Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun anggaran 2026, guna menghapus ketimpangan kualitas antara pendidikan keagamaan dan sekolah umum di Indonesia, termasuk menggenjot digitalisasi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan usulan ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan akses pendidikan. Menurutnya, sektor pendidikan keagamaan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata dalam peta pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," ujar Menag dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Senin (6/4/2026).

Dalam rinciannya, Kemenag mengalokasikan porsi terbesar tambahan anggaran ini untuk dua pilar utama. Pertaman, infrastruktur fisik dan penguatan teknologi informasi. Kedua, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tercatat menelan biaya paling besar, yakni mencapai Rp13,7 triliun.

Dana tersebut direncanakan untuk menyasar perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di 7.131 lembaga satuan pendidikan. Fokus perbaikan mencakup 6.973 madrasah, serta sekolah-sekolah keagamaan lain seperti 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.

Selain fisik, Kemenag juga mengusulkan dana Rp10,9 triliun untuk Digitalisasi Pembelajaran. Langkah ini dipandang krusial guna memastikan siswa di sekolah keagamaan memiliki kompetensi teknologi yang setara dengan siswa di sekolah umum.

Kemenag juga mendorong program pendukung lainnya seperti Bantuan Buku Tulis Gratis dengan total nilai Rp159 miliar dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi dengan usulan anggaran Rp22,9 miliar.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," tegas Nasaruddin.

Nasaruddin juga menyampaikan bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10—12%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai cakupan 80%.

Padahal, Nasaruddin menilai anak-anak madrasah dan santri justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi ini jika dilihat dari kondisi ekonomi. Dia pun menekankan bahwa ekosistem pondok pesantren sebenarnya adalah model yang paling siap untuk menjalankan program MBG.

“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” tambahnya.

Melalui usulan anggaran yang signifikan ini, Kemenag berharap dapat memacu kualitas SDM nasional melalui jalur pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan kompetitif di kancah global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengungkap tengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,03 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan. Alokasi ini mencakup dukungan sertifikasi perumahan Program 3 Juta Rumah, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Dia merinci, pihaknya secara spesifik mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp672 miliar untuk mendukung program 3 juta rumah melalui penataan sertifikasi di permukiman kumuh. Skema sertifikasi tematik ini dipilih untuk menjangkau area yang tidak terakomodasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis wilayah.

Fokus program ini akan menyasar daerah dengan tingkat kepemilikan sertifikat yang masih rendah. Wilayah prioritas mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, hingga DKI Jakarta yang memiliki kepadatan permukiman kumuh tinggi.

“Kedua terkait percepatan penyelesaian RDTR, pemerintah menargetkan penyediaan 1.200 RDTR Kabupatan dan Kota, yang diselesaikan secara bertahap pada periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran Rp3,82 triliun. Untuk target pada tahun anggaran 2026 sebanyak 400 RDTR, dan memerlukan tambahan anggaran Rp998 miliar.” lanjut Nusron.

Selain RDTR, Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan revisi RTRW di berbagai daerah untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang nasional.

Dia melanjutkan, khusus pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian revisi terhadap 104 unit RTRW dengan total nilai kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp361 miliar.

“Target pada tahun anggaran sebanyak 104 RTRW dengan usulan Rp361 miliar. Dari target tersebut, tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.” tegasnya.

Adapun, target jangka panjang menunjukkan terdapat 309 RTRW yang harus direvisi hingga 2028 dengan estimasi kebutuhan dana Rp1,03 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran untuk melaksanakan program terkait 3 Juta Rumah.

"Kementerian ATR/BPN sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dan percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," ujar Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan percepatan RDTR dan revisi RTRW terutama dalam penataan sertifikasi pemukiman-pemukiman kumuh yang akan dibangun oleh Bapak Presiden RI.

"Yang itu kalau menunggu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) murni, karena PTSL itu basisnya kewilayahan, sementara ini basisnya adalah tematik, tema perumahan, sehingga ada yang belum tercakup PTSL, maka akan tercakup dari sini," ujarnya menambahkan.

Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah, lanjutnya, diprioritaskan pada daerah yang tingkat sertifikasinya masih rendah yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Termasuk juga Jakarta ini, karena daerah pemukiman kumuh di Jakarta. Kebutuhan anggaran tambahannya untuk menyelesaikan target 3 juta rumah kurang lebih sekitar Rp672 miliar," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada sejumlah kementerian/lembaga untuk membangun rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api, setelah sebelumnya sempat meninjau permukiman sekitar jalur rel di kawasan Senen, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia serta pejabat terkait untuk membangun rumah hunian dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat yang masih tinggal di pinggir rel kereta api Senen.

Dia menyebutkan bahwa saat Presiden meninjau wilayah pinggiran rel Senen pada Kamis (26/3), para warga melaporkan bahwa mereka sudah berdiam di wilayah pinggiran rel itu selama puluhan tahun dengan kondisi hunian dan atap yang terbatas.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman padat penduduk di bantaran rel Senen, Jakarta, Kamis sore, mengejutkan warga karena tidak diumumkan sebelumnya.

Badan Komunikasi Pemerintah menyebut setibanya di lokasi, Presiden turun dari kendaraan dan menyapa masyarakat. Warga dari berbagai kalangan tampak antusias mendekat untuk berjabat tangan serta menyampaikan aspirasi secara langsung.

Prabowo mengatakan pemerintah akan bergerak cepat menyiapkan pembangunan hunian layak bagi warga bantaran rel.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa tengah mengkaji langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga, termasuk opsi pemangkasan sekitar 10% dan pengetatan usulan anggaran baru.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga realisasi belanja negara berjalan tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Terus kami akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu, bukan yang dipotong,” ujar Purbaya ketika ditemui usai melaksanakan Salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/3/2026).

Di sisi lain, pemerintah akan lebih selektif dalam menyaring pengajuan anggaran baru dari kementerian maupun lembaga. Purbaya mengungkapkan selama ini terdapat kecenderungan pengajuan tambahan anggaran dalam jumlah besar, bahkan mencapai puluhan triliun rupiah.

“Menteri-menteri kan ngajuin terus berapa puluh triliun. Itu kami batasi, kami potong, kalau yang lain kami akan sesuaikan,” jelasnya.

Meski ada rencana efisiensi, Purbaya memastikan kebijakan tersebut tidak akan menekan kinerja perekonomian. Pemerintah juga akan menjaga likuiditas tetap stabil dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin.

Adapun terkait besaran efisiensi sekitar 10%, dia menyampaikan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga.

Menurutnya, proses diskusi berjalan dinamis karena sebagian kementerian justru mengusulkan penambahan anggaran, sehingga angka efisiensi yang akan diterapkan masih menunggu hasil penyesuaian lebih lanjut.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menggodok skema efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) guna menjaga kesehatan fiskal nasional.

Salah satu poin utama yang dikaji adalah opsi pemangkasan anggaran operasional sekitar 10 persen serta pengetatan usulan anggaran tambahan yang kerap diajukan oleh para pimpinan instansi.

Menurut Purbaya, langkah ini bukan berarti menghentikan belanja negara, melainkan memastikan ketepatan waktu dan sasaran.

“Terus kita akan pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu dibelanjakan tepat waktu. Bukan yang dipotong ya. Jadi pada dasarnya kita akan mematuhi anggaran,” ujar Purbaya usai salat Id di Masjid Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Sabtu (21/3/2026).

Purbaya mengungkapkan tantangan dalam mengelola kas negara adalah tingginya intensitas pengajuan anggaran baru dari berbagai kementerian yang nilainya fantastis. Oleh karena itu, ia akan mengambil langkah tegas untuk menyaring usulan-usulan tersebut.

“Menteri-menteri kan ngajuin terus berapa puluh triliun. Itu kami batasin, kami potong, kalau yang lain kami akan sesuaikan,” ujarnya.

Purbaya menjamin bahwa kebijakan efisiensi ini telah diperhitungkan secara matang agar tidak menimbulkan efek kejut bagi pertumbuhan ekonomi. Ia berjanji akan memantau kondisi likuiditas pasar secara berkala untuk memastikan stabilitas tetap terjaga.

“Tapi enggak akan sampai berefek ke perekonomian, dan kami pastikan juga likuiditas terjaga baik. Itu saya monitor mungkin harian,” ujarnya.

