Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dinilai sulit tercapai selama praktik kriminalisasi terhadap kebijakan publik masih terjadi. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan membuat para pengambil keputusan cenderung berhati-hati secara berlebihan, bahkan enggan bertindak.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan, stagnasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% bukan semata faktor struktural, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang membiarkan kriminalisasi berlangsung.

“Kalau ingin tumbuh 8%, pastikan ada kepastian hukum. Selama kriminalisasi kebijakan masih terjadi, itu akan menjadi penghambat,” ujarnya dalam acara peluncuran buku Kriminalisasi Kebijakan: Menakar Batas Kriminalisasi Kebijakan di Jakarta, Selasa (28/4/2026), mengutip siaran pers.

Pandangan serupa disampaikan Menteri BUMN periode 2007–2009, Sofyan A. Djalil. Dia menilai risiko kriminalisasi membuat pejabat publik kehilangan keberanian dan kreativitas dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan bisnis.

Menurutnya, keputusan bisnis pada dasarnya selalu mengandung risiko. Namun, jika risiko tersebut berujung pada potensi pidana, maka pejabat negara akan cenderung menghindari pengambilan keputusan.

“Kalau kreativitas hilang, pejabat tidak berani mengambil keputusan. Padahal, mereka dituntut menghasilkan nilai tambah,” kata Sofyan.

Dia juga menilai ketentuan mengenai diskresi dalam regulasi yang ada belum cukup memberikan perlindungan. Diskresi, lanjutnya, sering kali justru diperlukan ketika aturan yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan.

Sofyan mencontohkan pengalamannya saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, ketika mengambil langkah penataan ulang frekuensi 3G untuk memastikan kompetisi yang lebih sehat di industri telekomunikasi. Kebijakan tersebut diambil melalui persetujuan kabinet meskipun berpotensi menabrak aturan yang ada.

“Pejabat sekarang banyak yang memilih tidak mengambil keputusan sama sekali karena takut dikriminalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan, menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mencegah praktik kriminalisasi kebijakan. Dia menilai masih banyak jaksa yang memiliki idealisme untuk menegakkan hukum secara objektif.

Hotasi, yang pernah terjerat kasus hukum terkait kebijakan bisnis, menyebut kriminalisasi kebijakan kerap terjadi akibat pengalihan isu, target operasi, atau persaingan bisnis.

Dia mendorong peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim, terhadap prinsip business judgement rule agar keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik tidak serta-merta dipidana.

“Edukasi terhadap aparat hukum penting agar tidak semua keputusan bisnis dianggap sebagai tindak pidana,” ujarnya.

Dengan demikian, pembenahan aspek kepastian hukum dinilai menjadi kunci untuk mendorong keberanian pengambilan keputusan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan akademisi dan praktisi kebijakan menyoroti risiko krisis kepemimpinan di sektor publik dan badan usaha milik negara (BUMN) akibat maraknya kriminalisasi keputusan bisnis.

Akar persoalan dinilai berasal dari penerapan dua pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dianggap multitafsir dan kerap digunakan secara luas oleh aparat penegak hukum.

Editor buku Kriminalisasi Kebijakan, Lestantya R. Baskoro, menyebut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai “pasal keranjang sampah” karena dapat menjerat hampir semua kebijakan yang berujung pada kerugian negara.

“Penegak hukum lebih mengutamakan unsur kerugian negara, sehingga mudah sekali terjadi kriminalisasi,” ujar Lestantya dalam peluncuran buku Kriminalisasi Kebijakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026), mengutip keterangan resminya.

Buku tersebut mengulas sedikitnya 12 kasus kriminalisasi kebijakan yang menimpa pejabat publik dan pimpinan BUMN.

Sejumlah nama yang pernah terseret kasus antara lain eks Direktur PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, eks Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, hingga mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

Menurut Baskoro, perbedaan putusan di tiap tingkat pengadilan menunjukkan belum adanya kesamaan pemahaman hakim terhadap konsep business judgement rule (BJR), yang seharusnya melindungi direksi dalam mengambil keputusan bisnis.

Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yetty Komalasari Dewi menjelaskan bahwa prinsip BJR sebenarnya telah diadopsi dalam UU Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97 ayat (5).

