Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi ketentuan terkait produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) atau unit-linked dalam rangka mengurangi hambatan implementasi, khususnya pada aspek pemasaran dengan tetap mengedepankan pelindungan kepentingan pemegang polis.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung, berpendapat PAYDI memang perlu ditata dengan baik seiring dengan preminya yang bertumbuh positif.

Menurutnya, penataan itu dimulai dari produk, pemasaran, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, hingga aspek perlindungan konsumen. Kapler menyebut perlindungan konsumen sangat penting untuk menghindari terjadinya lagi kasus gagal bayar.

Terperinci, dia menjelaskan bahwa aspek pemasaran penting diperhatikan karena agen yang menjadi garda terdepan dalam distribusi harus benar-benar disertifikasi.

“Benar-benar mereka diberikan pendidikan bagaimana menguasai produk, memahami market, memahami dasar-dasar risk and return, memahami manajemen investasi, dan bagaimana cara memasarkan produk yang benar,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Dia menekankan agen harus transparan dalam memberikan informasi tentang manfaat dan risiko produk. Tak sampai di situ, mereka juga harus bisa membuat atau menyiapkan risk profile, sehingga betul-betul paham soal produk yang dibutuhkan calon nasabah.

“Jangan lagi terjadi produk yang berisiko tinggi ditawarkan kepada calon nasabah yang belum mengerti investasi saham misalnya,” ucap Kapler.

Kapler pun menyoroti sampai saat ini masih ada perusahaan asuransi jiwa yang melanggar ketentuan aturan investasi. Pelanggaran ini dilakukan melalui kesalahan dalam pilihan jenis investasi sehingga merugikan tertanggung.

Kemudian, lanjutnya, aturan tentang pengelolaan subdana juga penting diperhatikan. Hal ini penting supaya aset dan liabilitas perusahaan bisa diketahui dengan pasti.

“Juga kabarnya masih ada perusahaan asuransi menjual PAYDI yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diajukan atau yang diberikan izin oleh OJK. Janganlah terjadi lagi upaya-upaya yang menjurus merugikan nasabah,” tegas Kapler.

Lebih lanjut, dia menyarankan sebaiknya pemasaran unit-linkedyang underlying asset-nya saham untuk saat ini jangan dipasarkan terlebih dahulu karena risikonya tinggi.

“Kita ini kan masa pembenahan semua aspek dalam produk PAYDI. Jadi menahan dirilah semua agar jangan fokus meraih premi yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang kurang baik,” tuturnya.

Adapun, masalah lain yang menurutnya juga penting adalah evaluasi mengenai mekanisme laporan atau pengaduan oleh masyarakat tertanggung. Menurut pantauannya, banyak masyarakat yang kecewa karena perusahaan asuransi dinilai kurang tanggap.

“Jangan lagi ada kesan nasabah yang datang mengadu ke perusahaan asuransi atau bahkan ke OJK dianggap mereka sebagai pengemis minta dikasihani,” singgungnya.

Kendati begitu, Kapler tetap optimis bahwa PAYDI atau unit link adalah salah satu alternatif investasi yang bagus karena ada proteksinya. Namun, saat ini perlu ada tata ulang supaya produk yang dipasarkan benar-benar menjadi suatu produk asuransi dan investasi yang aman serta menguntungkan bagi tertanggung.

Untuk diketahui, OJK menyampaikan langkah penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI bertujuan memastikan produk dipasarkan secara lebih transparan, sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan saat ini pengaturan PAYDI masih mengacu pada SEOJK 5/2022.

Namun, imbuhnya, OJK memandang perlu untuk meningkatkan pengaturannya ke dalam POJK agar memiliki landasan yang lebih kuat dan bersifat strategis.

“Substansi yang diatur mencakup antara lain aspek pemasaran serta penyesuaian pengelolaan aset dan liabilitas, sehingga selaras dengan ketentuan pengelolaan aset-liabilitas pada perusahaan asuransi dan reasuransi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, CIREBON - Aktivitas pasar modal di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) hingga Maret 2026 mencatatkan tren peningkatan signifikan, ditopang lonjakan jumlah investor dan nilai transaksi saham.

Data menunjukkan jumlah Single Investor Identification (SID) telah mencapai 567.600, meningkat 79,8% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 10,4% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Agus Muntholib mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan partisipasi masyarakat yang semakin luas dalam instrumen investasi pasar modal.

"Pertumbuhan jumlah investor yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pasar modal semakin kuat," kata Agus, Senin (4/5/2026).

Selain pertumbuhan jumlah investor, akumulasi transaksi saham di wilayah Ciayumajakuning juga mengalami lonjakan tajam.

Hingga Maret 2026, nilai transaksi tercatat mencapai Rp2,57 triliun, meningkat 101,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandakan adanya aktivitas perdagangan yang semakin aktif di tengah masyarakat.

