Bisnis.com, PALEMBANG - Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingdari PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menggelar kegiatan Aksi Bersih Lingkungan Kampung Sehati di sepanjang Jl. Mayor Zen Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Jumat (5/6). Kegiatan ini melibatkan masyarakat, relawan, pemerintah kelurahan dan kecamatan serta mitra pengelola bank sampah Beringin sebagai bentuk kolaborasi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah.

Pada kesempatan tersebut, Pusri juga menyerahkan bantuan alat kebersihan kepada masyarakat sebagai dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Setelah pembekalan teknis, peserta bersama-sama melaksanakan aksi bersih lingkungan dengan melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah di sejumlah titik yang telah ditentukan. Sampah yang terkumpul pada kegiatan hari ini sebanyak 2 ton, yang kemudian dikelola agar memberikan nilai tambah sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

VP TJSL Pusri, Rahmawati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

"Peringatan Hari Lingkungan Hidup menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong budaya gotong royong, meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah, serta memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang," ujar Rahmawati.

Lurah Sungai Selayur turut mengapresiasi dukungan dan keterlibatan Pusri dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi antara perusahaan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran lingkungan serta menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Selain aksi bersih lingkungan, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah Beringin sebagai salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Melalui kegiatan ini, Pusri berharap dapat terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta memperkuat implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kurban adalah ibadah, tetapi pada saat yang sama juga merupakan peristiwa ekonomi besar. Setiap Iduladha, jutaan hewan berpindah dari kandang peternak ke pasar, dari pasar ke masjid, dari masjid ke rumah-rumah warga. Di dalamnya ada transaksi, distribusi, logistik, tenaga kerja, konsumsi, dan solidaritas sosial.

Namun, setelah daging dibagikan, sering kali yang tertinggal adalah plastik, darah, jeroan, air limbah, dan sisa organik yang belum dikelola dengan baik. Di sinilah pentingnya gagasan tentang “kurban hijau” (green qurban) yang semakin mengemuka di tengah ancaman krisis lingkungan dan perubahan iklim, sekaligus perlu dibaca sebagai jalan menuju ekonomi sirkular Idul Adha.

Gagasan ini penting karena kurban selama ini lebih sering dilihat dari dua sisi, yakni ibadah dan filantropi sosial. Kurban adalah bentuk ketaatan spiritual sekaligus solidaritas kepada sesama. Namun, dalam konteks hari ini, kurban juga perlu dibaca sebagai rantai nilai ekonomi yang memiliki dampak sosial dan ekologis.

Pertanyaannya bukan hanya apakah daging kurban sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga bagaimana hewan itu dipasok, siapa yang memperoleh nilai ekonomi, bagaimana limbahnya dikelola, dan apakah prosesnya meninggalkan beban bagi lingkungan.

Siklus Ekonomi

Data Kementerian Pertanian menunjukkan skala ekonomi kurban yang tidak kecil. Menjelang Iduladha 2026, potensi ketersediaan hewan kurban nasional disebut mencapai sekitar 3,24 juta ekor, sementara kebutuhan diperkirakan sekitar 2,35 juta ekor.

Permintaan hewan kurban juga diproyeksikan naik sekitar 3,82% dibanding 2025. Rinciannya antara lain, ketersediaan kambing sekitar 1,4 juta ekor untuk kebutuhan 1,08 juta ekor, serta domba 935.690 ekor untuk kebutuhan 466.086 ekor.

Angka ini memperlihatkan bahwa kurban bukan sekadar peristiwa ritual tahunan, tetapi juga siklus ekonomi yang menggerakkan peternak, pedagang, transportasi, pakan, jasa pemotongan, panitia masjid, hingga usaha kemasan dan logistik.

Masalahnya, ekonomi kurban kerap masih bergerak dalam pola linear. Mulai dari hewan dibeli, disembelih, daging dibagikan, lalu sisa dan limbah dianggap sebagai urusan akhir. Pola ini mirip dengan model ekonomi lama yang dikenal sebagai take-make-dispose, yakni mengambil sumber daya, mengolahnya, menggunakannya, lalu membuang sisanya.

Dalam konteks Iduladha, pola linear itu tampak dalam penggunaan plastik sekali pakai secara masif, limbah pemotongan yang dibuang sembarangan, serta sisa organik yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Ekonomi sirkular menawarkan cara pandang berbeda. United Nations Environment Programme (UNEP) Finance Initiative menjelaskan, ekonomi sirkular sebagai pendekatan yang memprioritaskan pengurangan, penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang produk serta material, sebagai alternatif atas model linear take-make-dispose yang tidak lagi memadai dalam dunia dengan sumber daya terbatas dan tekanan lingkungan yang meningkat (unepfi.org, 2026). Dalam bahasa yang lebih sederhana, ekonomi sirkular berusaha memastikan agar nilai suatu produk tidak cepat berakhir sebagai sampah.

