Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi memuji kinerja Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, khususnya terkait strategi program swasembada pangan yang bisa menjadi contoh nasional.

Friederica menyebut Gubernur Ahmad Luthfi memiliki program swasembada pangan berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah Jawa Tengah.

Hal ini tidak mudah lantaran ada dua langkah yang harus dilakukan lebih dahulu, yakni memetakan semua potensi daerah dan upaya menyusun program untuk menyukseskannya.

"Pak Luthfi punya program padi dan jagung (swasembada pangan) yang mendukung ketahanan pangan nasional," ujar Frederica saat membuka Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor" di Balai Kartini Grand Ballroom Jakarta, Senin (25/5), seperti dikutip keterangan resmi.

Hadir di acara itu Menteri Airlangga Hartarto, Wamenkeu Juda Agung, dan Ketua Komisi II DPR RI Mukhamad Misbakhun serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.

Gubernur Ahmad Luthfi ditunjuk OJK menjadi salah satu narasumber dan memaparkan hasil kerjanya di bidang swasembada pangan.

Capaian produksi padi Jateng hingga April 2026 terbilang luar biasa. Per kuartal I 2026, angkanya mencapai 4.696.422 ton atau sekitar 44,48 persen dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton. Poin plus lainnya adalah Jateng menjadi salah satu penghasil beras tertinggi dan menyokong pangan nasional.

Keberhasilan program swasembada pangan secara tidak langsung turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi di level nasional. Targetnya adalah menjadikan negara Indonesia maju dengan pendapatan tinggi di 2045.

Tercatat, pertumbuhan perekonomian di Jateng mencapai 5,89 persen pada kuartal I 2026, atau di atas angka nasional 5,61 persen.

Frederica menambahkan strategi yang dijalankan Luthfi adalah wujud komitmen kuat memajukan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya OJK juga mendorong sektor jasa keuangan ikut serta mendukung program yang telah dijalankan di daerah.

Senada, Airlangga juga mengapresaiasi daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi di atas nasional, termasuk Jateng.

"Kalau daerah (pertumbuhan ekonomi) di bawah nasional, akan jadi bandul (memperberat)," ujarnya.

Dalam paparan di acara konferensi tersebut, Luthfi mengatakan untuk mencapai swasembada pangan 2026 harus ada upaya lebih jika dibandingkan 2025

Pasalnya, kemarau yang lebih panjang diprediksi terjadi tahun ini. Untuk mengatasinya, Luthfi telah menyiapkan dua langkah utama. Pertama, memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jateng untuk mempersiapkan ketersediaan air untuk pertanian.

Langkah kedua adalah menyiapkan petani milenial. Caranya, dengan melatih petani-petani muda melalui Program Kecamatan Berdaya. Langkah itu dilakukan dengan cara berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian.

Hal lain yang dipaparkannya adalah upaya Pemprov Jateng untuk mengangkat UMKM naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan produk.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meresmikan SMA Negeri 1 Kemalang yang terletak di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, pada Selasa (19/5/2026). Peresmian ini menjadi upaya untuk menghadirkan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat di kawasan lereng Gunung Merapi, yang selama ini dikenal sebagai wilayah blank spot fasilitas pendidikan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang merupakan wujud komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemerataan pendidikan. Menurut Luthfi, pendidikan merupakan instrumen fundamental dan tolok ukur utama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

"Ini adalah bagian dari pemerataan pendidikan untuk sekolah SMA. Kami ingin memastikan bahwa fasilitas pendidikan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali bagi mereka yang berada di wilayah terluar atau pelosok," ujar Luthfi saat meresmikan sekolah tersebut.

Sebelum berdirinya unit sekolah ini, para siswa di Kecamatan Kemalang terpaksa menempuh perjalanan belasan kilometer atau menumpang di rumah warga untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kondisi geografis yang menantang dan minimnya infrastruktur pendidikan menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi generasi muda setempat.

Untuk tahap awal, SMA Negeri 1 Kemalang menerima tiga rombongan belajar (rombel). Kebijakan ini melengkapi langkah Pemprov Jateng yang sebelumnya telah mengoperasikan empat unit sekolah baru pada Tahun Ajaran 2025/2026, yakni SMAN 1 Garung Wonosobo, SMAN 6 Kota Tegal, SMKN 1 Karangjambu-Purbalingga, dan SMKN 1 Tulis-Batang. Total kapasitas dari kelima unit sekolah baru ini mencapai 540 siswa, dengan daya tampung 108 siswa per unit.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, menjelaskan bahwa perjalanan panjang pembangunan sekolah ini dimulai dari model kelas jauh pada tahun ajaran 2021/2022 yang menginduk pada SMAN 1 Karangnongko. Seiring dengan peningkatan jumlah peserta didik yang mencapai 260 orang pada tahun ajaran 2025/2026, pembangunan gedung sekolah permanen jadi kian mendesak.

