MALUKU - Polisi menetapkan Hendrikus Rahayaan (28) dan Finansius Ulukyanan (36) sebagai tersangka kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nus Kei. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah kepolisian melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut.

“Sudah ditetapkan tersangka,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi saat dihubungi wartawan Selasa (21/4/2026).

Dia menyebutkan, kedua pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) Polda Maluku. “Ditahan di Rutan Polda Maluku tadi malam,” ujar dia.

Dia menambahkan, kedua tersangka dijerat Pasal 459 juncto 20 huruf c atau Pasal 458 Ayat (1) juncto 20 huruf c atau 262 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.

Sebagai informasi, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei ditikam saat baru tiba di Bandara Karel Sadsuitubun, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara, Minggu (19/4) sekitar pukul 11.25 WIT. Aksi penusukan tersebut dilatarbelakangi balas dendam. Dendam itu diduga terkait dengan kasus tewasnya saudara dari para pelaku di 2020.

"Berdasarkan pengakuan pelaku, motif pelaku adalah balas dendam. Kedua pelaku dendam karena korban Nus Kei adalah otak di balik pembunuhan saudara kedua pelaku atas nama Fenansius Wadanubun Alias Dani Holat yang terjadi pada 2020 di Jakarta samping apartemen Metro Galaxi Kalimalang Bekasi," kata Kabid Humas Polda Maluku Rositah Umasugi, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup atau BP Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah menetapkan Mantan Kadis Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto (AK) jadi tersangka kasus pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan mengatakan penyidik PPNS telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Asep sebagai tersangka.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria [NSPK]," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan, proses pengusutan dimulai dari penerapan sanksi administratif hingga peningkatan ke tahap penyidikan pidana. Secara terperinci, KLH/BPLH mulanya sempat menerbitkan sanksi administratif No.13646/2024 terkait pengelolaan TPST Bantargebang.

Selanjutnya, KLH/BPLH melakukan pengawasan pada Sabtu (12/4/2025). Hasilnya, menunjukkan bahwa pengelola TPST Bantargebang berstatus “Tidak Taat”, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat peringatan pada Minggu (22/4/2025).

Pengawasan kedua kembali dilakukan pada Jumat (9/5/2025). Sejatinya, tak ada perubahan dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Oleh sebab itu, pemerintah menerbitkan sanksi administratif lanjutan berupa kewajiban audit lingkungan melalui keputusan No.920/2025 pada 4 September 2025.

Meski demikian, sanksi administratif itu tidak memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan di lapangan. Singkatnya, proses penanganan perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara yang dilaksanakan pada 24-27 Februari 2026.

Gelar perkara itu dilakukan bersama Korwas Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Selang dua bulan dari gelar itu, KLH/BPLH pun menetapkan Asep sebagai tersangka pada Senin (20/4/2026).

"Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, telah ditetapkan tersangka yaitu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, saudara AK," dalam keterangan tertulis KLH/BPLH.

Adapun, tersangka dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Selain itu, AK juga dipersangkakan Pasal 114 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

"Penanganan kasus ini tidak serta-merta langsung dilakukan melalui pendekatan pidana. Kami telah memberikan waktu lebih dari satu tahun untuk pembinaan melalui mekanisme yang ada," pungkas Rizal.

Sekadar informasi, dalam rangkaian kasus ini sempat terjadi insiden longsornya gunung sampah pada Minggu (8/3/2026), di Bantargebang. Peristiwa ini telah mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka.

Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka telah memukul kredibilitas lembaga pengawas pelayanan publik, sekaligus memunculkan sorotan terhadap proses seleksi pejabat negara.

Bukan tanpa sebab proses seleksi Hery Susanto menuai sorotan publik. Pasalnya, belum genap seminggu dilantik di Istana Negara, Hery malah ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Secara kronologi, Hery dilantik pada Jumat (10/4/2026). Selang enam hari kemudian, Hery menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Peristiwa itu pun telah berimbas pada pertanyaan proses seleksi Ketua Ombudsman periode 2026-2031 dinilai gagal membaca rekam jejak calon pimpinan. Padahal, proses pemilihan pimpinan lembaga seharusnya dilakukan secara ketat baik dari hulu hingga hilir.

