JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan puluhan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah diberhentikan akibat pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026), usai menerima kunjungan kerja pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Gus Ipul, pada 2025 tercatat ada sebanyak 49 pendamping PKH yang telah diberhentikan. Sementara pada tahun ini sudah ada 4 pendamping yang juga diberhentikan.

“Pendamping PKH ini sekarang sudah menjadi bagian dari P3K. Ada ketentuannya, ada aturannya, dan juga ada kinerjanya yang kita ukur setiap hari. Bagi yang melaksanakan tugas dengan baik kita apresiasi, kita berikan rasa hormat, kita berikan tunjangan yang seharusnya. Tapi bagi yang melanggar, kita tidak segan-segan untuk memberhentikan,” ujar Gus Ipul.

Ia menyebut, sepanjang tahun lalu ratusan pendamping telah mendapatkan sanksi administratif, hingga berujung pada pemberhentian.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Sosial, total terdapat 495 sanksi yang dijatuhkan kepada pendamping PKH. Rinciannya meliputi 397 surat peringatan (SP) 1, 45 SP 2, dan 49 SP 3. Selain itu, terdapat satu kasus hukuman disiplin serta tiga kasus yang masih dalam proses pemberhentian sementara terkait perkara hukum.

“Tahun lalu hampir 500 yang kita berikan surat peringatan satu dan dua. Kemudian 49 di antaranya sudah kita berhentikan. Kemudian tahun ini sudah ada 4 pendamping PKH yang juga sudah kita berhentikan,” lanjutnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia guna memperbaiki tata kelola penyaluran bansos.

“Jadi ini adalah bagian tindak lanjut dan rekomendasi dari Ombudsman yang sudah kita kerjakan supaya semua menyadari kerja kita terutama para pendamping ini tidak hanya diawasi oleh lembaga-lembaga resmi tapi juga diawasi oleh masyarakat luas,” katanya.

Gus Ipul menekankan bahwa pendamping PKH merupakan ujung tombak karena berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga integritas menjadi hal utama.

“Apalagi pendamping PKH itu hari-harinya bertemu langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution menjelaskan, laporan yang masuk terkait pelayanan di Kementerian Sosial umumnya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Misalnya ada masyarakat yang merasa berhak menerima bansos namun tidak mendapatkannya.

“Enggak dapat (bansos) gitu ya, mungkin belum terima harusnya dapat terus lapor ke Ombudsman gitu ya. Kira-kira highlight-nya dia mengaku berhak tapi enggak menerima, tapi setelah kita tindak lanjuti ya menjadi grup checking, verifikasi, divalidasi oleh petugas, nanti akan dinyatakan apakah berhak atau tidak,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses tersebut menjadi bagian dari kewenangan Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan.

Adapun data pelaporan pelayanan Kementerian Sosial yang masuk ke Ombudsman dalam empat tahun terakhir tercatat relatif fluktuatif, yakni 4 laporan pada 2022, 4 laporan pada 2023, meningkat menjadi 8 laporan pada 2024, dan 5 laporan pada 2025.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan tidak segan untuk memberhentikan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti menyelewengkan bantuan sosial (bansos). Hingga April 2026, tercatat sudah ada 4 pendamping PKH yang diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti menyelewengkan bansos.

Bahkan di 2025, ada 49 pendamping PKH yang diberhentikan dan 500 lainnya mendapatkan peringatan keras. “Kalau tahun lalu itu ya sudah itu ada 49 yang kita berhentikan. Terus hampir 500 yang kita kasih peringatan. Nah, di 2026 ini baru sampai April ini baru ada 4,” ungkap Gus Ipul, Minggu (26/4/2026).

Gus Ipul menjelaskan pihaknya tidak bekerja secara manual dalam mengawasi gerak-gerik para pendamping di lapangan. Kemensos, telah mengintegrasikan sumber daya manusia dengan teknologi dan aplikasi khusus untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini.

“Hampir setiap ada laporan kita tindak lanjuti. Karena kita punya sistem, kita punya aplikasi juga untuk mendeteksi mereka, kan? Kita punya sumber daya manusia, kita juga punya mekanisme pengawasan, ya kan? Kita juga punya teknologi ya untuk mengetahui gerak mereka di lapangan,” ujarnya.

“Jadi kita sampaikan secara tegas-tegas saja sekarang, sudah dipertegas, jangan main-main ya untuk para pendamping ini. Ikuti prosedur yang ada, harus profesional. Saya ingatkan terus ya para pendamping, ya jangan sampai menyendiri. Saya bilang kalau mereka main-main sendiri ya mereka kena sendiri,” jelasnya.

Sementara dalam penanganannya, Gus Ipul mengaku tidak ingin bertele-tele. Jika ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai penyalahgunaan dana, pihaknya akan langsung melakukan pemecatan tanpa harus menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Lihat video: Mensos: 2 Juta Orang Tidak Layak Terima Bansos, 15 Juta Penerima Baru Sedang Diverifikasi



“Ya, ada berbagai macamlah ya. Ada yang penyalahgunaan dana, bahkan ada yang sampai ke kepolisian, di beberapa titik ada sampai ke pengadilan. Jadi kalau kami indikasinya sampai di situ, ya sudah, langsung kita berhentikan. Enggak sampai menunggu putusan pengadilan. Langsung kita ganti. Karena enggak nunggu ini nunggu itu, lama gitu. Selama kita punya bukti bukti yang cukup, ya prosedur berjalan, ya kemudian ganti,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar seluruh pendamping PKH bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang ada. Ia menekankan bahwa status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membawa tanggung jawab besar dan sumpah yang harus ditepati.