Respons positif datang dari masyarakat setempat, termasuk Rifani Dwi Alikah Putri, salah satu warga Desa Santan. Rifani mengungkapkan bahwa kehadiran sekolah ini sangat dinantikan oleh siswa dan orang tua. "Sekarang teman-teman tidak perlu jauh-jauh sekolah ke Karangnongko atau Klaten kota. Ini sangat membantu warga Kemalang," tuturnya.

Selain infrastruktur fisik, Jawa Tengah juga mengoptimalkan program sekolah kemitraan yang mencakup 139 sekolah swasta dengan total daya tampung mencapai 5.004 siswa. Langkah ini menjadi siasat untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah sambil tetap menjaga kualitas dan jangkauan pendidikan.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat infrastruktur pendukung tenaga kerja dengan meresmikan fasilitas tempat penitipan dan pengasuhan anak (daycare). Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi daerah untuk menjaga stabilitas manufaktur melalui penguatan jaring pengaman sosial bagi para buruh.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meresmikan Daycare Tripartit Berdikari di kawasan Rusunawa Gedanganak, Ungaran, Kabupaten Semarang, pada Jumat (1/5/2026). Peresmian ini dilakukan tepat pada Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), yang secara simbolis menegaskan komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh pekerja sektor formal, khususnya terkait beban pengasuhan anak.

Dalam tinjauan langsung ke fasilitas tersebut, Luthfi menyatakan bahwa penyediaan daycare merupakan solusi konkret untuk meningkatkan konsentrasi dan efisiensi kerja. Dengan adanya pola asuh yang terjamin di lingkungan kerja atau hunian pekerja, potensi penurunan produktivitas akibat distraksi urusan domestik dapat diminimalisir secara signifikan.

"Hari ini daycare dibangun dan diresmikan di daerah Ungaran. Ada beberapa daerah yang sudah juga seperti di Batang dan lainnya, agar tenaga kerja atau buruh kita maksimal, anak-anak bisa dititipkan di sini untuk mendapatkan pola asuh dan asih," ujar Luthfi.

Gubernur juga memberikan instruksi tegas kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk segera melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan replikasi model daycare ini di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah yang efektif dalam mengurangi beban ekonomi tidak langsung yang harus ditanggung oleh buruh.

Selain fokus pada aspek pengasuhan anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperluas cakupan kolaborasi dengan sektor industri melalui pengembangan koperasi karyawan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 537 koperasi karyawan telah beroperasi di berbagai daerah di Jawa Tengah. Koperasi tersebut berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan pekerja melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga produsen.

"Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok karyawan, harganya dari produsen langsung. Misal beras dan cabai langsung dari petani, minyak goreng langsung dari Bulog," kata Luthfi. Integrasi vertikal antara produsen dengan koperasi ini bertujuan untuk menjamin keterjangkauan daya beli karyawan dan memastikan distribusi bahan pangan tepat sasaran.

Ketua Yayasan Anugerah Tripartit Serasi, Sakun Adi Wiratmoko, menjelaskan bahwa Daycare Tripartit Berdikari memiliki kapasitas tampung untuk 15 anak dengan rasio pendampingan yang ideal. Setiap harinya, anak-anak akan dikelola oleh tenaga profesional yang terdiri dari satu guru PAUD, satu guru pendamping, dan satu guru pendamping muda.

"Operasionalnya setiap hari Senin-Sabtu, pukul 06.30-17.00 WIB. Ke depan kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan pekerja atau buruh, karena tujuan daycare ini untuk membantu persoalan waktu asuh dan pola asuh bagi anak-anak dari pekerja," tutur Sakun.

Program ini melengkapi rangkaian insentif yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk subsidi transportasi bagi buruh yang telah berjalan sejak tahun lalu serta program perumahan bagi pekerja berpenghasilan rendah. Secara akumulatif, kebijakan-kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih humanis dan berdaya saing tinggi.

JATENG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menekankan pentingnya gotong royong dalam membangun. Sebab gotong royong merupakan kekuatan dalam menyatukan langkah menghadapi tantangan.

