Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPPRT) oleh DPR RI.

Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan UU tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari sisi upah, jaminan sosial, hingga kepastian masa depan.

“Setuju. Pasti, PRT harus dilindungi. Upahnya harus diperhatikan, asuransinya harus diperhatikan, hari tuanya harus diperhatikan. Kan tidak semuanya juga majikannya sayang, banyak majikannya yang tidak sayang pada PRT,” ujarnya di Bandung, Rabu (22/4/2026).

Ia menegaskan, selama ini pekerja rumah tangga kerap berada pada posisi rentan karena belum memiliki payung hukum yang kuat. Kondisi tersebut membuat banyak PRT tidak mendapatkan hak dasar sebagai pekerja, bahkan rawan mengalami perlakuan tidak adil.

Dengan disahkannya UU PPRT, pihaknya memastikan Pemprov Jabar akan menindaklanjuti dengan membentuk payung hukum berupa peraturan daerah.

"Pasti [menindaklanjuti]," katanya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan pelaksanaan teknis akan mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.

“Implementasinya masih menunggu sosialisasi dan aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan,” ujarnya.

Setelah regulasi turunan terbit, Disnakertrans Jabar akan mengkaji lebih lanjut penerapannya, termasuk kemungkinan penyesuaian dengan kondisi dan kearifan lokal.

Namun, penyusunan aturan tambahan di tingkat daerah akan dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong pemerintah agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kepelabuhanan, yang dinilai krusial dalam menjaga daya saing ekonomi.

Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati menyatakan, pelabuhan kini tidak lagi sekadar sektor pendukung, melainkan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan perubahan arus perdagangan dunia.

“Dalam kondisi ini, pelabuhan harus menjadi kekuatan utama untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional,” ujarnya kepada wartawan dalam Seminar Nasional ABUPI, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2%–5,6% serta arus peti kemas yang diperkirakan mencapai 13,77 juta TEUs pada tahun ini, peran pelabuhan semakin strategis.

Utamanya untuk mendukung target penurunan biaya logistik menjadi sekitar 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam RPJMN 2025–2029.

Sementara terkait rencana Perpres penguatan logistik nasional yang saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Liana berharap regulasi tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Harapannya pemerintah juga harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha. Kami siap untuk berinvestasi selama dukungan pemerintah itu ada,” kata Liana.

Dia menilai penguatan sektor pelabuhan membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga operasional di lapangan.

Koordinasi lintas kementerian juga menjadi faktor penting, mengingat sektor kepelabuhanan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan digitalisasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan juga menjadi komponen utama dalam transformasi pelabuhan.

ABUPI juga menekankan pentingnya integrasi sistem logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem (NLE). Optimalisasi sistem single submission dan standardisasi data antar terminal dinilai dapat menekan dwelling time dan meningkatkan efisiensi.

Namun demikian, dia mengakui masih terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi antar pelaku, kesenjangan kebutuhan, serta kendala operasional yang beragam di tiap wilayah.

Dalam upaya menurunkan biaya logistik, ABUPI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan asosiasi pelayaran dan logistik.

“Kami tidak bisa sendiri. Harus ada sinergi dengan pelayaran, forwarder, dan seluruh ekosistem logistik,” katanya.

ABUPI juga mengusulkan agar pemerintah memiliki tim penilai biaya logistik nasional, mengingat selama ini acuan yang digunakan masih berasal dari lembaga internasional seperti World Bank.

Bisnis.com, PALEMBANG— PT Pusri memperkuat sinergitas dengan petani melalui partisipasi dalam kegiatan Temu Kader Petani dan pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Provinsi Jambi.

Kegiatan yang berlangsung pada 20–21 April 2026 tersebut dipusatkan di Muaro Jambi dan mencakup pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten/kota se-Jambi, serta DPD Wanita Tani Provinsi Jambi.

Wakil Menteri Pertanian yang juga Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono turut hadir bersama Ketua DPD HKTI Jambi Sutan Adil Hendra.

Direktur Keuangan dan Umum Pusri Eric J Rachman menegaskan kolaborasi antara produsen pupuk, petani, dan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga produktivitas sektor pertanian.

“Sinergi dengan organisasi petani seperti HKTI penting bagi kami untuk memahami kebutuhan di lapangan sekaligus memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan efektif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Menurut dia, Jambi merupakan salah satu wilayah tanggung jawab distribusi pupuk Pusri, sehingga keberadaan perusahaan di tengah petani menjadi krusial.

“Kami berupaya memastikan pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani. Distribusi yang lancar akan sangat menentukan hasil produksi,” katanya.