Agus menilai peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya edukasi dan literasi keuangan yang terus digencarkan oleh OJK bersama pemangku kepentingan lainnya.

Program inklusi keuangan yang menyasar pelajar, mahasiswa, hingga komunitas dinilai mulai memberikan dampak nyata terhadap pemahaman masyarakat terkait investasi.

"Literasi keuangan yang semakin baik membuat masyarakat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi. Ini juga berkontribusi pada meningkatnya optimisme terhadap pasar modal," kata Agus.

Menurutnya, tren ini juga dipengaruhi oleh kemudahan akses teknologi digital yang memungkinkan masyarakat membuka rekening efek dan bertransaksi secara daring.

Platform investasi yang semakin ramah pengguna turut mempercepat pertumbuhan jumlah investor baru, terutama dari kalangan milenial dan generasi Z.

Meski demikian, OJK mengingatkan agar masyarakat tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dalam berinvestasi. Agus menekankan pentingnya memahami profil risiko serta memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing.

"Pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Kami terus mengimbau agar masyarakat tidak hanya ikut tren, tetapi benar-benar memahami produk investasi yang dipilih," ujarnya.

Di sisi lain, peningkatan transaksi saham juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas pasar keuangan.

Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor keuangan di daerah, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pembiayaan melalui pasar modal.

Penguatan partisipasi investor domestik, lanjut Agus, menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pasar dari gejolak eksternal.

Dengan basis investor yang semakin luas, pasar modal di daerah dinilai lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh sentimen global.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai perlu melakukan sejumlah pembenahan guna meningkatkan daya saing sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), terutama terkait kepastian hukum serta kerumitan proses perizinan.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan paling mendasar terletak pada kerangka regulasi yang dinilai perlu diperbaiki. Menurutnya, Undang-undang migas saat ini sudah tidak lagi utuh setelah berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga memunculkan ketidakpastian bagi investor yang berorientasi jangka panjang.

Kondisi tersebut membuat kebijakan turunan kehilangan kredibilitas di mata pelaku usaha. Padahal, sektor hulu migas membutuhkan kepastian investasi dengan horizon panjang dan risiko tinggi.

"Kompleksitas perizinan juga masih menjadi penghambat. Meskipun jumlah izin telah disederhanakan, prosesnya tetap melibatkan banyak institusi dan memakan waktu yang panjang," kata Yusuf saat dihubungi Bisnis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Pada sisi teknis, tantangan semakin berat karena sebagian besar lapangan migas Indonesia telah memasuki fase menua. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya produksi dan menekan keekonomian proyek.

Sementara itu, wilayah eksplorasi baru umumnya berada di kawasan timur Indonesia dengan karakteristik risiko tinggi dan kebutuhan investasi yang lebih besar.

Pada saat yang sama, Yusuf mengatakan industri migas global tengah mengalami perubahan arah investasi. Perusahaan energi besar mulai mengalihkan portofolio ke gas dan energi rendah karbon, sehingga persaingan untuk menarik modal menjadi semakin ketat.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah telah melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk skema kontrak dan insentif fiskal. Namun, Yusuf menilai efektivitasnya masih terbatas.

Menurutnya, tantangan utama bukan pada besaran insentif, melainkan konsistensi dan kepastian aturan yang mendasarinya. Tanpa revisi undang-undang migas, seluruh kebijakan yang ada dinilai kurang meyakinkan bagi investor.

Selain itu, ruang pemberian insentif fiskal juga semakin terbatas seiring dengan penerapan pajak minimum global. Kondisi ini menuntut perubahan strategi dalam menarik investasi.

“Ini berarti Indonesia harus memperkuat faktor lain seperti kepastian regulasi, kualitas data geologi, serta kecepatan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyebut sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional masih menjadi magnet bagi investor internasional.

Hal tersebut salah satunya tercermin dari langkah ekspansi Jadestone Energy yang saat ini menggarap Wilayah Kerja Lemang di Jambi, dengan rata-rata produksi 6.400 barel setara minyak per hari (BOEPD). Menurut Djoko, rencana tersebut menjadi sinyal kuat atas daya saing Indonesia di mata dunia.

“Indonesia ini masih bagus (good) untuk berinvestasi di hulu migas,” ujar Djoko.

Djoko mengatakan, komitmen Jadestone bukan sekadar ekspansi korporasi, melainkan indikator konkret bahwa iklim investasi hulu migas Indonesia tetap kompetitif dan menjanjikan.

Jakarta: Di tengah kondisi pasar yang tidak menentu, menjaga kekayaan jadi hal yang makin penting bagi investor.