Hal itu disampaiman Ahmad Lutfi saat menghadiri acara halalbihalal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026. Kegiatan yang berlangsung hangat dan kebersamaan ini menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas pemerintah dan masyarakat.

Ahmad Luthfi mengatakan, semangat gotong royong merupakan kekuatan utama dalam membangun Jawa Tengah. Halalbihalal ini bukan hanya sekadar tradisi setelah Idulfitri, melainkan ruang strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi, serta menjaga solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Gotong royong adalah kekuatan kita,” ujar Luthfi di Solo, Kamis (30/4/2026).

Sekretaris Jenderal DPP Pasbata, Sri Kuntoro Budianto, mengatakan, kehadiran relawan di Solo merupakan bentuk upaya menyatukan tekad dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kuntoro menegaskan, kejujuran merupakan prinsip utama yang harus dipegang setiap anggota Pasbata.

“Kita menyatukan tekad untuk membela pemimpin kita dengan cara-cara yang benar. Kebenaran dan kejujuran itu utama, tidak boleh dibiarkan ada hoaks. Jika menjumpai informasi yang tidak benar, tidak perlu kita balas dengan komentar negatif, cukup adukan ke pihak berwenang agar diproses,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pasbata Jawa Tengah Budiyanto Hadinagoro, mengajak seluruh anggota untuk semakin memperkuat soliditas dan komitmen dalam mendukung pemerintahan.

Lihat video: Hemat BBM, Gubernur Jateng Luthfi: Kalau Perlu Lari ke Kantor!



Budi menegaskan masyarakat Jawa Tengah adalah petarung yang harus memiliki semangat dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Budi juga mengajak seluruh peserta untuk tetap solid dalam mendukung Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya dukungan terhadap kepemimpinan di tingkat daerah dengan menyebut Luthfi sebagai figur yang perlu didukung dalam memimpin Jawa Tengah. Budi juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda agar berani melawan penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan.

“Saya bertanya kepada anak-anak muda, berani tidak melawan berita hoaks?” tegas Budi, yang disambut antusias oleh para peserta.

Budi berharap generasi muda dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kebenaran informasi sekaligus memperkuat persatuan di tengah derasnya arus informasi.

Acara yang berlangsung dalam suasana guyub tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi antaranggota dan tokoh masyarakat. Halalbihalal ini menjadi simbol kuatnya kebersamaan serta komitmen kolektif dalam menjaga nilai gotong royong, kejujuran, dan persatuan di tengah masyarakat.

WONOSOBO - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tegas menyatakan perang terhadap hoaks sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi dalam seminar “Wonosobo Melawan Hoaks” yang digelar di Gelanggang Olahraga Kampus Universitas Sains Alquran (NSIQ 2), Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) pimpinan Mantep Abdul Gani, seorang tokoh Wonosovo. Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Prof. Iswandi Syahputra (Guru Besar UIN Jakarta), Indra Jaya Piliang, serta Hersubeno Arief.

Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa hoaks dan disinformasi merupakan ancaman nyata yang dapat memecah belah masyarakat serta menghambat pembangunan daerah. “Jangan biarkan masyarakat kita terpecah oleh informasi yang tidak benar. Informasi harus menjadi alat untuk membangun, bukan memecah belah,” tegasnya.

Senada dengan Gubernur Ahmad Luthfi, dalam kesempatan yang sama, Koordinator Nasional GMPP Mantep Abdul Gani menegaskan bahwa perlunya stabilitas untuk membangun Wonosobo. Menurutnya, Wonosobo memiliki potensi besar untuk berkembang tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan investasi dan kota residensial.

“Wonosobo jangan hanya jadi kota destinasi wisata. Kita ingin menjadi kota investasi, tempat orang datang, tinggal, dan berkontribusi secara ekonomi,” ujarnya.



Seminar ini dihadiri lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan ini—mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga masyarakat umum—juga menjadi momentum Deklarasi Wonosobo Melawan Hoaks yang dipimpin oleh Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat bersama GMPP.



Dalam deklarasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen bersama untuk: Menolak segala bentuk hoaks, disinformasi, dan informasi menyesatkan. Menjadi pengguna media digital yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab



Kegiatan ini menjadi tonggak awal gerakan sistematis melawan hoaks di tingkat daerah, sekaligus memperkuat fondasi sosial bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam seminar Wonosobo Melawan Hoax ini, Hersubeno Arief memberikan contoh-contoh konkret hoaks yang baru saja terjadi di jagad media sosial dan sangat berbahaya jika dipercaya.