Dia menambahkan, peran Pusri tidak hanya sebatas produsen, tetapi juga mitra strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Melalui penguatan sinergi dengan organisasi petani dan pemerintah daerah, Pusri berharap dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian serta mendukung target swasembada pangan nasional.

“Pusri akan terus berperan aktif dalam berbagai pengembangan sektor pertanian, baik melalui penyediaan pupuk berkualitas, edukasi kepada petani, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan pertanian maju, mandiri, dan modern,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup di zona hijau pada penutupan perdagangan Rabu (22/4/2026), ditopang penguatan saham-saham ASII, PTBA, dan BBNI.

Berdasarkan data IDX Mobile, Indeks kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini ditutup menguat 1,68 poin atau sebesar 0,34% ke level 498,26 pada penutupan perdagangan. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang 496,48 hingga 500,67.

Dari sisi likuiditas, total nilai transaksi pada saham-saham yang tergabung dalam Indeks Bisnis-27 mencapai Rp5,854 triliun, dengan volume perdagangan sekitar 3,473 miliar saham. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 372,5 ribu kali.

Sebanyak 9 saham konstituen bergerak menghijau, 13 saham konstituen memerah, dan sisanya 5 saham cenderung stagnan.

Penguatan indeks didorong oleh kenaikan sejumlah saham berkapitalisasi besar. Saham PT Astra International Tbk. (ASII) memimpin penguatan, naik 4,35% ke level Rp6.600. Berikutnya saham PT Bukit Asam (persero) Tbk. (PTBA) menguat 3,09% ke level Rp3.000, selanjutnya saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 2,68% ke level Rp3.830.

Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) juga naik 1,74% ke level Rp4.100, dan saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 1,64% ke level Rp32.500.

Sebaliknya saham yang masih mengalami tekanan adalah PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) turun 3,43% ke level Rp1.125, saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) turun 1,89% ke level Rp2.600, saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) turun 1,75% ke level Rp9.825.

Saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga turun 1,74% ke level Rp2.260, dan saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) melemah sebesar 1,68% ke level Rp1.465.

Tim riset Sinarmas Sekuritas mengatakan sentimen domestik berasal dari Bank Indonesia yabg mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%.

Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ekonomi global yang melambat karena perang timur tengah. Selain itu ruang penurunan BI Rate ke depan akan semakin lama dan semakin tertutup.

Pertimbangan kebijakan adalah berkaitan dengan inflasi. BI pun memproyeksikan ekonomi Indonesia masih solid, didorong oleh kuatnya konsumsi domestik dan investasi.

Selain itu dari faktor eksternal.Konflik geopolitik memicu outflow dari Indonesia hingga sekitar US$17 miliar.

Secara global outlook ekonomi global melambat menjadi 3,0% dari perkiraan sebelum 3,1%. Inflasi juga berpotensi naik di level global menjadi 4,2% dari sebelumnya diperkirakan di level 4,1%.

Pertumbuhan global dibayangi oleh risiko inflasi karena kenaikan harga energi di tengah konflik geopolitik.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penambahan jaringan rel kereta hingga sekitar 14.000 kilometer dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kebutuhan investasi jumbo untuk pembangunan jaringan kereta api nasional sepadan dengan nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah.

"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia," ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa megaproyek ini tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Menurutnya, Pemerintah akan membuka peluang pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, hingga skema pembiayaan kreatif lainnya.

Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menekankan integrasi pembangunan perkeretaapian dengan tata ruang dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga lebih optimal dalam mendukung mobilitas barang dan manusia.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi,” ujarnya.

Bisnis mencatat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mengamini rencana reaktivasi masif rel kereta dimulai pada tahun ini. Rencana aktivasi sejatinya telah tercatat dalam dokumen Rencana Induk Perkeretaapiaan Nasional (Ripnas) 2030.

Pemerintah menargetkan adanya 13 jalur kereta api di Jawa yang akan dihidupkan kembali. Meski demikian, dalam dokumen tersebut target panjang jalur kereta api hanya mencapai 10.524 km.

Rencananya, jaringan perkeretaapiaan di Sumatra akan mencapai 2.900 km yang saat ini baru tersedia 1.854,4 km. Jalur kereta api di Papua ditargetkan mencapai 100 km dan di Sulawesi mencapai 734 km.

Kemudian di Kalimantan direncanakan jalur kereta api sepanjang 1.200 km. Untuk Jawa, Madura, dan Bali, rencananya akan mencapai 5.590 km dengan jalur aktif saat ini sepanjang 4.921 km.

Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami penurunan tajam pada dalam setahun terakhir. Data terbaru menunjukkan total produksi hanya mencapai 12.282,22 ton, merosot drastis dibandingkan pada 2024 yang sebesar 91.459,00 ton.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, mengatakan penurunan ini menjadi perhatian serius karena terjadi di tengah relatif stabilnya jumlah petambak dan bahkan meningkatnya luas lahan.