Dalam aturan tersebut, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian perusahaan sepanjang memenuhi sejumlah syarat, termasuk bertindak dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan telah melakukan upaya pencegahan kerugian.

Namun, dalam praktiknya, keputusan bisnis yang telah melalui pertimbangan matang tetap berisiko dikriminalisasi ketika berujung pada kerugian.

“Direksi sudah bekerja hati-hati, tidak ada niat jahat, tetapi ketika hasilnya merugikan, tetap bisa dipidana,” ujar Yetty.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007–2011 Chandra M. Hamzah mengungkapkan bahwa dua pasal tersebut memiliki latar belakang historis sebagai instrumen untuk menghadapi dinamika politik pascakemerdekaan, khususnya terkait nasionalisasi perusahaan asing. Namun, pasal tersebut terus digunakan hingga kini tanpa penyesuaian konteks.

“Pasal ini digunakan untuk berbagai tujuan tanpa memahami konteks sejarahnya, sehingga menimbulkan korban,” katanya.

Ia menambahkan, uji materi terhadap pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi belum memberikan solusi konkret karena dikembalikan kepada pembentuk undang-undang untuk direvisi.

Chandra mengingatkan bahwa ketergantungan pada interpretasi aparat penegak hukum tidak cukup menjamin kepastian hukum.

“Pasal dengan tafsir luas harus diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakpastian,” tegasnya.

Kritik juga datang dari kalangan masyarakat sipil. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Illian Deta Arta Sari, menilai persoalan semakin kompleks setelah substansi pasal tersebut diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Menurutnya, ketentuan tersebut belum memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta, serta tidak secara tegas mengatur unsur niat jahat (mens rea).

“Penelusuran kasus dimulai dari kerugian negara, bukan dari niat jahat. Ini membuat pejabat publik dan BUMN semakin takut mengambil keputusan,” ujarnya.

Senada, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003–2007 Amien Sunaryadi menegaskan bahwa unsur niat jahat seharusnya menjadi fondasi dalam pemidanaan kasus korupsi. Ia menilai pembuktian mens rea tetap dapat dilakukan melalui bukti komunikasi dan pendekatan forensik digital.

“Tanpa itu, pemidanaan akan menghambat pengambilan keputusan dan berdampak pada ekonomi,” katanya.

Amien mencontohkan sektor hulu minyak dan gas bumi yang sangat bergantung pada keputusan berisiko tinggi. Dari 128 cekungan migas di Indonesia, belum separuhnya digarap karena kekhawatiran akan potensi kriminalisasi ketika eksplorasi tidak menghasilkan temuan.

“Eksplorasi itu berisiko. Kalau gagal dianggap merugikan negara, tidak ada yang berani mengambil keputusan,” ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan A. Djalil menilai kondisi ini berpotensi memicu krisis kepemimpinan karena pejabat cenderung menghindari pengambilan keputusan strategis.

“Bisnis itu penuh risiko. Pemerintah juga harus kreatif untuk menciptakan nilai tambah. Tanpa keberanian mengambil keputusan, kemajuan akan terhambat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong penguatan implementasi Business Judgment Rule (BJR) untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong keberanian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil keputusan bisnis.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, sebenarnya dasar hukum terkait BJR sudah tersedia dalam Undang-Undang BUMN. Namun, implementasinya masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan pengambil keputusan.

“Jadi jangan sampai BUMN lumpuh, tidak berani ambil keputusan karena takut. Selama ini kriteria untung atau rugi, tapi masalahnya setiap pengusaha gak ada yang selalu untung,” ujarnya melalui pernyataan resmi, Kamis (22/4/2026).

Menurutnya, penguatan BJR bertujuan untuk menegaskan batas antara risiko bisnis yang wajar dengan pelanggaran hukum. Hal ini penting agar keputusan bisnis tidak selalu dipersepsikan sebagai potensi pidana.

“Jangan sampai risiko bisnis yang wajar dan inheren dalam setiap keputusan pimpinan dianggap pelanggaran hukum. Sehingga keputusan bisnis dapat diambil secara aman dan terukur,” jelasnya.

