Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial

Jakarta (ANTARA) - Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja. Jika dahulu pekerjaan identik dengan kantor dan lokasi tertentu, kini jutaan pekerja dapat menjalankan aktivitas profesional dari mana saja, selama tersedia koneksi internet yang memadai.

Fenomena inilah yang melahirkan kelompok pekerja global yang dikenal sebagai digital nomad, yakni individu yang bekerja secara daring sambil berpindah-pindah lokasi dan negara.

Bagi Indonesia, terutama daerah wisata, seperti Bali, fenomena ini menghadirkan peluang, sekaligus tantangan. Di satu sisi, kedatangan pekerja asing berpendapatan tinggi membawa aliran devisa, meningkatkan konsumsi, dan menggerakkan sektor jasa lokal. Namun, di sisi lain, peningkatan permintaan terhadap hunian, ruang kerja, transportasi, hingga layanan gaya hidup juga berpotensi mendorong kenaikan harga yang akhirnya membebani masyarakat lokal. Fenomena ini mulai menjadi diskursus penting di berbagai negara yang menjadi tujuan utama digital nomad.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bukan lagi apakah Indonesia perlu menerima digital nomad, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonomi yang mereka bawa tidak berubah menjadi tekanan biaya hidup bagi masyarakat setempat. Di sinilah kebijakan fiskal perlu hadir sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Wisatadaninflasi

Secara teori, meningkatnya aktivitas ekonomi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan yang merata. Ketika kelompok pendatang memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal, mekanisme pasar cenderung menyesuaikan harga berdasarkan kemampuan membayar kelompok yang lebih kuat.

Gejala tersebut telah terlihat di berbagai tempat tujuan wisata dunia. Kajian mengenai remote work menunjukkan bahwa pekerjaan jarak jauh cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi dan wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi kuat. Akibatnya, terjadi tekanan permintaan pada pasar properti dan layanan lokal yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.

Di Indonesia, Bali menjadi contoh yang menarik. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip dalam kajian DDTC menunjukkan inflasi bulanan Bali pada Februari 2026 mencapai 0,70 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada periode yang sama. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa derasnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas harga.

Tekanan harga paling nyata biasanya muncul pada sektor properti. Ketika pekerja asing dengan penghasilan puluhan ribu dolar AS per tahun bersaing memperoleh vila, apartemen, atau hunian jangka panjang, harga sewa akan terdorong naik. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal berisiko semakin sulit mengakses hunian yang sebelumnya berada dalam jangkauan mereka. Fenomena tersebut dikenal sebagai gentrifikasi, yaitu proses ketika penduduk asli secara perlahan tersingkir akibat meningkatnya nilai ekonomi suatu kawasan.

Diskusi mengenai meningkatnya biaya hidup di Bali, bahkan ramai diperbincangkan dalam komunitas digital nomad internasional. Sejumlah pengguna forum global mengeluhkan bahwa biaya hidup di Bali, kini meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, terutama untuk akomodasi dan kawasan populer, seperti Canggu. Walaupun bersifat anekdotal, percakapan tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa tempat wisata wisata yang sebelumnya relatif murah, mulai mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Pada titik tertentu, kenaikan harga tidak lagi menjadi persoalan wisatawan, melainkan persoalan daya beli masyarakat lokal yang menggunakan rupiah sebagai sumber pendapatan utama.

Keadilankontribusi

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara, persoalan lain yang muncul adalah kesenjangan kontribusi fiskal. Banyak digital nomad memperoleh penghasilan dari perusahaan atau klien di luar negeri, tetapi menggunakan infrastruktur publik di negara tempat mereka tinggal sementara.

Indonesia sendiri telah menyediakan Visa E33G yang ditujukan bagi pekerja jarak jauh asing dengan persyaratan penghasilan tertentu. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk menarik talenta global, sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan diskusi mengenai bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas publik dapat diimbangi dengan kontribusi yang proporsional.

Perdebatan serupa juga terjadi di berbagai negara. OECD, sejak lama menyoroti bahwa ekonomi digital telah mengaburkan batas-batas tradisional pemajakan, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi mudah dikaitkan dengan kehadiran fisik seseorang atau perusahaan. Karena itu, berbagai yurisdiksi mulai mencari pendekatan baru agar sistem perpajakan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar.

Dalam konteks daerah wisata, isu yang mengemuka bukan semata-mata penerimaan negara, tetapi bagaimana memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan tekanan harga juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Prinsip inilah yang melandasi gagasan pemanfaatan instrumen fiskal untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang muncul dari aktivitas ekonomi tertentu.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa berbagai negara telah menerapkan pungutan wisata atau tourist tax untuk membantu membiayai infrastruktur dan menjaga keberlanjutan tempat tujuan wisata. Jepang, misalnya, mengenakan pajak keberangkatan internasional yang hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan fasilitas publik.