"Penurunan produksi sangat signifikan, sementara jumlah petambak hanya turun sedikit dan luas lahan justru bertambah. Ini menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi hasil produksi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data BPS, jumlah petambak garam di Kabupaten Cirebon tercatat 1.005 orang pada 2025, sedikit menurun dari 1.017 orang pada 2024. Sementara itu, luas lahan tambak meningkat dari 1.283,20 hektare menjadi 1.324,00 hektare pada periode yang sama.

Meski demikian, hampir seluruh kecamatan penghasil garam mengalami penurunan produksi. Kecamatan Pangenan, yang selama ini menjadi sentra utama, mencatat penurunan paling drastis, dari 57.141,00 ton pada 2024 menjadi hanya 1.387,02 ton pada 2025.

Penurunan juga terjadi di Kecamatan Losari, dari 8.310,00 ton menjadi 371,29 ton, serta di Kecamatan Gebang dari 6.310,00 ton menjadi 1.211,24 ton. Kecamatan Astanajapura mengalami penurunan dari 4.182,00 ton menjadi 1.274,20 ton, sementara Mundu dari 3.589,00 ton menjadi 1.201,11 ton.

Di sisi lain, Kecamatan Kapetakan masih mencatat produksi relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain pada 2025, yakni 5.564,64 ton, meskipun tetap turun dari 9.378,00 ton pada 2024. Hal serupa terjadi di Kecamatan Suranenggala yang turun dari 2.365,00 ton menjadi 1.272,73 ton.

Januarto menjelaskan, kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan produktivitas yang signifikan.

“Dengan luas lahan yang meningkat, seharusnya produksi bisa bertambah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga produktivitas per hektare turun tajam,” kata dia.

Menurut dia, salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung produksi garam. Produksi garam sangat bergantung pada intensitas panas matahari dan minimnya curah hujan. Ketidakpastian iklim dalam beberapa waktu terakhir diduga menghambat proses penguapan air laut menjadi kristal garam.

Selain faktor cuaca, ia tidak menutup kemungkinan adanya kendala teknis di tingkat petambak, seperti infrastruktur tambak yang kurang optimal atau perubahan pola produksi. Namun, BPS tidak melakukan kajian mendalam terkait penyebab spesifik di lapangan.

“Data ini memberikan gambaran umum. Untuk penyebab rinci, perlu kajian sektoral dari dinas terkait,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten infrastruktur digital PT Indointernet Tbk. (EDGE) menunjuk Donauly Situmorang sebagai Chief Executive Officer (CEO) baru.

Penunjukan Donauly bertujuan memperkuat struktur kepemimpinan seiring rencana ekspansi infrastruktur skala besar. Andrew Rigoli, yang sebelumnya menjabat sebagai nakhoda utama, kini beralih peran ke jajaran Dewan Komisaris untuk tetap memberikan arahan strategis.

Donauly Situmorang memiliki rekam jejak panjang dalam memperkuat fondasi finansial perusahaan. Sejak 2021, dia menjabat sebagai Chief Financial Officer (CFO) Indonet dan menjadi sosok kunci di balik berbagai aksi ekspansi strategis selama lima tahun terakhir.

Penunjukan CEO baru ini bertepatan dengan publikasi kinerja solid Indonet pada 2025. Perusahaan membukukan pendapatan bersih senilai Rp842,1 miliar, didorong permintaan infrastruktur digital berkualitas tinggi. Segmen bisnis jaringan mencatat pertumbuhan 22%, sementara lini pusat data (data center) melonjak hingga 48%.

“2025 menjadi tahun yang kuat bagi Indonet, di mana kami berhasil menerjemahkan pertumbuhan kebutuhan digital menjadi kinerja yang nyata di bisnis jaringan dan data center,” kata Donauly dikutip Rabu (22/4/2026).

Secara operasional, pusat data EDGE1 telah terkontrak penuh. Sementara itu, EDGE2 mencatatkan kapasitas terkontrak sekitar 70% hingga akhir 2025. Momentum pertumbuhan ini didukung oleh tingginya permintaan dari sektor korporasi, hyperscaler, dan penyedia layanan berbasis awan (cloud).

Indonet kini tengah fokus mengembangkan kampus pusat data hyperscale di kawasan industri GIIC. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas awal 500 megawatt (MW) dan diproyeksikan dapat ditingkatkan hingga 1 gigawatt (GW). Inisiatif ini dipersiapkan untuk menangkap peluang beban kerja berbasis kecerdasan buatan (AI) di masa depan.