Qodari mengungkapkan, saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran antar lembaga dalam menilai keputusan bisnis BUMN, khususnya dalam membedakan risiko usaha dengan kerugian negara. Kondisi ini membuat sebagian direksi memilih untuk tidak mengambil keputusan sebagai langkah paling aman.

Situasi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya ketidakpastian hukum dan persepsi risiko investasi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Dia mencontohkan pengalamannya saat menjadi komisaris di salah satu BUMN sektor energi, di mana perusahaan tidak melakukan pembelian aset baru meski tersedia kebutuhan dan anggaran, karena kekhawatiran terhadap risiko hukum.

“Perlu ada jalan keluar, dan itu kriterianya BJR, supaya selama sesuai dengan prinsip tersebut tidak dianggap pidana,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden telah menginisiasi koordinasi lintas lembaga untuk menyusun pedoman operasional BJR yang lebih jelas. Dalam proses tersebut ditemukan bahwa pemahaman antara aparat penegak hukum, auditor, BP BUMN, hingga Danantara masih belum selaras.

Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan penyusunan panduan yang mencakup parameter itikad baik, standar kehati-hatian, serta batas risiko bisnis yang dapat ditoleransi.

Selain itu, muncul pula usulan pembentukan mekanisme atau komite khusus untuk menilai apakah suatu keputusan korporasi telah sesuai dengan prinsip BJR, serta perlunya koordinasi lanjutan dengan aparat penegak hukum dan auditor.

Qodari menegaskan, seluruh usulan tersebut masih akan didalami untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku.

“KSP akan terus memfasilitasi penyelarasan lintas lembaga guna menghasilkan solusi yang implementatif, memberikan kepastian hukum, tetap menjunjung akuntabilitas, serta meningkatkan investasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai sebuah perusahaan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh gedung, mesin, atau aset fisik lainnya.

Merek justru menjadi salah satu faktor terpenting yang menentukan seberapa besar nilai sebuah perusahaan di mata pasar dan investor.

CEO Frontier sekaligus Founder Top Brand Award, Handi Irawan D, menjelaskan bahwa banyak perusahaan memiliki nilai pasar yang jauh lebih besar dibandingkan nilai aset yang tercatat di laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai perusahaan berasal dari intangible asset atau aset tak berwujud, salah satunya adalah kekuatan merek.

"Merek yang kuat mampu menjaga stabilitas permintaan dan memberikan arus kas di masa depan bagi perusahaan," ujar Handi, dikutip Bisnis, Jumat (6/2/2026).

Handi mengatakan, memahami nilai merek membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis penting.

Misalnya saat membeli atau bergabung dengan perusahaan lain, bekerja sama dengan mitra bisnis, hingga menentukan arah pengembangan usaha ke depan.

Menurutnya, dengan mengetahui nilai merek, tim pemasaran dan keuangan dapat memiliki cara pandang yang sama.

Merek tidak hanya dilihat sebagai alat promosi, tetapi sebagai aset bisnis yang bisa menjaga permintaan produk tetap stabil dan mendatangkan keuntungan di masa depan.

Untuk mengetahui nilai sebuah merek, Handi menyebut ada beberapa metode yang bisa digunakan.

Pertama, Replacement Cost Method atau menghitung biaya untuk membangun kembali merek dari nol.

Kedua, Market-Based Approach alias menggunakan perbandingan transaksi pasar dari merek sejenis.

Ketiga, Price Premium Method yaitu menilai merek berdasarkan selisih harga yang bersedia dibayar konsumen dibanding produk tanpa merek).

Keempat, Income Split Method, yakni menghitung sisa laba operasional yang diatribusikan khusus pada merek.

Kelima, Royalty Relief Method, menghitung berapa besar biaya yang dihemat perusahaan karena memiliki merek sendiri tanpa perlu membayar lisensi.

Dia mengimbau agar pelaku usaha tidak hanya fokus pada efisiensi jangka pendek, tetapi juga serius membangun dan merawat merek.

