Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kualitas portofolio kredit tetap terjaga meskipun terdapat kebijakan restrukturisasi kredit akibat bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera pada akhir 2025.

“Karena kita restru, tentu selama masa restru impact ke kualitas (kredit) itu bisa kita jaga dengan baik,” kata Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4).

Hirwandi mencatat nilai kredit yang direstrukturisasi sekitar Rp530-550 miliar dan sebagian besar merupakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia juga memastikan bahwa kebijakan restrukturisasi dengan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran selama satu tahun mengacu pada Peraturan OJK (POJK) yang berlaku.

Mengenai proses pemulihan, Hirwandi menjelaskan bahwa tiap wilayah memiliki tingkat pemulihan yang berbeda-beda. Ia memperkirakan wilayah Aceh membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan, terutama terkait perbaikan infrastruktur dan pembersihan lingkungan, sementara Sumatera Barat dan Sumatera Utara relatif lebih cepat pulih.

“Kalau kita lihat di Aceh, rumah-rumahnya itu sudah dipenuhi oleh tanah. Beda dengan kasus di Aceh pada saat tsunami. Pada saat tsunami, itu yang masuk ke rumah, di jalan, itu adalah berupa pasir yang pembersihannya relatif lebih mudah,” jelasnya.

Ia juga mencatat rasio non-performing loan (NPL) BTN berada dalam tren membaik secara bulanan hingga posisi Maret 2026. Secara khusus, NPL pada KPR subsidi berada di bawah 1,4 persen per posisi Maret 2026, menunjukkan manajemen perkreditan yang semakin membaik.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi ditetapkan secara seragam dengan jangka waktu satu tahun sebagai respons cepat atas kondisi darurat di lapangan.

Pada saat awal bencana, jelasnya, akses ke sejumlah wilayah terdampak masih sangat terbatas sehingga pihaknya belum benar-benar melakukan penilaian yang lebih rinci terkait kebutuhan masing-masing debitur.

“Menembus lokasinya itu sulit di beberapa titik. Jadi bagaimana kita mau kasih judgement? Akhirnya kita buat peraturan, ya sudah, sama dulu satu tahun,” kata dia.

Nixon menambahkan bahwa evaluasi lanjutan akan dilakukan mendekati akhir periode restrukturisasi untuk melihat perkembangan pemulihan di tiap wilayah. Menurut perkiraannya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mulai menunjukkan pemulihan, sementara kondisi di Aceh masih relatif lebih berat di beberapa titik.

“Saya rasa nanti baru bisa kita lihat menjelang satu tahun, kita hitung ulang lagi mana yang bisa tidak diperpanjang karena sudah recovery, mana yang memang masih bisa lanjut (masih membutuhkan restrukturisasi), dan mana yang harus jatuh (tidak bisa dipulihkan). Jadi total problemnya adalah Rp530-550 miliar,” kata Nixon.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kebijakan khusus terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Berdasarkan data OJK per akhir Desember 2025, restrukturisasi kredit yang diberikan mencapai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah terdampak bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berita tentang rencana Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia hingga penetapan kuota 1.000 wisatawan per hari di Taman Nasional Komodo mengisi kanal pemberitaan ekonomi pada Selasa (14/4) kemarin.

Berikut rangkuman berita Selasa (14/4) yang menarik dibaca kembali pada Rabu pagi ini.

1. RI akan beli minyak Rusia, Pertamina tindak lanjuti sesuai arahan

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan PT Pertamina (Persero) akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait rencana Indonesia membeli minyak dari Rusia.

“Saat ini, penjajakan masih di level pemerintah. Sebagai BUMN yang mengelola energi nasional, Pertamina akan menindaklanjuti sesuai arahan dan regulasi yang ditetapkan,” ujar Baron kepada ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Mentan tarik bantuan bila Sumbar tidak sigap tangani dampak bencana

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menarik bantuan dari pemerintah pusat apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama kabupaten dan kota tidak sigap menindaklanjuti arahan Presiden terkait penanganan bencana di sektor pertanian.

"Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Pertamina Patra Niaga: Informasi pendaftaran pangkalan LPG berbayar adalah hoaks

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi di media sosial yang disebar melalui keterangan (caption) video tautan akun https://vt.tiktok.com/ZSHg8QpF8/ terkait biaya pendaftaran pangkalan dan subpangkalan LPG 3 kg bersubsidi adalah tidak benar, atau hoaks, yang menyesatkan.

"LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota, sehingga harus dipastikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. RI-Inggris perkuat pembangunan rendah karbon lewat pendanaan LCDI-ITF

Indonesia dan Inggris memperkuat pembangunan rendah karbon melalui pendanaan proyek Low Carbon Development Initiative–Innovation and Technology Fund (LCDI-ITF).

“Innovation and Technology Fund menjadi bentuk bagaimana kebijakan dan perencanaan dapat diimplementasikan untuk menciptakan dampak nyata bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo di Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. BTNK tetapkan kuota 1.000 wisatawan per hari di TN Komodo

Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menetapkan aturan baru terkait kuota kunjungan wisatawan ke Taman Nasional (TN) Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi 1.000 wisatawan per hari.

"Aturan tersebut sudah berlaku sejak tanggal 1 April 2026 dan sudah berjalan," kata Koordinator Urusan Kehumasan, Kerjasama dan Pelayanan Perijinan Balai TN Komodo Maria Rosdalima Panggur saat dihubungi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh menegaskan proses pembersihan dan penanganan lumpur pascabanjir masih terus berjalan secara intensif. Aksi ini menepis narasi di media sosial yang mengesankan pemerintah menyerah dalam penangananpascabanjir.

Hal itu ditegaskan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA di Banda Aceh, Sabtu (11/4/2026).

Safrizal menjelaskan maksud pernyataannya mengenai istilah "berat" yang sempat disalahartikan oleh sejumlah pihak. Menurut Safrizal, istilah tersebut adalah refleksi dari kerja keras tim di lapangan, bukan sebuah pengakuan ketidaksanggupan atau keputusasaan.

“Kami tegaskan, bagi kami berat itu bermakna kita harus kerja keras dan tidak pernah menyerah. Semua ini tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi semangatnya adalah semangat positif untuk menuntaskan tanggung jawab, bukan bermakna menyerah. Berat itu adalah realita medan yang sedang kami taklukkan bersama,” ujar Safrizal.

Berdasarkan data operasional Satgas, dari total 519 lokasi yang menjadi sasaran di Aceh, sebanyak 480 lokasi telah berhasil dibersihkan sepenuhnya. Sementara itu, sisa 39 lokasi lainnya saat ini dalam status on-going atau sedang terus dikerjakan. Lokasi sisa ini merupakan area pemukiman padat dan drainase sempit yang memerlukan penanganan manual yang teliti.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



“Guna mempercepat proses tersebut, dukungan personel terus dioptimalkan di titik-titik krusial. Di wilayah Aceh Tamiang, Satgas telah mengerahkan personel Praja IPDN untuk membantu percepatan pembersihan fasilitas publik dan lingkungan warga agar segera layak digunakan kembali,” katanya.

Selain pengerahan personel kedinasan, Safrizal juga memaparkan keberlanjutan Program Cash for Work (Padat Karya) Tahap II yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat terdampak. Di Pidie Jaya, tepatnya di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, program ini sedang berjalan aktif dengan melibatkan total 392 peserta.

“Kekuatan di Pidie Jaya terdiri dari 300 warga lokal, 80 personel Satpol PP dan BPBD, serta didampingi 12 personel TNI/Polri. Pelaksanaan gelombang pertama sudah berjalan pada 6-8 April, dan akan dilanjutkan kembali pada 14-17 April mendatang. Ini adalah bukti bahwa pemerintah dan masyarakat bahu-membahu di lapangan,” jelasnya.