Pendekatan semacam ini memberikan pelajaran bahwa pajak tidak selalu dimaknai sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme gotong royong modern agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Ruanghidup

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia bukanlah menarik lebih banyak digitalnomad. Daya tarik alam, budaya, dan biaya hidup yang relatif kompetitif membuat Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit pekerja global. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar masyarakat lokal tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari perkembangan tersebut.

Pendekatan fiskal yang adaptif dapat menjadi salah satu solusi. Penerimaan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi berbasis digital nomad dapat diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, menyediakan dukungan hunian terjangkau bagi warga lokal, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah wisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal atau pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya arus modal atau kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga inklusivitas ekonomi. Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial.

Pada akhirnya, kemajuan pariwisata tidak boleh diukur hanya dari jumlah wisatawan atau besarnya devisa yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat lokal dapat hidup lebih sejahtera di daerahnya sendiri. Sebab pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang membuat penduduk asli menjadi penonton di rumahnya sendiri, melainkan pembangunan yang memastikan mereka tetap menjadi tuan rumah yang menikmati hasil kemajuan ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, MSi, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal stabilitas harga ayam broiler tingkat peternak melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Amran mengatakan pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program MBG hingga tiga kali bahkan lima kali dalam sepekan guna mendukung penyerapan hasil produksi peternak.

"Kita sudah sepakati agar MBG (makan bergizi gratis) konsumsi ayam dan telur ditingkatkan dalam satu minggu. Bila perlu, itu bisa 3 atau 5 kali per minggu," kata Amran dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama.

Untuk merealisasikan kebijakan itu, Amran telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang agar daging ayam dan telur produksi peternak dapat diserap secara optimal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Komitmen pemerintah dalam melindungi keberlangsungan usaha produksi peternak unggas dalam negeri diperkuat dengan memastikan penyerapan melalui program pemerintah. Setelah berkomitmen penuh dengan peternak petelur ayam ras, pemerintah turut pula mendukung peternak ayam pedaging hidup atau ayam broiler.

Sejauh ini, pergerakan harga telur ayam ras di tingkat peternak secara nasional dalam tiga hari terakhir tampak mulai meningkat.

Dalam pantauan Bapanas mendapati rata-rata harga telur ayam sejak 9-11 Juni bergerak positif 0,025 persen dari Rp24.075 per kilogram (kg) ke Rp24.081 per kg. Kendati begitu, kondisi harga ayam broiler di tingkat peternak terus menjadi perhatian pemerintah.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang digelar di Semarang, Jawa Tengah (9/6) diputuskan komitmen yang harus ditaati seluruh anggota Pinsar Indonesia.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan komitmen untuk implementasi harga ayam broiler atau live bird diharapkan dapat mengerak mendekati ke Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam broiler tingkat peternak. Mitra MBG pun juga perlu mendukung penyerapan yang langsung dari peternak.

"Komitmen bersama ini sebagai upaya bersama untuk mewajarkan harga peternak ayam kita secara bertahap," kata Maino.

"Pemerintah akan mengawal komitmen Pinsar Indonesia," tambah Maino.

Adapun dalam komitmen bersama Pinsar Indonesia ditetapkan kesepakatan agar harga pembelian live bird mulai 10 Juni diterapkan pada harga Rp15.500 per kg berat hidup di Jawa Tengah (Jateng) dan Rp16.000 per kg berat hidup di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

Kemudian pada 12 Juni mulai naik menjadi Rp17.000 per kg berat hidup untuk Jateng dan Rp17.500 per kg berat hidup di Jabar dan Jatim.

Targetnya pada 15 Juni mendatang diharapkan harga live bird dapat mencapai Rp19.500 per kg berat hidup untuk seluruh wilayah Jawa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun pada 2027 untuk memperkuat program stabilisasi pasokan dan harga pangan, memperluas bantuan pangan, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2027 berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027, Bapanas memperoleh pagu indikatif sebesar Rp110 miliar.

"Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional," kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp7,65 miliar dan program dukungan manajemen Rp102,69 miliar yang terdiri dari Rp72,32 miliar untuk gaji tunjangan pegawai, Rp18 miliar untuk operasional perkantoran, Rp12,35 miliar untuk dukungan manajemen teknis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran pertama sebesar Rp4,13 triliun sebagaimana yang disepakati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya tertanggal 21 Mei 2026.

Tambahan anggaran itu akan difokuskan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sebesar Rp41,25 miliar, prioritas nasional sebesar Rp4,04 triliun, tugas serta fungsi Badan Pangan Nasional 2027 sebesar Rp49,07 miliar.