Di sisi lain, perusahaan juga mengumumkan rencana melakukan penghapusan pencatatan saham secara sukarela (voluntary delisting) dari Bursa Efek Indonesia. Langkah strategis tersebut diambil guna meningkatkan kelincahan (agility) dan kecepatan eksekusi di tengah kompetisi sektor infrastruktur digital yang semakin ketat.

Integrasi yang lebih erat dengan Digital Edge Group diharapkan mempermudah pengambilan keputusan serta alokasi modal. Melalui langkah delisting, Indonet berupaya melakukan penyelarasan strategis yang lebih optimal guna mendukung rencana investasi jangka panjang di ekosistem digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai belum mampu menjadi pelabuhan hub global seperti Singapura yang mampu menangani lebih dari 40 juta TEUs per tahun. Pasalnya, di dalam negeri saat ini kapasitasnya masih berada di kisaran 13 juta TEUs.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arif Havas Oegroseno mengungkapkan, posisi Indonesia dalam peta rantai pasok global masih berada di luar jalur utama pelayaran dunia (main shipping route). Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia sulit bersaing sebagai hub logistik internasional.

“Kita itu off sekitar 6 jam sampai 12 jam dari Selat Malaka dan Singapura. Kalau di kawasan jalur panjang ini, kita terlalu off dari main line ya memang sulit untuk jadi part of the global hub,” kata Arif dalam Seminar Nasional AsosiasiBadan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, jalur utama perdagangan global saat ini terkonsentrasi di kawasan Asia, termasuk pelabuhan besar di China, Korea Selatan, hingga Asia Tenggara seperti Singapura dan Tanjung Pelepas di Malaysia.

Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, termasuk di pantai Timur Sumatra seperti Belawan, Kuala Tanjung, dan Dumai, belum mampu menyaingi daya tarik pelabuhan hub tersebut.

Salah satu faktor utama, lanjutnya, adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Struktur ini menyebabkan aktivitas logistik terfragmentasi dan tidak terkonsentrasi seperti negara lain yang memiliki hinterland kuat dan terhubung.

Selain itu, distribusi penduduk yang tidak merata turut memperburuk efisiensi logistik. Konsentrasi ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa dan sebagian Sumatra membuat arus barang tidak seimbang dengan wilayah lain di Indonesia timur.

“Hinterland kita juga belum kuat. Rel kereta, jalan tol, dan konektivitas masih padat dan belum merata,” jelasnya.

Sebagai contoh untuk di Jawa saja, jalur tol dan kereta api hanya fokus di wilayah Utara, sementara Selatan tertinggal.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah biaya logistik dan prosedur yang dinilai belum kompetitif. Di sisi lain, negara pesaing seperti Singapura menawarkan berbagai insentif kepada operator kapal (liners), termasuk potongan biaya untuk menarik arus kapal internasional.

Secara strategis, Indonesia juga dihadapkan pada pilihan kebijakan antara memperbanyak pelabuhan skala kecil atau membangun satu hingga dua pelabuhan besar yang terintegrasi dalam ekosistem global.

Saat ini, Indonesia memiliki ribuan pelabuhan yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, banyaknya jumlah pelabuhan tersebut justru dinilai belum efektif

“Pertanyaannnya kita mau punya banyak pelabuhan kecil atau jadi bagian dari ekosistem global? Kalau sepakat cuma jadi feeder aja untuk Singapura sama Malaysia ya yasudah. Jangan marah-marah sama Singapura sama Malaysia,” tegasnya.

Untuk dapat bersaing, Arif Havas menegaskan Indonesia perlu mengembangkan pelabuhan yang berlokasi dekat jalur utama seperti Selat Malaka, memperkuat konektivitas hinterland, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran global. Selain itu, efisiensi biaya transshipment dan kepastian volume kargo juga menjadi kunci.

“Transshipment cost-nya ya harus lebih kecil dari Singapura dan hinterland-nya harus clear di dalam, lalu kereta api, tol, dryports itu harus kuat,” tambahnya.

Adapun, PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat throughput atau arus peti kemas sepanjang 2025 mencapai 13,34 Juta TEUs atau tumbuh sebesar 6,87% secara tahunan (year on year/YoY). Jumlah tersebut terdiri dari peti kemas domestik sebanyak 8,94 Juta TEUs dan peti kemas internasional sebanyak 4,4 Juta TEUs.

Pada periode yang sama, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) mencatat Singapura berhasil melayani 44,66 juta TEUs atau tumbuh 8,6% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengusaha telekomunikasi menilai harga internet per Mbps Indonesia yang terbilang mahal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi wilayah yang luas.

Laporan Global Broadband Price League 2026 memang menyebutkan Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di Asia Tenggara sebesar US$10,24, disusul Indonesia dengan US$10,66. Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi ke-12 dari 214 negara.