Safrizal ZA meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh di media sosial. Safrizal memastikan seluruh infrastruktur vital dan jalan nasional (Tahap I) sudah tuntas 100% sejak Januari lalu, dan kini Satgas fokus menuntaskan pembersihan lingkungan permukiman.

“Data adalah fakta, dan kerja kami adalah nyata. Kami tidak akan berhenti sampai lokasi terakhir benar-benar tuntas. Kami mengajak masyarakat untuk tetap optimistis menyongsong tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya,” ucapnya.

JAKARTA - Centrepark kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan melalui partisipasi dalam program sosial yang diinisiasi oleh atlet nasional, Odekta Elvina Naibaho. Kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Maret 2026 tersebut menghadirkan lelang singlet bersejarah yang digunakan saat meraih medali emas di ajang SEA Games 2025.

Hasil dari lelang ini didedikasikan untuk membantu korban banjir di wilayah Sumatera. Partisipasi Centrepark dalam kegiatan ini menegaskan perannya tidak hanya sebagai perusahaan pengelola parkir berbasis teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang aktif berkontribusi dalam aksi sosial dan kemanusiaan.

Proses lelang telah dilaksanakan secara resmi hingga tahap penandatanganan dan serah terima. Dalam momen tersebut, singlet simbol perjuangan tersebut diterima langsung oleh CEO & President Director Centrepark, Charles Richard Oentomo, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap aksi kemanusiaan ini.

Lebih dari sekadar kegiatan simbolis, program ini telah memberikan dampak nyata. Hasil dari kegiatan tersebut telah diwujudkan dalam pembangunan serta penyerahan rumah bagi masyarakat terdampak banjir, yang kini telah terlaksana dengan baik.

Hal ini menjadikan inisiatif tersebut sebagai contoh nyata bagaimana kolaborasi antara dunia olahraga dan dunia usaha dapat menghadirkan solusi berkelanjutan bagi masyarakat.

"Centrepark percaya bahwa keberhasilan bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang kontribusi nyata bagi masyarakat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk saling membantu dan memperkuat satu sama lain sebagai bangsa," ujar Charles Richard Oentomo.

Sementara itu, Odekta Elvina Naibaho juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, termasuk Centrepark, serta mengutip pesan inspiratif dari Soekarno: "Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."

Sebagai perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 16 tahun dan mengelola lebih dari 800 lokasi parkir di lebih dari 60 kota di Indonesia, Centrepark terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi sekaligus memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan.

Melalui nilai Beyond With Care, Centrepark percaya bahwa setiap langkah kecil dalam membantu sesama adalah bagian dari kontribusi besar untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Centrepark tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial dan kontribusi terhadap pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.

JAKARTA - Pemerintah memastikan sekolah -sekolah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera siap memulai kembali pembelajaran tatap muka. Berbagai langkah cepat pun telah dilakukan.

Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk optimalisasi pembelajaran mulai dari pemulihan infrastruktur, penyelenggaraan pembelajaran di ruang sementara hingga penyesuaian metode belajar, guna memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SD Negeri 158498 Aek Tolang, Sumatra Utara, Hayati, memastikan bahwa pembelajaran telah kembali berjalan normal sejak Januari 2026.

“Sekolah kami sempat melaksanakan pembelajaran di tenda darurat pada bulan Desember 2025. Namun sejak Januari 2026, KBM sudah berjalan seperti biasanya di sekolah,” ujarnya, melalui siaran pers, Sabtu (28/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, sekolah juga telah menerapkan pembelajaran adaptif dengan menyesuaikan kurikulum secara mandiri. Asesmen juga dilakukan secara sederhana dan fleksibel, mengacu pada petunjuk teknis pembelajaran untuk satuan pendidikan terdampak bencana yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Selain kesiapan dari sisi pembelajaran, dukungan pemerintah turut memperkuat proses pemulihan. “Bantuan pemerintah berupa uang tunai untuk kebersihan lingkungan sekolah, dan juga untuk kebutuhan siswa seperti seragam sekolah,” ungkap Hayati.