Seleksi Diperketat

Pengamat Hukum Tata Negara, Agus Riewanto mengatakan proses seleksi ketua lembaga termasuk Ombudsman RI harus diperketat atau diawasi lebih ekstra.

Menurutnya, dalam proses seleksi itu harus ada penguatan mulai dari hulu seperti track record calon ketua lembaga harus diperiksa dengan detail.

Misalnya, mengandalkan multi platform untuk pengecekan riwayat, mengecek transaksi, hingga profiling lewat teman sejawat calon pemimpin lembaga.

"Mulai dari transaksi keuangannya, perilaku sehari-hari, kemudian teman sejawat, kolega, dan sebagainya itu perlu dicek kepastiannya supaya integritas moralnya terjaga. Menurut saya itu," ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Selanjutnya, akademisi dari UNS ini juga menilai dalam proses seleksi pemimpin negara dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH). Namun, pelibatan APH maupun lembaga lain itu tidak harus secara langsung.

Misalnya, KPK dengan fasilitas pengecekan kekayaan, Polri melalui pengecekan catatan kriminal, hingga PPATK untuk pengecekan transaksi keuangan calon.

"Saya rasa tidak harus dilibatkan secara langsung, tapi dilibatkan tidak langsung itu sangat baik ya. Sekali lagi, itu jangan hanya dijadikan sebagai formalitas kan. Harusnya kan itu dijadikan keseriusan," pungkasnya.

DPR Evaluasi

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengatakan saat ini meskipun pihaknya belum membahas secara formal. Namun, evaluasi terkait pemilihan Ketua Ombudsman telah dibahas secara informal oleh Legislator.

"Sejauh ini kami masih belum membahas secara formal ya, secara informal tentunya pastilah ada pembahasan. Tapi nanti kita lihat dulu mekanismenya seperti apa. Yang jelas, harus ada evaluasi," ujarnya saat ditemui Bisnis di kompleks Senayan, Senin (20/4/2026).

Kemudian, dia meminta maaf jika dalam proses uji kepatutan dan kelayakan saat pembahasan pada Komisi II DPR RI terlewat. Bahkan, Komisi II DPR RI mengaku kaget dengan peristiwa penetapan tersangka Hery Susanto.

"Kami memohon maaf lah dari dari proses itu jikalau ada hal-hal yang terlewatkan, yang tidak bisa dijangkau oleh Komisi 2 saat fit and proper test ya terkait dengan ini ya. Tentunya kami juga kaget, syok, dan menyayangkan gitu sampai terjadi itu," imbuhnya.

Di lain sisi, dia menekankan bahwa selama proses pemilihan Ketua Ombudsman periode 2026-2031, khususnya di Komisi II telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada, termasuk soal transparansi ke publik.

Senada, Anggota Komisi II Mardani Ali Sera menyatakan bahwa proses seleksi sudah sesuai ketentuan. Namun demikian, evaluasi harus tetap dilakukan baik itu dari Pansel maupun saat uji kelayakan di Komisi II.

"Memang evaluasi terhadap proses pemilihan harus dilakukan. Tapi itu kan di ujung, harusnya di hulunya bukan cuma di hilir gitu," tutur Mardani saat ditemui Bisnis.

Terlepas dari itu, Mardani menyatakan, Ombudsman harus bisa belajar dari kasus ini. Sebab, secara track record kasus yang berkaitan dengan lembaga pengawas itu cukup minim. Namun, sekalinya terjerat, langsung pucuk pimpinannya.

Dia pun menegaskan siap mencecar Ombudsman RI dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) agar kejadian serupa tidak terjadi lagi

"Sekarang ada kasus, ketua lagi. Ini tamparan dan harus segera Ombudsman merapikan barisan. Nanti saat RDP saya akan cecar, gimana metode Ombudsman mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang. Walaupun tetap praduga tak bersalah sampai pengadilan tetap dijalankan," pungkasnya.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai penetapan Hery Susanto bukan sekadar perkara pidana perseorangan, melainkan cermin lemahnya uji kelayakan dalam proses seleksi Ombudsman periode 2025-2026.