Namun, dari sisi kualitas, Indonesia tertinggal. Singapura misalnya menawarkan kecepatan rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 per bulan, sehingga biaya per Mbps hanya sekitar US$0,08. Thailand juga mencatat biaya per Mbps rendah dengan kecepatan 272,6 Mbps.

Sebaliknya, Indonesia memiliki harga sekitar US$10,22 per bulan, tetapi dengan kecepatan rata-rata hanya 31,2 Mbps, sehingga biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau lebih mahal dibandingkan negara tetangga.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh infrastruktur yang belum merata secara nasional. Menurutnya, kualitas dan harga layanan di wilayah Jawa relatif baik, tetapi kondisi berbeda terjadi di wilayah lain seperti kawasan timur dan kepulauan yang infrastrukturnya belum merata.

Dia menjelaskan perbedaan tersebut menyebabkan harga jual ke masyarakat relatif sama, tetapi kualitas layanan yang diterima berbeda.

“Ini membuat secara average, cost per Mbps Indonesia masih cukup mahal, terutama di broadband,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (22/4/2026).

Arif juga menyebut harga layanan broadband relatif tidak banyak berubah meskipun terjadi kenaikan harga dolar, minyak, dan bahan baku fiber optik. Dia menambahkan daya saing harga sangat bergantung pada strategi masing-masing penyelenggara jasa internet, terutama dalam mengelola biaya operasional.

Dari sisi investasi, ekspansi skala kecil dinilai tidak terlalu membebani belanja modal (capex), namun operator dengan ekspansi besar akan merasakan tekanan biaya yang signifikan, terutama di tengah kenaikan harga fiber optik.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan tantangan utama di wilayah non-urban adalah jumlah penduduk yang sedikit sehingga skala ekonomi tidak tercapai, serta tingginya biaya pembangunan jaringan.

“Untuk menggelar di area yang non-urban, ini jujur aja, cost-nya lebih tinggi, karena biaya transport material lebih tinggi, mobilisasi orang lebih tinggi, jadi bisa dibilang kadang-kadang economical skill-nya suka tidak masuk tuh,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat operator cenderung lebih memilih membangun jaringan di wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, meskipun tetap ada sebagian ekspansi ke wilayah non-urban dalam skala terbatas.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya internet per kapita.

Dia menyebut kondisi internet murah tetapi mahal per Mbps disebabkan lambatnya adopsi teknologi terbaru seperti fiber optic cores dan 5G, serta tingginya beban regulasi dan biaya investasi. Selain itu, penggunaan teknologi lama juga menimbulkan inefisiensi pada biaya investasi dan operasional.

“Kompetisi akibat dibuka nya kran perijinan penyelenggaraan jaringan dan jasa internet. Saatnya konsolidasi,” kata Sarwoto kepada.

APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025, dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66%.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan kualitas layanan internet dalam beberapa tahun ke depan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya pun meminta operator menghadirkan layanan yang lebih cepat dan tetap terjangkau.

“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet secara bertahap. Untuk layanan mobile broadband, kecepatan diproyeksikan naik dari sekitar 60 Mbps pada 2026 menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, hingga mencapai 100 Mbps pada 2029. Sementara itu, fixed broadband ditargetkan meningkat dari 45 Mbps pada 2026 menjadi 64 Mbps pada 2027, 83 Mbps pada 2028, dan 100 Mbps pada 2029.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Komdigi juga memaparkan capaian serta target jangka pendek yang lebih ambisius. Pada 2025, kecepatan rata-rata mobile broadband di ibu kota provinsi tercatat sebesar 63,51 Mbps dan ditargetkan naik menjadi 80 Mbps pada 2026.

Adapun fixed broadband diproyeksikan meningkat dari 51,84 Mbps pada 2025 menjadi 64 Mbps pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh penguatan infrastruktur, terutama melalui perluasan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA - Motto hidup sering menjadi pegangan sederhana yang mampu memberikan arah dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Meski hanya berupa kalimat singkat, contoh motto hidup dapat membantu seseorang tetap fokus pada tujuan, terutama saat menghadapi tekanan maupun masa sulit.

Di balik kesederhanaanya, motto hidup memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir. Kalimat-kalimat ini sering kali menjadi pengingat untuk tetap bertahan saat menghadapi kegagalan, atau tantangan dalam rutinitas.

Pada akhirnya, motto hidup tidak sekadar menjadi rangkaian kata motivasi. Dia juga berfungsi sebagai kompas dalam mengambil keputusan dan menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan, sehingga banyak orang memilih motto yang selaras dengan nilai dan prinsip hidup mereka.