SDN 158498 Aek Tolang juga menerima dukungan lanjutan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan berupa pembangunan dua ruang kelas baru, toilet, serta penataan lingkungan sekolah, yang semakin menunjang kesiapan pembelajaran secara berkelanjutan.

Di Sumatra Barat, kesiapan pembelajaran juga ditunjukkan oleh SMAN 1 Batang Anai. Kepala SMAN 1 Batang Anai, Zulbaidah menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran tetap berlangsung di tengah kondisi pascabencana. Sebanyak 10 rombongan belajar (rombel) saat ini menempati Asrama Haji Kabupaten Padang Pariaman, sementara sebagian lainnya belajar di tenda darurat yang difasilitasi oleh Kemendikdasmen.

Dalam proses pembelajaran, sekolah melakukan penyesuaian dengan mengurangi durasi waktu belajar serta memfokuskan pada materi esensial. Zulbaidah mengungkapkan bahwa SMAN 1 Batang Anai mengacu pada buku panduan pembelajaran dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikdasmen sebagai pedoman utama.

Kesiapan ini juga diperkuat melalui berbagai dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, mulai dari bantuan biaya normalisasi, distribusi bantuan bagi siswa, layanan trauma healing untuk guru dan siswa, hingga penyediaan tenda sebagai ruang belajar darurat. Pemerintah daerah turut mendukung melalui normalisasi dengan bantuan alat berat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta fasilitasi lokasi pembelajaran sementara.

Senada dengan hal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi dalam kondisi apa pun.

“Pendidikan tidak boleh berhenti, bahkan dalam situasi bencana sekalipun. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat memastikan anak-anak kita tetap belajar dengan aman, nyaman, dan bermakna. Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya memulihkan fasilitas, tetapi juga memulihkan harapan dan semangat belajar peserta didik,” ujarnya.

JAKARTA - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan pengungsi pascabencana banjir di wilayah Sumatera telah mencapai tahap hampir tuntas. Secara keseluruhan, hampir 100 persen pengungsi tidak lagi tinggal di tenda darurat, menandai percepatan signifikan dalam proses pemulihan masyarakat terdampak.

Capaian tersebut ditopang oleh kondisi di dua wilayah terdampak utama, yakni Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang telah mencatatkan nol pengungsi di tenda. Sementara itu, di Provinsi Aceh masih terdapat 171 jiwa atau 43 kepala keluarga (KK) dalam jumlah yang sangat terbatas dan saat ini tengah dalam proses penanganan lanjutan.

“Bapak Presiden tidak menyampaikan bahwa seluruh apa daerah bencana sudah tidak ada tenda. Tidak. Yang disampaikan adalah mendekati 100%. Mendekati 100% itu tidak ditenda,” ujar Tito, Rabu (25/3/2026).

Tito menjelaskan bahwa capaian hampir seluruh pengungsi keluar dari tenda dihitung dengan membandingkan jumlah pengungsi yang tersisa saat ini, yakni sekitar 171 orang di Provinsi Aceh, dengan total pengungsi pada awal kejadian yang mencapai 2,1 juta jiwa per 2 Desember 2025.

Dari perhitungan tersebut, persentase pengungsi yang masih berada di tenda hanya sekitar 0,008 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa sekitar 99,96 persen pengungsi telah keluar dari tenda. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan istilah “hampir” atau “mendekati 100 persen” dan tidak mengklaim seluruhnya selesai.

“Nah, bagaimana kita menghitungnya? Ya, hitung saja 171 orang sekarang ini dibagi 2,1 juta pada saat 2 Desember data pada waktu mengungsi ya itu lebih kurang 0,008% sehingga bisa dikatakan 99,96% ada lagi tenda. Makanya ada kata-kata hampir atau mendekati 100%. Kita tidak mengklaim 100%,” jelasnya.

