Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dan menahan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen imigrasi Warga Negara Asing (WNA).

Dari delapan orang tersebut, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dan eks Plt. Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Mereka keluar dari ruang pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026), setelah diperiksa secara intens.

Adapun Saffar Muhammad Godam ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sejak Selasa (2/6/2026) dan (3/6/2026), yang mulanya menyasar sejumlah pejabat kantor imigrasi di Jakarta Barat.

Sedangkan Silmy menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam setelah tim melakukan pencarian. Silmy ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024.

Total pihak yang diamankan 18 orang di mana 10 orang lainnya telah dipulangkan dengan status sebagai saksi. Selain penyelenggara negara, KPK juga meringkus pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap 8 orang setelah proses ekspos dengan pimpinan dan terpenuhinya dua alat bukti. Perkara telah naik ke tahap penyidikan.

"Dalam perkara ini sangkaan pasal yang digunakan yaitu Pasal 12e terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi," kata Budi kepada jurnalis, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, KPK telah melakukan pemasangan KPK-line atau penyegelan di beberapa titik lokasi untuk kemudian nanti kebutuhan penggeledahan pada saat di tahap penyidikan.

Namun, Budi belum dapat merincikan secara detail konstruksi perkara termasuk bagaimana alur pemerasan dan modus operandi lainnya sehingga terjadi penyelewengan. Detail perkara akan disampaikan dalam konferensi pers yang direncanakan dilaksanakan hari ini, Kamis (4/6/2026).

"Untuk detailnya nanti dalam konferensi pers kami akan sampaikan bagaimana konstruksi perkara ini, bagaimana alur perintah, alur aliran uang kepada para tersangka nanti kami akan menjelaskan," tandasnya.

Adapun KPK menginformasi bahwa OTT dilaksanakan pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam perkara ini, KPK telah KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

KPK juga mengamankan logam mulia dalam bentuk emas yang beratnya sekitar ratusan gram, serta mata uang dolar Amerika dan Singapura.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat suara mengenai fenomena kepala daerah di wilayah kerjanya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat sebanyak tiga kepala daerah di Provinsi Jawa Timur diciduk oleh penyidik KPK dalam kurun waktu setahun ke belakang.

Seperti diketahui, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama sejumlah orang di lingkungan Pemkab Tulungagung, seperti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf, hingga ajudan bupati ditangkap oleh penyidik komisi anti-rasuah, Jumat (10/4/2026) lalu.

Sebelumnya, Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan 15 orang lainnya juga terjaring OTT KPK pada Senin (19/1/2026) silam, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkot Madiun.

Terakhir, Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko juga telah ditangkap KPK pada Jumat (7/11/2025) lalu. Sugiri diduga terlibat dalam dugaan kasus suap jual-beli jabatan dan proyek pembangunan RSUD dr. Harjono Ponorogo. Ia dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 12 huruf a dan b atas dugaan suap, juga Pasal 12B atas dugaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Dalam acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat Nahdlatul Ulama ke-80 tahun oleh PW Muslimat NU DIY di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu, (12/4/2026), Khofifah mengaku heran karena koordinasi secara intens senantiasa terjalin antara KPK dan para kepala daerah di Jawa Timur.

Bahkan, Khofifah menyebut terdapat grup komunikasi yang menaungi kepala daerah se-Jawa Timur dengan jajaran Bagian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

"Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK, dan sebetulnya [pimpinan] kabupaten/kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK, sudah ya," ungkap Khofifah dalam keterangannya dikutip Senin (13/4/2026).

Bahkan mantan Menteri Sosial RI itu menuturkan bahwa masing-masing dari pimpinan daerah di tingkat kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Timur pernah dipanggil oleh KPK. Edukasi yang diberikan KPK, kata dia, seharusnya dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta pencegahan terhadap seluruh bentuk tindakan korupsi.

