Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan payung hukum sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan regulasi tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, penurunan produksi pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Herman, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Siaga Kekeringan serta Kepgub Posko Siaga Kekeringan. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi dan percepatan penanganan dampak kemarau di berbagai daerah.

"Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur Siaga Kekeringan dan Kepgub Posko Siaga Kekeringan," kata Herman, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan logistik air bersih, hingga penguatan koordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota juga telah digelar pada 8 Mei 2026. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah didorong menyiapkan personel, sarana pendukung, serta langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko karhutla.

Pemprov Jabar juga memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air secara hemat dan bijak selama musim kemarau.

Herman menuturkan, status darurat kekeringan dapat ditetapkan apabila dampak yang terjadi meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat berdasarkan hasil kajian teknis serta rekomendasi BPBD.

Sejumlah strategi mitigasi turut disiapkan, antara lain konservasi sumber daya air, optimalisasi embung dan waduk, serta penguatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

Belajar dari pengalaman El Nino tahun 2023, dampak kekeringan di Jawa Barat saat itu menjangkau 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 1,09 juta jiwa atau sekitar 320 ribu kepala keluarga.

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.

JAKARTA - Sebanyak 24 Rukun Warga (RW) di Ibu Kota akan terdampak ganguan layanan air bersih. Kondisi ini diketahui setelah Pemprov DKI Jakarta menerima laporan langsung dari Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya.

"Yang pertama untuk PAM Jaya memang akan ada pemadaman. Kemarin dalam rapat paripurna sudah dilaporkan oleh Dirut PAM Jaya kepada kami, dan pemadaman mudah-mudahan dilakukan dalam satu hari ini, ada kurang lebih 24 RW yang akan terdampak," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Gangguan distribusi air ditegaskan Pramono bukan karena masalah pada sistem PAM Jaya. Hal tersebut terjadi karena adanya pekerjaan perbaikan gardu milik PLN.

"Pemadaman ini dilakukan karena PLN melakukan perbaikan terhadap listrik, gardu listrik yang ada. Sehingga inilah yang memberikan dampak. Jadi bukan karena PAM Jaya-nya," ucapnya.

"Karena gardu listrik yang dikelola oleh PLN dilakukan renovasi, dilakukan perbaikan, dan sebagainya sehingga akan memberikan dampak terhadap itu," sambungnya.

Adapun pekerjaan perbaikan tersebut akan berlangsung pada Jumat (5/6/2026) pukul 23.00 WIB sampai dengan Sabtu (6/6) pukul 01.00 WIB. Selama tiga jam itu pelanggan berpotensi mengalami gangguan suplai air yang akan terhenti.

Sebagai mitigasi terhadap hal tersebut, PAM Jaya akan menyiapkan pengalihan pasokan air dari IPA Pejompongan II dan IPA Buaran I dengan total suplai mencapai 1.170 liter per detik.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bayangan krisis air bersih mulai menghantui Kota Samarinda, seiring menyusutnya volume air baku di sejumlah wilayah akibat kemarau yang kian mencengkeram.

Ancaman terbesar bukan sekadar debit yang melemah, melainkan potensi intrusi air laut ke Sungai Mahakam seperti yang pernah melanda pada 1998 silam.

Asisten Manager Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Haidir Fadli menyatakan meski 18 instalasi pengolahan air (IPA) yang beroperasi saat ini masih dalam kondisi relatif aman, kewaspadaan terhadap gangguan pasokan tidak boleh kendur.

Sebab, wilayah pelayanan yang terletak di hilir atau dekat muara rentan terdampak fenomena intrusi air laut ketika musim kemarau berkepanjangan.

"Kami berharap kondisi seperti tahun 1998 tidak terulang, di mana terjadi intrusi air laut di Sungai Mahakam. Jika kadar klorida melebihi 250 ppm, maka air tidak dapat diolah menjadi air bersih," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, kondisi demikian akan berdampak langsung pada kualitas air baku terutama di ujung jaringan distribusi yang memiliki debit relatif kecil, sehingga berpotensi melumpuhkan operasional pengolahan air secara keseluruhan.