Selain kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, Bapanas juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,6 triliun untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras dan bantuan stunting.

"Berupa daging ayam, telur ayam sesuai risalah rakortas (rapat koordinasi terbatas) pangan (pada) 5 Juni 2026," ujarnya.

Ia menuturkan bantuan pangan beras pada tahun anggaran 2027 direncanakan diberikan kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berasal dari masyarakat desil 1 sampai 3.

Sedangkan bantuan pengentasan stunting direncanakan diberikan kepada 1,45 juta keluarga risiko stunting berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional Kementerian Sosial.

Dengan demikian, lanjut Amran, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Apabila usulan kebutuhan anggaran tersebut dapat diakomodir, tambah Amran, maka tahun 2027 Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan pertama penyaluran bantuan pangan beras 735 ribu ton, bantuan pangan pengentasan stunting daging ayam 5,7 ribu ton dan telur ayam 8,6 ribu ton.

Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, SPHP kedelai 50 ribu ton, bantuan beras bencana alam 3.300 ton, Gerakan Pangan Murah (GPM) 1.560 kali di seluruh Indonesia, pengembangan kios pangan di 38 provinsi.

Selanjutnya pembinaan di 50 lumbung pangan masyarakat, pengembangan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) pada 1.320 kelompok, penguatan keamanan pangan segar, intervensi pengendalian daerah rawan pangan, aksi penyelamatan pangan, penyusunan regulasi kebijakan serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Pusat dan Daerah.

Amran berharap dukungan dan masukan dari Komisi IV DPR RI agar program kegiatan Badan Pangan Nasional dapat berjalan optimal dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Maka, keputusan BI Rate 5,5 persen mengajarkan satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi ekonomi: Nilai tukar rupiah bukan sekadar angka yang muncul di layar perdagangan valuta asing.

Jakarta (ANTARA) - Sektor ekonomi suatu negara selalu bergerak dinamis, yang kerap mengharuskan pemerintah dan otoritas moneter menempuh kebijakan yang tidak populer.

Keputusan yang diambil mungkin tidak disukai masyarakat, dunia usaha, bahkan pasar sekalipun. Namun justru pada saat-saat seperti itulah kualitas tata kelola ekonomi diuji. Bukan ketika situasi sedang tenang, melainkan ketika tekanan datang dari berbagai arah secara bersamaan.

Keputusan Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 untuk kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen merupakan salah satu contoh kebijakan yang lahir dari situasi semacam itu.

Dalam waktu tiga bulan, BI Rate telah naik sebanyak 75 basis poin. Dari posisi 4,75 persen pada awal tahun, naik menjadi 5,25 persen pada Mei, lalu kembali meningkat menjadi 5,5 persen pada Juni.

Langkah tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan yang panjang. Rupiah masih bergerak di atas level Rp18.000 per dolar AS, sementara cadangan devisa Indonesia pada Mei 2026 turun menjadi 144,9 miliar dolar AS, menyusut hampir 3 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengakui bahwa pergerakan nilai tukar rupiah lebih lemah daripada yang sebelumnya diperkirakan.

Pernyataan itu penting karena menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi perekonomian nasional tidak sepenuhnya sesuai dengan proyeksi awal.

Dalam kondisi seperti itu, bank sentral harus bertindak cepat untuk menjaga stabilitas. Salah satu instrumen yang paling langsung tersedia adalah menaikkan suku bunga.

Secara teori, kenaikan suku bunga memang memiliki tujuan yang jelas. Ketika imbal hasil aset keuangan dalam rupiah meningkat, modal asing memiliki insentif lebih besar untuk masuk atau bertahan di dalam negeri.

Saat ini, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dengan tenor 12 bulan menawarkan tingkat imbal hasil di atas 6,5 persen, angka yang cukup kompetitif dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Namun setiap kebijakan ekonomi selalu memiliki konsekuensi. Tidak ada makan siang gratis dalam ilmu ekonomi. Ketika suku bunga naik untuk memperkuat daya tarik aset keuangan, biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha juga ikut meningkat.

Bagi rumah tangga yang memiliki kredit pemilikan rumah dengan bunga mengambang, kenaikan suku bunga berarti cicilan yang lebih besar pada bulan-bulan berikutnya.

Bagi pengusaha UMKM yang mengandalkan kredit modal kerja, biaya operasional bertambah ketika margin usaha justru sedang menghadapi tekanan.

Dunia usaha yang sebelumnya berencana melakukan ekspansi juga cenderung lebih berhati-hati karena biaya pembiayaan menjadi lebih mahal.