"Jadi sebenarnya semua [pimpinan] kabupaten/kota sudah pernah dipanggil [KPK] satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik," ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Khofifah, bila segenap imbauan maupun pengarahan dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan itu tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

"Jadi kalau yang sudah terjadi seperti ini, pasti kita menyerahkan kepada aspek hukum. Jadi kepada KPK. Ini kan kewenangannya ada di KPK," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus korupsi yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terjadi silih berganti. Awal tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang pejabat pajak sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tiga orang pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara itu dilakukan di pekan kedua 2026, serta tak lama setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan secara resmi penerimaan pajak tahun lalu hanya sebesar Rp1.917 triliun atau di bawah target APBN.

Seiring dengan janji pemerintah untuk melakukan reformasi pajak, satu demi satu kasus rasuah yang melibatkan pejabat di lingkungan DJP diungkap oleh penegak hukum. Modusnya hampir sama yakni suap atau gratifikasi yang diberikan oleh wajib pajak (WP) guna berkelit dari kewajibannya.

Kasus terbaru dari kasus KPP Madya Jakarta Utara, KPK menduga bahwa WP yang diduga berkongkalikong dengan pejabat pajak adalah dari PT Wanatiara Persada (WP). Perusahaan investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) itu bergerak di bidang pertambangan, pengolahan dan pemurnian bijih nikel di Maluku Utara.

Tiga dari lima orang yang ditetapkan tersangka itu yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; serta Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Asko Bahtiar.

Dua orang lainnya adalah konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin serta Staf PT WP Edy Yulianto.

Pengungkapan kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT). Dugaan korupsi itu diduga berawal dari temuan KPP Madya Jakarta Utara atas potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP Rp75 miliar.

Namun, bukannya melakukan penagihan, tersangka Agus justru diduga meminta agar PT WP membayarkan pajak "all in" sebesar Rp23 miliar. Kode "all in" itu diduga merujuk pada jatah Rp8 miliar dari total Rp23 miliar, yang akan dibagi-bagikan ke petugas pajak.

Usai PT WP keberatan, pada Desember 2025 tercapai kesepakatan untuk pembayaran Rp15,7 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80% dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan.

Sebagai modus untuk memenuhi fee itu, maka PT WP melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki oleh tersangka Abdul.

Fee yang diterima oleh para tersangka yakni Rp4 miliar dan ditukarkan dalam bentuk mata uang Singapura.

"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," terang Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Adapun KPK dalam proses tangkap tangan menemukan bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar, dengan rincian uanh tunai Rp793 juta; SGD165.000 atau setara Rp2,16 miliar; dan Logam Mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp3,42 miliar.

Kasus Handang hingga Haniv

Dalam setidaknya satu dekade terakhir, terdapat sejumlah pejabat dan pegawai pajak yang ditetapkan tersangka hingga berujung di jeruji besi. Kasusnya melibatkan perusahaan ekspor hingga dealer mobil mewah.

Pada 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan saat itu mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Kemenkeu Handang Soekarno terbukti bersalah menerima gratifikasi dari Country Manager PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair pada November 2016.

Berawal dari kasus yang disidik KPK, Handang dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta akibat menerima uang panas senilai US$148.500.

Uang itu merupakan bagian dari balas jasa yang disepakati sebesar Rp6 miliar atas upaya Handang membantu percepatan pencabutan surat tagihan pajak (STP) PT EKP terkait PPN pembelian kacang mete 2014-2015 dengan total tagihan Rp78 miliar.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, dalam dakwaan KPK, kasus Handang diduga menyeret sejumlah pejabat otoritas pajak dan orang dekat Istana Kepresidenan saat itu.

Mereka adalah mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan, ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

Menariknya, kini Ken dan Haniv juga berada di pusaran kasus hukum. Ken, yang memimpin DJP Kemenkeu pada 2016-2017, kini masuk ke dalam daftar pencegahan ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan kasus pembayaran pajak perusahaan periode 2016-2020. Namun, status hukum Ken masih saksi.

Sementara itu, Haniv pada 2025 lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi saat dia menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. untuk kepentingan dirinya dan anaknya terkait dengan usaha di bidang mode busana (fashion).

Uang panas itu diduga diterima Haniv sejak 2015, untuk kepentingan usaha fashion brand pakaian pria bernama FH Pour Homme by Feby Haniv di Victoria Residence, Karawaci, Tangerang. Feby Haniv adalah anak dari pejabat pajak tersebut.