Dia memberikan contoh misalnya terkait pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dipelintir menjadi hoaks. "Hoaks ini kalau dipercaya bisa memicu permusuhan antara umat beragama,” kata Hersubeno Arief.

Kemudian, kata dia, baru saja ada hoaks yang menyatakan JK meninggal dan sudah 2.500 orang yang menshare. “Saya juga sudah mengecek ke berbagai kanal resmi media baik mainstream maupun media sosial, itu tidak ada,” katanya.

Narasumber lain, Indra J Piliang menyarankan agar jangan percaya setiap informasi yang masuk ke ponsel. "Metode di jurnalistik adalah tidak mempercayai setiap informasi yang datang ke kita. Cek dulu kebenarannya melalui berbagai jalur bisa seperti Google atau berbagai platform AI,” kata Indra J Piliang.

Pemateri lain, Staf Ahli Kemenag RI Iswandi Saputra menjelaskan bedanya hoaks dan mitos. "Hoaks biasanya terkait politik dan kekuasaan, bukan kebenaran, kalau mitos terkait budaya yang telah menjadi keyakinan,” katanya.

Dia menuturkan, hoaks menyebar dengan cepat karena algoritma dan sistem insentif di media sosial mendorong itu. "Cara menghentikan hoaks tidak cepat menyebar adalah dengan tidak melanjutkan menonton video hoaks sebelum lima detik. Karena setelah lima detik kita sama saja memberikan gift, like, adsense ke pembuat hoaks," kata Prof Iswandi.

Para narasumber sepakat dengan pernyataan para pejabat yang hadir di seminar ini bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh nasional, Wonosobo. Dengan itu, Wonosobo diharapkan mampu berkembang sebagai daerah yang tidak hanya unggul di sektor pariwisata, tetapi juga memiliki ketahanan sosial yang kuat dan daya tarik investasi yang tinggi.

“Dari Wonosobo, kami menyatakan: melawan hoaks adalah langkah nyata menjaga kebenaran, menjaga persatuan, dan menjaga masa depan Indonesia,” pungkasnya.

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi pembiayaan pada rangkaian Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Periode 2 Tahun XXXVI-2026 di Surakarta.

Kegiatan yang berlangsung pada 16-17 April 2026 ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis wilayah.

Selain undian nasional, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan Seminar Nasional BPDSI bertema "Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah." Tema ini menekankan pentingnya penguatan sektor pembiayaan sebagai kunci percepatan pembangunan daerah.

Seminar yang digelar di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPD guna mempercepat realisasi program pembangunan.

Seminar nasional yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta ini menjadi forum strategis untuk berbagi wawasan serta pengalaman antar pemangku kepentingan sektor perbankan daerah.

Kegiatan seminar dibuka dengan keynote speech dari Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Ahmad Luthfi yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPD.

Para narasumber dalam seminar menyoroti besarnya peran BPD dalam mendukung sektor produktif melalui skema pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Skema pinjaman daerah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, memaparkan materi terkait delapan program prioritas nasional dan evaluasi kinerja daerah.

Sementara itu, perwakilan Kasubdit Pembiayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri Siti Chomzah menjelaskan strategi pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih efektif dan berdampak terhadap program prioritas.

Pemimpin Redaksi Majalah Infobank, Eko B. Supriyanto, turut memberikan pandangan terkait dinamika industri perbankan dan tantangan yang dihadapi BPD di masa depan.

Diskusi panel yang berlangsung dalam seminar tersebut juga membahas peluang dan tantangan BPD dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan di daerah, termasuk kebutuhan inovasi pembiayaan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Direksi bank bjb turut hadir dalam kegiatan tersebut, diwakili Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini. Kehadiran ini menegaskan komitmen bank bjb dalam memperkuat sinergi antar-BPD di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Alila Surakarta pada 17 April 2026 menjadi salah satu agenda utama yang dinanti oleh para nasabah. Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah setia sekaligus upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di BPD.

Undian Nasional Tabungan Simpeda merupakan program undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Asbanda dan diikuti oleh seluruh BPD di Indonesia. Program ini menyediakan total hadiah hingga Rp3 miliar setiap tahunnya, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah.

Pelaksanaan undian dilakukan dalam dua periode setiap tahun, dengan masing-masing periode menyediakan hadiah sebesar Rp3 miliar. Tabungan Simpeda sendiri merupakan produk unggulan BPD yang terus menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi jumlah nasabah maupun total saldo.