Menurut Boyamin, Panitia Seleksi dan Komisi II DPR semestinya mampu menelusuri rekam jejak Hery Susanto sebelum meloloskannya menjadi Ketua Ombudsman RI. Dia menyebut berbagai informasi mengenai kinerja Hery saat menjabat komisioner Ombudsman sudah beredar di internal lembaga.

“Semua ini tidak terlepas dari ketidaktelitian Panitia Seleksi Ombudsman 2025/2026 dan DPR dalam meloloskan Hery Susanto menjadi Ketua Ombudsman RI,” kata Boyamin kepada Bisnis, dikutip Senin (20/4/2026).

Boyamin mengaku bahwa dirinya telah memberikan masukan kepada panitia seleksi pada Oktober 2025, namun tidak direspons. Bahkan, dia menyebut ada anggota Ombudsman dua periode telah memberi peringatan serupa kepada panitia seleksi dan Komisi II DPR.

"Namun gagal dan bahkan HS lolos diangkat jadi Ketua ORI [Ombudsman RI]," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur mengungkap kasus peredaran beras oplosan menggunakan kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil menangkap pelaku berinisial RMF (28 tahun), warga Kabupaten Probolinggo, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana bidang pangan dan perlindungan konsumen.

Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Faris Nur Sanjaya membeberkan modus operandi pelaku yakni melakukan pembelian beras polos tanpa label maupun kemasan dari sejumlah petani dan pedagang di Probolinggo.

Selanjutnya, tersangka RMF melakukan pengemasan ulang beras itu ke dalam karung-karung SPHP ukuran 5 kilogram.

Namun, dalam praktiknya tersangka hanya mengisi karung-karung SPHP dengan berat bruto sekitar 4,9 kilogram per kemasan. Polisi menyatakan berat beras yang dikemas tidak selaras dengan apa yang diperjualbelikan oleh pelaku.

"Tersangka dengan sengaja mengurangi isi kemasan untuk mendapatkan keuntungan. Dari praktik tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp1 ribu per ons atau Rp3 ribu per sak," ujar Faris Nur Sanjaya dikutip Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bahwa RMF diketahui tidak memiliki izin resmi dari Perum Bulog untuk memproduksi hingga mengedarkan beras SPHP maupun beras premium lainnya.

"Tersangka tidak memiliki ataupun mengantongi dokumen penunjukan dari Perum Bulog sebagai produsen atau distributor resmi," beber Faris.

Faris menjelaskan berdasarkan pengakuan tersangka praktik tersebut telah dilakukannya sejak April 2025. Adapun akivitas RMF tersebut juga berisiko merugikan masyarakat luas sebagai konsumen dari beras oplosan itu.

Selain mengamankan tersangka, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 400 sak beras kemasan SPHP 5 kilogram, karung beras kosong berbagai merek, alat jahit, timbangan, hingga alat bantu pengemasan.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho menegaskan bahwa beras yang didistribusikan oleh tersangka bukan berasal dari Bulog.

Dia menyatakan bahwa Bulog memiliki peran dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.

"Perum Bulog berfungsi untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar serta menanggulangi gejolak harga beras. Beras yang diungkap dalam kasus ini dipastikan bukan berasal dari Bulog," ucapnya.

Langgeng memaparkan bahwa penyaluran beras SPHP hanya dilakukan melalui beberapa jalur resmi yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

"Untuk penyaluran beras SPHP, kami hanya melalui delapan saluran resmi, yakni pengecer di pasar rakyat, koperasi desa, gerakan pangan murah, koperasi binaan pemerintah daerah, outlet BUMN atau BUMD, koperasi instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK), serta swalayan atau toko modern," paparnya.

Atas perbuatannya, RMF dijerat dengan Pasal 144 UU 18/2012 tentang Pangan serta Pasal 62 Ayat (1) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar Rp6 miliar.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengaku ikut dirugikan dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka pun turut prihatin dalam kasus ini.

"BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini khususnya kepada nasabah Paroki Aek Nabara," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Munadi menjelaskan sejak awal terungkapnya kasus ini pada Februari 2026, BNI secara aktif melakukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk menyerahkan pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujar Munadi.