Dalam konteks kurban, ekonomi sirkular tidak berarti mengubah makna ibadah, justru memperbaiki tata kelolanya. Kurban hijau berbasis ekonomi sirkular dapat dimulai dari hulu.

Mulai membeli hewan dari peternak lokal, memperpendek rantai pasok, memastikan kesehatan hewan, dan memberi harga yang wajar bagi peternak kecil. Dengan begitu, uang kurban tidak hanya berhenti sebagai transaksi sesaat, tetapi ikut memperkuat ekonomi desa dan peternakan rakyat.

Pada tahap distribusi, ekonomi sirkular mendorong penggunaan kemasan yang dapat terurai, digunakan ulang, atau berasal dari produk lokal, seperti besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lain. Ini bukan soal romantisme tradisional, melainkan soal mengurangi beban sampah plastik sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil.

Jika dikelola baik, kurban hijau dapat menghubungkan ibadah dengan ekonomi lokal, ketika peternak mendapatkan pasar, perajin kemasan memperoleh permintaan, warga menerima manfaat, dan lingkungan tidak menanggung beban berlebih.

Pada tahap pascakurban, prinsip sirkular menjadi lebih penting. Darah, kotoran, sisa organik, tulang, kulit, dan bagian lain dari proses pemotongan tidak seharusnya langsung diperlakukan sebagai sampah.

Tentu tidak semua bisa dimanfaatkan sembarangan karena harus mengikuti standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, sebagian limbah organik dapat diarahkan menjadi kompos, pupuk organik, bahan pakan maggot, biogas, atau produk turunan lain.

Dari sini terlihat bahwa kurban hijau bukan sekadar mengganti plastik dengan besek, tetapi merupakan perubahan cara berpikir, dari mengelola sisa sebagai beban menjadi melihatnya sebagai sumber daya; dari transaksi tahunan menjadi penguatan ekonomi lokal; dari ibadah yang selesai pada pembagian daging menjadi ibadah yang memperhatikan keseluruhan rantai dampaknya.

Lebih dari itu, ekonomi sirkular juga kini menjadi bagian dari agenda global keberlanjutan, yang hadir dalam diskusi tentang produksi dan konsumsi berkelanjutan, ekonomi hijau, pengurangan limbah, ketahanan pangan, dan transisi pembangunan rendah karbon.

Jika biasanya agenda ini dibicarakan dalam forum internasional, laporan lembaga global, pertemuan pemerintah, atau strategi korporasi, maka kurban hijau menunjukkan bahwa norma global keberlanjutan juga dapat diterjemahkan ke dalam praktik lokal-keagamaan.

Dalam kajian Hubungan Internasional, proses semacam ini dapat dipahami sebagai lokalisasi norma. Norma global tidak selalu masuk ke masyarakat dalam bentuk yang kaku, melainkan diterjemahkan melalui nilai, bahasa, dan praktik setempat.

Ekonomi sirkular yang di tingkat global dibicarakan dalam istilah efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan rantai nilai berkelanjutan, di tingkat lokal dapat hadir melalui bahasa ibadah, gotong royong, kemaslahatan, dan keberkahan.

Diplomasi Ekologis

Inilah kekuatan Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim besar, jaringan masjid yang luas, tradisi gotong royong yang kuat, serta pengalaman panjang dalam filantropi sosial, Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak harus selalu dimulai dari kebijakan besar negara atau investasi industri hijau.

Keberlanjutan juga bisa tumbuh dari praktik warga, komunitas agama, lembaga zakat, panitia kurban, peternak rakyat, dan ekonomi lokal. Dengan kata lain, kurban hijau dapat menjadi diplomasi ekologis dari bawah.

Diplomasi ekologis dari bawah bukan diplomasi dalam arti normatif. Melainkan merupakan cara masyarakat menunjukkan kepada dunia bahwa nilai keberlanjutan dapat dihidupkan melalui praktik sosial dan keagamaan.

Ketika masjid mengurangi plastik, panitia kurban mengelola limbah, peternak lokal diperkuat, dan warga belajar memilah sisa organik, pesan yang muncul adalah bahwa agama tidak bertentangan dengan agenda lingkungan global, justru dapat menjadi sumber etika untuk menjalankannya.

Tantangannya, gagasan ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai slogan. Melainkan membutuhkan dukungan kebijakan, tata kelola, riset, serta edukasi publik dari berbagai pihak, mulai pemerintah, kampus, lembaga filantropi, hingga media.

Karena itu, kurban hijau dan ekonomi sirkular Iduladha mengingatkan bahwa ibadah tidak berhenti pada niat baik dan pembagian daging. Ibadah juga memiliki jejak sosial, ekonomi, dan ekologis.