Mengenai wacana pemotongan 10 persen, Purbaya mengakui bahwa proses negosiasi dengan K/L masih berlangsung alot. Alih-alih menyetujui efisiensi, banyak instansi yang justru merespons dengan mengajukan tambahan dana.

"Kalau kami usulin, mereka ngajuin 10 persen (efisiensi). Tapi kalau saya tawarin ke mereka (efisiensi 10 persen), mereka bukan potong malah nambah terus. Kalau mereka bilang potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen, lagi kami diskusikan,” tutur Purbaya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyewa gudang Perum Bulog. Hal ini seiring melonjaknya produksi dan stok beras nasional yang kini berada di level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kapasitas penyimpanan Bulog semakin terbatas di tengah peningkatan produksi beras yang signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

“Ini stok kita tertinggi sepanjang sejarah 4 juta [ton]. Kami prediksi Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] mungkin izin kalau ada tambahan sedikit dana untuk Bulog, bukan kami dana untuk Pak Rosan [CEO Danantara] dengan Pak Dony [COO BPI Danantara],” kata Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Amran menjelaskan, saat ini Bulog telah menyewa gudang dengan kapasitas sekitar 1 juta ton. Namun, produksi beras nasional diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 6 juta ton dalam tiga bulan mendatang, sedangkan total kapasitas gudang yang tersedia hanya sekitar 3 juta ton.

Bahkan, Amran memperkirakan dalam waktu dekat, stok beras nasional diperkirakan menyentuh hampir 4 juta ton. Kondisi ini membuat kebutuhan tambahan anggaran untuk penyewaan gudang menjadi tak terelakkan.

“Ini mungkin butuh dana tambahan, Pak Dony dengan Pak Rosan. Aku yang mintakan. ini bukan pertanyaan untuk Pak Rosan. Jadi sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton [beras],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti tingginya cadangan beras di sektor swasta, termasuk hotel, restoran, dan perumahan, yang kini mencapai 12 juta ton atau melonjak 47% dibandingkan posisi sebelumnya di kisaran 7 juta ton.

Menurut Amran, lonjakan produksi dan stok beras tersebut tidak lepas dari kebijakan deregulasi dan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) yang dilakukan Kementan. Penetapan HPP beras di level Rp6.500 per kilogram disebut telah mendongkrak pendapatan petani secara signifikan.

“HPP kemarin yang dikeluarkan Bapak Presiden harga pembelian pemerintah beras itu harga dasarnya adalah Rp6.500, petani mendapatkan Rp132 triliun pendapatan petani sehingga NTP-nya [nilai tukar petani] naik 125,” tuturnya.

Adapun, deregulasi yang dilakukan Kementan adalah dengan mencabut total 547 regulasi internal untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperlancar distribusi sarana produksi, khususnya pupuk.

Salah satu dampak signifikan deregulasi tersebut terlihat pada sistem penyaluran pupuk yang kini dipangkas drastis dari rantai birokrasi panjang menjadi lebih sederhana dan cepat.

Kini, Amran menyampaikan distribusi pupuk hanya melalui tiga tahap, yakni dari Pupuk Indonesia, Kementan, dan petani.

“Dulu pupuk 12 menteri harus tanda tangan, 38 gubernur, kemudian 514 bupati dan walikota dan 145 regulasi yang mengatur,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk sekiranya memberikan tambahan anggaran atau dana kepada Perum Bulog agar bisa menyewa lebih banyak gudang untuk menampung produksi beras yang semakin meningkat.

"Pak Menteri Keuangan, mungkin izin kalau ada tambahan sedikit dana untuk Bulog. Bukan kami. Karena sekarang kita sudah sewa gudang kapasitas 1 juta ton, tetapi produksi beras kita meningkat tajam," ujar Amran dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting mengingat kemungkinan cadangan beras Indonesia dapat mencapai 6 juta ton dalam tiga bulan ke depan, dan hal ini melampaui kapasitas gudang milik Bulog.

"Kemungkinan 3 bulan ke depan itu 6 juta ton sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Ini mungkin butuh dana tambahan Pak. Aku yang mintakan, ini bukan untuk pertanian," kata Amran.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akan memastikan target penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak empat juta ton pada 2026 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas lembaga bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.

