TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tinggi. Penghargaan itu diraih dalam evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30, Senin, 27 April 2026.

Dalam evaluasi nasional tersebut, Kota Tangerang Selatan menempati peringkat ketiga nasional dengan skor 3,8023 (kategori tinggi), meningkat signifikan dibanding empat tahun sebelumnya.

Penghargaan LPPD merupakan evaluasi nasional yang dilakukan dengan melibatkan sembilan kementerian sebagai bagian dari mekanisme pengukuran akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang menerima langsung penghargaan tersebut mengatakan capaian itu menjadi indikator peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

“Penilaian LPPD mencakup 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Seluruhnya diterjemahkan dalam bentuk program, kegiatan, hingga kebijakan anggaran yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025,” katanya, Rabu (29/4/2026).

Menurut Benyamin, proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dan detail, mulai dari kebijakan program, pelaksanaan kegiatan, hingga output dan outcome yang dihasilkan. Laporan tersebut juga dikaitkan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, seperti RPJMD dan RPJMN.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



“Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan sekadar seremonial, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik,” ujar Benyamin.

Berdasarkan data evaluasi LPPD, peringkat kinerja Tangsel terus meningkat, dari posisi 23 nasional pada 2022 dengan skor 2,95 (kategori sedang), menjadi peringkat 12 pada 2023 dengan skor 3,43, lalu naik ke peringkat 9 pada 2024 dengan skor 3,54, hingga masuk tiga besar nasional pada 2025.

Benyamin menilai, pencapaian ini merupakan hasil kerja seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat. Hal ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. “Jika masih terdapat kekurangan, hal itu menjadi bahan evaluasi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja,” jelasnya.

Benyamin menambahkan, penghargaan LPPD bukan hanya soal angka atau peringkat, tetapi mencerminkan kualitas kehadiran pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Benyamin meminta seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terukur, memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan target indikator kinerja tercapai, serta memperluas inovasi pemerintahan.

“Kinerja LPPD bukan sekadar angka atau peringkat, tetapi sejauh mana pemerintah hadir melayani masyarakat,” tuturnya.

INDRAMAYU - Indramayu menjadi salah satu daerah yang berhasil masuk jajaran 5 besar kinerja terbaik pemerintah daerah se-Indonesia. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7-739 Tahun 2026, Indramayu peringkat ke-5 nasional. Penilaian ini berasal dari evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan penghargaan ini diberikan karena capaian kinerja yang unggul. Artinya, capaian ini bukan sekadar simbolik, tapi hasil dari pengukuran objektif, terstruktur dan berbasis indikator nyata. “Kinerja terbaik layak dapat penghargaan. Bupati Lucky memiliki kinerja terbaik dalam berbagai aspek. Karena itu, beliau layak menerima penghargaan ini,” ujarnya.

Bima mengatakan, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan indikator yang semakin ketat dan terukur.

Bupati Indramayu Lucky Hakim bersyukur dengan prestasi tersebut. Penghargaan tersebut bukan tentang dirinya melainkan hasil kerja keras seluruh pihak di Indramayu.

“Alhamdulillah, ini bukan capaian pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat Indramayu,” kata Lucky.

Baginya, penghargaan ini adalah hasil kolaborasi, bukti kerja nyata, dan amanah yang harus dijaga. Penghargaan ini juga bukan garis finis melainkan titik awal untuk melangkah lebih jauh.

“Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat transparansi, dan memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Masuknya Indramayu ke top 5 nasional menjadi sinyal kuat bahwa Indramayu mampu bersaing di level tertinggi dan siap menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang efektif.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi memaparkan praktik baik kepemimpinan daerah dalam seminar nasional "Best Practice Kepemimpinan Daerah" yang berlangsung di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Rabu (22/4/2026). Di hadapan seluruh walikota wilayah Sumatera bagian Utara, Luthfi menyoroti pentingnya transformasi peran kepala daerah sebagai manajer pemasaran guna menarik investasi serta memperkuat daya saing ekonomi wilayah melalui kolaborasi lintas sektoral.
Dalam forum yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tersebut, Luthfi menekankan bahwa ego sektoral merupakan hambatan utama dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, kesuksesan pembangunan daerah di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan daerah dalam membentuk aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target makro ekonomi yang lebih tinggi.
"Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama," katanya saat menyampaikan paparan di hadapan para peserta seminar yang meliputi kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, hingga Sumatera Barat.
Salah satu bukti keberhasilan model kolaboratif yang dipaparkan adalah terciptanya wilayah aglomerasi ekonomi yang efektif di Jawa Tengah. Luthfi mencontohkan kesuksesan wilayah Soloraya yang mencakup tujuh kabupaten/kota. Melalui integrasi agenda promosi dan ekonomi seperti Soloraya Great Sale (SGS) pada tahun 2025, wilayah tersebut berhasil mencatatkan nilai transaksi fantastis mencapai Rp10,7 triliun hanya dalam periode satu bulan.
Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan bahwa fungsi kepala daerah telah bergeser menjadi manajer marketing yang harus memahami secara mendalam potensi komoditas dan daya tarik wilayahnya. Strategi ini terbukti efektif di Jawa Tengah dengan pencapaian realisasi investasi tahun 2025 yang menyentuh angka Rp88,5 triliun. Capaian ini didorong oleh kebijakan pro-investasi yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan nasional.
Dalam konteks pengembangan industri, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa penetapan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan dengan presisi tanpa mengorbankan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini menjadi poin krusial untuk memastikan bahwa industrialisasi tidak mengganggu target swasembada pangan nasional yang juga menjadi tanggung jawab daerah.
Selain sektor investasi, Ahmad Luthfi juga membagikan strategi penanganan pengangguran melalui sinkronisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Program link and match antara perusahaan dengan SMK, BLK, dan Politeknik di Jawa Tengah dianggap sebagai solusi konkret untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih terukur.
Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Luthfi memaparkan skema intervensi kemiskinan yang melibatkan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, hingga penyediaan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan 111 perguruan tinggi yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menutup paparannya, Luthfi mengajak para pemimpin kota di Sumatera untuk memperluas jejaring kerja sama lintas provinsi guna mengoptimalkan potensi pasar domestik maupun global. Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam pertemuan internasional harus selalu membawa misi promosi ekonomi yang melibatkan Kadin, Hipmi, dan sektor swasta lainnya guna memastikan keberlanjutan arus modal masuk ke daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah tidak selalu disebabkan karena biaya politik yang mahal, namun dapat berasal dari niat pribadi.

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK terkait penyelenggaraan pemilu, menunjukkan besarnya biaya politik yang berisiko serta turut menciptakan tekanan dalam ekosistem politik. Biaya penyelenggaraan pemilu serentak menelan lebih dari Rp71 triliun, sementara dana pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp42,5 triliun.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan hal ini dilatarbelakangi dengan sejumlah rentetan kasus yang ditangani lembaga antirasuah. Pasalnya, dari 11 kepala daerah yang ditangkap selama tahun 2025 hingga saat ini beberapa diantaranya diduga melakukan korupsi mulai dari suap jabatan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa (PBJ) proyek daerah, hingga pemerasan.

"Dalam beberapa kasus, motifnya juga berkaitan dengan kepentingan pribadi, termasuk demi memenuhi kebutuhan seperti tunjangan hari raya (THR),” kata Budi dalam keterangan resmi KPK, dikutip Minggu (19/4/2026).

Budi mengatakan titik kerawanan korupsi mulai dari pencalonan, dana kampanye, hingga dana dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kondisi ini menyebabkan ekosistem transaksional kepada pihak yang berkepentingan.

Hasilnya, terjadi konflik kepentingan ketika pemerintah daerah melaksanakan suatu program atau proyek, maka pihak-pihak tersebut mendapatkan jalur "khusus" sehingga erat dengan gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya.

Budi menegaskan pihaknya tidak hanya melakukan penindakan dan eksekusi, tetapi memperkuat pengawasan dan pencegahan untuk memastikan keseluruhan sistem yang kuat, khususnya memastikan integritas dan akuntabilitas proses politik, agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.

“Integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, menjadi kunci utama agar praktik serupa tidak terus berulang,” tutur Budi.

