Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menghentikan penerimaan tenaga honorer baru untuk menekan beban belanja pegawai di APBD.

Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR yang membahas persoalan PPPK dan tenaga honorer, Senin (8/6/2026). Tito terlebih dahulu memaparkan data bahwa 479 daerah atau 87,73% memiliki porsi belanja pegawai di atas 30%, sementara hanya 67 daerah yang berada di bawah 30% pada tahun anggaran 2026.

Dia mengatakan salah satu langkah untuk menekan beban belanja adalah menahan rekrutmen pegawai baru, termasuk honorer.

"Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru," ujar Tito.

Menurutnya, sebagian tenaga honorer seperti guru dan tenaga kesehatan masih dibutuhkan dalam pelayanan publik. Namun, ia menilai penumpukan terjadi pada tenaga administrasi yang dinilai tidak selalu dibutuhkan secara optimal.

Dia juga menyinggung praktik penempatan tenaga honorer yang kerap berkaitan dengan kepentingan politik di daerah.

"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ucap dia.

Tito menyebut kondisi tersebut membuat jumlah honorer terus meningkat dan pada akhirnya menuntut kepastian status menjadi PPPK atau PNS.

Akibatnya, muncul tekanan kepada pemerintah daerah melalui aksi protes yang kemudian berujung pada pengangkatan sebagian tenaga honorer. Menurutnya, hal ini menambah beban APBD.

"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tetapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," tuturnya.

Tito menambahkan pola tersebut berulang dan berpotensi menjadi beban fiskal bagi kepala daerah yang baru menjabat.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap temuan adanya tenaga honorer di bidang administrasi yang ternyata tidak memiliki kompetensi.

Hal ini diungkap Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas," ungkap Tito.

Tito menduga banyaknya tenaga honorer administrasi yang tak berkompeten ini justru mereka yang berasal dari titipan pejabat lama. Hal ini yang membuat menumpuknya tenaga honorer di suatu daerah.

"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuklah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ujarnya.

"Setelah numpuk mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi PPPK atau menjadi PNS, jadi ASN, aparat sipil negara," ucapnya.

Lihat video: Massa Tuntut Kesejahteraan Tenaga Honorer

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pengusulan Tahun 2025. Prosesi ini dilaksanakan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026 bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Penganugerahan ini diberikan kepada tujuh figur yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai sukses melahirkan inovasi kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan mutu lingkungan pesisir serta penguatan taraf hidup masyarakat nelayan.

Namun, di balik penyerahan penghargaan tersebut, terdapat proses seleksi dan rekam jejak yang sangat ketat. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menegaskan pemberian tanda kehormatan ini tidak merujuk pada penilaian subjektif, melainkan melalui fase verifikasi berlapis sejak diusulkan pada 10 Juli 2025.

Selain penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta internal Kemendagri (Ditjen Bina Adwil dan Ditjen Bangda), para kandidat juga harus lolos dari proses pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem.

“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI," ungkapnya, Rabu (3/6/2026).

Setelah dinyatakan bersih dan lolos dari skrining empat lembaga hukum tersebut, Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi lapangan sebelum akhirnya dinilai oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Legalitas penghargaan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



Berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2024, penganugerahan Satyalancana Wira Karya ini semestinya digelar pada upacara puncak Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember. Namun, Safrizal ZA mengungkapkan terjadi perubahan agenda menyusul transisi pemerintahan dan penyesuaian nomenklatur Kabinet.

Peringatan Hari Nusantara yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terakhir kali diselenggarakan pada 2023. Pada 2024 dan 2025, peringatan Hari Nusantara tidak diselenggarakan secara nasional. Oleh karena itu, Kemendagri mengambil inisiatif strategis untuk mengintegrasikan prosesi penyematan tanda kehormatan ini ke dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.

Hal ini dinilai selaras dengan spirit Asta Cita, khususnya dalam mendorong konsep Ekonomi Biru sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pengelolaan kelautan bukan sekadar simbol, melainkan fondasi strategis nasional. Merujuk Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.892.410,091 Km² dengan 17.380 pulau yang tersebar di 38 Provinsi.