Amran mengatakan telah melakukan Rapat Serap Gabah 2026 bersama Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyepakati target penyerapan gabah setara beras 4 juta ton sepanjang tahun 2026.

Menurut Amran, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja sama solid seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, Bulog hingga petani, agar proses produksi, penyerapan, dan pengelolaan beras berjalan optimal.

Ia menilai bila target empat juta ton itu tercapai maka berpotensi mencatat sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia, seiring peningkatan luas tanam pada 2026 sekitar 500.000 hektare dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan luas tanam tersebut diyakini akan mendorong produksi beras nasional, selama tidak terjadi bencana alam besar atau gangguan signifikan yang dapat menghambat proses tanam dan panen petani.

Amran mengatakan optimistis target penyerapan tercapai, seraya memuji kinerja jajaran direksi Bulog yang dinilainya solid dan mampu menjalankan mandat strategis menjaga cadangan beras pemerintah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp36,91 triliun untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun ini.

"Total usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh Inpres tersebut untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar Rp36,91 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Adapun total usulan tambahan anggaran tersebut meliputi untuk Inpres No. 2 Tahun 2025 dalam rangka mendukung penanganan irigasi daerah dengan kebutuhan alokasi sebesar Rp15 Triliun untuk penanganan irigasi seluas 500.000 hektare.

"Memang per hari ini belum teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 karena titik-titiknya sedang dibahas bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)," kata Dody.

Kemudian tambahan anggaran tersebut juga terkait dengan Inpres No. 7 Tahun 2025 dalam rangka mendukung rehabilitasi sekolah keagamaan dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp2,72 triliun untuk penanganan 1.000 unit sekolah keagamaan.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi di DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,5 triliun, namun Kementerian PU masih mengusulkan tambahan sebesar Rp220 miliar.

Di samping itu, Inpres No. 8 Tahun 2025untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dengan kebutuhan alokasi anggaran Rp25 triliun untuk pembangunan total 204 unit Sekolah Rakyat di tahun 2026.

Menurut Dody, saat ini telah teralokasi di dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar hampir Rp20 triliun, sehingga Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun.

Kemudian Inpres No. 11 Tahun 2025terkait jalan daerah dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan daerah sepanjang 2.191 kilometer, pembangunan jalan daerah sepanjang 231 kilometer, dan pembangunan jembatan daerah sepanjang 589 meter.

Saat ini telah teralokasi dalam DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun, namun Kementerian PU masih memerlukan tambahan sebesar Rp15 triliun.

Lalu Inpres No. 14 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan tepatnya di Wanam, dengan kebutuhan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp4,78 triliun.

Anggaran ini akan dipergunakan antara lain untuk pembangunan pengendalian banjir seluas 7.503 hektar, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 7.483 hektar dari total target 10.000 hektar, pembukaan jalan sepanjang 138,5 kilometer.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar Rp3,25 triliun dan masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp1,53 triliun.

"Pelaksanaan Instruksi Presiden akan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2026," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap masih memerlukan suntikan tambahan anggaran mencapai Rp37 triliun guna mengakomodasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun anggaran 2026.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa postur Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 yang ada saat ini belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan lima Inpres strategis.

"Total usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh instruksi presiden tersebut untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar hampir Rp37 triliun," ujar Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, dikutip Rabu (4/2/2026).

Perinciannya, pada sektor ketahanan pangan, Inpres No. 2/2025 tentang Irigasi membutuhkan alokasi sebesar Rp15 triliun untuk menangani lahan seluas 500.000 hektare. Hingga saat ini, anggaran tersebut sama sekali belum teralokasi di DIPA 2026 lantaran penentuan titik lokasi proyek masih dalam pembahasan bersama Bappenas.

Selain itu, percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Wanam, Papua Selatan melalui Inpres No. 14/2025 membutuhkan total Rp4,78 triliun.

Akan tetapi, saat ini baru tersedia Rp3,25 triliun, sehingga Kementerian PU masih kekurangan Rp1,53 triliun untuk pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan akses jalan sepanjang 138,5 km.