Menyikapi ancaman tersebut, Perumda Tirta Kencana menegaskan akan mengoptimalkan proses pengolahan agar tetap sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

Kendati demikian, Haidir tidak menutup mata terhadap skenario terburuk, yaitu pemberlakuan sistem distribusi bergilir apabila kualitas air baku tak memungkinkan diolah lebih lanjut.

"Jika terjadi kendala, kami kemungkinan akan memberlakukan sistem distribusi bergilir," ungkapnya.

Lebih lanjut, Perumda Tirta Kencana mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan menambah kapasitas penampungan rumah tangga dalam upaya mengurai tekanan terhadap pasokan air.

Haidir menekankan pentingnya penggunaan air secara bijak dan menghindari pemborosan seperti menyiram jalan atau mencuci kendaraan secara berlebihan.

"Hindari penggunaan air secara berlebihan. Kami berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air," imbaunya.

Sebagai langkah tanggap darurat, pihaknya telah menyiapkan armada tangki air untuk distribusi ke wilayah terdampak.

Adapun, dia menuturkan masyarakat dapat mengakses layanan informasi dan bantuan melalui call center (0541) 208100 atau WhatsApp di 0811-5535-36.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengaku berkomitmen menjaga tata kelola sumber daya air di kawasan kaki Gunung Ciremai, sekaligus menjawab tudingan Gubernur Jawa Barat terkait dugaan krisis air bersih akibat eksploitasi berlebihan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM).

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan dirinya telah meninjau langsung sumber mata air di Telaga Nilem, Desa Kaduela dan Mata Air Cipujangga, Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan yang selama ini menjadi polemik dan sorotan publik.

"Kami tidak mau mengambil kesimpulan hanya berdasarkan data administratif atau laporan rapat. Kami turun langsung membawa alat ukur debit air," kata Dian, Selasa (20/1/2026).

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, Dian menemukan adanya perbedaan signifikan antara debit air yang disampaikan dalam forum rapat dengan kondisi riil di sumber mata air. Temuan itu akan memperkuat masukan dari komunitas pemerhati lingkungan yang sebelumnya mempertanyakan validitas data debit air.

“Setelah kami ukur langsung, memang ada selisih debit yang cukup besar. Bahkan perbedaannya lebih besar dari yang disampaikan dalam rapat. Ini tentu menjadi bahan evaluasi serius bagi kami,” tegasnya.

Dian pun menepis isu mengenai pembagian kuota air antara PAM Tirta Kamuning Kuningan, pihak ketiga atau swasta, serta PDAM Kabupaten dan Kota Cirebon.

Hasil pengamatan sementara di dua titik sumber air itu, alokasi debit air untuk Kuningan justru lebih kecil dibandingkan yang dimanfaatkan pihak lain.

“Kalau dilihat sepintas dari dua titik yang kami tinjau, justru debit air yang dialokasikan untuk PAM Kabupaten Kuningan lebih kecil dibandingkan pihak ketiga dan PDAM di wilayah Cirebon,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Dian, Pemkab Kuningan akan segera menyurati kementerian terkait guna menjelaskan kondisi faktual di lapangan serta meminta kejelasan regulasi pengelolaan air.

Selain itu, bupati pun mengaku telah dijadwalkan menghadiri rapat lintas sektoral yang dipimpin Gubernur Jawa Barat guna membahas tata kelola air di tingkat provinsi.

“Kami akan segera bersurat ke kementerian. Besok juga kami diundang Pak Gubernur untuk rapat lintas sektoral membahas tata kelola air ini, termasuk dengan instansi terkait dan Kementerian Kehutanan,” katanya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan kekurangan air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Krisis tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan mata air dari Gunung Ciremai untuk kepentingan komersial perusahaan daerah air minum (PDAM) wilayah hilir serta perusahaan swasta.

KDM Tinjau ke Lapangan

Keluhan tersebut diunggah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam kanal Youtube pribadi miliknya pada Minggu (18/1/2026). Dalam video berdurasi 25.02 menit itu, pria yang akrab disapa KDM ini melakukan peninjauan lapangan ke wilayah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kuningan untuk melihat kondisi sumber mata air.

