Ekonom: Kriminalisasi Kebijakan Hambat Lompatan Ekonomi RI
Kriminalisasi kebijakan menghambat pertumbuhan ekonomi RI karena menimbulkan ketidakpastian hukum, mengurangi keberanian dan kreativitas pejabat.
(Bisnis.Com) 29/04/26 04:48 205843
Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dinilai sulit tercapai selama praktik kriminalisasi terhadap kebijakan publik masih terjadi. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan membuat para pengambil keputusan cenderung berhati-hati secara berlebihan, bahkan enggan bertindak.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan, stagnasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% bukan semata faktor struktural, melainkan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang membiarkan kriminalisasi berlangsung.
“Kalau ingin tumbuh 8%, pastikan ada kepastian hukum. Selama kriminalisasi kebijakan masih terjadi, itu akan menjadi penghambat,” ujarnya dalam acara peluncuran buku Kriminalisasi Kebijakan: Menakar Batas Kriminalisasi Kebijakan di Jakarta, Selasa (28/4/2026), mengutip siaran pers.
Pandangan serupa disampaikan Menteri BUMN periode 2007–2009, Sofyan A. Djalil. Dia menilai risiko kriminalisasi membuat pejabat publik kehilangan keberanian dan kreativitas dalam mengambil keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan bisnis.
Menurutnya, keputusan bisnis pada dasarnya selalu mengandung risiko. Namun, jika risiko tersebut berujung pada potensi pidana, maka pejabat negara akan cenderung menghindari pengambilan keputusan.
“Kalau kreativitas hilang, pejabat tidak berani mengambil keputusan. Padahal, mereka dituntut menghasilkan nilai tambah,” kata Sofyan.
Dia juga menilai ketentuan mengenai diskresi dalam regulasi yang ada belum cukup memberikan perlindungan. Diskresi, lanjutnya, sering kali justru diperlukan ketika aturan yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan.
Sofyan mencontohkan pengalamannya saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, ketika mengambil langkah penataan ulang frekuensi 3G untuk memastikan kompetisi yang lebih sehat di industri telekomunikasi. Kebijakan tersebut diambil melalui persetujuan kabinet meskipun berpotensi menabrak aturan yang ada.
“Pejabat sekarang banyak yang memilih tidak mengambil keputusan sama sekali karena takut dikriminalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines, Hotasi Nababan, menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mencegah praktik kriminalisasi kebijakan. Dia menilai masih banyak jaksa yang memiliki idealisme untuk menegakkan hukum secara objektif.
Hotasi, yang pernah terjerat kasus hukum terkait kebijakan bisnis, menyebut kriminalisasi kebijakan kerap terjadi akibat pengalihan isu, target operasi, atau persaingan bisnis.
Dia mendorong peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim, terhadap prinsip business judgement rule agar keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik tidak serta-merta dipidana.
“Edukasi terhadap aparat hukum penting agar tidak semua keputusan bisnis dianggap sebagai tindak pidana,” ujarnya.
Dengan demikian, pembenahan aspek kepastian hukum dinilai menjadi kunci untuk mendorong keberanian pengambilan keputusan dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
#ekonomi-indonesia #pertumbuhan-ekonomi #kriminalisasi-kebijakan #kepastian-hukum #keputusan-bisnis #risiko-kriminalisasi #kreativitas-pejabat #diskresi-regulasi #penegakan-hukum #business-judgement-ru