Di sinilah dilema kebijakan muncul. Stabilitas nilai tukar memang penting, tetapi upaya menjaga stabilitas tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan kredit yang sebelumnya masih berada di sekitar 10 persen pada April 2026 dapat melambat ke kisaran 8 persen. Perlambatan kredit tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen yang sebelumnya dicanangkan mulai dipandang terlalu optimistis oleh sebagian analis.

Berbagai proyeksi kini menempatkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4,9 hingga 5,1 persen dalam beberapa kuartal mendatang.

Sekilas perbedaan angka tersebut tampak kecil. Namun dalam kenyataan ekonomi, selisih satu poin pertumbuhan dapat berarti ribuan kesempatan kerja yang tidak tercipta dan berkurangnya peluang peningkatan pendapatan bagi jutaan keluarga Indonesia.

Karena itu, pembahasan mengenai suku bunga tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan teknis yang terjadi di ruang rapat bank sentral. Kebijakan ini memiliki implikasi nyata yang berimbas hingga ke unit terkecil ekonomi, yaitu rumah tangga.

Di sisi lain, terdapat argumentasi yang juga sangat kuat untuk mendukung kenaikan BI Rate. Jika nilai tukar rupiah terus melemah, harga barang impor akan meningkat.

Indonesia masih bergantung pada berbagai komponen impor untuk sektor produksi maupun konsumsi. Pelemahan rupiah yang berlarut-larut berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi.

Inflasi pada Mei 2026 telah mencapai 3,08 persen. Jika pelemahan rupiah berlanjut dan harga minyak dunia tetap tinggi, tekanan inflasi dapat semakin besar.

Dalam kondisi seperti itu, kelompok masyarakat berpendapatan tetap menjadi pihak yang paling rentan. Mereka tidak memiliki instrumen lindung nilai untuk melindungi daya beli dari kenaikan harga barang dan jasa.

Karena itulah sebagian ekonom memandang kenaikan suku bunga sebagai obat yang memang pahit tetapi perlu diminum.

Dampak jangka pendeknya mungkin terasa tidak nyaman, namun risiko yang lebih besar dapat dihindari apabila stabilitas harga tetap terjaga.

Meski demikian, menerima logika tersebut tidak berarti menghentikan diskusi mengenai akar persoalan yang lebih mendasar.

Stabilitas Ekonomi

Kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali dalam waktu singkat memberikan sinyal bahwa beban stabilisasi ekonomi saat ini terlalu banyak bertumpu pada bank sentral.

Padahal stabilitas ekonomi seharusnya menjadi hasil kerja bersama berbagai instrumen kebijakan. Ketika seluruh perhatian diarahkan pada BI Rate, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan fiskal turut memainkan perannya.

Yang dibutuhkan bukan sekadar koordinasi yang bersifat seremonial antara otoritas fiskal dan moneter, melainkan langkah nyata yang dapat dibaca pasar sebagai sinyal kredibel.

Konsolidasi belanja negara, disiplin fiskal, serta pengelolaan defisit yang meyakinkan akan membantu memperkuat kepercayaan investor dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar.

Pasar tidak hanya memperhatikan suku bunga. Mereka juga memperhatikan kesehatan fiskal, arah kebijakan pemerintah, serta kemampuan negara menjaga kesinambungan ekonomi jangka panjang.

Ketika defisit anggaran meningkat dan cadangan devisa mengalami penurunan, kenaikan suku bunga memang dapat menjadi peredam tekanan sementara, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Menariknya, keputusan terbaru Bank Indonesia menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Jika pada Mei kenaikan mencapai 50 basis poin, kali ini hanya 25 basis poin.

Langkah tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa perekonomian domestik juga memiliki batas toleransi terhadap tingkat bunga yang tinggi.

Seperti halnya obat dalam dunia medis, dosis yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang lebih besar daripada manfaatnya.

Maka, keputusan BI Rate 5,5 persen mengajarkan satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi ekonomi: Nilai tukar rupiah bukan sekadar angka yang muncul di layar perdagangan valuta asing.

Rupiah menjadi cerminan tingkat kepercayaan; Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas harga, dan kepercayaan bahwa seluruh instrumen kebijakan bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan yang sama.

Kebijakan moneter dapat membantu menjaga kepercayaan tersebut. Namun, kepercayaan yang kokoh tidak akan lahir dari satu institusi semata. Ia tumbuh dari koordinasi yang erat, konsistensi kebijakan, serta keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi realitas ekonomi secara terbuka.

Maka dari itu, pertanyaan terpenting setelah kenaikan BI Rate bukan hanya apakah rupiah akan stabil dalam beberapa pekan ke depan, melainkan apakah fondasi kepercayaan yang menopang stabilitas itu juga semakin kuat untuk jangka panjang?