Jika jejak itu dikelola dengan baik, kurban dapat menjadi lebih dari ritual tahunan yang dapat menjadi model kecil tentang bagaimana ekonomi lokal, solidaritas sosial, dan agenda global keberlanjutan bertemu dalam satu praktik yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Sebanyak 85 perusahaan masuk Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk proyek sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE) tahap dua. Ini merupakan tahap awal untuk bisa mengikuti lelang. Jumlah peserta tersebut meningkat hampir empat kali lipat dari tahap satu yang sebanyak 24 perusahaan.

CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara Fadli Rahman mengatakan, peningkatan jumlah peserta ini mencerminkan besarnya potensi bisnis WtE, yang juga artinya peluang aliran investasi buat Indonesia. Daya Energi Bersih Nusantara alias Denera adalah holding usaha baru yang dibentuk oleh Danantara untuk mengurus proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) ini.

Fadli meyakini daya tarik proyek ini akan semakin menguat bila dijalankan dengan tata kelola yang baik. “Untuk itu kami terus berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses seleksi mitra WtE ini dilakukan secara transparan dan kompetitif,” kata Fadli yang juga Direktur Investasi Danantara Investment Management, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (26/5).

Dia menjelaskan, perusahaan yang masuk dalam DPT berasal dari dalam dan luar negeri. Terdapat perusahaan asal Korea Selatan dan Jepang, dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan sampah menjadi energi. Kedua negara dikenal mengembangkan teknologi insinerasi modern dengan standar emisi ketat. Selain itu, terdapat perusahaan-perusahaan asal Cina, Eropa, India, dan Singapura.

Meski diramaikan dengan perusahaan dari luar negeri, Fadli mengatakan, teknologi pengolahan yang akan digunakan harus relevan dengan kondisi lokal Indonesia. Sebab itu, seleksi akan bertumpu pada pengalaman teknis dan rekam jejak perusahaan dalam pengelolaan sampah, bukan negara asal perusahaan.

Praktisi dan pemerhati energi Feiral Rizky Batubara menilai, pendekatan terhadap proyek ini perlu ditempatkan dalam konteks penyelesaian darurat sampah nasional. Menurutnya, fungsi utama WtE adalah instrumen penyelamatan lingkungan, sementara listrik yang dihasilkan merupakan manfaat tambahan dari proses tersebut.

Keberhasilan proyek WtE akan sangat ditentukan oleh transparansi tata kelola, kepastian regulasi, dan keberlanjutan pembiayaan hijau. “Proyek seperti Waste-to-Energy ini membutuhkan kombinasi teknologi, pembiayaan, dan tata kelola yang benar-benar matang,” ucapnya.

Di tahap berikutnya, 85 perusahaan ini akan dievaluasi dari aspek teknis, kesiapan biaya, kesesuaian teknologi, hingga kemampuan operasionalnya di lapangan. Adapun pemerintah membidik pembangunan fasilitas WtE di lebih dari 30 titik di berbagai wilayah Indonesia.

Pelaku industri stainless steel mengungkapkan adanya peluang ekonomi sirkular dari produk berbahan baja tahan karat atau stainless steel. Ini artinya, industri ini potensial jadi industri berkelanjutan. Dengan demikian, penambangan terus-menerus nikel untuk membuat produk stainless steel baru bisa diredam.

Chief Representative of Walsin Lihwa di Indonesia, C. S. Hsia menjelaskan bahwa produk stainless steel dapat didaur ulang untuk menjadi produk stainless steel serupa maupun produk lainnya. Walsin Lihwa merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang kawat, kabel, stainless steel, serta investasi teknologi dan teknologi.

“Idealnya, mendaur ulang nikel dalam baja tahan karat adalah untuk mengolahnya menjadi produk serupa. Memurnikannya hingga mencapai titik di mana Anda dapat membuat nikel untuk baterai, terlalu boros energi,” kata dia dalam diskusi publik di Jakarta, pada Senin (25/5).

Namun, Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi D. Kusuma mengatakan, siklus tersebut dapat terbentuk bila industrialisasi nikel terbangun dengan baik. “Kalau pengembangan industrinya terkontrol sejak tahap penambangan, pada suatu kondisi kita tidak akan butuh lagi atau berkurang kebutuhannya untuk mencari feedstock (nikel) baru,” ujar dia.

Masalahnya, industri nikel di Tanah Air baru mencapai produk setengah jadi. Mayoritas produk ini diekspor ke negara lain untuk diproses menjadi produk jadi. Sekitar enam dari sepuluh ton nikel yang masuk ke rantai pasok global berasal dari Indonesia.

“Saat ini, kita mengekspor sebagian besar baja tahan karat dan mengimpornya dalam bentuk peralatan dapur, keran, dan perlengkapan logam yang terbuat dari bahan tersebut,” ucap dia. Problem yang sama juga ditemukan pada produk mineral lainnya.

Laporan ESI bertajuk ‘Dominance without Depth: The Smelting Superpower that Imports its own Metal’ mengungkap, struktur industri hilirisasi nikel masih terkonsentrasi di level hulu, seperti peleburan dan produksi baja dasar. Fasilitas pemrosesan berhenti pada produksi lempengan baja.

