Pemerintah Pusat Realisasikan Rp3,16 Triliun di Sumut untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah pusat realisasikan Rp3,16 triliun di Sumut untuk gaji dan tunjangan ASN hingga Maret 2026, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.
(Bisnis.Com) 13/05/26 11:10 219925
Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mencatat realisasi belanja negara di wilayah Sumut hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp19,45 triliun atau 30,52% dari pagu belanja negara tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp22,66 triliun dalam APBN.
Sebagai informasi, belanja negara di daerah terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi mengatakan dari Rp4,25 triliun yang dibelanjakan pemerintah pusat di Sumut per 31 Maret 2026, sekitar Rp3,16 triliun diantaranya telah direalisasikan untuk belanja pegawai.
“Belanja pegawai terealisasi Rp3,16 triliun atau 27,18% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, serta tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara (ASN),” ujar Rudy, Selasa (12/5/2026).
Dia menjelaskan, belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Di Sumut, komponen ini telah terealisasi 18,74% dari pagu atau sekitar Rp4,25 triliun hingga akhir Maret, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp3,52 triliun.
Dari catatan Perwakilan Kemenkeu Sumut, belanja pegawai mendominasi belanja pemerintah pusat di Sumut. Dari target Rp11,64 triliun di tahun 2026, terealisasi Rp3,16 triliun per 31 Maret 2026 untuk gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan hari raya pegawai (ASN).
Khusus untuk pembayaran THR ASN Pusat/ pejabat/ TNI/ Polri pada kementerian/ lembaga negara di Sumut, lanjutnya, telah direalisasikan sebesar Rp640,32 miliar bagi 174.192 pegawai pada 1.376 satuan kerja.
“Adanya pembayaran THR ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga pada Triwulan I Tahun 2026,” tambahnya.
Adapun utuk belanja barang telah tersalurkan Rp911,52 miliar dari pagu Rp7,30 triliun di periode sampai dengan Maret 2026, atau sekitar 12,47% dari pagu.
Rudy menyampaikan belanja barang dengan pagu tertinggi digunakan untuk program pelayanan kesehatan lanjutan, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, program pendidikan tinggi, program penegakan dan pelayanan hukum, dan program nilai tambah daya saing industri.
Sementara belanja modal yang dipagukan hampir Rp3,7 triliun di tahun 2026 baru terealisasi Rp170,98 miliar (4,62% dari pagu) hingga akhir Maret.
Meski realisasinya lebih rendah dibanding jenis belanja lain, Rudy menyebut ada pertumbuhan signifikan dari belanja modal di Sumut.
“Kinerja belanja modal menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dengan tumbuh 3 kali lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp51,74 miliar,” jelas Rudy.
Dia menjelaskan belanja modal dengan pagu tertinggi digunakan untuk program prasarana strategis, program infrastruktur konektivitas, program wajib belaja 13 tahun, program ketahanan sumber daya air, dan program pendidikan tinggi.
Lebih jauh, pemerintah pusat juga telah merealisasikan Rp1,01 miliar bantuan sosial di Sumut hingga akhir Maret 2026 yang digunakan untuk perlindungan sosial.
Dari data Kemenkeu Sumut, pagu belanja bansos di Sumut tahun 2026 sebesar Rp13,76 miliar, lebih sedikit dari pagu 2025 yang mencapai Rp69,4 miliar.
Rudy mengatakan distribusi belanja negara dilakukan untuk percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Dia menyebut kinerja APBN di Sumut yang defisit Rp13,56 triliun sampai dengan Maret 2026 masih tetap dalam kondisi terjaga, di mana pendapatan dan belanja negara tetap tumbuh untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional.
“Peran APBN terus dioptimalkan dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah,” tandasnya.
#belanja-negara #belanja-pegawai #gaji-tunjangan #tunjangan-kinerja #tunjangan-hari-raya #aparatur-sipil-negara #belanja-pemerintah-pusat #transfer-ke-daerah #belanja-barang #belanja-modal #bantuan-sos