*)Prof. Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute.

Copyright © ANTARA 2026

dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam 'green zone'. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberi sinyal kuat kepada pasar di tengah gejolak global.

Ia mengatakan respons pasar terhadap kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin telah menunjukkan hasil yang positif.

“BI Rate itu naik karena mengutamakan kestabilan. Jadi dengan BI-Rate naik, kelihatan respons daripada IHSG juga baik, masuk dalam green zone. Kemudian yang kedua, rupiah juga sedikit menguat,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa menguat 130 poin atau 0,71 persen menjadi Rp18.058 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.188 per dolar AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore juga ditutup menguat 404,51 poin atau 7,57 persen ke posisi 5.746,65.

Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap terkendali.

BI menyebut pelemahan nilai tukar rupiah telah melebihi proyeksi bank sentral sehingga diperlukan langkah kebijakan lanjutan untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Menurut Airlangga, pasar memandang kebijakan tersebut sebagai langkah responsif dalam menghadapi gejolak maupun situasi global saat ini.

“Market melihat Indonesia responsif terhadap gejolak ataupun situasi yang ada sekarang,” ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah tetap mengutamakan stabilisasi ekonomi nasional karena fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih kuat.

Menurut dia, kondisi tersebut didukung oleh kinerja ekspor, kondisi makroekonomi, serta pandangan positif negara mitra terhadap ekonomi Indonesia.

“Ekonomi kan memang dasarnya juga kuat ya, baik dari segi ekspor, dari segi makro,” tutur dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Menko juga mengatakan Singapura mengapresiasi sejumlah kebijakan ekonomi Indonesia yang dinilai berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk kebijakan ekspor satu pintu.

“Singapura mengatakan fundamental Indonesia kuat. Singapura juga mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh Indonesia terutama untuk kepentingan nasional, termasuk dengan ekspor satu pintu, mereka mendorong untuk implementasi dari kebijakan tersebut,” ungkap dia.

Selain itu, Airlangga menyebut dunia saat ini tengah memberi perhatian besar terhadap ketahanan rantai pasok global akibat disrupsi perang di Timur Tengah.

Ia menilai Indonesia memiliki posisi cukup kuat di sektor pupuk karena masih mampu mengekspor sekitar 1,5 juta ton urea ke negara-negara di kawasan.

“Indonesia adalah salah satu pabrik pupuk terbesar di ASEAN,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mengapresiasi komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan kepastian harga energi menjadi faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.

“Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan elpiji subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jamaludin.

Dia menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.

Menurut Jamaludin, stabilitas harga energi memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, perikanan, pertanian, serta sektor lain yang menjadi penggerak perekonomian nasional.

Karena itu, kebijakan subsidi energi masih diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus bantalan ekonomi nasional.

Jamaludin juga menyoroti perkembangan harga minyak mentah yang dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga energi domestik.

Dia mengatakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Mei 2026 tercatat sebesar 106,56 dolar AS per barel, turun dibandingkan ICP April 2026 yang mencapai 117,31 dolar AS per barel.

Selain menjaga keterjangkauan harga energi, Jamaludin mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan program hilirisasi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat fondasi energi nasional. Oleh karena itu, peningkatan produksi energi dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi harus terus menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” kata dia.

Sebagai mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi XII DPR RI menurut dia, akan terus mendukung kebijakan energi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Tekanan yang terus terjadi di pasar keuangan Indonesia tercermin dari koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mendekati 40% dari puncaknya pada Januari 2026 serta pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per dolar AS. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya persepsi risiko investor terhadap Indonesia.

"Yang sedang dikoreksi pasar bukan hanya saham dan rupiah. Yang sedang dinilai ulang adalah risiko Indonesia itu sendiri. Karena itu, gejolak yang terjadi saat ini perlu dibaca lebih dalam daripada sekadar volatilitas pasar biasa," ujar Analis Ekonomi Politik Menteng Kleb sekaligus Co-Founder FINE Institute Kusfiardi dalam pernyataannya dikutip pada Minggu (7/6/2026).

Menurut Kusfiardi, tekanan yang terjadi tidak bisa dijelaskan hanya sebagai faktor eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat (AS), konflik geopolitik, maupun tingginya suku bunga global. Faktor-faktor tersebut memang menjadi pemicu, namun kedalaman koreksi yang terjadi menunjukkan adanya persoalan domestik yang lebih mendasar terutama terkait struktur pasar yang masih dangkal dan tingginya ketergantungan terhadap arus modal asing.