Padahal, menurut perhitungan ESI, manfaat ekonomi industri lanjutan jauh lebih besar. Sebagai perbandingan, ESI memperkirakan, investasi senilai US$1,5 miliar di satu smelter biasanya menyerap 3.000 sampai 5.000 pekerja. Sedangkan jika dana yang sama dialirkan untuk industri atau manufaktur tahap lanjut, berpotensi menciptakan 15.000 sampai 20.000 pekerja.

ESI merekomendasikan kepada pemerintah beberapa kebijakan agar hilirisasi nikel di dalam negeri bisa mencapai produk akhir stainless steel. Pertama, restrukturisasi insentif fiskal untuk menjangkau industri manufaktur lanjutan. Kedua, mengubah kawasan industri menjadi pusat pengembangan rantai pasok domestik dan UMKM. Kemudian, membangun perusahaan nasional dan ekosistem riset untuk mendukung transfer teknologi dan inovasi dalam negeri.

BANDUNG - Dalam upaya merumuskan arah organisasi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JDB) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Sutan Raja, Soreang, Bandung. Kegiatan yang diikuti lebih dari 150 anggota ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi serta memperkokoh peran industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan .

Di acara yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026, Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo menyampaikan, kondisi industri AMDK saat ini yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global.

Menurutnya, industri AMDK saat ini dihadapkan pada tantangan pengelolaan sumber daya air, pengawasan terhadap produk ilegal, serta percepatan implementasi ekonomi sirkular . Di saat yang sama lanjutnya, dinamika global seperti krisis geopolitik turut berdampak pada kenaikan biaya energi, bahan baku, dan gangguan rantai pasok.

Industri AMDK di Antara Tekanan Energi dan Logistik, Menunggu Keberpihakan Negara



Dia mengatakan kondisi tersebut menuntut industri untuk semakin adaptif, efisien, dan inovatif. “Kami berharap DPD AMDATARA JDB ini dapat menjadi contoh soliditas organisasi di daerah,” ujarnya.



Menjawab tantangan itu, Karyanto menegaskan AMDATARA terus mendorong sejumlah agenda strategis. Di antaranya, penguatan kepatuhan terhadap standar BPOM dan SNI, implementasi ekonomi sirkular dan skema Extended Producer Responsibility (EPR), peningkatan ketahanan rantai pasok, serta penguatan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten merupakan kontributor utama industri AMDK nasional. Karenanya, penguatan organisasi di wilayah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan industri terus berkembang dengan menjunjung tinggi kualitas, keamanan produk, serta keberlanjutan lingkungan.

Musda I AMDATARA JDB ini secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPD periode 2026–2031. Zainal Abidin dari PT Tirta Investama dipercaya sebagai Ketua DPD didampingi Aryanto dari CV Aditya Tirta Mandiri sebagai Wakil Ketua, Anda Juanda dari PT Tirta Gracia Semesta Mandiri sebagai Sekretaris, serta Oki Setiawan dari PT Patisa Chakra Mandiri sebagai Bendahara. Penguatan tata kelola organisasi juga didukung oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Windoedjaja dari CV Tirta Astro dan Hendra Kosasih dari PT Super Wahana Techno.

Klarifikasi Danone Soal Isu Visual Balita pada Kemasan Produk Air Minum



Saat itu, Ketua DPD AMDATARA JDB terpilih, Zainal Abidin menyampaikan, apresiasi atas dukungan yang diberikan serta komitmennya untuk memperkuat peran asosiasi di tingkat daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada DPP AMDATARA, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya Musda ini,” katanya.

DPD AMDATARA Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, lanjutnya, siap menjalankan agenda asosiasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri AMDK yang berkelanjutan.

“Melalui Musda ini, kami berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, melahirkan kepengurusan yang visioner, serta meningkatkan kontribusi industri AMDK dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke depan,” ucapnya.

Hadir dalam Musda I AMDATARA JDB ini berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiah Dwidaningsih, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan Pintaria, Kepala Balai Besar POM Bandung I Made Bagus Geremetta, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa Bandung Hendra Yetty, serta perwakilan Kementerian, Pemerintah Daerah, supplier pendukung, dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMDATARA.

Pemerintah membidik pengolahan sampah menjadi bahan bakar minyak (BBM), selain menjadi listrik. Ini sesuai arahan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, BBM ini akan memanfaatkan sampah-sampah yang sudah lama tertimbun di tempat pemrosesan akhir (TPA). Sebagai pilot project, pengolahan sampah menjadi BBM akan dilakukan di enam TPA termasuk di Bandung, Bali, dan Bantargebang.

“Kami mendorong timbunan sampah di TPA diubah menjadi BBM terbarukan melalui teknologi pirolisis,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di kantornya, pada Selasa (19/5).

Metode pirolisis adalah pembakaran sampah plastik tanpa oksigen dengan suhu 800°C - 1.000°C untuk menghasilkan bahan bakar cair.