KPK juga menemukan setidaknya enam celah praktik korupsi pada pemilu maupun pilkada, yakni pembiayaan penyelenggaraan termasuk biaya kampanye, integritas penyelenggara pemilu masih lemah, proses kandidasi partai politik yang transaksional, besarnya biaya pemenangan pemilu yang mendorong siklus korupsi elektoral, indikasi suap terhadap penyelenggara, serta penegakan hukum pelanggaran belum optimal.

KPK merekomendasikan lima langkah agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada berlangsung lebih bersih, transparan, dan akuntabel. Rekomendasi tersebut, meliputi penguatan integritas penyelenggara, penataan ulang proses pencalonan partai politik, serta reformasi pembiayaan kampanye melalui dukungan negara dan pengaturan metode kampanye, termasuk pembatasan penggunaan uang tunai.

Selain itu, KPK mendorong penerapan sistem pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Di sisi lain, aspek penegakan hukum juga perlu diperkuat, baik melalui kejelasan norma maupun perluasan subjek hukum agar berefek jera dan mampu menutup celah pelanggaran.

NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI percepat penataan ruang eks Outstanding Boundary Problem (OBP) di Simantipal dan Pulau Sebatik. Termasuk penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Hal itu diungkap Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) BNPP RI Ismawan Harijono dalam forum Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada wilayah eks OBP Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad, Kamis, 16 April 2026.

Forum lintas kementerian/lembaga ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat kepastian penataan ruang sekaligus penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Asisten Deputi PRKP BNPP RI Ismawan Harijono, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa forum tersebut berfungsi sebagai ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi, mengonsolidasikan kebijakan, serta menghimpun masukan berbasis data dalam perencanaan tata ruang kawasan perbatasan.

“Koordinasi ini bertujuan menyelaraskan rencana tata ruang nasional dengan tata ruang kawasan perbatasan, provinsi, hingga kabupaten/kota, khususnya di wilayah eks OBP seperti Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad,” ujarnya Sabtu (18/4/2026).

Lihat video: BAHAS KONFLIK TIMTENG PM MALAYSIA BERTEMU PRESIDEN PRABOWO



Ismawan menjelaskan Pulau Sebatik dan Simantipal menjadi fokus utama penataan seiring adanya perubahan batas wilayah yang berdampak langsung pada luas dan pemanfaatan ruang. Di Pulau Sebatik, perubahan luas wilayah tersebut berdampak pada 64 bidang lahan milik masyarakat dan pemerintah dengan total luasan sekitar 4,971 hektare.

Sementara itu, kata Ismawan, lahan perusahaan, perseorangan, dan pihak kerajaan seluas 127,336 hektare masih berstatus tanah negara dan memerlukan kejelasan pengelolaan.

"Kondisi ini memicu berbagai persoalan, mulai dari keamanan lahan, pencurian sawit, maraknya jalur ilegal lintas batas, hingga belum tuntasnya penetapan status lahan yang telah diajukan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten," ujarnya.

Jajaran Asisten Deputi PRKP BNPP RI juga telah melaksanakan peninjauan langsung ke kawasan eks OBP Pulau Sebatik. Dari hasil peninjauan tersebut, teridentifikasi sejumlah titik strategis usulan pembangunan antara lain lokasi bumi perkemahan di Desa Sungai Limau, jalur inspeksi patroli sepanjang perbatasan, pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) dan polsubsektor, serta aktivitas pasar lokal di Desa Aji Kuning.

Untuk kawasan Simantipal, imbuh Ismawan, wilayah ini direncanakan sebagai Boundary Small City seiring proses regulasi tata ruang yang tengah berjalan. Terkait hal tersebut, masyarakat setempat mengusulkan skema kompensasi ganti untung atas sekitar 778 hektare lahan terdampak, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.

BNPP RI terus mendorong percepatan realisasi ganti untung tersebut serta pembangunan infrastruktur dasar prioritas, antara lain penyediaan jalan alternatif yang tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyiapan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan peningkatan konektivitas antarpermukiman.

Ismawan menekankan pentingnya penguatan fungsi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan melalui optimalisasi kawasan pertahanan, pembangunan pagar atau benteng batas, serta penambahan pos pengamanan terpadu untuk menekan aktivitas jalur ilegal darat dan laut.

“Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang mewakili Bupati Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berdekatan langsung dengan Tawau, Malaysia. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus berorientasi pada kemakmuran masyarakat dengan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.

“Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, tetapi menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya berbagai persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara,” kata Robby.

Forum tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, serta pengelola PLBN di wilayah Kabupaten Nunukan.

TABALONG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah mempercepat lompatan inovasi. Hal itu sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Dorongan tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong di Hotel Aston Tanjung pada Senin, 14 April 2026.

Yusharto menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas semata, tetapi harus didukung oleh kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.

"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,” ungkapnya, Selasa (14/4/2026).

Yusharto menjelaskan, pendekatan evidence based policy memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik. Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.

Yusharto juga mengapresiasi capaian Kabupaten Tabalong yang berhasil mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, dirinya mengingatkan agar capaian tersebut menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas inovasi, bukan sekadar mempertahankan kuantitas.

“Kami yakin ke depan dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin baik, dengan catatan kualitas inovasi yang dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujarnya.

Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang inovasi. Regulasi dinilai penting untuk memastikan inovasi dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum bagi pelaksana di lapangan.

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi, serta penguatan basis data inovasi sebagai landasan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data juga menjadi faktor penting dalam mendukung ekosistem inovasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi krusial sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW), kembali menyoroti persoalan klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah, yakni lemahnya pengawasan serta masalah dalam sistem rekrutmen kepala daerah.

Perlu diketahui, terungkapnya kasus rasuah oleh GSW setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (10/4/2026) di mana satu hari setelahnya dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan GSW melakukan ancaman kepada ASN/PNS di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tulungagung untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak patuh terhadap instruksinya.

Terlebih surat yang ditandatangani tidak memiliki tanggal. Hal ini bertujuan agar dirinya dapat mencantumkan tanggal pengunduran diri secara sepihak terhadap ASN/PNS yang tidak patuh kepada dirinya.

"Bagi yang tidak 'tegak lurus' kepada Bupati, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (11/4/2026).

GSW juga meminta sejumlah uang kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Bupati dengan permintaan sekitar Rp5 miliar.

Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.

Asep menjelaskan bahwa permintaan itu juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Alhasil, dari penambahan anggaran tersebut, GSW meminta 'jatah' hingga 50% dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun atau diberikan kepada OPD.

"Dalam proses pengumpulan 'jatah', GSW memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GSW, maka akan terus ditagih, dan diperlakukan seperti halnya orang sedang 'berhutang'," ucap Asep.

Asep menguraikan dari total permintaan sedikitnya Rp5 miliar kepada para OPD, sekitar Rp2,7 miliar telah mengalir ke tangan GSW. Dana tersebut diduga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian sepatu, pengobatan, dan jamuan makan, tetapi juga dibebankan ke anggaran OPD.

Bahkan, sebagian di antaranya disebut digunakan untuk membiayai pemberian THR kepada sejumlah anggota Forkopimda di Pemkab Tulungagung.

Tak hanya itu, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan. GSW juga diduga melakukan pengaturan agar rekanannya menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security.

"Dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), beberapa pasang sepatu merek Louis Vuitton, serta uang tunai senilai Rp335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai Rp2,7 miliar yang diduga telah diterima GSW (dari permintaan sebesar Rp5 miliar)," ujar Asep.

Walhasil, KPK menetapkan GSW dan YOG sebagai tersangka dan ditahan untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Keduanya disangkakan melakukan perbuatan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Mendagri Soroti Sistem Rekrutmen

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menilai persoalan korupsi kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari mekanisme rekrutmen melalui Pilkada.

Menurutnya, kepala daerah yang terpilih merupakan hasil pilihan masyarakat, namun sistem tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas pemimpin yang dihasilkan.

"Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat. Nah, rakyat, ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen Pilkada langsung? Ya ternyata enggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).

Dia melanjutkan tindakan korupsi oleh kepala daerah juga berkaitan dengan kesejahteraan, moral hazard, hingga integritas individu. Tito menyebut ada permasalahan sistematis yang mendasar. Salah satunya, kata Tito, adalah proses rekrutmen.

"Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini yang digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung, ya toh, Pilkada. Pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya, ada positifnya, tapi ada juga negatifnya," jelasnya.