Tito menjelaskan bahwa sisa pengungsi saat ini berada di dua wilayah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bireuen. Di Aceh Tamiang, sebelumnya tercatat sebanyak 26 kepala keluarga atau 96 jiwa di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, yang sempat menjadi perhatian publik.

Namun demikian, kondisi tersebut telah ditangani, dan tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah turun langsung ke lokasi untuk menyiapkan solusi penanganan.

“Sebelum viral pun kami sudah menyampaikan bahwa memang ada 26 KK, 96 jiwa yang ada di Tamiang yang di Desa Sekumur yang ada ibu-ibu dan sudah didatangi oleh tim dari BNPB. Solusinya sudah ada. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan ini bisa menjelaskan dan juga bisa menyelesaikan, artinya solusinya sudah ada,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian hunian di wilayah tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat. “Insya Allah paling lambat 2 minggu ke depan, tapi lagi diupayakan oleh Pak Kepala BNPB minggu depan mudah-mudahan bisa selesai karena perlu ada listrik juga perlu ada air, air minum dan lain-lain di sana,” tambahnya.

Sementara itu, di Kabupaten Bireuen masih terdapat 17 kepala keluarga atau sekitar 75 jiwa yang berada di tenda, tepatnya di area halaman kantor bupati yang dijadikan lokasi penampungan sementara. Tito menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan preferensi masyarakat terkait skema hunian yang diinginkan.

Menurutnya, sebagian masyarakat tidak bersedia menerima skema Dana Tunggu Hunian (DTH) dan menginginkan agar langsung dibangunkan hunian tetap maupun hunian sementara. Di sisi lain, pemerintah kabupaten pada awalnya mendorong agar masyarakat langsung menempati hunian tetap.

Namun, dari keseluruhan 403 kepala keluarga terdampak, terdapat 17 kepala keluarga yang memilih untuk dibangunkan hunian sementara terlebih dahulu sebelum nantinya beralih ke hunian tetap.

“Nah, persoalannya apa? Masyarakat ini menghendaki agar mereka tidak mau menerima DTH, tapi mau langsung dibangunkan Huntap atau Huntara. Sementara dari pemerintahan kabupaten menyampaikan masyarakat inginnya dari tenda langsung Huntap semua. Tapi rupanya ada yang berbeda 17 KK gak,” ungkapnya.

Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya mediasi untuk menjembatani perbedaan pandangan tersebut. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pemanfaatan Dana Tunggu Hunian yang memungkinkan masyarakat tinggal sementara di rumah keluarga.

Namun, pemerintah daerah mengusulkan agar langsung dibangun hunian tetap. Atas perbedaan tersebut, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menyiapkan solusi yang paling memungkinkan untuk segera direalisasikan.

“Kita tengahi dengan cara oke kita buatkan Huntap kemudian itu dikerjakan oleh BNPB dan sudah ada contohnya dan sedang berjalan ya, mudah-mudahan sesegera mungkin selesai ini solusinya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian hunian bagi warga terdampak terus dikebut agar seluruh pengungsi dapat segera menempati tempat tinggal yang layak.

“Kalau solusi ini sudah ada yang 26 KK di Aceh Tamiang ini sedang dibangun dan minggu depan paling lambat 2 minggu lagi selesai 26 ini akan masuk Huntara, no problem, yang 17 KK di Bireuen karena maunya langsung huntap ya otomatis perlu waktu karena membangun Huntap ini juga perlu waktu lebih dari sebulan,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemulihan daerah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi Pulau Sumatera diprediksi membutuhkan dana hingga sekitar Rp130 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan kembali daerah terdampak banjir Sumatera selama tiga tahun ke depan.

“Di Gugus Tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan 3 provinsi ini dalam waktu 3 tahun itu setahu saya sementara exercise-nya lebih kurang Rp130 triliun. Lebih kurang, tapi ini nggak saya katakan angka fix karena mungkin ada double. Anggaran itu akan dikerjakan KL selama multi-year 3 tahun,” kata Tito di Kantor Staf Kepresiden, Rabu (25/3/2026).