Zulhas lalu menjelaskan, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) baru menyelesaikan 22,5 persen sampah di Indonesia. Pengolahan sampah menjadi BBM adalah salah satu cara untuk menangani sisanya.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kementerian/lembaga yang terlibat, di antaranya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai pengembang teknologi.

Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab soal kelayakan lahan, Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan di sektor energi.

Badan Pengelola Investasi Danantara juga dilibatkan untuk memastikan kelayakan ekonomi proyek. Zulhas juga menyebutkan akan ada campur tangan PT Pindad dan TNI Angkatan Darat dalam proyek ini.

“Kok ada TNI, ada ini, ya sampah itu urusan kita semua,” ujar Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri untuk mengutamakan penggunaan kemasan guna ulang serta meningkatkan pemanfaatan material daur ulang pada kemasan produk.

Hal itu sebagai salah satu inovasi di tengah mahalnya harga plastik akibat efek domino krisis energi global dan gangguan pasokan dari Timur Tengah.

“Pemerintah pada prinsipnya mendukung berbagai inovasi yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan upaya pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri untuk mengutamakan penggunaan kemasan guna ulang serta meningkatkan pemanfaatan material daur ulang pada kemasan produk,” ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/5/2026).

Meski begitu menurut Febri, penerapan kemasan plastik guna ulang pada produk pangan olahan perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesiapan infrastruktur, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dia menjelaskan, kemasan plastik guna ulang harus memenuhi standar food grade dan dipastikan tidak menimbulkan kontaminasi maupun migrasi senyawa kimia berbahaya ke dalam produk pangan.

Selain itu, material yang digunakan juga harus memiliki ketahanan yang baik.

Hal itu agar tidak mengalami perubahan fisik maupun struktur meskipun telah melalui proses pencucian, sterilisasi, pengisian ulang, dan distribusi secara berulang.

Ketentuan ini sejalan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta regulasi BPOM terkait kemasan pangan, termasuk Peraturan Kepala BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Kemudian untuk penerapan sistem kemasan guna ulang, keberadaan infrastruktur logistik terbalik (reverse logistics) menjadi faktor yang sangat penting.

Febri menyebutkan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam Permenperin Nomor 75 Tahun 2010.

Dalam aturan itu, industri wajib menjaga kebersihan sarana produksi, sanitasi peralatan, pengendalian kontaminasi, serta menjamin keamanan pangan pada seluruh rantai produksi.

“Oleh karena itu, diperlukan sistem pengembalian kemasan yang efisien, seperti penyediaan titik konsolidasi (hub) maupun penerapan backhauling, yaitu integrasi antara distribusi produk baru dengan pengambilan kembali kemasan kosong dari konsumen. Selain meningkatkan efisiensi logistik, sistem ini juga dapat membantu menekan emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan,” jelas dia.

Febri menyatakan Kemenperin juga mendukung penggunaan plastik guna ulang sebagai bagian dari upaya percepatan ekonomi sirkular sekaligus mendukung implementasi Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Selain penggunaan kemasan guna ulang, lanjut Febri, pemanfaatan plastik daur ulang, khususnya recycled PET (rPET), untuk produk pangan olahan juga perlu memperhatikan beberapa aspek penting.

Salah satunya adalah penggunaan bahan baku rPET yang harus berasal dari sumber yang jelas serta diproses melalui teknologi daur ulang yang aman untuk kontak pangan (food grade).

Proses recycling harus mampu menghilangkan kontaminan kimia maupun biologis yang mungkin berasal dari penggunaan sebelumnya.

“Oleh karena itu, pengawasan terhadap teknologi recycling dan kualitas resin rPET menjadi sangat penting guna menjamin keamanan produk pangan yang dikemas,” katanya.

Selain itu, industri yang menggunakan rPET wajib menerapkan sistem keamanan pangan seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Good Manufacturing Practices (GMP), serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Penerapan standar tersebut diperlukan untuk memastikan kemasan hasil daur ulang tetap higienis, aman digunakan, dan tidak menimbulkan migrasi zat berbahaya ke dalam produk pangan maupun minuman.

“Secara umum, penggunaan plastik guna ulang maupun rPET dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah namun, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek keberlanjutan lingkungan, perlindungan kesehatan konsumen, serta daya saing industri nasional,” pungkasnya.

Sebagai informasi, lonjakan harga plastik tidak terlepas dari konflik Iran yang mengganggu distribusi energi global, terutama di Selat Hormuz.

Dikutip dari Reuters, Jumat (10/4/2026), gangguan pasokan minyak dan petrokimia melalui jalur tersebut telah memperketat pasokan bahan kimia global dan mendorong harga plastik dan polimer ke level tertinggi dalam sekitar empat tahun terakhir.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) menghadirkan program penukaran botol plastik menjadi kupon pengisian bahan bakar gas (BBG) bagi pengemudi bajaj gas yang tergabung dalam Komunitas Bajaj Gas (Komogas).

Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diselenggarakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-61 perseroan tersebut menggabungkan upaya pengurangan sampah plastik dengan dukungan terhadap penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada sektor transportasi perkotaan.

Melalui program ini, setiap botol plastik yang dikumpulkan dihargai Rp400 dengan maksimal penukaran sebanyak 61 botol per peserta, sesuai usia PGN yang genap 61 tahun.

Tidak hanya mendorong pengurangan sampah plastik, inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen PGN dalam menerapkan ekonomi sirkular, di mana sampah yang terkumpul akan diolah kembali menjadi produk bernilai guna.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman mengatakan, program ini dihadirkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sekaligus memperkuat pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan melalui penggunaan BBG.

“Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya peduli lingkungan sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih,” ujar Fajriyah dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Dia berharap, inisiatif tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu juga menekan timbulan sampah plastik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) Santiaji Gunawan mengungkapkan, permasalahan pengelolaan sampah plastik saat ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak.

Terlebih, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan seluruh Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Indonesia berpotensi penuh pada tahun 2030 apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami ingin mendorong kesadaran bahwa sampah plastik tidak harus berakhir di TPAS, tetapi dapat diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi,” ujarnya.

Santiaji menjelaskan, penukaran botol plastik bisa dilakukan di kantor pusat PGN, di mana seluruh sampah yang terkumpul nantinya akan dikelola bersama Kertabumi Recycling Centre sebelum diteruskan ke Bank Sampah Al-Bustaniyah untuk diolah kembali melalui metode Plastic Waste to Souvenir.

“Kami ingin memastikan bahwa sampah yang dikumpulkan benar-benar memiliki siklus pemanfaatan lanjutan sehingga tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra pengelola sampah, botol plastik dapat diubah menjadi produk yang lebih bernilai seperti furniture dan paving block,” terangnya.

Muslikhudin Koordinator Komunitas Bajaj Gas (Kobagas) mengapresiasi langkah PGN menghadirkan program penukaran botol plastik menjadi kupon BBG. Menurutnya, program tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran anggota komunitas terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi para pengemudi bajaj gas.

“Program ini sangat positif karena mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara yang sederhana tetapi berdampak nyata,” tuturnya.

Dia pun berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memperkuat komitmen penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui program pengelolaan sampah plastik yang diolah menjadi produk bernilai guna. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat penerapan ekonomi sirkular di lingkungan perusahaan dan masyarakat.

Program tersebut dijalankan melalui sistem pengelolaan sampah plastik terintegrasi, mulai dari pemilahan oleh karyawan PGN, pengumpulan dan pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Centre, hingga pengolahan akhir bersama Bank Sampah Al-Bustaniyah.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, program itu tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan di lingkungan perusahaan.

“Melalui kolaborasi lintas fungsi dan penerapan prinsip ekonomi sirkular, kami ingin membangun ekosistem kerja yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan awareness ESG di internal perusahaan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat,” kata Fajriyah dalam keterangan resmi, Rabu (7/5/2026).

“Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen PGN dalam menghadirkan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan,” lanjut dia.

Dalam pelaksanaannya, PGN turut menggandeng Kompas, National Geographic Indonesia, dan Kertabumi Recycling Centre untuk memperluas kampanye kesadaran lingkungan dan mendorong penerapan ekonomi sirkular di masyarakat.

Fajriyah berharap program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik secara lebih bijak.

“Kami berharap melalui inisiatif ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah plastik," ujarnya.

Pengelolaan Sampah Dinilai Perlu Kolaborasi

Di tengah meningkatnya persoalan sampah plastik, PGN menilai pengelolaan limbah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi lingkungan.

Ikbal Alexander dari Kertabumi Recycling Centre menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, timbulan sampah yang tidak terkelola mencapai 109 ton per hari atau sekitar 75 persen dari total timbulan sampah. Kondisi itu memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran hingga risiko kerusakan ekosistem akibat penumpukan sampah plastik.

Menurut Ikbal, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri sehingga membutuhkan keterlibatan perusahaan, komunitas, dan masyarakat.

“Permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara perusahaan, komunitas, dan masyarakat untuk membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab serta mendorong penerapan ekonomi sirkular yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan,” ujar Ikbal.

Ia menilai pendekatan yang dilakukan PGN melalui edukasi, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

“Kami melihat program seperti ini sangat penting untuk membantu mengurangi timbulan sampah plastik sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan melalui pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab dan bernilai guna,” tutur Ikbal.

Di sisi lain, Editor National Geographic Indonesia Ade Sulaeman mengatakan, persoalan sampah plastik kini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia. Berdasarkan sejumlah riset yang dipaparkan, partikel mikroplastik dan nanoplastik ditemukan di udara, air hujan, hingga aliran darah manusia.