Sementara itu, luas perairan laut nasional menembus 6.400.000 Km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 Km. Dengan volume produksi perikanan nasional tahun 2025 yang mencapai 26.262.141 ton senilai Rp117,01 triliun, sektor ini menjadi pilar krusial bagi ketahanan pangan dan posisi geopolitik dunia di delapan global maritime choke points (termasuk Selat Malaka dan tiga ALKI).

“Penganugerahan ini adalah pengakuan atas dedikasi, inovasi, pengabdian, dan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan," ujar Mendagri.

Apresiasi tertinggi negara ini disematkan langsung kepada para figur berprestasi, dimulai dari tingkat gubernur yakni Gubernur Sumatera Selatan Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang Herman Deru, Gubernur Kepulauan Riau Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang Ansar Ahmad, serta Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2020 dan 2021-2024 Sugianto Sabran.

Penghargaan ini juga dianugerahkan kepada para pemimpin di tingkat kabupaten/kota, yaituBupati Demak Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang Eisti’anah, Bupati Pangkajene dan Kepulauan Periode 2020-2024 dan 2025-sekarang Muhammad Yusran Lalogau, serta Wali Kota Manado Periode 2021-2022-sekarang Andrei Angouw. Sementara dari unsur kepala perangkat daerah, penghargaan diraih oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Periode 2022-sekarang Muhammad Isa Anshori.

Di akhir acara, Mendagri menyampaikan ucapan selamat dan menaruh harapan besar agar penghargaan ini mampu memicu stimulus kompetitif bagi kepala daerah lainnya di Indonesia untuk terus membangun wilayah pesisir yang berdaya saing tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai ekologis

Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

Dalam tinjauan ini Maruarar Sirait dan Tito Karnavian ditemani Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Lombok Barat Nurul Adha serta anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi.

Di hadapan warga penerima bantuan bedah rumah, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan total anggaran Kementerian PKP di tahun 2026 sebesar Rp10 triliun. Dari nilai itu Rp8 triliun lebih atau 80 persen diperuntukkan untuk program bedah rumah rakyat di seluruh wilayah tanah air, termasuk di NTB.

"Sisanya untuk bayar gaji dan sebagainya. Itu pun nggak sampai 10 persen. Itulah bagaimana politik anggaran kita betul-betul pro rakyat," ujarnya.

Ia mengatakan bila merujuk pada data tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit sehingga terjadi kenaikan empat kali lipat dari pada tahun 2025.

"Ini perjuangan pemerintah untuk warga NTB," kata Ara sapaan akrab Maruarar Sirait.

Ia menegaskan bantuan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pemerintah tidak pernah membeda-bedakan untuk mengurus rakyat. Tidak ada anak emas dan tidak ada anak tiri," tegasnya.

Ara juga mengingatkan kepada pemerintah daerah maupun unit balai Kementerian PKP untuk betul-betul mengecek kondisi rumah penerima sehingga bantuan bedah rumah yang dialokasikan pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran.

"Jadi, benar-benar yang dipilih itu kondisi rumah yang rusak parah, sehingga bantuannya tepat sasaran," katanya.

Selain berbincang dengan penerima bantuan, Menteri Ara juga mengajak Mendagri dan gubernur yang hadir masuk dalam rumah yang kondisinya rusak parah tersebut. Dinding rumah itu terbuat dari anyaman bambu berlantai semen tanpa ada kamar, dan hanya disekat kain sebagai pembatas tempat tidur dengan dapur.

"Kita sudah lihat bersama-sama rumah ini memang pantas dibedah. Ini masalahnya sudah bolong-bolong di dinding, bocor-bocor di atap, lantai juga tanah semen, sehingga 100 persen bantuan tepat sasaran," ujar Ara.

Ara juga menitipkan pesan pada tiga gubernur yang hadir untuk juga memilih kondisi rumah warga yang akan dibedah benar-benar kondisinya sudah rusak parah bukan rumah kondisinya bagus.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah mengalokasikan 400 ribu unit yang dibedah pada tahun ini di seluruh tanah air. Oleh karena itu, Tito berharap bantuan pemerintah melalui bedah rumah diperuntukkan untuk warga yang kondisi rumahnya benar-benar rusak parah.