Tito menegaskan, angka tersebut masih berupa perhitungan sementara dari Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan usulan program kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah, yang kemudian dirangkum menjadi sebuah Rencana Induk (Renduk).

Dia menargetkan, Renduk yang memuat postur anggaran tersebut akan disahkan secara resmi oleh pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.

“Nanti kalau sudah dibuat, Menkeu akan biayai kalau sudah menjadi renduk, ini betul-betul planning clear, siap, apa saja yang mau dibuat, dan nilainya berapa,” ujar dia.

Mantan Kapolri itu mencontohkan bahwa dana bernilai ratusan triliun itu nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan dan jembatan permanen, hingga pemulihan fasilitas vital yakni sekolah dan pusat kesehatan masyarakat.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim sebagian besar wilayah terdampak bencana di Sumatera telah keluar dari fase krisis. Ia menyebutkan, 38 kabupaten/kota di Sumatera kini telah kembali ke kondisi normal pascabencana.

“Sumbar 13 kabupaten/kota, Sumut 15 kabupaten/kota, dan Aceh 10 kabupaten/kota sudah kembali normal,” kata Tito dalam konferensi pers update PHTC, di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Pemulihan terbesar terjadi di tiga provinsi utama, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Di Sumatera Barat, sejumlah wilayah seperti Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan telah dinyatakan pulih.

Sementara itu di Sumatera Utara, kota-kota besar seperti Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Binjai, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Mandailing Natal, serta Kota Sibolga termasuk dalam daftar wilayah yang sudah kembali normal.

Di Aceh, pemulihan juga mencakup berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Nagan Raya, Aceh Singkil, serta Kota Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam.

Lihat video: Prabowo Pimpin Rapat Koordinasi Setelah Tinjau Lokasi Banjir Sumatera

Meski begitu, ia menegaskan pekerjaan belum selesai. Masih ada 11 kabupaten yang masuk kategori prioritas karena kondisi pemulihannya belum optimal. “Sebanyak 11 kabupaten perlu atensi khusus, yakni Sumbar 2 kabupaten, Sumut 2 kabupaten, dan Aceh 7 kabupaten,” ujar Tito.

Wilayah yang masih membutuhkan perhatian intensif di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Di Sumatera Utara, fokus pemulihan diarahkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sementara itu, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah wilayah terbanyak yang masih dalam pemantauan ketat, yakni tujuh kabupaten, termasuk Kabupaten Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya.

Pemerintah menegaskan percepatan pemulihan akan terus didorong, terutama di wilayah yang masih tertinggal, agar seluruh daerah terdampak bisa segera keluar dari bayang-bayang bencana dan kembali menjalankan aktivitas secara normal.

JAKARTA - Tokio Marine Group melalui Tokio Marine Holdings dan Tokio Marine Nichido Fire Insurance menyalurkan donasi kemanusiaan senilai USD 50.000 membantu masyarakat korban banjir Sumatera beberapa waktu lalu. Bantuan serahkan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) .

Penyerahan donasi secara simbolis dilakukan pada 11 Maret 2026 di Kantor Pusat PMI dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla , Sekjen PMI AM Fachir, dan jajaran pengurus PMI. Perwakilan dari Tokio Marine Indonesia, yaitu Compliance, RM, and HRGA Director, Cahyo Adi; Managing Director PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, Shiro Ipposhi; dan Executive Officer Nippon Koei Nicholas Felix.

Melalui bantuan ini, Tokio Marine Group berharap dapat ikut meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung proses pemulihan yang sedang berjalan. "Bagi kami, kehadiran perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap bantuan yang disalurkan dapat memberi arti bagi masyarakat terdampak dan mencerminkan semangat kebersamaan untuk hadir membantu saat dibutuhkan," kata Cahyo Adi.

Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memperkuat upaya kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga membawa tantangan besar bagi banyak keluarga yang terdampak.