“Kondisi ini menunjukkan dampak sampah plastik yang semakin meluas dan tidak terlihat secara langsung, sehingga membutuhkan peningkatan kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” tegas Ade.

Ade menilai kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat pengurangan sampah plastik melalui edukasi dan peningkatan kesadaran publik.

“Permasalahan sampah plastik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk membangun perubahan perilaku masyarakat,” ujar Ade.

“Apa yang dilakukan oleh PGN menjadi langkah positif dalam meningkatkan awareness lingkungan sekaligus mendorong keberlanjutan,” lanjut dia.

Pemerintah Dorong Pemilahan Sampah dari Hulu

Upaya pengelolaan sampah juga didorong pemerintah melalui penguatan pemilahan sampah dari tingkat hulu menjelang penghentian praktik open dumping di tempat pengelolaan akhir (TPA) di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan, pemilahan sampah menjadi langkah penting untuk meningkatkan pengelolaan sampah nasional.

“Tanpa pemilahan, pengelolaan sampah tidak bisa selesai dengan baik. Selain itu, kita juga akan menutup praktik open dumping akhir Juli, jadi di bulan Agustus 472 TPA yang ada akan diselesaikan,” ujar Diaz, dikutip dari Antara, Selasa (21/4/2026).

Menurut Diaz, penghentian praktik open dumping diharapkan dapat meningkatkan capaian pengelolaan sampah nasional sesuai target pemerintah.

“Program pemilahan ini sudah sesuai dengan arahan Presiden yang memiliki target sampah terkelola 100 persen di tahun 2029. Dengan diselesaikannya praktik open dumping, kami bisa angkat persentase pengelolaan sampah saat ini di 26 persen menjadi 57,7 persen,” katanya.

Diaz juga mengapresiasi praktik pemilahan sampah yang dilakukan warga Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, melalui penggunaan ember pemilah dan fasilitas bank sampah agar hanya residu yang berakhir di TPA maupun RDF.

“Semoga dari Rorotan, bisa jadi percontohan untuk 30 kelurahan lainnya yang ada di Jakarta Utara, agar semua bisa memilah sampah dengan baik,” jelas Diaz.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

guna mendorong kemandirian pengelolaan sampah di lokasi perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Subholding Gas Pertamina menerapkan ekonomi sirkular di wilayah kerja perusahaan dengan program pengelolaan sampah plastik di lingkungan perusahaan menjadi produk yang bernilai.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan program tersebut tidak hanya menjadi kegiatan pengelolaan lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya membangun budaya keberlanjutan yang melibatkan seluruh elemen perusahaan.

"Program ini dihadirkan guna mendorong kemandirian pengelolaan sampah di lokasi perusahaan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dalam penerapannya, PGN menyiapkan sistem pengelolaan sampah plastik yang terintegrasi mulai dari proses pemilahan oleh seluruh karyawan, pengumpulan dan pengelolaan bersama Kertabumi Recycling Centre, hingga pengolahan akhir bekerja sama dengan Bank Sampah Al-Bustaniyah.

Melalui kolaborasi lintas fungsi dan penerapan prinsip ekonomi sirkular, tambahnya, pihaknya ingin membangun ekosistem kerja yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan awareness Environmental, Social and Governance (ESG) di internal perusahaan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari limbah menjadi sumber daya yang bermanfaat.

“Kami berharap melalui inisiatif ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dapat semakin meningkat, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah plastik," ujarnya.

Saat ini, PGN juga menjalankan inisiatif bagi komunitas (seperti Bajaj Gas) di mana botol plastik dihargai senilai Rp400 per botol. Peserta dapat menukarkan hingga 61 botol untuk mendapatkan kupon diskon pengisian bahan bakar gas (BBG)

Sementara itu Ikbal Alexander dari Kertabumi Recycling Centre, selaku pendamping program tersebut menilai pendekatan yang dilakukan PGN melalui edukasi, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna merupakan langkah positif.

Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya berdampak bagi lingkungan perusahaan, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup, dia menyebutkan timbulan sampah yang tidak terkelola mencapai 109 ton per hari atau sekitar 75 persen dari total timbulan sampah.

Hal itu memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, peningkatan emisi gas rumah kaca, hingga risiko kerusakan ekosistem akibat penumpukan sampah plastik.

Kondisi tersebut, tambahnya, mendorong perlunya kolaborasi dan langkah nyata dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

"Kami melihat program seperti ini sangat penting untuk membantu mengurangi timbulan sampah plastik sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan melalui pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab dan bernilai guna,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman sebagai langkah strategis dalam pengembangan ekosistem energi berkelanjutan berbasis limbah domestik. Melalui sinergi ini, minyak jelantah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diolah menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia melalui pemanfaatan limbah domestik berbasis ekonomi sirkular.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan Program MBG merupakan salah satu program makan bergizi terbesar di dunia yang melayani sekitar 61,99 juta penerima manfaat.