Dari ribuan peserta undian Simpeda 2026, sebanyak 19 nasabah bank bjb menjadi pemenang dengan total hadiah Rp129 juta, yang menunjukkan bahwa nasabah bank bjb tidak hanya menikmati kemudahan menabung, tetapi juga berkesempatan memperoleh hadiah.

Hingga akhir Desember 2025, jumlah nasabah Tabungan Simpeda tercatat mencapai 8,32 juta dengan total saldo sebesar Rp72,54 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,68% dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BPD.

Melalui penyelenggaraan Undian Nasional Simpeda dan Seminar Nasional ini, Asbanda berharap dapat terus memperkuat posisi BPD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Kegiatan ini juga menjadi ajang strategis untuk mempererat sinergi antar BPD serta mendorong inovasi berkelanjutan, termasuk dalam digitalisasi layanan perbankan.

Ke depan, Asbanda optimistis bahwa BPD akan semakin berperan dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai terobosan pembiayaan.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara BPD dan pemerintah daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi memaparkan praktik baik kepemimpinan daerah dalam seminar nasional "Best Practice Kepemimpinan Daerah" yang berlangsung di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Rabu (22/4/2026). Di hadapan seluruh walikota wilayah Sumatera bagian Utara, Luthfi menyoroti pentingnya transformasi peran kepala daerah sebagai manajer pemasaran guna menarik investasi serta memperkuat daya saing ekonomi wilayah melalui kolaborasi lintas sektoral.
Dalam forum yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tersebut, Luthfi menekankan bahwa ego sektoral merupakan hambatan utama dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, kesuksesan pembangunan daerah di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan daerah dalam membentuk aliansi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target makro ekonomi yang lebih tinggi.
"Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama," katanya saat menyampaikan paparan di hadapan para peserta seminar yang meliputi kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, hingga Sumatera Barat.
Salah satu bukti keberhasilan model kolaboratif yang dipaparkan adalah terciptanya wilayah aglomerasi ekonomi yang efektif di Jawa Tengah. Luthfi mencontohkan kesuksesan wilayah Soloraya yang mencakup tujuh kabupaten/kota. Melalui integrasi agenda promosi dan ekonomi seperti Soloraya Great Sale (SGS) pada tahun 2025, wilayah tersebut berhasil mencatatkan nilai transaksi fantastis mencapai Rp10,7 triliun hanya dalam periode satu bulan.
Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan bahwa fungsi kepala daerah telah bergeser menjadi manajer marketing yang harus memahami secara mendalam potensi komoditas dan daya tarik wilayahnya. Strategi ini terbukti efektif di Jawa Tengah dengan pencapaian realisasi investasi tahun 2025 yang menyentuh angka Rp88,5 triliun. Capaian ini didorong oleh kebijakan pro-investasi yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan nasional.
Dalam konteks pengembangan industri, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa penetapan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan dengan presisi tanpa mengorbankan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal ini menjadi poin krusial untuk memastikan bahwa industrialisasi tidak mengganggu target swasembada pangan nasional yang juga menjadi tanggung jawab daerah.
Selain sektor investasi, Ahmad Luthfi juga membagikan strategi penanganan pengangguran melalui sinkronisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Program link and match antara perusahaan dengan SMK, BLK, dan Politeknik di Jawa Tengah dianggap sebagai solusi konkret untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih terukur.
Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Luthfi memaparkan skema intervensi kemiskinan yang melibatkan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, hingga penyediaan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Program-program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan 111 perguruan tinggi yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menutup paparannya, Luthfi mengajak para pemimpin kota di Sumatera untuk memperluas jejaring kerja sama lintas provinsi guna mengoptimalkan potensi pasar domestik maupun global. Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam pertemuan internasional harus selalu membawa misi promosi ekonomi yang melibatkan Kadin, Hipmi, dan sektor swasta lainnya guna memastikan keberlanjutan arus modal masuk ke daerah.

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melepas pemudik tujuan Jawa Tengah (Jateng) dalam Program Mudik Gratis. Program tahunan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini mendapat dukungan banyak pihak, termasuk produsen air mineral.

"Mudik merupakan suatu tradisi masyarakat jawa tengah. dan kami sudah menyiapkan bus yang akan mengantarkan pemudik ke semua daerah di Jateng," katanya saat melepas keberangkatan para pemudik di TMII, Jakarta dikutip Rabu, (18/3/2026).