Fluktuasi harga yang tajam bisa menggerus nilai aset, tapi dengan strategi yang tepat, kamu tetap bisa menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

Memahami pergerakan pasar sekaligus menyusun portofolio investasi menjadi langkah penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Perencanaan yang matang akan membantu menjaga keseimbangan aset di tengah tekanan global.

Proyeksi ekonomi global 2026

Melansir artikel di laman BCA Prioritas, Jumat, 24 April 2026, laporan World Economic Outlook dari International Monetary Fund menyatakan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan berada di kisaran 3,3 persen pada 2026. Meski begitu, tantangan dari ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar masih membayangi.

Hal serupa juga disampaikan oleh World Bank, yang melihat pertumbuhan ekonomi global tetap positif, meski cenderung melambat di beberapa wilayah.

Di sisi lain, sektor teknologi terutama kecerdasan buatan (AI) diprediksi menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar dan peluang investasi. Selain itu, private markets seperti IPO, M&A, hingga private equity juga terus berkembang dan menawarkan peluang diversifikasi di tahun mendatang.

Strategi melindungi kekayaan saat pasar volatil

Di tengah risiko global seperti ketegangan perdagangan dan konflik geopolitik, penting bagi investor memiliki strategi yang tepat untuk menjaga nilai aset. Berikut lima langkah yang bisa kamu pertimbangkan:

1. Sesuaikan alokasi aset dengan risiko

Alokasi aset menjadi fondasi utama dalam investasi jangka panjang. Dengan komposisi yang tepat, kamu bisa menyesuaikan risiko dengan tujuan finansial, jangka waktu, serta kebutuhan likuiditas.

Jika kondisi pasar membuat kamu terpaksa menjual aset, itu bisa jadi sinyal untuk mengevaluasi kembali profil risiko, terutama bagi yang mendekati masa pensiun atau memiliki kebutuhan dana besar.

2. Diversifikasi portofolio

Diversifikasi adalah kunci menghadapi pasar yang tidak stabil. Menyebar investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan aset lainnya dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber keuntungan.

Portofolio yang seimbang biasanya mencakup saham lintas sektor, aset global, hingga obligasi, sehingga risiko bisa ditekan tanpa mengorbankan potensi pertumbuhan.

3. Maksimalkan instrumen pendapatan tetap

Instrumen seperti obligasi bisa menjadi penyeimbang saat pasar bergejolak. Obligasi berkualitas tinggi cenderung lebih stabil dibandingkan instrumen berisiko tinggi.

Namun, saat suku bunga naik, harga obligasi bisa tertekan, terutama yang berdurasi panjang. Karena itu, penting memahami karakteristik instrumen ini sebelum berinvestasi.

4. Lakukan rebalancing secara berkala

Rebalancing membantu menjaga portofolio tetap sesuai tujuan investasi. Dengan penyesuaian rutin, kamu bisa menghindari keputusan emosional saat pasar berfluktuasi.

Strategi ini juga memungkinkan kamu menerapkan prinsip “jual saat tinggi, beli saat rendah”, sehingga risiko bisa lebih terkendali.

5. Siapkan likuiditas dengan baik

Likuiditas menjadi faktor krusial, terutama saat kondisi pasar sedang turun. Memiliki cadangan kas yang cukup membantu kamu menghindari penjualan aset di harga rendah.

Perencanaan likuiditas sangat penting bagi investor dengan arus kas tidak stabil atau yang memiliki kebutuhan dana dalam waktu dekat.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong penguatan implementasi Business Judgment Rule (BJR) untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong keberanian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil keputusan bisnis.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, sebenarnya dasar hukum terkait BJR sudah tersedia dalam Undang-Undang BUMN. Namun, implementasinya masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan pengambil keputusan.

“Jadi jangan sampai BUMN lumpuh, tidak berani ambil keputusan karena takut. Selama ini kriteria untung atau rugi, tapi masalahnya setiap pengusaha gak ada yang selalu untung,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Kamis (22/4/2026).

Menurutnya, penguatan BJR bertujuan untuk menegaskan batas antara risiko bisnis yang wajar dengan pelanggaran hukum. Hal ini penting agar keputusan bisnis tidak selalu dipersepsikan sebagai potensi pidana.

“Jangan sampai risiko bisnis yang wajar dan inheren dalam setiap keputusan pimpinan dianggap pelanggaran hukum. Sehingga keputusan bisnis dapat diambil secara aman dan terukur,” jelasnya.

Qodari mengungkapkan, saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran antar lembaga dalam menilai keputusan bisnis BUMN, khususnya dalam membedakan risiko usaha dengan kerugian negara. Kondisi ini membuat sebagian direksi memilih untuk tidak mengambil keputusan sebagai langkah paling aman.