Dia melanjutkan, salah satu persoalan utama juga terletak pada tingginya biaya politik dalam Pilkada yang tidak selalu sejalan dengan kualitas pemimpin yang terpilih, sehingga tidak ada jaminan bahwa kepala daerah yang terpilih memiliki integritas yang baik.

Menanggapi tindakan "licik" yang digunakan GSW untuk memeras anak buahnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianton Dardak mengatakan akan melakukan evaluasi dengan menggandeng KPK untuk meminimalisir tindakan serupa.

"Kita terus berkoordinasi dengan berbagai elemen, tidak kecuali dengan KPK untuk melakukan pembenahan Ada yang namanya MCP, Monitoring Center for Prevention. Jadi bagaimana itu adalah sebuah upaya untuk meminimalisir dan terus meminimalisir potensi risiko penyimpangan tata kelola," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Emil menjelaskan upaya koordinasi sekaligus mengisi aspek-aspek yang harus segera diperbaiki sehingga sistem politik dapat berjalan optimal.

Menurutnya, selama ini Pemprov Jawa Timur telah berupaya memaksimalkan pengawasan. Namun, munculnya kasus seperti ini menunjukkan masih adanya celah yang perlu dibenahi.

Baginya, pengawasan tidak bisa dianggap sudah cukup, melainkan harus terus ditingkatkan seiring ditemukannya ruang-ruang perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Adanya kasus pemerasan ini, Emil mengimbau agar ASN/PNS mengambil keputusan yang tepat agar tidak terjerat hukum.

"Semua ASN, semua PNS itu selalu diberikan panduan mengenai integritas Ini bagian dari upaya selama ini, sehingga kalau misalnya ada tekanan dari manapun asalnya mereka harus tahu bahwa kalau itu tidak disikapi dengan tepat itu bisa kemudian merugikan diri mereka sendiri," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk segera menerapkan Work From Home (WFH).

Mantan Kapolri itu menegaskan langkah ini sebagai bentuk kepatuhan daerah terhadap kebijakan nasional yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat.

"Sebagai kebijakan nasional ya harus ikutin, laksanakan ya untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (13/4/2026).

Tito mengatakan keputusan pembagian ASN/PNS yang WFH diserahkan ke masing-masing daerah.

"Kebijakan ini prinsipnya harus diterapkan. Cuma masalah proporsionalnya, proporsinya yang diserahkan kepada daerah, diskresinya. Berapa yang WFH, berapa yang WFO (work from office)," ucapnya.

Bagi Tito, penerapan WFH adalah upaya untuk merealisasikan transformasi budaya kerja yang efektif dan efesien

"Ini adalah dalam rangka untuk transformasi budaya kerja yang lebih efektif efisien," tandasnya.

Sebagai konteks, hal ini berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum menerapkan WFH karena masih dalam tahap kajian.

Termasuk mempertimbanhkan efisiensi anggaran dan mekanisme pelayanan publik ketika memberlakukan WFH. Perlu diketahui, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan WFH melalui Keputusan Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan ini mengatur skema Work From Home (WFH) bagi ASN di Pemprov DKI Jakarta setiap hari Jumat. WFH diberlakukan untuk efisiensi anggaran di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat suara mengenai fenomena kepala daerah di wilayah kerjanya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat sebanyak tiga kepala daerah di Provinsi Jawa Timur diciduk oleh penyidik KPK dalam kurun waktu setahun ke belakang.

Seperti diketahui, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama sejumlah orang di lingkungan Pemkab Tulungagung, seperti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf, hingga ajudan bupati ditangkap oleh penyidik komisi anti-rasuah, Jumat (10/4/2026) lalu.

Sebelumnya, Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan 15 orang lainnya juga terjaring OTT KPK pada Senin (19/1/2026) silam, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkot Madiun.

Terakhir, Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko juga telah ditangkap KPK pada Jumat (7/11/2025) lalu. Sugiri diduga terlibat dalam dugaan kasus suap jual-beli jabatan dan proyek pembangunan RSUD dr. Harjono Ponorogo. Ia dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 12 huruf a dan b atas dugaan suap, juga Pasal 12B atas dugaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Dalam acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat Nahdlatul Ulama ke-80 tahun oleh PW Muslimat NU DIY di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu, (12/4/2026), Khofifah mengaku heran karena koordinasi secara intens senantiasa terjalin antara KPK dan para kepala daerah di Jawa Timur.