Lutfi mengatakan, sebanyak 325 armada diberangkatkan pada tahun ini, meningkat dari 289 bus pada tahun sebelumnya. Ratusan bus tersebut terdiri dari 70 unit dari Pemprov Jateng, 175 unit dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 53 unit dari Bank Jateng, 17 unit dari PT Jasa Raharja, delapan bus dari PT Semen Gresik, serta masing-masing satu bus dari Perum Perumnas dan Aqua.

Mantan Kapolda Jateng ini melanjutkan, jumlah pemudik yang ikut serta dalam program tahun ini juga meningkat mencapai sekitar 19.000 warga. Menurutnya, hal ini wajar mengingat program mudik gratis ini sangat diminati masyarakat. "Jumlah pemudik meningkat dari tahun lalu, masyarakat lebih tertarik karena gratis sehingga bisa menghemat pengeluaran mereka," katanya.

Program mudik gratis bertujuan memfasilitasi perantau Jateng terutama yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang asongan, kuli bangunan, ART, penyandang disabilitas, pengemudi ojek, sopir angkot dan lain sebagainya. Disaat yang bersamaan, dia mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan semua pihak termasuk Aqua dalam menyukseskan mudik gratis ini.

"Jadi semua kami kumpulkan untuk meringankan beban masyarakat kami di perantauan karena mereka sebenarnya merupakan pahlawan devisa," katanya.

Selain dukungan berupa bus, Aqua juga memberikan lebih dari 15.000 botol air mineral secara gratis untuk menjaga kebutuhan hidrasi pemudik.

Salah satu peserta mudik gratis tujuan Klaten, Arif mengapresiasi keterlibatan semua pihak termasuk Aqua yang sudah memberikan dukungan program tersebut. Pria 43 tahun yang mudik bersama istri dan tiga orang anaknya itu mengaku terbantu dengan program ini.

"Alhamdulilah saya berterima kasih kepada semuanya karena sudah memudahkan perjalanan kami ke kampung halaman," katanya.

Arif mengaku bisa menghemat uang hingga Rp 7 juta untuk ongkos tiket bus dan makan pulang-pergi mudik bersama seluruh keluarga. Dia mengatakan, penghematan uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Senior Director Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo sangat senang bisa membantu masyarakat bertemu keluarga mereka di kampung halaman. Dia mengatakan, Menurut dia, Aqua telah beberapa tahun ikut mendukung program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini.

"Kami siap untuk menemani perjalanan para pemudik, karena penting untuk memenuhi kebutuhan hidrasi selama perjalanan mudik yang panjang ini, karena menjaga kebutuhan hidrasi akan sangat berpengaruh terhadap fokus dan kesegaran pemudik selama perjalanan," kata Karyanto.

Peserta mudik lain tujuan Wonogiri, Wahyu Suryana mengungkapkan hal serupa. Meskipun baru pertama kali mengikuti program, namun dia mengaku sangat merasakan manfaat dari mudik gratis.

"Sekarang kalau dihitung satu 1 tiket sekarang bisa Rp 700 ribu, daripada ngeluarin duit mending ikut ini dapet gratis," kata Wahyu yang berangkat bersama kedua orang tuanya.

Wahyu merupakan pedagang kopi gerobak bersama sang ayah di sekitaran Pasar Rebo. Dagangan mereka bisa menghasilkan pendapatan paling banyak Rp 100 ribu/hari.

Program mudik gratis sangat meringankan beban ekonomi mereka untuk pulang ke kampung halaman. Dia berharap program ini akan terus diadakan setiap tahun dengan jumlah bus yang lebih banyak. "Saya berterima kasih, berasa enak juga dengan naiknya harga bis sekarang bisa mengurangi harga pulang ke jawa," katanya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) siap memperkuat investasi sektor industri padat karya guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

Langkah strategis ini mencakup penguatan iklim investasi, jaminan keamanan hukum, hingga penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif melalui program pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menjadi garda terdepan dalam pemasaran wilayah.

"Kami dengan para bupati, wali kota juga bersepakat untuk menjadi manager marketing untuk wilayah kita. Saya yakin Jawa Tengah menjadi gudangnya investasi," jelasnya, dikutip Sabtu (14/3/2026).

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, total realisasi investasi pada periode Januari hingga Desember 2025 tercatat mencapai Rp88,50 triliun. Angka ini mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap stabilitas ekonomi di Jawa Tengah.