Situasi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya ketidakpastian hukum dan persepsi risiko investasi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Dia mencontohkan pengalamannya saat menjadi komisaris di salah satu BUMN sektor energi, di mana perusahaan tidak melakukan pembelian aset baru meski tersedia kebutuhan dan anggaran, karena kekhawatiran terhadap risiko hukum.

“Perlu ada jalan keluar, dan itu kriterianya BJR, supaya selama sesuai dengan prinsip tersebut tidak dianggap pidana,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden telah menginisiasi koordinasi lintas lembaga untuk menyusun pedoman operasional BJR yang lebih jelas. Dalam proses tersebut ditemukan bahwa pemahaman antara aparat penegak hukum, auditor, BP BUMN, hingga Danantara masih belum selaras.

Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan penyusunan panduan yang mencakup parameter itikad baik, standar kehati-hatian, serta batas risiko bisnis yang dapat ditoleransi.

Selain itu, muncul pula usulan pembentukan mekanisme atau komite khusus untuk menilai apakah suatu keputusan korporasi telah sesuai dengan prinsip BJR, serta perlunya koordinasi lanjutan dengan aparat penegak hukum dan auditor.

Qodari menegaskan, seluruh usulan tersebut masih akan didalami untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku.

“KSP akan terus memfasilitasi penyelarasan lintas lembaga guna menghasilkan solusi yang implementatif, memberikan kepastian hukum, tetap menjunjung akuntabilitas, serta meningkatkan investasi,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Investasi selama ini kerap dianggap membutuhkan modal besar dan pengetahuan yang tidak sederhana. Namun, belakangan sebagian masyarakat mulai menemukan cara yang lebih mudah untuk memulai.

Bukan lewat saham yang pergerakannya naik turun tajam, melainkan melalui reksa dana, instrumen yang memungkinkan investasi dimulai dari nominal kecil, bahkan Rp 10.000. Pilihan ini makin dilirik karena relatif mudah diakses dan dikelola oleh profesional. Bagi banyak orang, reksa dana menjadi langkah awal untuk masuk ke dunia investasi tanpa harus memahami seluruh dinamika pasar keuangan.

Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana Indonesia (APRDI), Lolita Liliana, menjelaskan reksa dana merupakan wadah penghimpunan dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, hingga pasar uang. Ia mengibaratkannya seperti "gado-gado", satu produk dengan berbagai isi.

"Kalau belum tahu cara memilih saham atau obligasi, bisa lewat reksa dana. Tinggal pilih produknya, pengelolaannya dilakukan oleh profesional," ujar Lolita dalam Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana APRDI 2026 di Ruang Seminar, Tower 2 Lantai 1 IDX Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dalam praktiknya, pengelolaan dan penyimpanan dana dilakukan oleh pihak yang berbeda. Manajer investasi mengelola portofolio, sementara dana investor disimpan di bank kustodian.

Skema ini membuat dana tidak tercampur dengan aset manajer investasi maupun bank kustodian. Selain itu, setiap produk reksa dana harus memperoleh pernyataan efektif dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Investor juga dapat memantau investasinya melalui laporan berkala, mulai dari laporan bulanan hingga nilai aktiva bersih (NAB) yang diperbarui secara rutin. Kemudahan akses menjadi salah satu pendorong pertumbuhan reksa dana. Saat ini, investasi bisa dilakukan secara daring melalui berbagai platform dan dimulai dari nominal kecil.

"Kalau mau menjangkau lebih banyak masyarakat, memang harus terjangkau," kata Lolita.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Investor pasar modal baru berada di kisaran 7 hingga 8 persen dari total populasi.

Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional Otoritas Jasa Keuangan, M Maulana, menyebut kontribusi reksa dana terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sekitar 4 persen.

"Artinya, peluang kita masih sangat besar," ujarnya. Sebagai perbandingan, kontribusi industri serupa di Thailand dan Malaysia telah melampaui 30 persen dari PDB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Informasi tentang investasi kini semakin mudah diakses. Dari media sosial hingga aplikasi keuangan, masyarakat semakin akrab dengan istilah saham, obligasi, hingga reksa dana. Namun, memahami tidak selalu berujung pada keberanian untuk memulai.

Di balik meningkatnya literasi, masih banyak yang menahan langkah. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena ragu, takut rugi, bingung memilih produk, atau tidak yakin harus mulai dari mana. Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Bursa Efek Indonesia, Kristian S Manullang, melihat kondisi ini sebagai tantangan di pasar modal saat ini.

"Literasi sudah cukup tinggi, tetapi inklusi masih rendah. Artinya, yang benar-benar berinvestasi masih terbatas," ujarnya dalam Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana APRDI 2026 di Ruang Seminar, Tower 2 Lantai 1 IDX Jakarta, Senin (20/4/2026).

Keraguan sering kali menjadi penghambat yang tidak terlihat. Banyak calon investor khawatir salah memilih produk atau belum benar-benar memahami risiko.

Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana Indonesia (APRDI), Lolita Liliana, mengingatkan investasi memang tak lepas dari risiko. Nilainya bisa naik dan turun mengikuti kondisi pasar.

Namun, risiko tersebut bisa dikelola, salah satunya melalui diversifikasi dan pengelolaan oleh profesional. "Kalau belum tahu cara memilih saham atau obligasi, bisa lewat reksa dana," ujar Lolita.

Ia juga mengingatkan agar investor memahami profil risiko dan tidak sekadar ikut-ikutan tren.

Reksa dana sebagai jembatan

Di tengah keraguan tersebut, reksa dana menjadi penghubung antara pengetahuan dan praktik. Produk ini menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen, sehingga investor tidak perlu mengelola portofolio secara langsung. Pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi, sementara dana disimpan di bank kustodian dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan mekanisme ini, masyarakat bisa mulai tanpa harus memahami seluruh detail pasar keuangan. Akses yang semakin mudah juga membantu. Investasi kini dapat dimulai dari Rp 10.000 dan dilakukan secara daring.

"Kalau mau menjangkau lebih banyak masyarakat, memang harus terjangkau," kata Lolita.

Bagi yang masih ragu, langkah awal tidak harus langsung mengambil risiko besar. Salah satu pilihan yang kerap digunakan adalah reksa dana pasar uang, yang berinvestasi pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi di bawah satu tahun.

Produk ini relatif lebih stabil dibandingkan jenis lain, meski tetap memiliki risiko. Dengan karakter tersebut, reksa dana pasar uang menjadi pilihan praktis bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi tanpa fluktuasi yang terlalu tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak orang ingin mulai investasi, tapi urung melangkah karena satu hal yakni menunggu waktu yang tepat. Saat harga turun, takut rugi. Saat harga naik, merasa sudah ketinggalan. Padahal, waktu yang benar-benar “tepat” sering kali tidak pernah jelas.

Di tengah situasi itu, reksa dana menawarkan pendekatan yang lebih sederhana. Bukan soal menebak kapan harus masuk, melainkan bagaimana mulai dan tetap konsisten.

Ketua Presidium Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana Indonesia (APRDI), Lolita Liliana, mengatakan investor tidak perlu menunggu momentum tertentu. “Kalau kita menunggu waktu terbaik, kita tidak pernah tahu kapan itu. Karena itu lebih baik dilakukan secara berkala,” ujarnya dalam Sosialisasi dan Edukasi Reksa Dana APRDI 2026 di Ruang Seminar, Tower 2 Lantai 1 IDX Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bagi sebagian orang, turunnya pasar sering diartikan sebagai sinyal untuk menunda. Padahal, pergerakan seperti itu justru bagian dari siklus yang wajar. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional Otoritas Jasa Keuangan, M Maulana, mencontohkan indeks pasar sempat turun hingga sekitar 19 persen pada awal tahun. Namun, di saat yang sama, dana kelolaan reksa dana tetap tumbuh.

“Artinya investor sudah mulai sadar ketika harga turun dan fundamentalnya bagus, itu menjadi kesempatan untuk membeli,” jelasnya.

Kebiasaan inilah yang kini mulai didorong. Salah satunya melalui program PINTAR reksa dana (Program Investasi Terencana dan Berkala). Lewat skema ini, investor bisa menyetor dana secara rutin tidak harus besar, yang penting konsisten. Bisa bulanan, mingguan, bahkan harian. Dengan cara itu, harga pembelian menjadi lebih rata. Investor tidak perlu pusing mencari titik terendah atau tertinggi.

“Dengan investasi berkala, kita tidak perlu menebak pasar,” kata Lolita.

Bagi pemula, langkah awal tidak harus langsung agresif. Salah satu pilihan yang sering digunakan adalah reksa dana pasar uang, yang ditempatkan pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi. Pergerakannya relatif lebih stabil dibandingkan jenis lain, meski tetap memiliki risiko. Karena itu, produk ini kerap menjadi titik awal bagi mereka yang masih ingin mencoba tanpa tekanan fluktuasi besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar para manajer investasi menyiapkan skema guaranteed return dinilai berpotensi menciptakan konsekuensi ekonomi yang tidak sederhana bagi investor institusi. Skema yang memberikan rasa aman melalui imbal hasil minimum, namun di sisi lain mengharuskan adanya pembagian keuntungan tambahan kepada pihak penjamin sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung.

Pengamat Pasar Modal dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy menjelaskan ketika otoritas meminta adanya imbal hasil terjamin, maka pihak penerbit produk investasi pada dasarnya menanggung risiko penurunan kinerja investasi.

Menurut dia, jika terdapat guaranteed return setara tingkat bebas risiko, misalnya 5%, maka secara ekonomi pihak penerbit harus memperoleh kompensasi dari kelebihan imbal hasil (excess return) di atas tingkat tersebut.