Berdasarkan dialog bersama perangkat Desa Cikalahang, terungkap, sejak 2022 luas lahan pertanian yang mendapatkan pengairan mengalami penyusutan signifikan. Dari semula 114 hektare teraliri, kini hanya menyisakan 89 hektare lahan yang masih bisa digarap secara baik.

"Air di kaki Gunung Ciremai harus lebih dulu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama untuk kebutuhan dasar dan pertanian. Kepentingan komersial tidak boleh mengorbankan hak warga,” kata KDM.

Saat meninjau lokasi, KDM pun menemukan sejumlah indikasi pelanggaran terhadap sumber daya air.

Salah satunya, pemasangan pipa PDAM yang ditempatkan di jalur saluran air warga. Selain itu, ditemukan pula penutupan pintu air yang seharusnya mengalirkan air ke sungai justru dialihkan sepenuhnya ke reservoar perusahaan pengelola.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memperparah kondisi mata air dan mengancam keseimbangan lingkungan di kawasan Gunung Ciremai yang selama ini menjadi daerah resapan air utama paling penting bagi Cirebon dan Kuningan.

"Warga seharusnya kebagian air, tapi ini tidak," kata Dedi.

Dalam kunjungan itu pun, Dedi Mulyadi menginstruksikan program penghijauan di kawasan hutan gundul Gunung Ciremai dengan melibatkan warga sekitar.

Nantinya, masyarakat akan diberdayakan untuk menanam dan merawat pohon melalui skema upah bulanan agar tanaman tumbuh dan menjaga ketersediaan air tanah.

Dedi mengatakan pemerintah akan memproses pembebasan lahan seluas 12 hektare untuk dijadikan hutan lindung. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fungsi ekologis kawasan dan menjamin keberlanjutan sumber air di masa mendatang.

"Saya akan memanggil BBWS, PSDA, serta PDAM bisa mengevaluasi pembagian air. Ini supaya kebutuhan warga Desa Cikalahang dan sektor pertanian menjadi prioritas utama sebelum pemanfaatan komersial dilakukan," tutup Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang penanaman sawit dan mengganti tanaman sawit yang sudah tertanam dengan komoditas lain.

Kebijakan tersebut dinilai diskriminatif dan mengabaikan perkebunan sawit yang puluhan tahun sudah ditanam di Bumi Pasundan.

“Apkasindo menilai kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi sangat diskriminatif dan reaksioner terhadap tanaman sawit. Apalagi keluarnya surat edaran tersebut tidak disertai data dan bukti ilmiah bahwa kelapa sawit membuat krisis air bersih dan bencana ekologi di Jawa Barat,” ujar Qayuum Amri, Wakil Ketua Umum Apkasindo Bidang Komunikasi, dikutip dari siaran pers pada Rabu (31/12/2025).

Qayuum menyampaikan bahwa kebijakan tersebut seharusnya dikaji lebih mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

KDM juga bisa menyoroti rujukan lain, terkhusus RPJMN Kementerian BAPPENAS/PPN 2025 sudah memasukkan sawit sebagai bagian yang sangat serius dan itu final.

“Tetapi justru yang terjadi, kebijakan KDM [panggilan akrab Dedi Mulyadi] sangat tidak objektif bahkan mengabaikan kajian penelitian dan RPJMN Kementerian BAPPENAS/PPN 2025,” tambahnya.

Qayuum menganggap kebijakan KDM tidak objektif, bahkan mengabaikan kajian penelitian. Apalagi tanaman sawit telah tumbuh di Jawa Barat selama puluhan tahun.

Selama masa itu, tidak ada fakta dan data yang membuktikan perkebunan sawit penyebab banjir dan kesulitan air bersih. Berdasarkan data Apkasindo, perkebunan sawit milik petani di Jawa Barat terpusat di Subang, Garut, Pangandaran, dan Tasikmalaya.

Merujuk Buku Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian 2025, total luas perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 15.764 hektare dengan kategori tanaman menghasilkan dan total produksi mencapai 43.493 ton CPO.

Sebagian besar dikelola oleh BUMN mencapai 11.254 hektare dan perkebunan swasta 4.259 hektare. Selain itu dari data Badan Pusat Statistik, dikatakan Qayuum, jumlah pekerja perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 8.170 orang.