Ia menilai peristiwa rebalancing indeks MSCI pada Mei 2026 menjadi salah satu indikator kuat mengenai besarnya pengaruh institusi keuangan global terhadap pasar Indonesia. Keluarnya sejumlah saham besar dari indeks tersebut memicu arus keluar dana asing dan mempercepat tekanan terhadap pasar saham maupun nilai tukar rupiah.

"MSCI memang bukan regulator Indonesia. Namun keputusan lembaga indeks global mampu memengaruhi likuiditas, biaya modal, dan persepsi risiko pasar Indonesia secara langsung. Ini menunjukkan bahwa pasar kita masih sangat sensitif terhadap keputusan aktor keuangan global," ujarnya.

Kusfiardi juga menyoroti perbedaan tingkat tekanan yang terjadi antara pasar saham dan nilai tukar. Sejak awal tahun hingga awal Juni 2026, rupiah melemah sekitar 10%, sedangkan IHSG terkoreksi hampir 40% dari level tertingginya.

Menurut dia kesenjangan tersebut menunjukkan investor tidak hanya mengurangi eksposur terhadap rupiah, tetapi juga melakukan penilaian ulang terhadap aset dan risiko Indonesia secara keseluruhan. "Jika rupiah melemah 10% tetapi pasar saham jatuh hampir empat kali lebih dalam, maka ada pesan yang lebih besar daripada sekadar penguatan dolar AS. Pasar sedang melakukan penilaian ulang terhadap prospek dan risiko Indonesia," katanya.

Di tengah arus keluar modal asing, investor domestik dinilai berhasil menjadi penyangga pasar. Namun, kemampuan tersebut masih memiliki keterbatasan dan belum dapat diartikan sebagai tanda bahwa struktur pasar keuangan nasional sudah kuat.

Ia menilai tekanan yang sedang berlangsung justru menunjukkan besarnya beban yang harus diserap oleh pelaku domestik. Karena itu, perhatian tidak boleh hanya tertuju pada stabilitas likuiditas, tetapi juga pada aspek yang lebih mendasar, yakni kredibilitas pasar.

Menurut Kusfiardi, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menempuh berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi pasar valuta asing, dukungan terhadap pasar obligasi, relaksasi buyback saham, hingga penyesuaian kebijakan perdagangan.

Meski demikian, pasar saat ini dinilai tidak hanya menguji ketahanan rupiah maupun level IHSG. "Pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan, kepastian regulasi, kualitas tata kelola, dan kemampuan negara menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena itu, tantangan yang dihadapi saat ini bukan semata persoalan likuiditas, tetapi juga persoalan kepercayaan," tegasnya.

FINE Institute menilai proyeksi optimistis mengenai penguatan rupiah perlu disikapi secara hati-hati. Secara teoritis, mata uang domestik dapat menguat apabila terjadi pembalikan arus modal asing, peningkatan devisa ekspor, membaiknya sentimen global, serta pulihnya kepercayaan investor.

Namun, dengan IHSG yang masih berada dalam tren koreksi tajam, rupiah yang bertahan di salah satu level terlemah dalam dua dekade terakhir, serta arus keluar modal asing yang masih berlangsung, pasar dinilai belum melihat faktor fundamental yang cukup kuat untuk mendorong penguatan rupiah secara signifikan dalam waktu dekat.

"Pasar tidak bekerja berdasarkan target atau harapan semata. Pasar bekerja berdasarkan kepercayaan. Selama faktor-faktor yang menjadi sumber kekhawatiran investor belum terjawab, maka volatilitas masih akan tetap tinggi," ujar Kusfiardi.

Ia menambahkan, gejolak pasar sepanjang Mei hingga awal Juni 2026 menjadi pelajaran penting mengenai tingginya ketergantungan pasar keuangan Indonesia terhadap modal asing dan sentimen global. Sebab itu, agenda yang mendesak tidak hanya menjaga stabilitas jangka pendek, melainkan juga melakukan reformasi struktural melalui pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan investor institusional nasional, peningkatan free float, perbaikan tata kelola pasar, serta penciptaan kepastian kebijakan yang lebih kuat.

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan kondisi keamanan nasional tetap kuat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global mendapat apresiasi publik.

Survei tersebut mencatat sebanyak 77,8% responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas keamanan negara. Keberhasilan pemerintah menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang turut menopang kepuasan dan kinerja pemerintah secara makro. “Pemerintah juga dinilai sangat berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama (80,0%) dan stabilitas keamanan (77,8%),” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, Minggu (7/6/2026). Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026, sejumlah sektor strategis turut memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Selain keamanan, publik juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan menjaga persatuan nasional.