“Program ini bukan hanya soal makan bergizi gratis, tetapi merupakan investasi besar untuk masa depan bangsa, membangun generasi unggul, memperkuat ekonomi rakyat, dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera,” ujar Dadan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan sinergi Pertamina dan BGN bukan sekadar kerja sama, tetapi pertemuan dua mandat strategis bangsa, yakni pangan dan energi.

“Sebagaimana tertuang dalam Misi ke-2 Asta Cita, kita didorong untuk membangun kemandirian di sektor pangan dan energi secara simultan. Hari ini, kita melihat bagaimana dua sektor tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dalam satu ekosistem yang terintegrasi,” ujar Simon pada kegiatan penandatanganan kerja sama Pertamina dan BGN di Jakarta [7/5/2026].

Simon menambahkan, kerja sama ini merupakan wujud nyata dari semangat tersebut. Kita berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana, tetapi memiliki dampak besar yaitu minyak jelantah. “Dari puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, akan terbentuk ekosistem pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) yang sebelumnya dianggap limbah, bahkan sering menjadi sumber pencemaran lingkungan. Hari ini, kita ubah perspektif itu. Kita jadikan limbah sebagai sumber daya. Kita jadikan masalah sebagai solusi. Inilah esensi dari circular economy dan di sinilah peran Pertamina menjadi penting,” tambah Simon.

Implementasi program pengumpulan minyak jelantah ini akan dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga melalui mesin pengumpulan UCollect. Minyak jelantah yang terkumpul akan dimanfaatkan sebagai bahan baku (feedstock) produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), dan biogasoline.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pertamina dalam memperkuat bisnis rendah karbon sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru dari limbah domestik.

“Kolaborasi strategis ini menjadi langkah Pertamina dalam memperkuat portofolio bisnis rendah karbon melalui pemanfaatan limbah domestik sebagai sumber energi masa depan,” ujar Agung.

Menurut Agung, UCO atau minyak jelantah merupakan salah satu bahan baku paling efisien untuk menghasilkan SAF dan HVO karena memiliki profil emisi siklus hidup yang rendah.

“Mengapa Pertamina sangat membutuhkan UCO, jawabannya jelas, demi keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap standar dekarbonisasi global,” kata Agung.

“Melalui penahapan yang terukur, Pertamina menargetkan pencampuran SAF mulai dari 1% hingga 5% pada 2030 sesuai amanat Pemerintah melalui Kepmen ESDM No. 113/2026,” tambah Agung.

Program ini mendukung tiga agenda strategis nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik yang berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (7/5/2026). Turut hadir Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah perusahaan mulai memperkuat langkah keberlanjutan melalui transformasi operasional dan program sosial yang menyasar isu lingkungan serta kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satunya, MODENA Group, yang mendorong perubahan di sektor logistik dengan mulai beralih dari kendaraan berbasis diesel ke kendaraan listrik melalui anak usahanya di bidang logistik.

Transformasi ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan global terhadap sektor industri untuk menekan emisi karbon, terutama dari aktivitas transportasi dan distribusi yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.

Melalui unit logistiknya, perusahaan mulai melakukan elektrifikasi armada secara bertahap. Sejak akhir 2025, lebih dari 20 persen armada telah dialihkan ke kendaraan listrik.

Langkah ini diklaim mampu menekan emisi operasional hingga 50 persen atau setara dengan sekitar 2,3 ton CO₂e sejak implementasi awal.

Perubahan di sektor logistik dinilai menjadi krusial, mengingat distribusi barang dalam industri elektronik memiliki peran penting dalam menjaga efisiensi rantai pasok.

Akses Air Bersih Diperluas

Selain transformasi operasional, perusahaan juga memperluas akses air bersih di ruang publik melalui penyediaan titik air minum gratis.

Hingga 2026, telah tersedia sekitar 15 titik layanan air minum di sejumlah lokasi di Jakarta dan sekitarnya. Program ini juga terus diperluas, termasuk penambahan titik baru di area transportasi publik dan fasilitas umum.

Sepanjang implementasinya, lebih dari satu juta liter air minum telah disalurkan kepada masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Dorong Pengelolaan Limbah

Upaya lain yang dilakukan adalah mendorong pengelolaan limbah melalui kolaborasi dengan platform pengelolaan sampah.

Sejak awal 2026, lebih dari satu ton limbah berhasil dikumpulkan dan dikelola, didominasi oleh kardus, plastik, kaca, hingga minyak jelantah.

Langkah ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab, seiring dorongan perusahaan dalam membangun ekosistem ramah lingkungan.

Tekanan Global Dorong Transformasi

Transformasi yang dilakukan perusahaan mencerminkan tren yang lebih luas, di mana pelaku industri mulai menyesuaikan diri dengan tuntutan keberlanjutan di tengah tekanan perubahan iklim dan regulasi global.

Selain aspek lingkungan, pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga efisiensi operasional dan daya saing di tengah perubahan lanskap industri.