“Porsi sekitar 30% hingga 40% dari excess return di atas 5% itu masuk akal secara struktur, karena pihak penerbit menanggung downside risk,” ujar Budi kepada Bisnis dikutip Senin (20/4/2026).

Namun demikian, ia menilai skema tersebut menciptakan trade-off yang perlu dipahami investor secara utuh. Di satu sisi, investor memperoleh perlindungan berupa batas bawah imbal hasil (floor return). Di sisi lain, potensi keuntungan maksimal yang bisa diraih menjadi lebih terbatas karena sebagian harus dibagikan kepada pihak penjamin.

Budi mengingatkan bahwa tanpa penjelasan yang transparan, investor dapat memiliki persepsi yang keliru terhadap karakter produk investasi tersebut. Produk dengan skema imbal hasil terjamin berpotensi dianggap serupa dengan instrumen pendapatan tetap seperti sukuk ritel, padahal secara ekonomi memiliki struktur risiko dan imbal hasil yang berbeda.

Ia menegaskan, dalam skema tersebut terjadi dua mekanisme ekonomi sekaligus, yakni transfer risiko dari investor kepada penerbit dan transfer sebagian potensi keuntungan dari investor kepada penerbit melalui pembagian excess return.

“Tanpa skema pembagian return yang cukup besar, tidak akan ada pihak yang mau menjadi penjamin. Tapi dengan skema itu, produknya juga harus jujur diposisikan: bukan sekadar imbal hasil minimal, melainkan structured product dengan proteksi terbatas dan upside yang sudah dikompromikan,” kata Budi.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menjajaki pengembangan produk investasi pasar modal dengan skema imbal hasil terjamin (guaranteed return) bagi industri asuransi dan dana pensiun. Produk ini didasarkan kepada kebutuhan perusahaan asuransi dan dana pensiun untuk mendapatkan produk lebih terjaga dan menghindari gagal bayar kewajiban.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan inisiatif tersebut masih dalam tahap diskusi dengan pelaku industri, termasuk manajer investasi, guna memperkuat mitigasi risiko investasi.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Model bisnis yang dianggap kabur serta struktur kendali yang dinilai sarat kepentingan politik memicu kekhawatiran akan efektivitas lembaga superholding tersebut dalam mengelola aset negara.

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Nur Bau Massepe menilai kehadiran Danantara saat ini masih terjebak dalam kerancuan identitas.

Menurutnya, belum ada kejelasan apakah lembaga ini akan beroperasi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), superholding layaknya Temasek di Singapura, atau sekadar perusahaan investasi biasa.

"Jika dikatakan SWF, sebenarnya kita sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA). Jika disebut superholding, kita sudah punya PT Danareksa (Persero) yang memiliki mandat serupa. Ketidakjelasan mandat ini menjadi persoalan fundamental," kata Andi Nur Bau Massepe dalam Debat Publik Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored di Makassar, Rabu (15/4/2026).

Andi Nur menyoroti risiko besar di balik struktur organisasi Danantara yang berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

Secara teori manajemen klasik, rentang kendali ini dianggap sangat berisiko karena menipiskan sekat antara motif investasi profesional dengan kepentingan politik.

Lemahnya posisi dewan pengawas serta proses regulasi yang terkesan terburu-buru memicu kekhawatiran akan aspek prudential atau kehati-hatian. Dia bahkan memberikan label keras terhadap potensi risiko ini sebagai "investasi bodong" dalam konteks kegagalan sistemik.

"Saya mengistilahkan itu sebagai investasi bodong karena bisa saja jika pengelolanya tidak prudent, hal itu menyebabkan kerugian. Bukan hanya kerugian negara, tapi bisa berdampak sistemik yang merusak tatanan ekonomi," tegas Andi Nur.

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa konsep Danantara saat ini berisiko melanggar prinsip dasar investasi, yakni diversifikasi.

Strategi mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pusat investasi dianggap sebagai langkah "menaruh semua telur dalam satu keranjang" (don't put your eggs in one basket).

Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa sekitar 52% BUMN masih mencatatkan kerugian. Tanpa pedoman investasi yang jelas, baik dari sisi horison jangka panjang maupun alat analisis teknikal dan fundamental, Danantara dikhawatirkan gagal menyebar risiko portofolio secara efektif.

"Motif pembentukan ini lebih ke arah political will atau politik investasi ketimbang murni profesional. Padahal, portofolio investasi adalah urusan jangka panjang yang memerlukan kestabilan, bukan desakan politik," tambah Andi Nur.

Sementara itu di forum yang sama, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan bahwa Danantara memiliki posisi dan model bisnis yang jelas dalam lanskap investasi global. Dia membantah anggapan bahwa kehadiran lembaga baru ini tumpang tindih dengan INA.