Data survei menunjukkan tingkat apresiasi terhadap pelayanan kesehatan mencapai 75,1%. Sementara keberhasilan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memperoleh penilaian positif sebesar 77,4%, serta keamanan nasional sebesar 77,8%.

Penguatan posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik internasional juga dinilai menjadi faktor penting yang menopang optimisme publik. Berbagai langkah diplomasi dan kerja sama strategis terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor maritim.

Salah satu upaya tersebut tercermin melalui perluasan kerja sama keamanan maritim dengan Jepang. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga keamanan jalur laut sekaligus memperkuat ketahanan energi di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis bagi perdagangan dunia.

Sejumlah kajian juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah yang berperan menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan diplomasi yang inklusif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan sentralitas ASEAN menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan regional.

Tak hanya pada aspek keamanan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga terlihat pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya. Bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan menjadi sektor yang memperoleh penilaian tertinggi dari masyarakat. “Jika dianalisis secara sektoral, kepuasan tertinggi berada di bidang kesehatan (75,4%), pertahanan & keamanan (74,5%), serta pendidikan (72,5%),” lanjutnya.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan adanya modal sosial dan politik yang kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan. Stabilitas penilaian publik di berbagai sektor juga memperlihatkan keberlanjutan capaian pembangunan yang tetap terjaga. Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold

“Ini adalah modal sosial politik yang cukup kokoh dan patut diapresiasi. Pemerintah Prabowo-Gibran menjaga tren dari pemerintah sebelumnya dalam 5 bidang kinerja terbaik yaitu, kesehatan, pertahanan & keamanan, pendidikan, sosial budaya, politik & stabilitas nasional,” tandasnya.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton

Palangka Raya (ANTARA) - Bulog Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mendistribusikan hingga 2.500 ton Beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP, hingga mencapai sebanyak 2.500 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana di Palangka Raya, Minggu.

Erwin menjelaskan beras SPHP menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Maka penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tuturnya.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan lima kilogram. Harga beras SPHP ini masih lebih rendah, jika dibandingkan harga rata-rata beras medium maupun premium di pasaran.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng harga rata-rata beras medium Rp14.426 per kilogram dan beras premium Rp16.967 per kilogram.

Erwin menjelaskan kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Kalteng mencapai sekitar 16.000 ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” ujar Erwin.

Sementara itu untuk penyaluran bantuan pangan, hingga 6 Juni 2026 penyalurannya telah terealisasi hampir 70 persen atau telah diterima sebanyak 2.800 ton beras dan 560 ribu liter minyak goreng kepada lebih dari 140 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 205 ribu PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan diharap membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen," ucapnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Satu mitra atau gerai di pasar mendapatkan kuota beras SPHP dari dua ton menjadi empat ton

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan sebanyak 16.187 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada sejumlah mitra guna menstabilkan harga beras di pasaran.

"Penyaluran beras SPHP tersebut dilakukan pada periode Maret hingga 5 Juni 2026," ujar Pemimpin Kantor Wilayah Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

Budi mengatakan penyaluran tersebut telah mencapai sekitar 33 persen dari total yang ditargetkan dalam penyaluran beras SPHP 49.043 ton sampai Desember 2026.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penyaluran beras SPHP terjadi mengalami peningkatan pada libur Idul Adha dan Hari Raya Waisak pada akhir Mei 2026 tersebut.

Budi mengatakan pada libur Idul Adha dan Waisak tersebut, pihaknya memasok beras SPHP mencapai 350 ton per hari, meningkat dibandingkan hari biasanya sekitar 250 ton per hari ke seluruh mitra di Sumut.

"Satu mitra atau gerai di pasar mendapatkan kuota beras SPHP dari dua ton menjadi empat ton, guna menjaga ketersediaan bahan pangan utama tersebut," ucapnya.

Menurut dia, dengan adanya peningkatan penyaluran kepada sejumlah mitra tersebut, ketersediaan beras SPHP di pasar dipastikan cukup aman.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan beras SPHP terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi," ucapnya.

Ia mengatakan penyaluran beras SPHP selama ini pihaknya tetap berpegang pada ketentuan harga yang mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram.

Untuk memperkuat penyaluran beras SPHP, Bulog Sumut terus melakukan kerja sama dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Komando Distrik Militer (Kodim) maupun Kepolisian Resor (Polres).

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal stabilitas harga telur ayam ras melalui penguatan penyerapan produksi, perbaikan distribusi, dan penataan pasokan di berbagai sentra produksi nasional.

"Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat pasar dan memperlancar distribusi telur dari daerah surplus ke daerah yang masih membutuhkan pasokan," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurutnya upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan membaiknya pergerakan harga telur di sejumlah sentra produksi setelah sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir.