"Diharapkan para pelaku industri tidak hanya fokus pada efisiensi jangka pendek, tetapi mulai melihat merek sebagai aset finansial strategis yang harus terus dikembangkan valuasinya untuk keberlanjutan bisnis,” tegas Handi.

Bisnis.com, JAKARTA - “Pemimpin yang bijak tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjaga rasa keadilan di hati rakyat, agar masyarakat tetap percaya dan negara berjalan dengan bermartabat”

Dua keputusan penting dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu pengampunan (abolisi) kepada Thomas Lembong dan pemulihan nama baik (rehabilitasi) kepada Ira Puspadewi, menjadi bahan diskusi publik yang hangat. Meski keduanya sah secara hukum, pertanyaan publik tidak berhenti pada legalitas, tetapi meluas ke ranah keadilan substantif dan etika kepemimpinan.

Dalam kasus Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama ASDP, menjadi ilustrasi nyata kompleksitas keputusan korporasi yang bersentuhan dengan hukum pidana. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beliau dinyatakan bersalah karena melampaui kewenangan dalam pembelian lahan di Lampung Selatan, meski tidak memperkaya diri atau merugikan negara.

Keputusan bisnis tersebut diambil dalam konteks mempercepat pengembangan pelabuhan Bakauheni, yang menjadi bagian penting dari inisiatif pariwisata nasional. Sayangnya, dalam penegakan hukum, belum ada ruang yang memadai untuk membedakan antara pelanggaran administratif dan niat jahat (mens rea) dalam praktek manajerial BUMN.

Oleh karena itu, rehabilitasi terhadap Ira dapat dimaknai sebagai koreksi atas tumpang tindih antara ruang sistem manajemen dan pendekatan hukum pidana yang masih kaku. Hal ini menjadi pelajaran bahwa hukum harus lebih adaptif dalam menilai keputusan bisnis yang bersifat strategik.

Sementara itu, abolisi untuk Tom Lembong diberikan melalui Kepres No. 18/2025, dengan alasan kontribusinya sebagai tokoh reformasi ekonomi yang dinilai tidak terbukti merugikan negara, serta memiliki integritas pribadi tinggi. Pemerintah menyampaikan bahwa keputusan ini adalah bagian dari semangat rekonsiliasi nasional menjelang Hari Kemerdekaan.

Abolisi ini bukan hanya langkah administratif, tetapi memiliki muatan simbolik bahwa negara menghargai integritas pribadi dan kontribusi profesional seseorang. Namun, pemaknaan tersebut hanya bisa diterima secara luas apabila disertasi dengan komunikasi publik yang transparan.

Dalam demokrasi yang sehat, legalitas saja tidak cukup menjadi satu-satunya dasar kebijakan. Rakyat ingin mendengar narasi etika, nilai, dan tanggungjawab moral di balik setiap keputusan yang menyangkut kepercayaan publik.

Nonaka dan Takeuchi dalam The Wise Leader menyebutkan bahwa kepemimpinan bijak mengandalkan phronesis atau kebijaksanaan praktis, yaitu kemampuan memadukan pengetahuan, intuisi, dan nilai moral untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam konteks tertentu, keputusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Jika keputusan Presiden dimaksudkan untuk memperbaiki sistem dan melindungi profesional yang tidak bersalah, maka penting untuk mengkomunikasikan alasan tersebut secara jujur dan terbuka. Hanya dengan itulah kepercayaan masyarakat dapat dibangun secara tulus.

Sebaliknya, jika narasi yang disampaikan tidak kuat, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan dan menilai keputusan ini sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam masyarakat demokratis, persepsi ketimpangan lebih mudah menyebar ketimbang klarifikasi prosedural.

Frei dan Morriss dalam Begin with Trust mengingatkan bahwa kepercayaan lahir dari logika yang masuk akal, empati kepada rakyat, dan ketulusan pemimpin. Ketiganya harus hadir dalam setiap keputusan penting yang menyangkut keadilan dan integritas negara.

Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan menjadi pijakan utama bagi pemimpin. QS. An-Nisa: 58 mengingatkan bahwa amanat harus diberikan kepada yang berhak, dan hukum harus ditegakkan secara adil. Ayat ini mengingatkan bahwa pemimpin tidak hanya bertanggungjawab secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada rakyat dan Tuhan..