”Apabila dilakukan pelarangan, nasib ribuan pekerja ini bisa terancam. Lalu, apakah Gubernur KDM mau tanggung jawab. Pelarangan sawit ini bukanlah solusi tepat. Dari tiga roh dimensi keberlanjutan antara lain dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan perkebunan sawit masuk ketiga dimensi tersebut, apalagi jika dikaitkan SDG's di mana 17 kriterianya semua terpenuhi,” kata Qayuum.

Pemicu kebijakan pelarangan sawit ini berawal dari adanya laporan penanaman sawit di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Menurut Qayuum, akan lebih bijak Gubernur Dedi Mulyadi menindak pelaku penanaman sawit tersebut apabila tidak mengikuti perizinan dan regulasi yang berlaku.

Bukannya melakukan pelarangan dan penggantian tanaman sawit secara serampangan tanpa diikuti data pendukung. “Kami berharap KDM dapat mengkaji ulang surat edaran tersebut dan membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit. Sebab, ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari perkebunan sawit di Jawa Barat,” tambahnya.

Sementara itu, Dewan Pakar Apkasindo, Prof. Ermanto Fahamsyah menilai terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat sejatinya tidak sesuai dengan aturan nasional.

Sebab surat edaran merupakan aturan yang bersifat internal dan berlandaskan pada kewenangan mengurus (bestuur) serta produk hukum berupa keputusan administratif (beschikking). Lebih lanjut, SE umumnya memuat penjelasan atau prosedur untuk mempermudah atau menjelaskan peraturan yang mesti dilaksanakan.

“Apabila SE memuat larangan atau kewajiban yang bertentangan dengan norma yang diatur atau melampaui kewenangan atribusi/delegasi yang diberikan kepada daerah, maka SE tersebut tidak dapat menggantikan atau meniadakan ketentuan perundangundangan,” kata Prof. Ermanto yang juga Guru Besar Universitas Jember ini.

Prof Ermanto menyebutkan dalam Pasal 48 Ayat (1) UU Cipta Kerja menunjukkan sifat yang sentralistik dengan posisi Pemerintah Pusat sebagai pemberi pedoman untuk Pemerintah Daerah Memberikan izin berusaha.

Sedangkan muatan SE Gubernur Jawa Barat yang memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menyinkronkan kebijakan pelarangan ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program sektor perkebunan. Maka berpotensi SE itu berada di luar kapasitas normatifnya dan rawan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap penyebab utama krisis yang dialami sejumlah wilayah di Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor.

Menurutnya, perubahan kondisi sungai yang melebar dan mendangkal secara signifikan membuat banyak instalasi pengolahan air tidak lagi berfungsi.

"Karena di di Pidie Jaya memang betul, bukan hanya di Pidie, hampir di semua kabupaten itu sungai-sungainya itu melebar dan mendangkal," ujar Dody dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12)

Ia menjelaskan pelebaran dan pendangkalan sungai terjadi hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi normal. Dampaknya, banyak water treatment plant (WTP) yang berada di tepi sungai tertutup lumpur sehingga tidak bisa beroperasi.

"Rata-rata dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula, sehingga banyak kemudian water treatment plant yang selama ini berada memang di tepi-tepi sungai tertutup lumpur semua. Sehingga memang kemudian menyebabkan bapak-ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang yang terdampak," katanya.

Dody menyampaikan pihaknya tengah melakukan percepatan pemulihan agar layanan air bersih bisa segera kembali dinikmati masyarakat. Dalam kondisi tanggap darurat, sejumlah langkah dilakukan agar pembangunan dan perbaikan dapat segera berjalan.

"Kami memang sedang bekerja keras, agar water treatment plant ini bisa kita aktifkan secepat-cepatnya. Banyak sudah kita lakukan penunjukan langsung, karena masih tahap tanggap darurat di beberapa tempat," ujarnya.

Ia menargetkan dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan sejumlah WTP baru dengan kapasitas sekitar 20 liter per detik dapat mulai beroperasi di beberapa titik terdampak.

"Harapan kami dalam tempo tiga sampai empat bulan ke depan beberapa water treatment plant yang yang berkapasitas sekitar 20 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik," kata Dody.