Ia menjelaskan Kementan terus mengawal stabilisasi harga telur agar peternak rakyat tetap memperoleh harga yang layak.

Menurut dia, tekanan harga yang terjadi sebelumnya dipengaruhi kombinasi peningkatan pasokan, perlambatan serapan pasar, serta distribusi yang belum optimal di sejumlah daerah sentra produksi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah menyampaikan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada 8 Mei 2026 guna mendorong peningkatan pemanfaatan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam surat tersebut, Kementan mengusulkan peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG, pengutamaan pembelian dari peternak lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pelaksanaan pembelian sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti BGN melalui Surat Edaran Nomor SE/01/06/V/2026 yang mendorong peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG, pembelian dari peternak lokal, serta pengadaan sesuai harga acuan pemerintah.

Selain memperkuat penyerapan pasar, Ditjen PKH juga menerbitkan Surat Himbauan kepada pelaku usaha ayam ras petelur pada 18 Mei 2026.

Melalui surat tersebut, pelaku usaha didorong melakukan pengaturan produksi secara mandiri dan terukur sesuai kemampuan serapan pasar, tidak memperpanjang umur produksi ayam petelur secara berlebihan, melakukan afkir secara teratur, serta mengendalikan pengembangan populasi secara terencana.

Ditjen PKH juga mendorong optimalisasi pemasaran, pemerataan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit, serta penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi dan kemitraan usaha.

Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/6) dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas kondisi terkini berbagai komoditas pangan, termasuk telur ayam ras.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat penyerapan telur di daerah sentra produksi yang mengalami tekanan harga.

"Kemarin ada beberapa daerah ya, terutama di Jawa Timur, di Blitar itu harga telur itu kan turun. Sehingga kita sudah berkoordinasi dengan BGN dan dengan Kepala BGN yang baru, bahwa SPPG ya di daerah tersebut diwajibkan untuk menyerap telur," ujar Mendag.

Mendag menambahkan pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan telur dalam berbagai program bantuan pangan ketika terjadi tekanan harga di tingkat produsen. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyerapan produksi sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

Menurutnya, pemerintah akan terus mengoptimalkan manajemen penyerapan melalui SPPG sehingga produk pangan strategis seperti telur, ikan, dan daging ayam dapat terserap lebih baik ketika terjadi kelebihan pasokan di sentra produksi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menjelaskan pergerakan harga telur dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk peningkatan pasokan di sejumlah sentra produksi dan perlambatan serapan pada periode hari libur yang cukup panjang pada Mei lalu.

Menurut Suwandi, kondisi tersebut menyebabkan tekanan harga di sejumlah wilayah produsen. Namun seiring normalnya kembali aktivitas pasar, penguatan penyerapan, dan membaiknya distribusi, harga telur mulai menunjukkan perbaikan.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan distribusi telur agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh peternak.

Kementan juga mencermati masih adanya disparitas harga antara sentra produksi dan wilayah konsumen sehingga pembenahan tata niaga menjadi salah satu fokus pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menyampaikan koordinasi lintas kementerian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Gizi Nasional telah dilakukan untuk memperkuat penyerapan telur dari peternak sesuai Harga Acuan Pembelian sebesar Rp26.500 per kilogram.

Menurutnya, saat harga telur di sejumlah kabupaten di Jawa Timur turun hingga Rp21.000–Rp22.000 per kilogram, pemerintah segera melakukan koordinasi agar SPPG dapat meningkatkan penyerapan telur peternak.

Ia menilai langkah tersebut mulai memberikan dampak terhadap kondisi pasar yang ditandai dengan pergerakan harga telur yang mulai naik di tingkat peternak.

Meski demikian, pemerintah menilai proses stabilisasi masih perlu terus dikawal karena harga di sejumlah wilayah belum sepenuhnya mencapai tingkat yang diharapkan peternak.

Karena itu, penguatan distribusi, penyerapan, dan tata niaga akan terus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PDIP ikut menyoroti kondisi fiskal dan moneter Indonesia yang dinilai berada pada titik yang mengkhawatirkan. Situasi perekonomian nasional saat ini menjadi bagian dari refleksi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mulanya mengajak semua pihak untuk merefleksikan kembali dengan bertanya terkait sistem ekonomi saat ini apakah benar-benar hadir sebagai jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945.

"Dalam perspektif ini pun, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil," kata Hasto dalam amanatnya di upacara pengibaran bendera merah putih peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market



Dia secara tegas menyatakan bahwa defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

"Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," tegasnya.

Terlebih, ia juga menyoroti pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan.

Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan Kapitalisme



"Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema Fiscal Resilience atau Ketahanan Fiskal, ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral," tuturnya.

"Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan," bebernya.