Lembaga antirasuah saat itu menduga Haniv turut meminta bantuan Yul Dirga, saat itu Kepala KPP PMA 3 Ditjen Pajak, untuk mencarikan sponsor fashion show anaknya pada 2016 silam. Dia meminta agar sponsor dimintakan kepada '2 atau 3 perusahaan yang kenal dekat saja'.

Berdasarkan catatan Bisnis, Yul Dirga adalah mantan pejabat pajak yang sebelumnya terjerat kasus suap pemeriksaan restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) 2015-2016. Kasusnya juga ditangani KPK. Dia telah menyelesaikan masa kurungannya dari Lapas Sukamiskin 2023 lalu.

Kasus Angin hingga Rafael

Tidak hanya itu, kasus-kasus pajak juga ada yang turut menyita perhatian besar publik. Misalnya, bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Angin Prayitno Aji yang dijerat KPK terkait dengan kasus suap dan gratifikasi pemeriksaan pajak 2016-2017.

Seperti kasus pajak teranyar yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara, kasus Angin juga melibatkan sejumlah tersangka konsultan pajak dari PT Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan terafilisasi pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam), serta PT Gunung Madu Plantations.

Selang sekitar satu sampai dua tahun kasus Angin mengemuka, KPK kembali menjerat mantan Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo. Dia dijerat kasus gratifikasi hingga pencucian uang.

Ironinya, kasus Rafael baru mencuat akibat dugaan illicit enrichment pada harta miliknya yang tidak sesuai dengan profil jabatannya saat itu. Harta-harta mewah milik Rafael bahkan menjadi sorotan publik baru setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, yakni Mario Dandy pada 2023 lalu.

Rafael dijatuhi hukuman pidana di tingkat kasasi, yakni pidana penjara selama 14 tahun. Putusan berkekuatan hukum tetap itu juga memerintahkan agar aset Rafael dirampas dan disetorkan ke kas negara dengan nilai sekitar Rp40,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat lebih gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 bulan terakhir pada tahun ini.

Pasalnya, pada semester I/2025 komisi anti rasuah tersebut hanya mencatatkan 2 kali OTT. Sementara itu, pada sisa 6 bulan terakhir tahun ini, KPK telah menggelar 6 kali OTT hanya dalam kurun waktu 4 bulan.

Kasus OTT pertama yang ditangani pada semester II/2025 adalah kasus korupsi RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada 7 Agustus 2025.

Kemudian, OTT selanjutnya digelar pada 13 Agustus 2025 terkait dengan kasus suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan yang menjaring direksi perusahaan pelat merah.

KPK kembali melanjutkan OTT pada bulan yang sama. Kali ini, tangkapan KPK cukup membuat geger negeri karena yang terjaring adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025.

Selanjutnya, Gubernur Riau yang menjadi sasaran KPK dalam OTT yang digelar pada 3 November 2025. Abdul Wahid terjaring dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Terbaru, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjadi target OTT KPK yang dilakukan pada Jumat (7/11/2025) pada kasus dugaan suap peralihan jabatan.

Berikut ringkasan kasus OTT KPK sepanjang semester II/2025:

OTT Bupati Kolaka

Dalam OTT KPK pada 7 Agustus 2025 telah menjaring Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029, Abdul Aziz. Dia ditangkap atas dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Rumah Sakit di Kolaka Timur.

Penangkapan ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena sudah mengendus penyelewengan alokasi DAK.

Tidak berselang lama, KPK langsung menetapkan Abdul Azis periode 2024-2029 menjadi tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni: ABZ [Abdul Azis], ALH [Andi Lukman Hakim], AGD [Ageng Dermanto], DK [Deni Karnady], dan AR [Arif Rahman]," Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers Sabtu, (9/8/2025).

OTT Inhutani

KPK menggelar OTT pada perusahaan pelat merah, PT Inhutani V terkait dengan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan milik Inhutani pada 13 Agustus 2025 setelah melakukan pendalaman kasus.

