kondisi pascabencana.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni

“Pemerintah provinsi harus bisa membantu adik-adik mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar Papua, terutama di Aceh. Bantuan itu tidak hanya soal pendidikan, tapi juga menyangkut kondisi tempat tinggal mereka,” tegas Billy.

Billy juga mengingatkan dan menegaskan agar pemerintah daerah di wilayah Papua menjalankan amanat penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), di mana 30% anggaran wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan.

“Dana Otsus sudah jelas mengamanatkan 30% untuk pendidikan. Ini harus benar-benar dimaksimalkan, termasuk untuk membantu mahasiswa Papua yang sedang kuliah di luar daerah, apalagi dalam situasi darurat seperti ini,” ujar Billy.

Billy turut menyoroti kondisi hunian mahasiswa di Banda Aceh yang juga dikunjungi, yang dinilainya masih belum layak dan membutuhkan penanganan segera. “Kondisi di Banda Aceh juga masih sangat kurang layak. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar mahasiswa kita bisa tinggal dengan aman dan manusiawi,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Yayasan Kitong Bisa, Andi Muhammad Risquillah Rodhi Putra, menyampaikan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana publik.

“Kami di sini menyalurkan bantuan dari hasil crowd funding yang dijalankan Kitong Bisa, dengan harapan hasil dari donasi ini dapat membantu adik-adik mahasiswa Papua di Aceh dalam proses pemulihan pasca bencana,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kebijakan di wilayah Papua untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas provinsi, demi memastikan keberlangsungan pendidikan serta kesejahteraan mahasiswa Papua di tengah situasi pasca bencana.

ACEH - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan Kementerian Sosial telah menyiapkan simulasi bantuan sosial adaptif kebencanaan untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana Sumatera. Berdasarkan simulasi, total kebutuhan anggaran mencapai Rp2 triliun, dengan lebih dari Rp600 miliar telah siap disalurkan.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Gus Ipul merinci alokasi dana bansos yang telah disiapkan, mulai dari santunan ahli waris dan korban luka, jaminan hidup, isian hunian sementara dan hunian tetap, hingga pemberdayaan ekonomi.

“Kami sudah simulasi, kita sudah siapkan dana-dananya, untuk kebutuhan ahli waris dan korban luka ada Rp17 miliar lebih, untuk kebutuhan jaminan hidup lebih dari Rp326 miliar, kemudian isian huntara dan huntap sudah kami siapkan Rp169 miliar, dan pemberdayaan ekonomi kami sudah ada siap Rp141 miliar,” kata Gus Ipul.

Meski demikian, dana yang tersedia saat ini belum mencukupi seluruh kebutuhan ideal penanganan pascabencana. “Dari simulasi ini sebenarnya kebutuhannya Rp2 triliun, tetapi yang sudah siap sekarang untuk disalurkan lebih dari Rp600 miliar,” tambahnya.

Gus Ipul mengatakan, seluruh rincian kebutuhan dan kesiapan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kemensos menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

“Kami sudah lapor kepada Kementerian Keuangan, nanti memohon persetujuan Pak Mendagri, insyaallah pada tahap berikutnya akan dicukupi kebutuhan-kebutuhan dana untuk bansos adaptif kebencanaan,” ujarnya.

Selain bantuan tunai, Gus Ipul mengatakan Kemensos juga menyiapkan bantuan bagi keluarga korban bencana yang menempati hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan tersebut berupa isian rumah dengan nilai Rp3 juta per keluarga. “Untuk keluarga yang tinggal di hunian sementara atau hunian tetap, yaitu untuk isian rumah Rp3 juta,” jelas Gus Ipul.

Bantuan tersebut akan dilengkapi dengan dukungan pemberdayaan ekonomi guna mendorong pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana. “Nanti ditindaklanjuti dengan dukungan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi, tentu nanti berdasarkan hasil asesmen sebesar Rp5 juta per keluarga, yang tadi juga per keluarga,” tambahnya.

Selain itu, Gus Ipul juga mengatakan bahwa Kemensos akan memberikan dukungan jaminan hidup berupa uang makan bagi setiap keluarga korban bencana selama tiga bulan. “Sementara ada dukungan jaminan hidup untuk pembelian lauk pauk sebesar Rp450 ribu per hari per orang selama tiga bulan,” tuturnya.