Selain pemulihan jangka pendek, pemerintah juga mulai mengkaji solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.

Di Pidie Jaya, misalnya, Kementerian PU telah mengirim tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai sekaligus kemungkinan pembangunan bendungan.

"Kemudian khusus untuk di Pidie Jaya, kami juga sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji tentang kondisi sungai dan juga karena tadi ada saran untuk mungkin bendungan sekalian kami akan kaji tentang bendungan tersebut," ujarnya.

Kajian serupa juga akan dilakukan di wilayah lain seperti Gayo Lues, termasuk kemungkinan pembangunan sabo dam atau bendungan sebagai langkah mitigasi.

Sementara itu, untuk wilayah Aceh Utara, Dody memastikan pemerintah telah bergerak membersihkan bendungan dari material kayu yang menumpuk agar aliran sungai kembali lancar dan WTP di sekitarnya dapat diaktifkan. Upaya serupa juga dilakukan di Bendungan Keureuto.

"Misalnya Bendung Jambo Aye, kita sudah mulai membersihkan dari kayu-kayu yang menumpuk di situ sehingga harapannya apa aliran sungai bisa mengalir lancar," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan dampak banjir bandang dan longsor masih melumpuhkan sejumlah wilayah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, hingga kini masih terdapat sekitar 19 kabupaten/kota yang belum pulih sepenuhnya.

Di Aceh, dari 18 kabupaten/kota yang sempat lumpuh, masih tersisa 11 wilayah yang pemulihannya belum tuntas, dengan beberapa di antaranya memerlukan perhatian serius seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Berdasarkan perhitungan BNPB, total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp59,25 triliun, mencakup perbaikan infrastruktur dasar hingga fasilitas layanan publik.

ACEH - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kebut pembangunan sumur bor. Hal itu dilakukan untuk memenuhi penyediaan air bersih bagi korban bencana di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan proses mobilisasi perangkat sumur bor telah dimulai sejak 25 Desember 2025. "Pemerintah menargetkan pembuatan 100 titik sumur bor yang akan tersebar di setiap desa di Kecamatan Langkahan," ungkapnya, Selasa (30/12/2025).

Asep menjelaskan prioritas penempatan sumur bor berada di lokasi pengungsian, rencana hunian sementara (huntara), serta tempat ibadah dan pesantren, guna memastikan masyarakat terdampak dapat lebih mudah mengakses air bersih.

Pengeboran dilakukan hingga kedalaman sekitar 40 meter dan telah menghasilkan sumber air yang dapat dimanfaatkan. Hingga 29 Desember 2025, dari 10 sumur bor yang telah selesai dikerjakan, 6 titik di antaranya telah berhasil mengeluarkan air bersih.

Asep menambahkan pada setiap titik pengeboran diperlukan waktu tunggu sekitar 30 menit hingga air yang keluar benar-benar jernih dan layak digunakan oleh masyarakat.

Melalui kerja sama antara BNPB, TNI, dan masyarakat setempat, pembuatan sumur bor dapat berjalan meskipun dihadapkan dengan kondisi lumpur yang cukup tebal. Pembersihan material lumpur di wilayah terdampak juga terus dilakukan secara simultan sehingga pengerjaan dapat dilaksanakan secara bertahap.

Untuk menjaga keberlanjutan fungsi sumur bor, Asep menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan para kepala desa agar bersama-sama menjaga aset tersebut. Apabila terjadi kerusakan, masyarakat diimbau untuk segera berkoordinasi dengan Koramil 29/Langkahan.

Kepala Gampong (geuchik) Rumoh Rayeuk, Mukhtar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas pembangunan sumur bor di wilayahnya. Ia menuturkan bahwa keberadaan sumur bor tersebut sangat membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak, terutama setelah banjir bandang yang melanda Aceh Utara menyebabkan sejumlah sumur dan sumber air bersih tertutup material lumpur.

Selain pembuatan sumur bor, upaya pemenuhan air bersih juga didukung oleh TNI Angkatan Darat, termasuk unsur Zeni dan Mabes TNI, melalui pengoperasian mobil Reverse Osmosis (RO) atau unit pengolahan air bergerak yang mampu mengolah air kotor menjadi air bersih siap minum. Saat ini, dua unit mobil RO dari Zeni Angkatan Darat dan Mabes TNI telah beroperasi di Kecamatan Langkahan.