Munadi juga menegaskan kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Dia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menunjuk Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jawa Timur MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Keputusan itu diambil Khofifah pasca-penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jatim atas dugaan praktik pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti berupa uang tunai yang disita senilai Rp2,3 miliar.

Pengangkatan MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Plt. Kepala Dinas ESDM Jatim tersebut tercantum dalam Surat Penunjukan Nomor 800/2506/204.4/2026 tertanggal Jumat (17/4/2026).

Khofifah menegaskan kebijakan tersebut diambil guna memastikan pelayanan publik di sektor energi dan sumber daya mineral tetap berjalan optimal.

"Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di sektor ESDM," ujar Khofifah, Sabtu (18/4/2026).

Lebih lanjut, Khofifah menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya rangkaian proses hukum yang tengah berlangsung serta menyerahkan penanganan perkara kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Tak hanya Aris, tim penyidik Pidsus Kejati Jatim juga meringkus 2 Aparatur Sipil Negara (ASN) lain di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang terlibat dalam pusaran kasus tersebut.

Di antaranya adalah Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS) serta H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

"Kita menyerahkan semua proses kepada APH karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan," tutur Khofifah.

Mantan Menteri Sosial RI mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk dapat menjaga sikap integritas, profesionalitas, serta menjalankan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan," ujarnya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.

"Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola yang baik di seluruh sektor," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan kronologi kasus dugaan korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode tahun 2013-2025 yang menjerat Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Hery Susanto.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus itu bermula ketika PT TSHI memiliki permasalahan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

LD selaku pemilik PT TSHI mencari jalan keluar dan akhirnya bertemu dengan Hery lantaran keberatan melakukan pembayaran terkait PNBP tersebut.

Hery, yang pada saat itu menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, bersedia membantu melakukan pemeriksaan terhadap Kemenhut dengan modus seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat.

Kemudian, dalam proses pemeriksaan, Hery mengatur sedemikian rupa agar kebijakan Kemenhut terhadap PT TSHI mengenai kewajiban membayar uang denda adalah keliru.

"Surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar," kata Syarief.

Selanjutnya, terjadi pertemuan antara Hery dan LO selaku perantara pada April 2025 di Gedung Ombudsman RI dan di Hotel Borobudur, Jakarta.

Pertemuan itu dilakukan karena LKM selaku Direktur PT TSHI dan LO mengetahui bahwa fungsi Ombudsman adalah menangani kebijakan maupun keputusan pemerintah, termasuk kebijakan Kemenhut.

Oleh karena itu, LKM dan LO meminta Hery agar ditemukan kesalahan administrasi dalam proses perhitungan PNBP (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dituangkan dalam keputusan Kemenhut. Sebagai imbalan, Hery akan diberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar.

"Untuk melaksanakan hal tersebut, tersangka HS menerima sejumlah uang dari LKM. Kurang lebih yang sudah diserahkan sejumlah Rp1,5 miliar," ungkap Syarief.

Atas perbuatannya, Hery ditetapkan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.

Bisnis.com, SURABAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur resmi menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono (AM) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerbitan perizinan.

Tak hanya AM seorang, penyidik Pidsus Kejati Jatim juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Oni Setiawan (OS) serta H yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Wagiyo Santoso mengungkapkan penetapan AM sebagai tersangka didasarkan atas hasil penyelidikan yang dilakukan tim penyidik sejak menerima laporan dari masyarakat, khususnya para pemohon dokumen perizinan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

"Dari laporan yang masuk, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur,” beber Wagiyo, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, modus operandi yang dijalankan para tersangka adalah dengan secara sengaja memperlambat proses perizinan yang seharusnya dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon. Padahal, sesuai peraturan yang berlaku pengurusan izin sama sekali tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Kalau pemohon tidak memberikan sejumlah uang mengalami hambatan dalam proses penerbitan izin, meskipun seluruh persyaratan telah dinyatakan lengkap dan terpenuhi. Laporan ini sudah banyak sekali," ungkapnya.

Adapun besaran pungutan yang diduga diminta bermacam-macam. Untuk perpanjangan perizinan pertambangan ditarik sebesar Rp50 juta hingga Rp100 juta, sedangkan untuk pengurusan izin pertambangan yang baru berkisar antara Rp50 juta sampai Rp200 juta.