Jika membutuhkan pengingat untuk tetap berada di jalur yang tepat, berbagai contoh motto hidup dapat menjadi referensi yang membantu menjaga fokus sekaligus memperkuat motivasi dalam menjalani proses.

Contoh Motto Hidup untuk Diri Sendiri

• “Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan.”
• “Langkah kecil yang konsisten lebih kuat dari niat besar tanpa aksi.”
• “Tidak harus sempurna, yang penting terus bertumbuh.”
• “Apa yang kamu lakukan hari ini menentukan arah masa depanmu.”
• “Jangan menunggu waktu yang tepat, ciptakan waktumu sendiri.”
• “Setiap kegagalan menyimpan pelajaran yang belum kamu pahami.”
• “Berhenti membandingkan, mulai melangkah.”
• “Hidup akan bergerak, dengan atau tanpa keberanianmu.”
• “Fokus pada proses, hasil akan mengikuti.”
• “Kamu tidak tertinggal, kamu hanya berjalan di waktu yang berbeda.”
• “Kesuksesan tidak selalu terlihat, tapi selalu dimulai.”
• “Jangan takut pelan, takutlah jika berhenti.”
• “Bertahan hari ini adalah bentuk kemenangan.”
• “Belajar menerima adalah bagian dari bertumbuh.”
• “Hidup bukan soal hasil cepat, tapi arah yang tepat.”
• “Tujuan besar dimulai dari keputusan kecil.”
• “Setiap usaha yang tulus akan menemukan jalannya.”
• “Kendalikan pikiranmu sebelum pikiran mengendalikan hidupmu.”
• “Kemajuan kecil tetap berarti selama kamu tidak berhenti.”
• “Tenang dalam proses, teguh dalam tujuan.”
• “Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi harus memulai untuk menjadi hebat.”
• “Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri.”
• “Jangan tunggu motivasi, bangun disiplin.”
• “Hidup berubah ketika kamu memutuskan untuk berubah.”
• “Lakukan yang bisa kamu lakukan hari ini.”
• “Tidak apa-apa istirahat, asal tidak menyerah.”
• “Kamu adalah alasan dari perubahan dalam hidupmu.”
• “Berani mencoba adalah kemenangan pertama."
• “Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan.”
• “Jangan biarkan keraguan mengalahkan langkahmu.”

Contoh Motto Hidup untuk Mahasiswa

• “Kuliah bukan hanya soal nilai, tapi tentang bagaimana kamu berkembang.”
• “Proses panjang hari ini adalah investasi untuk masa depan.”
• “Jangan takut salah, takutlah jika tidak pernah mencoba.”
• “Belajar bukan kewajiban, tapi kebutuhan untuk bertahan.”
• “Konsistensi lebih penting daripada motivasi sesaat.”
• “Berani keluar dari zona nyaman adalah awal perubahan.”
• “Bangun masa depanmu dari apa yang kamu lakukan hari ini.”
• “Tekanan hari ini akan membentuk ketahanan di masa depan.”
• “Tidak semua yang lelah harus berhenti, kadang hanya butuh jeda untuk kembali.”
• “Kamu tidak gagal, kamu hanya belum sampai.”
• “Di balik tugas yang menumpuk, ada versi dirimu yang sedang dibentuk.”
• “Di usia ini, bingung adalah bagian dari perjalanan.”
• “Kamu tidak harus selalu kuat, tapi jangan menyerah.”
• “Jangan terlalu keras pada diri sendiri, kamu juga sedang belajar.”
• “Pelan-pelan saja, hidup bukan perlombaan.”
• "Kamu boleh lelah, tapi jangan hilang arah".
• "Semua orang punya waktunya, kamu juga".
• "Kamu sedang menulis cerita yang akan kamu banggakan".
• "Tidak ada waktu yang sia-sia, hanya waktu yang belum tepat".
• "Bertahan sejauh ini saja sudah luar biasa".