“Ya, saya enggak segan-segan memberhentikan orangnya gitu. Pendamping-pendamping PKH yang nakal-nakal ini ya, mereka sudah tahu kok. Melakukan sesuatu yang mereka sudah tahu itu melanggar, menurut saya sih ya memang enggak perlu lama-lama ya, langsung berhentikan gitu saja. Karena saat mereka diangkat jadi PPPK, kan mereka sudah berjanji dan bersumpah,” ujarnya.

Gus Ipul menambahkan dirinya tidak akan memberi ruang bagi oknum untuk melakukan penyelewengan. Namun, ia akan memberikan apresiasi kepada pendamping PKH yang memang memiliki prestasi.

“Saya enggak segan-segan orangnya gitu. Kita akan apresiasi mereka yang bekerja dengan baik, kita beri apresiasi. Tapi bagi yang melanggar, kita enggak segan-segan untuk segera menindak mereka. Banyak yang lain yang ingin jadi pendamping PKH gitu, bukan cuma mereka yang sudah melanggar itu,” ucapnya.

JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) untuk Triwulan II tahun 2026 dijadwalkan mulai cair pada pertengahan bulan April mendatang. Bantuan ini akan menyasar kurang lebih 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Program yang akan disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Kita disalurkan kepada kurang lebih 18 juta keluarga penerima manfaat, ya. 18 juta keluarga penerima manfaat untuk PKH dan untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua skema utama bansos, yakni langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara atau Himbara.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Langsung dikirim ke penerima manfaat lewat rekening-rekening di bank-bank Himbara maupun lewat langsung lewat PT Pos," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa pengambilan melalui PT Pos sangat fleksibel. KPM bisa datang langsung ke kantor pos atau di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan maupun kelurahan.

"Kalau lewat PT Pos, itu bisa diambil di kantor-kantor PT Pos atau biasanya PT Pos juga membagi di komunitas, bisa saja di kantor kecamatan atau kantor kelurahan atau tempat-tempat yang memang disepakati bersama," papar Gus Ipul.

"Kalau misalnya KPM-nya tidak bisa datang ke kantor atau mengambil ke komunitas, mereka bisa antar ke rumahnya, misalnya untuk lansia maupun penyandang disabilitas. Kira-kira seperti itu, ya," jelasnya.

Terkait nominal, Mensos memastikan tidak ada perubahan besaran bantuan. Untuk BPNT, setiap KPM akan menerima Rp200 ribu per bulan. Sementara untuk PKH, jumlahnya bervariasi tergantung komponen yang ada di dalam keluarga tersebut, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.

"Besarannya masih sama, untuk yang BPNT masih Rp200 ribu per bulan. Kemudian kalau PKH tergantung komponennya. Kan ada komponen anak sekolah, ada komponen ibu hamil, dan lain sebagainya. Untuk triwulan, setiap triwulan kita cairkan. Tapi kalau kita lihat tahun lalu ya, sebagian besar masih terima kembali, sebagian besar," kata Gus Ipul.

Mengenai waktu tepatnya, Mensos menargetkan proses pencairan sudah bisa dimulai pada pertengahan atau minggu ketiga bulan April.

"Paling lambat di akhir bulan, paling lambat di akhir bulan. Tapi di minggu ketiga sudah kita insyaallah bisa mulai. BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Insyaallah minggu ketiga sudah bisa (salur), Insyaallah diupayakan. Ya insya Allah minggu ketiga proses, minggu keempat paling lambat sudah bisa salur," sebutnya.

JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memberikan sanksi administratif berupa denda kepada PT Toshida Indonesia sebesar Rp1,2 triliun atas aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tanpa izin resmi. Denda tersebut dikenakan atas aktivitas pembukaan kawasan hutan seluas 124,52 hektare.

Tim Satgas PKH telah melakukan penyegelan terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Toshida Indonesia dengan memasang plang peringatan di lokasi kegiatan tambang. Dankorwil Satgas PKH Kolaka, Kolonel Romadhon, menegaskan bahwa sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar akan tetap diberlakukan sesuai kewenangan lembaga terkait.

"Sanksi pasti ada. Itu merupakan kewenangan Satgas Gakkum dan Kejaksaan Agung. Kami di lapangan hanya bertugas memasang plang serta melakukan verifikasi teknis," kata Kolonel Romadhon dalam keteragan tertulis yang diterima Rabu (24/12/2025).

Kolonel Romadhon juga menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan PT Toshida Indonesia telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. "Perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin resmi akan dikenakan sanksi administratif dan pidana," tambahnya.

PT Toshida Indonesia merupakan salah satu dari 50 perusahaan tambang terbesar yang terbukti melakukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dikenai sanksi administratif. Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT Toshida Indonesia terkait penetapan sanksi administratif tersebut.

Sanksi administratif ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa izin resmi. Satgas PKH akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara.

Aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Tenggara telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan kerugian negara yang besar. Oleh karena itu, Satgas PKH berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dan melindungi kawasan hutan di Sulawesi Tenggara.

Dengan adanya sanksi administratif ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengkonfirmasi pihak PT Toshida Indonesia.

Sebelumnya, Satgas PKH telah mulai menagih denda kepada korporasi yang menggunakan kawasan hutan menjadi lahan sawit atau tambang tanpa izin. Hingga kini, setidaknya ada 71 perusahaan yang telah dilakukan penagihan denda.

"Itu sudah dilakukan (penagihan denda), per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi, yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang," kata Jubir Satgas PKH, Barita Simanjuntak, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/12).