Bahkan, Khofifah menyebut terdapat grup komunikasi yang menaungi kepala daerah se-Jawa Timur dengan jajaran Bagian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

"Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK, dan sebetulnya [pimpinan] kabupaten/kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK, sudah ya," ungkap Khofifah dalam keterangannya dikutip Senin (13/4/2026).

Bahkan mantan Menteri Sosial RI itu menuturkan bahwa masing-masing dari pimpinan daerah di tingkat kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Timur pernah dipanggil oleh KPK. Edukasi yang diberikan KPK, kata dia, seharusnya dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta pencegahan terhadap seluruh bentuk tindakan korupsi.

"Jadi sebenarnya semua [pimpinan] kabupaten/kota sudah pernah dipanggil [KPK] satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik," ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Khofifah, bila segenap imbauan maupun pengarahan dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan itu tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

"Jadi kalau yang sudah terjadi seperti ini, pasti kita menyerahkan kepada aspek hukum. Jadi kepada KPK. Ini kan kewenangannya ada di KPK," pungkasnya.

JAKARTA - Sebanyak 16 orang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Jumat (10/4/2026) malam. Salah satu yang diamankan adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

"Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Selain Bupati, Budi belum merincikan identitas dari para pihak yang diamankan tersebut. Termasuk, perkara yang sedang dilakukan penyelidikan tersebut.

Dia menyampaikan bahwa tim KPK masih terus menjalankan tugas di lapangan hingga Jumat malam ini. "Saat ini tim masih di lapangan. Kami akan update terus perkembangannya," ujarnya.

JAKARTA - Tim Kedeputian Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT), Jumat (10/4/2026). Operasi senyap KPK kali ini dilancarkan di daerah Tulungagung, Jawa Timur.

KPK dikabarkan menangkap seorang bupati dalam operasi senyap tersebut. "Benar. Bupati," singkat Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi iNews Media Group perihal kabar OTT di Tulungagung, Jumat (10/4/2026).

Kendati demikian, Fitroh masih enggan membeberkan lebih detail identitas para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. Pun demikian dengan konstruksi perkara dan kronologis OTT tersebut.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT di Tulungagung.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin berpesan kepada kepala daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota memiliki standar kepempinan yang dapat dicontoh generasi penerus. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Sinergitas Percepatan Pencapaian Program Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 yang diikuti kepala daerah dari PKB seluruh Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).

Dalam arahannya, Gus Muhaimin menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus memiliki standar kepemimpinan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Daerah asal PKB diharapkan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya serta terus berinovasi dalam menjalankan pemerintahan.

“Sejauh mungkin Anda mendapatkan amanah ini harus memiliki standar yang baik dan terukur. Artinya, ketika Anda menjadi kepala daerah, itu harus menjadi piloting keteladanan sebagai pemimpin,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, melainkan ruang untuk menghadirkan perubahan nyata yang bisa dirasakan masyarakat. “Jangan hanya puas dengan rutinitas birokrasi. Kepala daerah harus berani membuat terobosan, menghadirkan solusi konkret, dan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengingatkan pentingnya integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan. “Piloting ini penting, keteladanan ini penting. Model pemimpin berintegritas juga penting sebagai model generasi-generasi kita berikutnya,” tegasnya.

Menurutnya, kepala daerah dari PKB harus mampu menjadi wajah kepemimpinan yang bersih, efektif, dan inspiratif. “Kita ingin kepala daerah PKB dikenal bukan hanya karena jabatannya, tetapi karena kinerjanya, keberpihakannya kepada rakyat, dan kemampuannya menjaga kepercayaan publik,” lanjutnya.

Gus Muhaimin lantas mengajak seluruh kader untuk menjadi figur yang layak diteladani oleh generasi mendatang. “Jadilah tokoh eksekutif yang layak difotokopi oleh generasi penerus nanti. Artinya, apa yang Anda lakukan hari ini harus bisa menjadi contoh yang membanggakan di masa depan,” pungkasnya.