NTT - Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko bangun sembilan titik sumur bor di Kelurahan Oesapa Barat. Pembangunan ini diharapkan membantu masyarakat untuk mendapatkan pasokan air bersih.

Selama ini, banyak keluarga harus berjalan jauh mencari air dan membeli air bersih dengan harga yang tidak murah. Situasi yang berkepanjangan ini bukan hanya menimbulkan kesulitan, tetapi juga menggerus martabat masyarakat yang harus bertahan dalam kondisi serba terbatas.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Rui, air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga simbol kehidupan dan martabat manusia.

“Air adalah hidup. Di banyak tempat, air bersih bisa didapatkan dengan mudah, tetapi di NTT, air adalah perjuangan. Kami ingin menghentikan perjuangan itu. Kami ingin ibu-ibu tidak lagi berjalan jauh sambil memikul jeriken, kami ingin anak-anak bisa mandi sebelum berangkat sekolah, dan kami ingin setiap keluarga hidup dengan lebih layak,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

“Inilah bentuk kehadiran kami, menghadirkan solusi, bukan sekadar janji. Semoga setiap tetes air bersih dari sumur ini membawa harapan baru, kesehatan baru, dan kehidupan yang lebih bermartabat bagi saudara-saudara kami di NTT,” sambungnya.

Peresmian sembilan titik sumur bor ini merupakan kelanjutan dari tiga titik yang sebelumnya telah diresmikan, sehingga total sembilan titik kini mulai beroperasi secara penuh di hari yang sama.

Titik-titik tersebut tersebar di Kelurahan Oesapa Barat RT 002, Oesapa Selatan Jl. Bumi RT 007/003, Lasiana Jl. Johanes RT 030/RW 008, Namosain RT 004/002, Liliba Belakang Pos Kamling RT 041, Fatukoa RT 010/003, Naikoten RT 028/010, Sikumana RT 023/009, dan Manulai II RT 010/004.

“Dengan tambahan sembilan lokasi ini, total sudah ada 18 sumur bor bantuan Kapolda NTT yang aktif melayani masyarakat, sementara lima titik lainnya tengah dalam proses pengerjaan dan mulai menunjukkan tanda-tanda keluarnya air,” katanya.

Warga RT 030 Kelurahan Lasiana Samuel Hanas tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya atas hadirnya sumur bor tersebut. Selama ini, warga harus hidup dengan segala keterbatasan berhemat saat mandi, menunggu tangki air yang kadang tak datang, hingga melewati hari tanpa air sama sekali.

“Hari ini, untuk pertama kalinya kami melihat air mengalir dari tanah kami sendiri. Rasanya seperti beban lama terangkat. Terima kasih Bapak Kapolda, bagi kami ini bukan sekadar bantuan, tapi anugerah besar,” tuturnya.

Usai peresmian, acara dilanjutkan dengan penyerahan paket bantuan sosial kepada sembilan perwakilan masyarakat dari masing-masing kelurahan lokasi pembangunan sumur bor.

“Penyerahan ini menjadi simbol kehangatan dan kepedulian Polri terhadap masyarakat NTT kehadiran polisi tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga membawa kepedulian sosial yang menyentuh langsung kebutuhan paling mendasar, air bersih,” katanya.

Peresmian sembilan sumur bor ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi sebuah gerakan kemanusiaan yang benar-benar mengalirkan harapan baru bagi masyarakat Kupang. Ini adalah wujud nyata dari komitmen untuk memanusiakan manusia mengembalikan martabat dalam bentuk yang paling sederhana namun paling vital, yakni akses terhadap air bersih.

“Hari ini, di Kota Kupang, sebuah sejarah kecil namun sangat bermakna telah tercipta, air mengalir, harapan tumbuh, dan kehidupan masyarakat NTT memasuki babak baru yang lebih layak dan penuh asa,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH TAMIAN — Banjir besar yang melanda wilayah utara Sumatra memporak-porandakan Aceh Tamiang. Mobil tertumpuk, rumah terendam lumpur, listrik padam, dan krisis air bersih membuat lebih dari dua ratus ribu warga terpaksa mengungsi akibat terputusnya akses dan terhambatnya distribusi logistik.