Sementara untuk pengurusan izin pengusahaan air tanah (SIPA), pungutan liar yang ditarik nominalnya sebesar Rp5 juta hingga Rp20 juta per pengajuan, dengan total biaya yang dikeluarkan pemohon untuk menerbitkan setiap izin SIPA bisa mencapai Rp50 juta hingga Rp80 juta.

"Hasil dari pungutan ini yang tidak ada dalam ketentuan, dibagi-bagi ketua tim kerja pengusahaan air tanah kepada kepala dinas, di mana seharusnya pelayanan tersebut tidak dipungut biaya atau gratis, kecuali pajak dan biaya lainnya yang masuk dalam daftar kualifikasi PNBP," ucapnya.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan dana dalam rekening perbankan dengan nominal keseluruhan mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Ketiga tersangka tersebut kemudian ditahan penyidik dalam rangka mempermudah proses penyidikan kasus tersebut.

"Kita lakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Tim penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dari kasus ini," bebernya.

Wagiyo membeberkan tim penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti elektronik (BBE) seperti slip transfer dalam bentuk digital, percakapan WhatsApp, dokumen perizinan, serta keterangan dari para pemohon izin.

"Terkait penyidikan kasus ini, kita juga sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang tertuang dalam berbagai barang bukti elektronik yang telah penyidik kantongi," ungkapnya

Atas perbuatan ketiganya, para tersangka dijerat dengan pasal Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan, Pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi dan Pasal 606 UU 1/2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik Pidsus Kejati Jatim juga masih melakukan penelusuran mengenai kemungkinan adanya penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan upaya penyamaran asal-usul dana hasil kejahatan tersebut.

"Bilamana juga mengarah ke TPPU, tentu kita akan lakukan pengejaran dalam rangka pengembalian atau pemulihan aset, dan nantinya akan dirampas untuk negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pihak swasta yakni AW dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks pejabat MA, Zarof Ricar.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan AW sebagai tersangka.

"Tim Jampidsus menetapkan Tersangka AW dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan pembuatan proyek film dengan judul "Sang Pengadil". Dalam proyek film itu, Zarof Ricar mengajak AW memberikan dukungan berupa uang pembuatan film tersebut.

Modal pembuatan film ini sebesar Rp4,5 miliar. Uang tersebut dibagi tiga, oleh Agung Rp1,5 miliar, Zarof Ricar Rp1,5 miliar dan GR selaku pihak produkai sebesar Rp1,5 miliar.

"Bahwa Tersangka AW bersama-sama dengan Terpidana Zarof Ricar membuat suatu proyek flim dengan judul "Sang Pengadil"," tutur Syarief.

Pada 2025, Zarof menghubungi AW untuk menitipkan dokumen berupa sertifikat tanah dan disimpan di kantor tersangka, Cawang, Jakarta Timur.

Padahal, AW telah mengetahui bahwa penitipan aset tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.

"Bahwa Tersangka AW mengetahui bahwa penitipan aset-aset milik Zarof Ricar tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul perolehan dan sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Terpidana Zarof Ricar," pungkasnya

Atas perbuatannya itu, AW dipersangkakan melanggar Pasal 607 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP.

Sekadar informasi, total ada lima box berisi dokumen sertifikat tanah, emas hingga uang tunai Rp12 miliar yang telah disita penyidik terkait perkara ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menangkap Ketua Ombudsman RI Hery Susanto pada Kamis (16/4/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Bundar, Hery memakai kaos biru dan dibalut rompi tahanan khas Kejaksaan berwarna pink. Nampak dia diborgol dan digiring ke mobil tahanan pada pukul 11.19 WIB.

Hery Susanto baru saja terpilih sebagai Ketua Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026–2031. Ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 April 2026. Dalam posisi tersebut, Hery menggantikan Mokhammad Najih yang memimpin Ombudsman RI pada periode sebelumnya.

Sebelum menjadi pucuk pimpinan, Hery merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Adapun, pria kelahiran Cirebon pada 9 April 1975 ini memiliki latar belakang sebagai aktivis yang aktif dalam pengawasan pelayanan publik.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan alasan penangkapan Ketua Ombudsman Hery Susanto. Kejagung mengaku telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Hery sebagai tersangka.