"Bahkan ada yang lebih sulit dari rumah di NTB ini, waktu saya meninjau di salah satu Pulau Sitaro namanya di Sulawesi Utara sudah dapat bantuan juga. Jadi, kita harus bersyukur dapat target bantuan," katanya.

Sementara itu, warga penerima bantuan, pasangan suami istri Abdul Azim dan Rohaimin mengaku bersyukur dan berterima kasih tahun ini mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah. Karena selama ini, mereka mengaku bertahun-tahun hanya didata saja tanpa ada kejelasan realisasi.

"Alhamdulillah, tahun ini bisa dibantu," ujarnya.

Pekerja serabutan ini mendapat bantuan bedah rumah BSPS sebesar Rp20 juta. Bedah rumah warga ini mulai dikerjakan pada 20 Mei dengan tenggat waktu penyelesaian 30 Juni 2026. Masing-masing unit rumah yang dibedah akan diawasi oleh pendamping bersama unit pelaksana tugas (UPT) Balai PKP.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 6.918 unit untuk program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan alokasi program bedah rumah untuk NTB ini naik empat kali lipat dibanding alokasi tahun 2025.

"Tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit, sehingga ada kenaikan empat kali lipat dari tahun lalu," ujarnya di Senggigi, Lombok Barat, Selasa.

Pada kesempatan itu Maruarar Sirait selesai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan gubernur serta bupati/wali kota di regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di kawasan wisata Senggigi, NTB.

Ia mengatakan secara nasional pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 400 ribu unit bedah rumah di tahun 2026. Jumlah ini naik dari 45 ribu unit rumah dari tahun 2025.

"Jadi, kenaikannya besar sekali dari 45 ribu menjadi 400 ribu," kata Ara sapaan akrabnya.

Ara menegaskan program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan.

"Peningkatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya.

Ia mengatakan program ini juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 15 ribu unit rumah untuk kawasan kepulauan dan daerah perbatasan melalui koordinasi dengan Kemendagri yang juga selaku Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Untuk wilayah sasaran perbatasan ini antara lain perbatasan di Papua, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Tenggara di kawasan terluar dekat Filipina, hingga Kepulauan Riau.

"Pemerintah ingin rumah-rumah warga di wilayah terdepan Indonesia dapat direnovasi agar lebih layak huni," katanya.

Selain itu, kata Ara, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8 ribu rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis atau TBC. Program itu ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut.

Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 10 ribu unit rumah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo.

Di sektor pembiayaan perumahan, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya sekitar 220 ribu-290 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

Pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Melalui skema itu, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta disebut tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi pada pemerintah pusat melalui Kementerian PKP yang meningkatkan jumlah bedah rumah di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih, karena kami masih memiliki 2 persen warga dengan kategori kemiskinan ekstrem yang sebagian besar itu dipengaruhi oleh kondisi rumah, sehingga melalui program ini membantu kita menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Kemendagri dalam upaya membantu pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan melalui skema-skema pembangunan meski ada pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, melalui skema-skema bantuan dari Pak Mendagri, kita bisa membiayai pembangunan di daerah. Saya kira di pemerintah daerah lain juga mendapatkan hal yang sama," katanya.

Turut hadir dalam rakor tersebut Gubernur Maluku Henrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta para bupati dan wali kota di empat daerah tersebut.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryong Kim, pada Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut rencana penguatan dan pengembangan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Tito Karnavian didampingi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. Menurut Safrizal ZA, kunjungan tersebut menjadi kesempatan dalam memperkuat sistem layanan kedaruratan nasional yang terintegrasi, cepat, dan responsif terhadap berbagai situasi darurat.

“Pengembangan NTPD 112 menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat dan terintegrasi,” ujarnya, Senin (18/5/2026)

Dalam kesempatan itu, Safrizal ZA menyerahkan Letter of Intent (LoI) kepada perwakilan National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryong Kim, sebagai langkah awal penguatan kerja sama kedua negara dalam pengembangan sistem layanan kedaruratan nasional, khususnya implementasi NTPD 112 secara nasional di Indonesia.

"Ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam LoI meliputi pembentukan dan pengembangan sistem pelaporan penanggulangan kebakaran, bencana, dan penyelamatan darurat di Indonesia, termasuk pelaksanaan konsultasi teknis serta berbagi pengalaman kebijakan antar kedua negara," ucapnya.

Lihat video: Momen Retret, Tito Karnavian Bahas Efisiensi Anggaran Belanja



Selain itu, kerja sama juga mencakup partisipasi dan dukungan bersama dalam penyelenggaraan pameran internasional, seminar, lokakarya, maupun kegiatan sejenis yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran dan layanan penyelamatan darurat.

"Kami optimistis dengan LoI ini, pengembangan integrasi NTPD 112 menjadi lebih optimal, selain itu kita juga membuka peluang penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, pelatihan, hingga pertukaran personel guna meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan,” jelasnya.

Pengalaman Korea Selatan dalam membangun sistem layanan kedaruratan terpadu menjadi referensi penting bagi Indonesia, khususnya dalam memperkuat koordinasi dan optimalisasi respons cepat terhadap kondisi darurat.

"Pihak Korea Selatan juga menyampaikan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam implementasi layanan NTPD 112 secara nasional, termasuk melalui dukungan teknis, pengembangan sistem, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia," tegasnya.

BALIKPAPAN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat inovasi dan kinerja dalam menangani isu-isu strategis nasional. Khususnya pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran.

Hal tersebut disampaikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantam Timur, pada Selasa 5 Mei 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. “Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang alhamdulillah sekarang diangka 2,42 persen, itu one of the best," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

“Ada survei menyatakan bahwa yang menjadi persoalan masyarakat nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40% masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ucapnya.

Tito menegaskan, pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang mendorong daerah untuk lebih inovatif melalui pemberian insentif dan penguatan sistem evaluasi kinerja.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



Dalam hal ini, Kemendagri melalui BSKDN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis data, melakukan evaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. Melalui kegiatan apresiasi ini, Kemendagri berupaya terus memperkuat ekosistem kompetisi yang sehat antar daerah berbasis indikator kinerja yang terukur.

Sejalan dengan itu, Tito juga menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian agar program berjalan kredibel dan mendapat kepercayaan publik.

“Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” tegasnya.

Tito berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mampu mendorong daerah untuk terus berbenah, memperkuat perencanaan, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk memacu Bapak/Ibu untuk berprestasi menciptakan iklim kompetitif (dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran hingga peningkatan creative financing)," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meluncurkan program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pelaksanaan program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Tito menegaskan bahwa Program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Dia menyebut, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito.

Dia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.

Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai kolaborasi ini sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, kebijakan berbasis data menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025, yang menjadi rujukan penting dalam perencanaan program perumahan.

Program bedah rumah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. BNPP optimistis pembangunan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah.

Hal ini merespons adanya Pemda yang masih mengkaji atau mempertimbangkan untuk mengikuti kebijakan WFH ASN yang telah diputuskan beberapa waktu lalu.

"Kebijakan itu pada prinsipnya harus diterapkan," kata Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Meski bersifat wajib, kata dia, pemerintah pusat memberikan ruang diskresi bagi daerah untuk mengatur proporsi antara WFH dan Work From Office (WFO) sesuai kebutuhan masing-masing.

"Masalah proporsionalnya, proporsinya yang diserahkan kepada daerah. Diskresinya berapa yang WFH dan berapa yang WFO," ujarnya.

Lihat video: Menaker Tegaskan WFH Swasta Bukan Kewajiban, Ini Alasannya!



Tito menekankan kepatuhan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini merupakan salah satu bentuk loyalitas terhadap instruksi pemerintah pusat. Langkah ini bukan sekadar merespons situasi tertentu, melainkan bagian dari upaya besar transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

"Sebagai kebijakan nasional, ya harus diikutin, laksanakan ya untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat. Ini dalam rangka transformasi budaya kerja yang lebih efisien," katanya.

SULUT - Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kunjungan itu sekaligus peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang. Tito menegaskan program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, BNPP mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sitaro. Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara.

Lonjakan tersebut dinilai sangat besar dimana sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan. “Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," katanya.