Contoh Motto Hidup Aesthetic

• "Hidup tidak harus sempurna, cukup dijalani dengan penuh makna".
• "Apa yang ditanam hari ini, akan tumbuh di waktu yang tepat".
• "Tenang dalam langkah, kuat dalam tujuan".
• "Bahagia tidak selalu terlihat, tapi selalu bisa dirasakan".
• "Hidup adalah tentang menerima dan terus melangkah".
• "Setiap luka membawa cerita, setiap cerita membawa pelajaran".
• "Tidak semua pelajaran, harus dipahami sekarang".
• “Tumbuh dalam diam, bersinar pada waktunya.”
• “Apa yang ditakdirkan tidak akan tertukar.”
• “Semesta punya cara sendiri untuk menenangkanmu.”
• “Bertahan adalah bentuk keberanian yang sering diremehkan.”
• “Hidup bukan tentang cepat, tapi tentang arah.”
• “Langit tidak selalu cerah, tapi selalu ada harapan.”
• “Tidak semua yang hilang harus dicari kembali.”
• “Pelan bukan berarti tertinggal, hanya sedang menikmati proses.”
• “Menjadi sederhana adalah bentuk kebahagiaan yang paling jujur.”
• “Biarkan waktu menjawab apa yang belum kamu pahami.”
• “Di balik rasa ragu, ada keberanian yang belum kamu sadari.”
• “Tidak apa-apa berjalan pelan, selama kamu tidak berhenti.”
• “Keindahan hidup sering tersembunyi dalam hal-hal kecil.”
• “Perjalananmu tidak harus sama dengan orang lain.”
• “Tetap melangkah meski perlahan.”
• “Setiap usaha akan menemukan jalannya.”
• “Kamu bisa, asal kamu mau bertahan.”
• “Apa yang kamu mulai, selesaikan.”
• “Hargai dirimu dengan terus berkembang.”
• “Jangan berhenti hanya karena lelah.”
• “Kamu sedang menuju sesuatu yang lebih baik.”
• “Terus bergerak, meski tidak terlihat cepat.”
• “Kamu berhak atas hidup yang lebih baik.”

Contoh Motto Hidup Bahasa Inggris

• “Grow through what you go through.” (Tumbuhlah dari setiap hal yang kamu lalui).
• “Take your time, but don’t waste it.” (Nikmati prosesmu, tapi jangan menyia-nyiakan waktu).
• “You are becoming, not failing.” (Kamu sedang berkembang, bukan gagal).
• “Small steps still move you forward.” (Langkah kecil tetap membawamu maju).
• “Peace begins when expectations end.” (Ketenangan dimulai saat ekspektasi berakhir).
• “Stay soft, even when life gets hard.” (Tetap lembut meski hidup terasa keras).
• “Not everything needs to be figured out today.” (Tidak semua harus kamu pahami hari ini).
• “You’re allowed to outgrow your old self.” (Kamu berhak berkembang melampaui dirimu yang dulu).
• “Progress, not perfection.” (Utamakan perkembangan, bukan kesempurnaan).
• “Be patient with your own journey.” (Bersabarlah dengan perjalanan hidupmu sendiri).
• “What’s meant for you won’t miss you.” (Apa yang memang untukmu tidak akan tertukar).
• “Start where you are, use what you have.” (Mulai dari posisi sekarang, gunakan apa yang kamu punya).
• “Your pace is still valid.” (Kecepatanmu tetap berarti).
• “Let things flow, not force.” (Biarkan mengalir, jangan dipaksakan).
• “Breathe, you’re doing better than you think.” (Tarik napas, kamu sudah lebih baik dari yang kamu kira).
• “Healing is not a straight line.” (Proses penyembuhan tidak selalu lurus).
• “Create the life you don’t need to escape from.” (Ciptakan hidup yang tidak ingin kamu tinggalkan).
• “Trust the timing of your life.” (Percayalah pada waktu dalam hidupmu).
• “Be proud of how far you’ve come.” (Banggalah dengan sejauh apa kamu sudah melangkah).
• “Keep going, even on quiet days.” (Tetaplah berjalan, bahkan di hari-hari yang terasa sepi).

Motto hidup yang tepat bisa menjadi awal dari perubahan besar. Pilih yang paling kamu percaya, dan jalani dengan konsisten.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membeberkan sederet kebijakan yang akan dilakukan setelah kembali menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 4,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21-22 April 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran ditujukan untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pertama, untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran 2,5±1%, BI akan memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi.

“Baik transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik,” katanya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kemudian, memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.

Selanjutnya, menjaga pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% sesuai dengan ekspansi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Dia meneruskan, kebijakan kedua diarahkan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif guna mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Dengan mempertahankan Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%, Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) maksimum 35% dari modal bank, Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%,” jelasnya.

Selain itu, mempublikasikan asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM (Lampiran 1) serta bersinergi dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendorong kredit/pembiayaan tinggi melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI).

Adapun, kebijakan ketiga adalah memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

“Melalui peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia [PIDI]: Hackathon dan Digdaya [Digital Talenta Berdaya dan Berkarya] dan QRIS Antarnegara Indonesia–Tiongkok pada 30 April 2026,” sebut Perry.

Kemudian, sinergi program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 dengan PIDI–Hackathon–Digdaya melalui perluasan inovasi sistem pembayaran terkini untuk meningkatkan efisiensi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda).

Perry menyebut kebijakan terakhir atau keempat adalah memperkuat implementasi langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing sesuai dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas dan pembiayaan perekonomian nasional.