"Kami menyambut baik dukungan dari Tokio Marine Group. Bantuan seperti ini sangat berarti dalam memperkuat upaya kemanusiaan dan membantu masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk komitmen kepedulian Tokio Marine yang telah terjalin bersama PMI sejak 2010 melalui berbagai donasi kemanusiaan," ujarnya.

Sejak 2010, Tokio Marine Group dan PMI telah membangun kolaborasi kemanusiaan yang berkelanjutan melalui berbagai donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Indonesia. Dukungan ini menjadi wujud kepedulian yang terus dijaga dari waktu ke waktu, sekaligus menegaskan komitmen Tokio Marine untuk selalu hadir di sisi masyarakat, bukan hanya melalui perlindungan asuransi, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberi arti di saat yang paling dibutuhkan.

Seperti disampaikan Jusuf Kalla, kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga kemanusiaan memiliki peran penting dalam memperkuat dukungan bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Komitmen tersebut juga tercermin dalam kebersamaan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan Nippon Koei sebagai bagian dari grup yang sama di bawah Tokio Marine Holdings.

Dengan semangat yang sejalan, keduanya percaya bahwa kontribusi terhadap upaya mitigasi bencana merupakan bagian penting dari tanggung jawab bersama untuk membantu memperkuat ketahanan masyarakat dan mendukung proses pemulihan yang berkelanjutan. Jusuf Kalla Soroti Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza Palestina

Tokio Marine Indonesia juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada PMI atas dedikasi, kepedulian, dan kerja nyatanya dalam menjalankan misi kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia. Bagi Tokio Marine, perlindungan bukan semata soal layanan, tetapi juga tentang bagaimana dapat terus memberi manfaat dan menghadirkan dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menegaskan kehadiran negara dalam penanganan bencana banjir di Aceh, seiring penyaluran bantuan pemerintah senilai Rp100,9 miliar kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Aceh Timur. Hal itudisampaikan usai Kapolda Aceh mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam penyaluran bantuan di Pendopo Idi Rayeuk, Aceh Timur.

“Kehadiran sejumlah pejabat yang berulang kali ke Aceh menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat Aceh,” kata Irjen Marzuki, Selasa (17/3/2025). Bantuan tersebut diberikan secara simbolis kepada perwakilan korban banjir bandang yang terdampak, baik korban jiwa maupun masyarakat yang mengalami kerugian materiel.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh tidak hanya hadir secara seremonial, tetapi juga memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mendukung penanganan bencana dan percepatan pemulihan masyarakat.

Selain Kapolda Aceh, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh), Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA.

Kapolda Marzuki menekankan bahwa bantuan yang disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri memiliki makna penting bagi masyarakat terdampak. “Pemerintah sangat memperhatikan momen-momen yang bermakna bagi masyarakat Aceh. Sehingga menjelang lebaran langsung diturunkan bantuan,” kata jenderal bintang dua tersebut.

Menurutnya, kehadiran bantuan di waktu yang tepat diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menghadirkan harapan baru. “Semoga dengan bantuan tersebut, masyarakat terdampak banjir dapat menyambut Idulfitri dengan baik dan penuh makna,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda Aceh menegaskan bahwa Polri terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal, termasuk dalam aspek distribusi bantuan.

Kapolda Marzuki mengatakan bahwa Polri bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

Dukungan ini mencakup pendirian Temporary Learning Space (TLS), penyediaan dan penguatan pojok baca, serta pemberian Back-to-School Kits untuk membantu proses pemulihan pasca bencana,

Jakarta (ANTARA) - Citi Foundation berkolaborasi dengan Save the Children Indonesia untuk memberikan respons kemanusiaan menyeluruh bagi anak-anak dan keluarga terdampak banjir di wilayah Sumatra Utara.