"Tim penyidik Jampidsus telah menetapkan, yaitu Saudara HS, ya, menetapkan tersangka Saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan kasus ini dilatarbelakangi oleh persoalan perhitungan PNBP oleh Kemenhut terkait PT TSHI. Kemudian PT TSHI mencari solusi dengan meminta bantuan Hery selaku komisioner ombudsman.

Kejagung mengungkapkan Hery telah membuat surat rekomendasi untuk mengoreksi persoalan PT TSHI. Surat itu merekomendasikan agar PT TSHI bisa melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar.

Atas perannya itu, Hery diduga telah menerima sejumlah uang dari Direktur PT TSHI.

"Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah satu setengah miliar rupiah atau Rp1,5 miliar," imbuhnya.

Atas perbuatannya itu, Hery dipersangkakan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP yang baru.

"Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan Hery sebagai tersangka.

"Tim penyidik Jampidsus telah menetapkan yaitu Saudara HS ya, menetapkan tersangka Saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini dilatarbelakangi oleh persoalan perhitungan PNBP oleh Kemenhut terkait PT TSHI. Kemudian PT TSHI mencari solusi dengan meminta bantuan Hery selaku komisioner ombudsman.

Perannya, Hery telah membuat surat rekomendasi untuk mengoreksi persoalan PT TSHI. Surat itu merekomendasikan agar PT TSHI bisa melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar.

Atas perannya itu, Hery diduga telah menerima sejumlah uang dari dari Direktur PT TSHI. "Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah satu setengah miliar rupiah atau Rp1,5 miliar," imbuhnya.

Atas perbuatannya itu, Hery dipersangkakan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP yang baru.

"Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan Pengadilan Jakarta (PN) Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indra Iskandar, sehingga status tersangka dinyatakan gugur atau tidak sah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan dalam praperadilan aspek yang diuji adalah formil di tahap penyidikan, sehingga dirinya menyakini di aspek materi telah memiliki alat bukti yang cukup. Putusan PN Jaksel juga akan dikaji oleh Biro Hukum KPK.

"Sehingga kami meyakini pada aspek materinya, kami memiliki kecukupan alat bukti, dan tentu dari putusan ini nanti kami melalui tim biro hukum akan melakukan analisis, akan melakukan evaluasi apa saja yang menjadi pertimbangan hukum dari putusan hakim pra-per tersebut. Sehingga nanti kita akan tindaklanjuti," katanya kepada awak media, Selasa (14/4/2026).

Budi menyampaikan, putusan praperadilan bukan merupakan akhir dari upaya penegakan hukum. Sepanjang masih terdapat kecukupan alat bukti, katanya, KPK memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Budi menegaskan tidak menutup kemungkinan memanggil kembali Indra Iskandar untuk diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun 2020.

"Hal itu terbuka kemungkinan, sehingga nanti kita akan pelajari terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim," jelasnya.

Namun, Budi menegaskan bahwa KPK tetap menghormati putusan hakim terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Indra Iskandar.

Praperadilan Indra Iskandar Dikabulkan Sebagian

Putusan tersebut dibacakan oleh Kata Hakim tunggal, Sulistiyanto Rokhmad Budiarto di PN Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

"Mengadili, satu, menyatakan permohonan Pemohon praperadilan dikabulkan sebagian," kata Sulistiyanto.

Sulistiyanto menjelaskan perbuatan KPK selaku pihak Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 merupakan perbuatan yang sewenang-sewang.

Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Indra Iskandar tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

terkait dengan pelaksanaan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

Hakim memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Indra Iskandar yang dilakukan sebagai landasan Sekjen DPR ini ditetapkan sebagai tersangka. Hakim turut memutuskan agar pencekalan Indra Iskandar digugurkan dan mengembalikan paspor milik Sekjen DPR ini.

"Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/13/DIK.00/01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/41/DIK.00/23/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang menetapkan Pemohon Indra Iskandar sebagai tersangka dalam perkara pelaksanaan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020," ucap Sulistiyanto.