“Melalui pengecualian atas larangan transaksi NDF jual valuta asing terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing [PUVA] tertentu yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelasnya.

Kemudian, memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Offshore Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan perluasan transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions, LCT).

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tantangan berlapis dalam memenuhi sertifikasi halal, mulai dari keterbatasan penelusuran bahan baku hingga tuntutan penerapan etika bisnis secara menyeluruh.

Padahal, mandatory ini akan berlaku pada 17 Oktober 2026, sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menjelaskan, meski kewajiban sertifikasi halal ditargetkan berlaku secara bertahap, implementasi di sektor tekstil belum didukung ekosistem yang utuh. Salah satu kendala utama adalah struktur industri yang belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Kalau hanya berhenti di level serat dan benang, ekosistemnya belum terbentuk. Harus didorong dari sisi kain dan produk jadi agar seluruh rantai pasok ikut bergerak,” ujar Aqil kepada Bisnis dikutip Rabu (22/4/2026).

Dia mengungkapkan, sebagian pelaku industri hulu seperti produsen serat dan benang sebenarnya telah mulai mengantongi sertifikasi halal. Namun, jumlahnya masih terbatas dan belum mencerminkan kesiapan industri secara keseluruhan.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi hambatan dalam memastikan ketertelusuran (traceability) produk halal. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal yang menuntut transparansi rantai pasok.

Kemudian, Aqil menyoroti belum adanya kejelasan dari pemerintah terkait skema penerapan sertifikasi halal untuk tekstil, termasuk penentuan daftar produk yang wajib bersertifikat serta mekanisme auditnya.

Hingga saat ini, pelaku industri masih menghadapi ketidakpastian, seperti apakah sertifikasi dilakukan melalui skema self-declare atau reguler, serta bagaimana peran lembaga pemeriksa halal dalam menilai produk tekstil yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor makanan dan minuman.

“Kita butuh kejelasan skema. Kalau tidak ada, implementasi di lapangan akan sulit dan hanya jadi aturan di atas kertas,” tegasnya.

Dari sisi industri, tantangan lain datang dari minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal di sektor tekstil. Aqil menyebut, masih banyak pengusaha yang mempertanyakan relevansi halal untuk produk non-konsumsi.

Padahal, menurutnya, halal memiliki potensi strategis sebagai instrumen non-tariff barrier yang dapat melindungi pasar domestik dari produk impor.

“Halal ini bukan hanya soal domestik, tetapi juga bisa menjadi alat proteksi pasar. Kalau diterapkan menyeluruh, produk impor juga harus mengikuti standar yang sama,” jelasnya.

Oleh karena itu, Aqil menekankan pentingnya pembangunan sistem traceability yang terintegrasi di seluruh rantai pasok. Salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan adalah mengadopsi sistem ketertelusuran industri yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan sertifikasi halal.

"IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) kan punya traceability, tinggal diadopsi saja," sarannya.

Produsen sarung ternama, PT Prima Fara Textile, juga menghadapi tantangan serupa. Lukas Prawoto selaku pimpinan produsen sarung Gajah Duduk itu menjelaskan, perubahan karakter produk sarung turut memengaruhi kompleksitas penerapan standar halal.

Saat ini, sarung tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan ibadah, tetapi juga berkembang menjadi produk fesyen dan hadiah, didukung inovasi desain berbasis printing yang mendominasi hingga sekitar 65% produksi.

Transformasi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan baru dalam penguatan daya saing, termasuk melalui branding berbasis halal. Namun, implementasinya tidak sederhana.

Dia menekankan bahwa konsep halal perlu diperluas mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga praktik ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, pelaku industri masih menghadapi kendala besar, terutama pada aspek traceability bahan baku yang sebagian berasal dari impor.

“Kita tidak bisa sepenuhnya menelusuri bahan seperti poliester dari luar negeri. Karena itu, pendekatannya sementara harus dibatasi, minimal memastikan bahan yang masuk ke proses produksi sudah memenuhi persyaratan halal,” ujarnya pada diskusi bertajuk 'Halal Strategy in Global Textile Industry di pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Kamis (16/4/2024).

Selain itu, Lukas menyoroti bahwa aspek halal juga mencakup dimensi etika bisnis, seperti kepatuhan terhadap hak pekerja dan praktik operasional yang adil. Dengan demikian, halal tidak hanya dilihat dari sisi bahan dan proses, tetapi juga tata kelola perusahaan.

Dalam jangka panjang, dia memandang pemanfaatan teknologi seperti internet of things (IoT) dan blockchain dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem ketertelusuran produk halal. Melalui teknologi tersebut, setiap tahapan produksi dapat diverifikasi secara transparan oleh konsumen.