“Dukungan ini mencakup pendirian Temporary Learning Space (TLS), penyediaan dan penguatan pojok baca, serta pemberian Back-to-School Kits untuk membantu proses pemulihan pasca bencana,” kata Country Head of Public Affairs Citi Indonesia Hario Widyananto dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Seperti diketahui, banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat beberapa bulan yang lalu telah menyebabkan kerusakan rumah, sekolah, dan infrastruktur publik, sehingga mengharuskan puluhan ribu keluarga mengungsi.

Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 4.852 sekolah terdampak akibat bencana di wilayah Sumatra, yang membuat anak-anak menjadi salah satu kelompok paling rentan terdampak akibat kesulitan akses terhadap pendidikan dan ruang aman.

Dalam kunjungan ke SD Hutanabolon 1 dan 2 di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Hario mengungkapkan bahwa pihaknya percaya bahwa dukungan terhadap ruang belajar yang aman dan layak merupakan hal yang sangat krusial dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Hal ini mendasari komitmen Citi Foundation melalui dukungan pendanaan pemulihan pasca bencana di Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Sri Lanka sebesar total 200 ribu dolar AS atau sekitar Rp3,3 miliar yang disalurkan oleh Save the Children.

“Di Indonesia, bantuan dipusatkan untuk membantu anak-anak dan keluarga di wilayah Sumatra Utara yang terdampak agar bisa segera pulih dan bangkit kembali. Ribuan sekolah yang terdampak menunjukkan besarnya tantangan pemulihan sektor pendidikan serta urgensi memastikan anak-anak dapat segera kembali belajar di lingkungan yang aman dan mendukung,” ujarnya.

Menurut Humanitarian and Program Operations Director Save the Children Indonesia Fadli Usman, tantangan pemulihan sektor pendidikan tak bisa dihadapi sendiri, sehingga kolaborasi dengan Citi Foundation menjadi sangat krusial.

“Dukungan pihak swasta termasuk Citi Foundation mempercepat proses pemulihan pasca bencana, terutama dalam memastikan hak anak-anak terpenuhi dalam situasi krisis dan darurat,” ujar Fadli.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menggelar focus group discussion (FGD) untuk mendalami dampak operasi pertambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan korelasinya dengan bencana banjir pada akhir 2025.

"Perhapi mencermati adanya penelitian independen terbaru yang dilakukan oleh Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB)," ujar Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sudirman menyebut kajian tersebut dilakukan secara komprehensif melalui investigasi lapangan selama kurang lebih dua bulan yakni Desember 2025-Januari 2026.

Hasil penelitian itu, lanjutnya, telah dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pada 18 Februari lalu.

Sudirman menambahkan terdapat perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah DAS Garoga yang turut menjadi sorotan dalam isu tersebut, yakni PT Agincourt Resources (PT AR).

Berdasarkan hasil kajian CENAGO, lanjut dia, terdapat pembahasan mengenai banjir di wilayah DAS Garoga, yang secara hidrologis terpisah dari sub-DAS operasional PT AR.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) STJ Budi Santoso menilai hasil kajian berbasis data lapangan penting menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan.

"Saya yakin pemerintah akan atau perlu menggunakan data dan hasil kajian yang dasarnya adalah data riil, diambil di lapangan oleh pihak yang memang punya kompetensi, dan bisa dipertanggungjawabkan di depan peers-nya, artinya kalangan yang memiliki keahlian yang sama, sehingga mampu mempertahankan hasil kajian itu," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Riset Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 dipicu oleh cuaca ekstrem yang melampaui standar mitigasi banjir nasional.

Koordinator Tim Riset Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) ITB Heri Andreas mengatakan bahwa kondisi tersebut sebagaimana hasil kajian forensik berbasis analisis presipitasi ekstrem, karakteristik hidrologi tiga daerah aliran sungai (DAS) yakni Badiri, Garoga, dan Batang Toru di Sumatera Utara, perubahan tutupan lahan, serta simulasi hidrologi-hidrolika.

Dari kajian penelitian tim riset ITB itu didapati curah hujan dengan intensitas sangat ekstrem membuat kapasitas sistem pengendalian banjir yang ada tidak dirancang untuk menahan skala peristiwa tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026