Dalam OTT tersebut, KPK menjaring 3 orang yang diketahui adalah Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC), Direktur PT PML Djunaidi (DJN), dan staf perizinan SB Grup Aditya (ADT). KPK turut mengamankan barang bukti berupa mobil Rubicon hingga uang Rp2,4 miliar.

Ketiga orang tersebut langsung ditetapkan tersangka dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani (PT INH) V dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML). Penetapan tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK setelah melakukan pendalaman kasus.

"Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura (atau sekitar Rp2,4 miliar - kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 (satu) unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayudalam konferensi pers, Kamis (14/8/2025).

OTT Wamenaker

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025.

Pria yang akrab disapa Noel tersebut terjaring atas kasus terkait dengan dugaan pemerasan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

"[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

OTT Gubernur Riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi OTT di wilayah Riau, Senin (3/11/2025) yang menjaring 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menemukan dugaan 'jatah preman' terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau.

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu, untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya," kata Budi.

OTT Bupati Ponorogo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Sugiri diciduk atas kasus dugaan suap peralihan jabatan Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo dan Proyek RSUD Harjono Porogo.

Setelah menjalani pemeriksaan setibanya di gedung KPK, Sugiri langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan, pada 3 November 2025, SUG meminta uang kepada YUM senilai Rp1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, SUG kembali menagih uang tersebut," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Minggu (9/11/2025) dini hari.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga suap kepengurusan jabatan juga terjadi di Dinas Pemerintahan Kabupaten Ponorogo lainnya. Hal ini dilatarbelakangi dari operasi tangkap tangan dugaan suap rotasi jabatan di RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo.

"(Kami) menduga bahwa praktek ini tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Ponorogo, tetapi terjadi di dinas yang lainnya," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Minggu (9/11/2025).

Asep mengatakan pihaknya juga menelusuri pihak-pihak di lembaga legislatif karena lembaga tersebut berwenang menyetujui anggaran bagi pemerintah. Sebab, selain suap rotasi jabatan, KPK juga menemukan dugaan suap proyek terkait pekerjaan RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo.

"Di penganggaran yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya, ada kesepakatan-kesepakatan tentunya di sana, ada keputusan-keputusan, tidak hanya di legislatif, untuk proyek-proyek ada di sana, tapi juga dari eksekutif, tapi juga dari legislatif," tutur Asep.

Asep menegaskan pendalaman ini juga untuk mengendus aliran dana yang disalahgunakan. Menurutnya, perkara suap jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo hanya semata-mata mempertahankan kekuasaan, bukan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Sejumlah pejabat yang mengetahui informasi mutasi menyuap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko agar rotasi jabatan tidak terjadi. Begitupun pejabat yang berupaya mendapatkan jabatan sesuai keinginannya.

Pada perkara ini, KPK menetapkan tersangka dan menahan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, dan Sucipto selaku pihak swasta.

Sugiri memperoleh total Rp900 juta dari Yunus Mahatma. Uang dibayarkan Yunus sebanyak dua kali melalui ajudannya sebesar Rp400 juta dan teman Sugiri sebesar Rp500 juta. Adapun Agus Pramono menerima Rp325 juta.

Kemudian, Sugiri meminta lagi kepada Yunus Rp1,5 miliar. Namun uang yang baru diterima Sugiri sebesar Rp500 juta. Di momen ini lah Sugiri tertangkap tangan dan uang tersebut disita penyidik lembaga antirasuah. Uang tersebut agar Yunus tetap menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo.

Pada proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, Sugiri diduga mendapatkan fee dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek itu sebesar Rp1,4 miliar dari nilai proyek Rp14 miliar.

Sugiri juga tersandung gratifikasi. Pada 2023-2025, Sugiri menerima Rp225 juta dari Yunus Mahatma. Lalu pada Oktober 2025, Sugiri menerima Rp75 juta dari Eko selaku pihak swasta.

Atas perbuatannya, Sucipto dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.

Sementara terhadap Sugiri bersama-sama dengan Yunus diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, terhadap Yunus dalam hal pengurusan jabatan diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau pasal 13 UU TPK.

Sedangkan terhadap Sugiri bersama-sama dengan Agus Pramono diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.