Maruarar mengatakan, terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” katanya.

Melalui sinergi BNPP dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Lebih dari sekadar perbaikan hunian, langkah ini menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.

PAPUA - Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak. Pulan diduga terlibat dalam insiden penembakan rombongan eks Kapolda Papua kala itu Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan, Pulan diketahui masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selama kurang lebih tujuh tahun. Seluruh rangkaian penindakan hingga penanganan tersangka dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Seluruh proses, mulai dari penangkapan hingga pemindahan, dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Kami memastikan setiap tahapan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026, Kombes Pol Adarma Sinaga menambahkan proses penyidikan akan terus dikembangkan oleh tim investigasi.

“Penyidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan untuk mendalami peran tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, sesuai prosedur hukum yang berlaku,” katanya.

Lihat video: Dua Anggota KKB Penebar Teror Ditangkap, Aparat Ungkap Perannya



Saat ini, tersangka tengah menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Subsatgas Investigasi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pengungkapan perkara secara menyeluruh dan objektif.

JAKARTA - Dies Natalis IPDN ke-70 menjadi simbol komitmen lembaga pendidikan tinggi kedinasan ini untuk terus memberikan yang terbaik dalam perjalanannya menuju World Class University.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum Dies Natalis ini merupakan kesempatan IPDN untuk memperkuat visi, integritas dan strategi sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang unggul untuk mencetak putra/i bangsa, calon pemimpin pemerintahan dalam negeri yang memiliki kompetensi.

“Saya yakin IPDN dapat mengembangkan diri dengan inovasi-inovasi yang adaptif, pengembangan sarana dan prasarana yang semakin baik, program studi yang reliable serta kajian-kajian ilmiah yang dapat menjadi acuan para user atau pengambil keputusan,” kata Tito, melalui siaran pers, Rabu (1/4/2026).

Pada kesempatan ini, Mendagri dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara turut memberikan ucapan kepada IPDN di antaranya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Joko Pramono yang hadir langsung pada acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis IPDN ke-70 di Gedung Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor.

Dalam orasi ilmiahnya, Agus menerangkan tentang peran strategis IPDN dalam pemerintahan. “IPDN tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami administrasi pemerintahan tapi harus membentuk pamong praja kompeten berintegritas, peka terhadap etika, akuntabel, transparan, dan berani menolak penyimpangan,” tutur dia.

Integritas ini menurutnya menjadi fondasi awal dari pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat. Dijelaskannya, birokrasi masa depan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar secara teknikal, tapi membutuhkan pemimpin publik yang berintegritas.

"Juga dapat menggabungkan antara etika dan keberanian, yang bukan hanya bisa menjalankan aturan tapi mampu menjaga marwah jabatan,” ucap dia.

Integritas ini harus dibentuk oleh IPDN agar kedepan calon-calon pemimpin bangsa ini akan membangun sisem pemerintahan yang membuat penyimpangan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sulit terjadi.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri III, Komjen Pol (Purn.) Akhmad Wiyagus. Dia mengarakan IPDN harus menghasilkan SDM aparatur yang berintegritas.

"Selain itu, yang memiliki kemampuan daya saing sehingga dapat diandalkan dalam memasuki kompetisi global yang ketat,” tuturnya.

Menginjak angka 70 tahun, Akhmad Wiyagus mengatakan IPDN harus semakin berkembang, dengan tidak hanya meraih kualitas dan akreditas unggul dalam negeri tapi merambah ke dunia internasional.

“IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi di era digitalisasi. Hal ini sejalan dengan dinamika pemerintahan yang semakin berkembang, serta tantangan pemerintahan dan pelayanan publik di era digitalisasi diperlukan kualitas SDM aparatur yang memiliki kemampuan profesional di bidang penguasaan teknologi informasi dan komnukasi serta integritas diri yang tinggi,” ucap Akhmad Wiyagus.

Diakhir sambutannya, Wamendagri memberi apresiasi tinggi atas peran aktif dan respons cepat IPDN dalam mendukung percepatan rekontruksi pasca bencana di wilayah Sumatera dan Aceh dengan mengirimkan total 2.329 orang praja ke daerah terdampak bencana.