Mendagri Minta Kepala Daerah Setop Penerimaan Pegawai Honorer Baru
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah menghentikan penerimaan tenaga honorer baru untuk mengurangi beban belanja pegawai di APBD.
(Bisnis.Com) 08/06/26 23:56 244076
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menghentikan penerimaan tenaga honorer baru untuk menekan beban belanja pegawai di APBD.
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR yang membahas persoalan PPPK dan tenaga honorer, Senin (8/6/2026). Tito terlebih dahulu memaparkan data bahwa 479 daerah atau 87,73% memiliki porsi belanja pegawai di atas 30%, sementara hanya 67 daerah yang berada di bawah 30% pada tahun anggaran 2026.
Dia mengatakan salah satu langkah untuk menekan beban belanja adalah menahan rekrutmen pegawai baru, termasuk honorer.
"Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru," ujar Tito.
Menurutnya, sebagian tenaga honorer seperti guru dan tenaga kesehatan masih dibutuhkan dalam pelayanan publik. Namun, ia menilai penumpukan terjadi pada tenaga administrasi yang dinilai tidak selalu dibutuhkan secara optimal.
Dia juga menyinggung praktik penempatan tenaga honorer yang kerap berkaitan dengan kepentingan politik di daerah.
"Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuk lah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah," ucap dia.
Tito menyebut kondisi tersebut membuat jumlah honorer terus meningkat dan pada akhirnya menuntut kepastian status menjadi PPPK atau PNS.
Akibatnya, muncul tekanan kepada pemerintah daerah melalui aksi protes yang kemudian berujung pada pengangkatan sebagian tenaga honorer. Menurutnya, hal ini menambah beban APBD.
"Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tetapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu," tuturnya.
Tito menambahkan pola tersebut berulang dan berpotensi menjadi beban fiskal bagi kepala daerah yang baru menjabat.
#penerimaan-pegawai-honorer #mendagri-tito-karnavian #tenaga-honorer-baru #beban-belanja-pegawai #moratorium-honorer #rekrutmen-pegawai-baru #kepala-daerah #tenaga-administrasi-honorer #kepentingan-pol