Oleh karena itu, dua keputusan ini semestinya menjadi tidak berhenti sebagai respons terhadap kasus individu. Ini harus dijadikan titik tolak untuk mereformasi tata kelola hukum dan manajemen korporasi negara yang selama ini belum sepenuhnya sinkron.

Langkah strategis yang perlu diambil ke depan melibatkan berbagai pihak. Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan HAM dapat menyusun pedoman yang lebih rinci dalam membedakan kesalahan administratif dan pelanggaran hukum pidana di lingkungan BUMN.

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga perlu memperkuat pemahaman hakim terhadap konteks bisnis agar vonis tidak hanya berdasarkan tafsir hukum yang rigid, tetapi juga mempertimbangkan dampak strategis dan risiko manajerial. Hal ini penting agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan.

Bagi para profesional BUMN, penting untuk membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan pencatatan keputusan yang baik sebagai bentuk mitigasi risiko hukum. Pemerintah juga perlu menyusun program pelatihan tata kelola risiko untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di sektor publik.

Presiden Prabowo dan jajaran eksekutif dapat menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan sekedar pengampunan, melainkan bagian dari langkah awal menuju sistem hukum dan birokrasi yang lebih manusiawi. Inisiatif untuk merevisi UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Administrasi Pemerintahan dapat menjadi bukti nyata dari komitmen reformasi.

Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang dibebaskan, tetapi juga pesan moral dan struktur keadilan baru yang dibangun dari keputusan tersebut. Pemimpin yang bijak menggunakan momen kontroversial untuk memicu perbaikan jangka panjang, bukan hanya memenangkan riuh sesaat.

Indonesia kini berada di titik penting untuk menata ulang sistem penegakan hukum dan manajemen BUMN yang lebih berimbang dan adaptif. Oleh karena itu, kepemimpinan di era mendatang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga wajib berpijak pada keberanian etis, kejernihan nalar politik, dan kemampuan membangun legitimasi berbasis integritas serta transparansi sebagai fondasi utama kepercayaan jangka panjang dalam negara demokratis.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Hakim Sunoto menyatakan proses hukum terhadap eks Dirut ASDPIra Puspadewi dkk bisa berpengaruh pada jalannya dunia usaha, khususnya BUMN.

Hal tersebut diungkap Sunoto dalam dissenting opinion saat memutus perkara Ira Dkk. Dia mengatakan setelah Ira dkk dipidana maka bakal berpotensi mempersempit gerak jajaran direksi untuk mengambil keputusan.

Sebab, para direksi BUMN nantinya bakal memiliki rasa takut saat melakukan aksi korporasi atau mengambil keputusan bisnis bagi perusahaan.

"Menimbulkan dampak yang sangat luas bagi dunia usaha Indonesia, khususnya BUMN. Direktur akan menjadi sangat takut untuk mengambil keputusan bisnis," ujar Ira di ruang sidang PN Tipikor, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Padahal, kata Sunoto, aksi korporasi ini dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Namun, dengan adanya pemidanaan Ira dkk ini malah membuat preseden "buruk" bagi dunia usaha.

Nantinya, jajaran profesional BUMN akan sangat berhati-hati saat ingin mengambil keputusan bisnis. Sebab, apabila keputusan itu tidak optimal maka dikhawatirkan bakal dikriminalisasi.

"Profesional-profesional terbaik akan berpikir berkali-kali untuk menerima posisi pimpinan di BUMN karena khawatir setiap keputusan bisnis yang tidak optimal dapat dikriminalisasi," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Sunoto, hal tersebut bakal merugikan aktivitas usaha BUMN yang seharusnya bisa membuat terobosan untuk berkembang dan bersaing di tingkat global.

"Hal ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan nasional karena kepentingan BUMN memerlukan keberanian untuk berorganisasi dan berkembang agar bersaing di tingkat global," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam perkara akuisisi PT JN ini Ira dkk telah dinyatakan bersalah dan melakukan korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Ira divonis 4,5 tahun dengan denda Rp500 juta. Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi divonis 4 tahun dan denda Rp250 juta.