Komposisi capaian tersebut didominasi oleh penanaman modal asing (PMA) yang memberikan kontribusi sebesar Rp50,86 triliun. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang angka sebesar Rp37,64 triliun. Sinergi antara modal asing dan domestik ini berhasil menggerakkan 105.078 proyek aktif di seluruh penjuru Jawa Tengah, yang secara langsung berdampak pada sektor riil.

Masifnya aliran investasi tersebut ikut terasa pada aspek penyerapan tenaga kerja. Tercatat, 418.139 orang tenaga kerja berhasil diserap.

Luthfi mengakui bahwa keberlanjutan investasi sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai standar industri. Oleh karena itu, kebijakan link and match terus digenjot untuk menyelaraskan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini memastikan lulusan lokal memiliki daya saing tinggi dan siap diserap oleh industri besar.

"Kami berkomitmen menjadi manager marketing investasi yang menjamin kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan berusaha. Investor harus merasa nyaman menanamkan modalnya di Jawa Tengah," tegas Luthfi.

Pemerintah akan terus menjadi mitra strategis bagi para pelaku usaha guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain fokus pada aspek industri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan aspek kesejahteraan dan produktivitas pekerja melalui efisiensi biaya hidup. Dukungan nyata diberikan melalui penyediaan fasilitas transportasi Trans Jateng dengan tarif khusus Rp1.000, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di sekitar kawasan industri, hingga penyediaan fasilitas daycare bagi pekerja yang memiliki anak.

Rangkaian strategi itu mulai membuahkan hasil. Pada periode September 2025, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah menyusut ke angka 9,39%, atau turun dibandingkan periode Maret 2025 yang berada pada level 9,48%.

"Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor dengan memberikan kemudahan layanan perizinan dan pendampingan investasi. Fokus utama kami adalah memastikan setiap investasi yang masuk dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak," kata Luthfi.

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng mencatatkan tonggak sejarah baru dalam perjalanan korporasinya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi melantik jajaran pengurus baru yang akan menakhodai bank milik pemerintah daerah tersebut. Pelantikan dilakukan di Kantor Pusat Bank Jateng pada Kamis (5/3/2026).
Dalam susunan pengurus yang baru dilantik, posisi Direktur Utama kini diamanatkan kepada Bambang Widyatmoko, menggantikan Irianto Harko Saputro yang telah membawa Bank Jateng mencapai target-target krusial sepanjang tahun 2025. Adapun Adnas dipercaya menjabat sebagai Komisaris Utama Independen. Ia akan didampingi oleh Darsono sebagai Komisaris Independen dan Sumarno sebagai Komisaris.
Lini direksi lainnya kini diisi oleh tenaga profesional yang diharapkan mampu melakukan akselerasi digital. Mereka adalah Mas Waris (Direktur Bisnis Kelembagaan dan UUS), Bambang Ristianto (Direktur Keuangan), Eko Tri Prasetyo (Direktur Digital dan Bisnis Konsumer), Anna Kusumarita (Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan UMKM), serta Erik Abibon (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko). Penguatan juga dilakukan pada aspek syariah dengan penunjukan Dr. H. Tafsir, M.Ag dan Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Seremoni tersebut menandai transisi kepemimpinan Bank Jateng di tengah tren positif. Berdasarkan data laporan tahun buku 2025, Bank Jateng berhasil menembus angka aset sebesar Rp100,07 triliun. Pencapaian ini merepresentasikan pertumbuhan sebesar 6% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset yang signifikan ini menjadi indikator kuat atas stabilitas dan kepercayaan pasar terhadap institusi perbankan daerah tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kinerja yang telah diraih. Beliau menekankan bahwa kondisi kesehatan bank saat ini berada pada level yang sangat prima. Keberhasilan menembus angka aset di atas Rp100 triliun dipandang sebagai bukti nyata bahwa fungsi intermediasi perbankan di Jawa Tengah berjalan dengan efektif dan transparan.

“Bank Jateng menjadi salah satu bank yang tersehat, ekspansi bisnis juga terus berkembang, dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Ini menjadi fondasi kuat bagi jajaran direksi yang baru untuk melanjutkan pertumbuhan Bank Jateng," ungkap Luthfi.

Selain pertumbuhan aset, indikator profitabilitas juga menunjukkan tren positif yang tajam. Laba bersih Bank Jateng tercatat mencapai Rp1,42 triliun, atau meningkat sebesar 11,57% secara tahunan (year-on-year). Kenaikan laba yang melampaui dua digit ini mencerminkan efisiensi operasional dan ketepatan strategi penyaluran kredit yang diterapkan oleh manajemen sebelumnya, yang kini menjadi tantangan bagi jajaran direksi baru untuk dipertahankan.