Menurut Wijayanto, di dunia internasional, SWF secara umum terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu return-driven dan dual mandate. Danantara, lanjutnya, secara spesifik dirancang untuk menjalankan fungsi dual mandate.

"Danantara masuk di kategori dual mandate, yakni menjalankan fungsi strategis sekaligus mengejar imbal hasil (return). Model ini serupa dengan Temasek di Singapura, Khazanah di Malaysia, hingga Qatar Investment Authority," ujar Wijayanto.

Dia menjelaskan bahwa perbedaan antara Danantara dan INA terletak pada tugas pokok dan fungsinya. INA diposisikan sebagai lembaga yang bersifat return-driven, yang fokus utamanya adalah mencari keuntungan investasi tanpa dibebani misi penugasan strategis negara yang kompleks.

"INA tidak mengelola BUMN yang 'sakit' untuk diperbaiki. Sementara itu, Danantara mendapatkan penugasan yang lebih luas dan strategis," tambahnya.

Dia mencontohkan Singapura yang memiliki 2 lembaga investasi dengan fokus berbeda, yakni Temasek yang bersifat strategis dan GIC (Government of Investment Corporation) yang murni fokus pada return.

Keberadaan lebih dari satu SWF dalam 1 negara merupakan hal yang lumrah dan dipraktikkan oleh negara-negara seperti Kuwait, Arab Saudi, China, hingga Korea Selatan.

Lebih lanjut, Wijayanto menilai adanya beberapa SWF dalam 1 negara terkadang memang lahir dari dinamika kepemimpinan yang berbeda, namun hal tersebut tidak menjadi masalah selama pembagian tugasnya jelas.

Melalui pemisahan ini, masing-masing lembaga dapat fokus pada spesialisasi kinerjanya dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, dengan model bisnis yang telah terpetakan tersebut, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi strategis, sementara INA tetap menjadi ujung tombak dalam menarik investasi global berbasis keuntungan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah gejolak ekonomi global, banyak investor mulai mencari instrumen yang mampu menjaga nilai aset sekaligus memberikan peluang keuntungan. Dua pilihan yang paling sering dibandingkan adalah emas dan perak. Keduanya sama-sama logam mulia, tetapi memiliki karakter pergerakan harga yang sangat berbeda dan di sinilah letak pertimbangan utamanya.

Perbedaan paling mencolok antara emas dan perak terletak pada kecepatan dan pola pergerakan harganya. Emas dikenal sebagai aset yang stabil. Kenaikan maupun penurunannya cenderung berlangsung lebih landai, sehingga cocok bagi investor yang menghindari risiko besar.

Sebaliknya, perak bergerak jauh lebih agresif. Dalam kondisi pasar yang positif, harga perak bisa melonjak lebih cepat dibandingkan emas. Namun, ketika pasar berbalik arah, penurunannya juga bisa lebih tajam. Tidak jarang volatilitas perak mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan emas dalam periode tertentu.

Karakter ini membuat perak terlihat lebih “menguntungkan” dalam jangka pendek, tetapi juga membawa risiko yang jauh lebih tinggi.

Pergerakan emas umumnya dipengaruhi oleh sentimen pasar, inflasi, serta kondisi geopolitik. Karena fungsinya sebagai penyimpan nilai, emas cenderung dicari saat kondisi ekonomi tidak stabil.

Sementara itu, perak memiliki dua wajah sekaligus, sebagai aset investasi dan sebagai komoditas industri. Lebih dari separuh permintaan perak berasal dari sektor industri seperti elektronik, kendaraan listrik, hingga energi terbarukan. Inilah yang membuat harga perak sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Saat ekonomi berkembang, harga perak berpotensi naik lebih cepat. Namun ketika ekonomi melambat, permintaan industri turun dan harga perak bisa tertekan lebih dalam dibandingkan emas.

Mana yang Lebih Menguntungkan?

Jika berbicara soal potensi keuntungan, perak sering kali unggul dalam momentum tertentu. Pergerakannya yang cepat membuka peluang capital gain yang lebih besar dalam waktu singkat. Namun, potensi tersebut sebanding dengan risiko yang harus ditanggung.

Di sisi lain, emas menawarkan keuntungan yang lebih konsisten dalam jangka panjang. Meskipun kenaikannya tidak secepat perak, emas cenderung lebih mampu menjaga nilai aset dan memberikan stabilitas portofolio.

Dengan kata lain, perak cocok bagi investor yang siap menghadapi fluktuasi tajam demi peluang keuntungan lebih besar. Sedangkan emas lebih ideal bagi mereka yang mengutamakan keamanan dan pertumbuhan yang stabil.