Merespons situasi tersebut, SKK Migas dan Subholding Upstream Pertamina Regional Jawa yang meliputi Pertamina EP, PHE ONWJ, dan PHE OSES berkolaborasi dengan Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatra untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, dan sekitarnya. Bantuan ini menjadi langkah awal dari rangkaian dukungan yang akan terus diberikan guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di pendopo Bupati Aceh Tamiang, Kamis (4/12/2025) lalu, sebelum disalurkan kepada warga terdampak di berbagai titik pengungsian. Untuk menjangkau wilayah terdampak, penyaluran dilakukan melalui jalur darat menggunakan truk. Pemilihan jalur darat dilakukan untuk memastikan bantuan dapat dibawa dalam jumlah besar dan tiba lebih efisien di lokasi yang membutuhkan. Upaya ini diharapkan mempercepat distribusi dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Bantuan yang diberikan mencakup perlengkapan sandang seperti sarung, handuk, selimut, pakaian; kebutuhan pangan seperti air mineral, minyak goreng, dan susu; serta kebutuhan sanitasi berupa pasta gigi, sikat gigi, dan pembalut wanita. Pertamina EP juga menyalurkan berbagai obat-obatan kategori umum untuk menjaga kesehatan para penyintas di tengah keterbatasan layanan kesehatan.

Bagi Pertamina, dukungan ini bukan hanya penyaluran logistik, melainkan wujud komitmen untuk mendampingi masyarakat dalam masa sulit. Kehadiran perusahaan diharapkan mampu memberikan penguatan bagi warga yang tengah berjuang melewati situasi krisis.

Manager Communication, Relations & CID Regional Jawa, Pinto Budi Bowo Laksono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Ia menegaskan kepedulian sosial bukan sekadar program, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.

“Bantuan ini adalah hasil kerja keras dan kepedulian rekan-rekan yang memastikan setiap kebutuhan mendesak dapat segera terpenuhi,” ujar Pinto dalam siaran persnya, Senin (8/12/2025).

Pertamina EP memastikan penyaluran bantuan di Aceh Tamiang menjadi awal dari komitmen berkelanjutan untuk mendukung masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Ke depan, Pertamina akan terus memperkuat sinergi dan menyiapkan langkah lanjutan guna mendukung proses pemulihan serta pembangunan sosial di titik-titik terdampak lainnya.

TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan ibu kota, Teheran, dapat menghadapi kekurangan air yang parah dan bahkan warganya mungkin harus dievakuasi jika hujan tidak segera turun.

Berbicara dalam kunjungan ke Sanandaj di Iran barat pada hari Kamis (6/11/2025), Pezeshkian mengatakan pemerintah sedang menghadapi kombinasi krisis ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Ia mengatakan harga tinggi dan inflasi merupakan akibat dari kegagalan kebijakan domestik dan sanksi internasional, lapor Daily Itimad.

“Harga tinggi dan inflasi adalah kesalahan parlemen dan pemerintah. Ada upaya yang sedang dilakukan, tetapi sumber daya keuangan yang terbatas membuat proyek-proyek tersebut masih belum selesai,” ujarnya.

Beralih ke krisis air akibat kekeringan, Pezeshkian memperingatkan Iran menghadapi tantangan alam yang serius, termasuk berkurangnya curah hujan dan sumber daya air.

"Jika tidak turun hujan, kita harus mulai membatasi pasokan air di Teheran bulan depan. Jika kekeringan berlanjut, kita akan kehabisan air dan terpaksa mengungsi dari kota," ujarnya.

Presiden menekankan kebutuhan mendesak akan pengelolaan dan konservasi sumber daya air dan energi yang lebih baik, seraya menggambarkan situasi di Teheran sebagai "mengkhawatirkan."

Pasokan air Teheran bergantung pada lima bendungan utama, Lar, Mamlu, Amir Kabir, Taleqan, dan Latyan, dengan Amir Kabir sebagai yang terbesar.