Dari sisi penghimpunan dana, kepercayaan masyarakat tercermin dari raihan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp80,54 triliun. Angka ini memberikan ruang likuiditas yang cukup bagi bank untuk terus mendukung pembangunan daerah melalui penyaluran kredit. Tercatat, realisasi penyaluran kredit Bank Jateng telah mencapai Rp64,21 triliun hingga akhir periode laporan terakhir.

Gubernur Ahmad Luthfi kembali menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan titik tolak untuk ekspansi yang lebih luas. Stabilitas ekonomi daerah sangat bergantung pada kekuatan bank pembangunan daerahnya dalam menggerakkan sektor UMKM dan proyek-proyek strategis provinsi.

"Pencapaian aset melampaui Rp100,07 triliun ini adalah bukti bahwa kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan fungsi intermediasi bank berjalan dengan sangat baik," ujar Luthfi.

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq membantah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dia mengaku saat tim KPK melakukan penggeledahan sedang tidak berada di rumah dan tengah bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

"Saya tidak OTT, saya tidak ada barang apapun yang diambil, dan pada saat penangkapan saya apa mereka menggerebek ke rumah, saya sedang sama pak Gubernur Jawa Tengah, jadi saya tidak ada OTT apapun barang serupiah pun. Demi Allah nggak ada," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Dia mengatakan pertemuannya dengan Ahmad Luthfi karena ingin izin tidak menghadiri acara Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Membahas izin karena saya enggak bisa hadir di acara MBG gitu," jelasnya.

Fadia terseret dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang salah satunya di sektor outsourcing. Namun, dia membantah menerima uang dari pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dia menyebut akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan. Sebagai informasi, Fadia ditangkap di Semarang pada Selasa (4/3/2026) dini hari bersama ajudan dan orang kepercayaannya.

Pada hari yang sama, KPK kembali mengamankan 11 orang dan mereka diperiksa lebih lanjut di Jakarta. KPK juga menyita sejumlah kendaraan dan perangkat elektronik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan akan menjelaskan konstruksi perkara secara detail pada hari ini.

"Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan lengkap nanti melalui konferensi pers," ucapnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Gubernur Jawa TengahAhmad Luthfi secara resmi merespons terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Insiden hukum ini menjadi sorotan tajam lantaran merupakan bagian dari rentetan kejatuhan tujuh pejabat publik dalam kurun waktu tiga bulan pertama di tahun 2026.

Luthfi menegaskan bahwa integritas birokrasi merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik di wilayah Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Selasa (03/03/2026)
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” ujar Luthfi.

Dia menambahkan setiap kepala daerah wajib memegang teguh sumpah jabatan serta menjauhi segala bentuk praktik melanggar hukum yang dapat menghambat akselerasi pembangunan daerah.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebelumnya diamankan oleh tim penindak KPK di Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut berkaitan erat dengan dugaan suap pada berbagai proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Saat ini, para pihak terkait telah dibawa ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif sesuai prosedur KUHAP.
Kasus ini menambah daftar panjang intervensi hukum yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Hingga awal Maret 2026, lembaga tersebut tercatat telah melakukan tujuh kali OTT yang menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari pemeriksaan pajak, dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga pengisian jabatan perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini memicu diskusi mendalam mengenai efisiensi birokrasi dan risiko terhadap iklim investasi di tingkat daerah.

Menanggapi situasi yang berkembang, Gubernur Jawa Tengah mengaku telah berulang kali memberikan peringatan keras kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar tetap berada di jalur hukum. Fokus utama Pemerintah Provinsi saat ini adalah memastikan bahwa insiden hukum tersebut tidak mengganggu jalannya program-program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” tegas Luthfi. Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kunci utama untuk menghindari jerat tindak pidana korupsi yang selama ini kerap melibatkan pimpinan daerah.

Sosok Fadia Arafiq sendiri memiliki rekam jejak yang cukup dikenal publik, bertransformasi dari dunia hiburan menjadi politisi yang menjabat sebagai Wakil Bupati (2011–2016) hingga terpilih sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021–2026 dan terpilih kembali untuk 2025–2030.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait untuk memastikan pelayanan publik di Pekalongan tetap berjalan normal. Langkah-langkah administratif segera disiapkan guna mengisi kekosongan kepemimpinan sementara sesuai dengan regulasi yang berlaku.