Dari sisi likuiditas, emas masih unggul. Pasarnya luas dan aktif, sehingga mudah diperjualbelikan kapan saja dengan selisih harga yang relatif kecil.

Perak, meskipun lebih terjangkau, memiliki pasar yang lebih terbatas. Hal ini bisa memengaruhi kecepatan penjualan kembali dan harga yang diterima, terutama saat kondisi pasar sedang lemah.

Memilih antara emas dan perak sebenarnya tidak harus bersifat “salah satu”. Keduanya justru bisa saling melengkapi dalam strategi investasi. Emas dapat berperan sebagai fondasi portofolio yang stabil dan tahan terhadap inflasi. Sementara itu, perak bisa dimanfaatkan sebagai aset tambahan untuk mengejar peluang keuntungan saat siklus ekonomi sedang menguat.

Pendekatan ini membantu menyeimbangkan risiko sekaligus memaksimalkan potensi imbal hasil. Tidak ada jawaban mutlak mengenai mana yang lebih untung antara emas dan perak. Semuanya bergantung pada tujuan investasi dan profil risiko masing-masing.

Jika menginginkan stabilitas dan perlindungan nilai dalam jangka panjang, emas adalah pilihan yang lebih aman. Namun, jika siap menghadapi pergerakan harga yang cepat dan fluktuatif, perak bisa memberikan peluang keuntungan yang lebih besar. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kunci utamanya bukan hanya memilih instrumen, tetapi juga membangun strategi yang seimbang melalui diversifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pelaku pasar untuk mewaspadai maraknya investasi ilegal di tengah pesatnya pertumbuhan jumlah investor domestik, yang didominasi oleh kalangan muda.

Jumlah investor saham, obligasi, reksa dana telah mencapai 24,52 juta single investor identification (SID) per Maret 2026. Sebanyak 54% investor pasar modal tercatat berasal dari kelompok usia di bawah 30 tahun.

Di investasi kripto, jumlah investor juga terus bertumbuh. Hingga akhir 2025, OJK mencatat sebanyak 20,19 juta investor, yang mayoritas berasal dari kelompok usia muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan lonjakan partisipasi investor, khususnya dari kalangan muda, perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap penawaran investasi tidak berizin.

“Minat tinggi berinvestasi harus diiringi pemahaman agar tidak terjebak investasi ilegal,” ujarnya dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2026 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kamis (9/4/2026).

Penguatan kewaspadaan ini menjadi penting mengingat maraknya aktivitas keuangan ilegal. Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sejak Januari hingga Maret 2026 telah dihentikan 953 entitas keuangan ilegal, yang didominasi pinjaman online ilegal.

Secara kumulatif, sejak 2017 hingga Maret 2026, jumlah entitas ilegal yang telah ditindak bahkan mencapai sekitar 14.959 entitas, mencerminkan masih tingginya potensi penipuan di sektor keuangan digital.

Hasan menegaskan masyarakat tidak boleh tergiur iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa memahami risiko. Dia menyoroti fenomena fear of missing out (FOMO) dan you only live once (YOLO) yang kerap dimanfaatkan pelaku investasi bodong.

“Jangan langsung masuk hanya karena iming-iming return besar,” katanya.

Hasan mengatakan, OJK mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip “2L”, yakni memastikan investasi legal—terdaftar dan diawasi otoritas—serta logis dari sisi imbal hasil.

Selain itu, investor juga diminta memahami profil risiko dan tujuan investasi. Kebutuhan jangka pendek, seperti membeli motor dalam 1 tahun, memerlukan strategi berbeda dibandingkan tujuan jangka panjang seperti pernikahan dalam 10 tahun ke depan.

Hasan juga menyoroti risiko lain seperti fluktuasi harga yang tajam serta potensi penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang.

“Berinvestasilah sesuai kemampuan, jangan menggunakan utang. Kalau dipaksakan, saat harga turun bisa terpaksa jual rugi,” ujarnya.

Melalui edukasi ini, OJK berharap pertumbuhan investor yang pesat dapat diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai, sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai modus investasi ilegal.

Hasan menyoroti praktik spekulatif seperti membeli aset hanya karena rekomendasi pihak lain, termasuk tren “kripto micin”, sebagai perilaku yang berbahaya bagi investor ritel.

“Jangan ikut-ikutan. Jangan karena teman bilang bagus, langsung beli,” katanya.

Koin micin adalah istilah populer di komunitas kripto Indonesia untuk menggambarkan aset kripto dengan kapitalisasi pasar kecil, likuiditas rendah, dan sering kali volatilitas yang sangat tinggi.

Nama “micin” digunakan karena koin ini dianggap “ringan” atau murah, mirip seperti bumbu penyedap makanan. Namun, bukan berarti koin ini tidak memiliki potensi. Banyak koin micin yang mampu memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat jika dipilih dengan strategi yang tepat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.