Namun, Iran telah mengalami penurunan curah hujan yang tajam selama lima tahun terakhir, dan data meteorologi menunjukkan curah hujan di Teheran tahun ini sekitar 40% di bawah rata-rata musiman.

Kurangnya curah hujan, terutama pada musim semi dan panas, telah menyebabkan tingkat waduk turun drastis, yang memengaruhi cadangan air permukaan dan air tanah.

Otoritas Air Teheran memperingatkan pada 20 Juli bahwa waduk yang memasok ibu kota telah mencapai level terendah dalam satu abad akibat kekeringan berkepanjangan.

Pemutusan pasokan air secara berkala telah dilakukan selama bulan-bulan musim panas. Pada 3 November, Behzad Parsa, kepala Otoritas Air Teheran, mengatakan cadangan bendungan hanya dapat memasok kota selama dua minggu lagi jika kondisi kering terus berlanjut.

Pezeshkian sebelumnya telah memperingatkan pada 23 Juli bahwa jika krisis berlanjut dengan laju seperti saat ini tanpa langkah-langkah efektif, penyediaan air untuk masyarakat akan segera menjadi mustahil.

Bisnis.com, JAKARTA - Suhu laut meningkat, udara makin panas, dan musim tak lagi bisa diprediksi. Alam sesungguhnya sudah memberi peringatan keras bahwa Bumi tidak sedang baik-baik saja. Namun, sebagian besar manusia masih bersikap seolah semua berjalan normal.

Menurut laporan Bolde.com, para ilmuwan menggambarkan kondisi bumi sedang kritis. Hampir semua sistem pendukung kehidupan menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Berikut 15 tanda peringatan dari Bumi yang sering diabaikan, seperti dikutip dari Bolde:

1. Suhu Global Terus Meningkat
Dekade terakhir mencatat rekor suhu tertinggi dalam sejarah modern, mempercepat mencairnya es dan merusak keseimbangan ekosistem.

2. Lapisan Es di Kutub Mencair Cepat
Arktik dan Antartika kehilangan miliaran ton es setiap tahun, memicu kenaikan permukaan laut dan mengancam wilayah pesisir.

3. Laut Menjadi Lebih Panas dan Asam
Pemanasan laut dan peningkatan kadar karbon dioksida mengakibatkan kematian massal terumbu karang serta gangguan rantai makanan laut.

4. Cuaca Ekstrem Makin Sering Terjadi
Gelombang panas, badai besar, dan banjir ekstrem kini muncul lebih sering akibat perubahan pola atmosfer.

5. Kebakaran Hutan Besar di Berbagai Benua
Dari Amazon hingga Kanada, kebakaran semakin sulit dikendalikan dan menurunkan kualitas udara global.

6. Kematian Massal Satwa Liar
Perubahan suhu dan hilangnya habitat menyebabkan banyak spesies punah lebih cepat dari prediksi ilmuwan.

7. Krisis Air Bersih
Banyak wilayah dunia kini mengalami kekeringan parah dan penurunan sumber air tanah.

8. Polusi Plastik di Lautan Meningkat
Mikroplastik telah ditemukan di hampir semua ekosistem laut, bahkan dalam tubuh ikan dan manusia.

9. Hutan Tropis Menyusut Drastis
Pembalakan liar dan pembukaan lahan mempercepat hilangnya paru-paru dunia.

10. Menurunnya Kesuburan Tanah
Pertanian intensif dan penggunaan pestisida berlebihan membuat lahan kehilangan unsur hara penting.

11. Perubahan Pola Migrasi hewan
Banyak spesies burung dan mamalia bergeser habitat karena iklim tak lagi stabil.

12. Gangguan Rantai Makanan Global
Perubahan iklim menyebabkan ketidakseimbangan produksi pangan laut dan darat.

13. Peningkatan Penyakit Zoonosis
Kerusakan ekosistem membuat interaksi manusia-satwa liar meningkat, memperbesar risiko penyakit menular baru.

14. Kenaikan Permukaan Laut Wilayah pesisir mulai kehilangan daratan, memaksa jutaan orang berpotensi menjadi pengungsi iklim.

15. Penurunan Kualitas Udara Polusi industri dan transportasi memperburuk kesehatan jutaan orang di seluruh dunia.