"Kemudian, Inpres 11 tahun 2025 terkait jalan daerah kebutuhan alokasinya sebesar Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan 2.191 km, pembangunan jalan 231 km, dan jembatan 580 km. Saat ini telah teralokasi Rp1,2 triliun namun kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp15 triliun." tambahnya.

Kemudian, Inpres No. 8/2025 untuk pembangunan 204 unit Sekolah Rakyat membutuhkan dana Rp25 triliun. Saat ini, alokasi yang tersedia di DIPA baru menyentuh angka Rp20 triliun, menyisakan kekurangan sebesar Rp5 triliun.

Pada saat yang sama, Kementerian PU juga tengah mengusulkan sisa kekurangan untuk rehabilitasi 1.000 unit sekolah keagamaan melalui Inpres No. 7/2025. Dari kebutuhan total Rp2,72 triliun, pemerintah baru menyediakan Rp2,5 triliun, sehingga diperlukan tambahan sebesar Rp220 miliar.

Sejalan dengan hal itu, akumulasi kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis sepanjang 2026 tembus di angka Rp37 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai bencana banjir di wilayah Sumatra sebagai kejadian luar biasa (extraordinary) sehingga membutuhkan tambahan anggaran khusus untuk penanganan dan pemulihan sektor kelautan dan perikanan.

KKP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,71 triliun untuk mendukung pemulihan sektor kelautan dan perikanan yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan sekitar 30.000 hektare tambak terdampak banjir, dengan kerusakan terparah terjadi di Aceh, disusul Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Kami minta [tambahan anggaran] kan ini [banjir Sumatra] kan extraordinary, jumlahnya kan cukup banyak [yang terdampak]. Tapi ya enggak tahu nanti kita [dapat berapa],” kata Haeru saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Apalagi, Haeru mengungkap sektor budidaya menjadi yang paling terdampak. Adapun saat ini, KKP telah mengantongi data kerusakan sebagai dasar pemulihan di ketiga provinsi tersebut.

“Kami minta banyak kan enggak bisa, ya. Tapi terlalu sedikit juga susah. Minimal pas. Kita usulkan itu sekitar Rp1 koma sekian triliun,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran Rp1,71 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan teknis atas kerusakan infrastruktur serta sarana usaha nelayan dan pembudidaya ikan pascabencana.

“Berdasarkan perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra adalah sebesar Rp1,71 triliun,” kata Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).

Trenggono menjelaskan tambahan anggaran itu diajukan di luar pagu anggaran KKP agar proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Adapun, program pemulihan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam tahap pemulihan ekonomi masyarakat, KKP membagi intervensi ke dalam dua fokus utama. Pertama, rehabilitasi infrastruktur perikanan, yakni perbaikan dermaga, bangunan dan prasarana perikanan tangkap, tambak budidaya, serta unit pengolahan ikan yang rusak akibat banjir.

Kedua, bantuan sarana usaha perikanan, antara lain pengadaan kapal dan mesin, alat tangkap, benih dan pakan ikan, serta chest freezer agar nelayan dan pembudidaya dapat segera kembali berproduksi.

KKP mencatat dampak banjir sangat signifikan, terutama pada sektor tambak. Berdasarkan identifikasi lapangan melalui unit pelaksana teknis (UPT), sekitar 30.723 hektare tambak terdampak dan perlu dipulihkan secara menyeluruh.

Selain itu, sebanyak 8.368 nelayan dengan total 3.612 kapal dilaporkan mengalami kerusakan maupun kehilangan di tiga provinsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bakal menghadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait tambahan anggaran Bulog.

Dia menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan peningkatan target serapan beras dan jagung oleh pemerintah, yakni beras sebanyak 4 juta ton dan jagung sebanyak 1 juta ton.

“Mungkin kami akan menghadap Pak Menteri Keuangan dalam hal ini, supaya segera kita tindak lanjut penyerapan baik beras maupun jagung,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Lebih lanjut, dia berharap agar Bulog dapat mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari APBN, sehingga tidak dikenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman ke perbankan.

Apabila skenario tersebut tidak terwujud, maka Rizal berharap dukungan tersebut dapat bersumber dari dana bantuan operator investasi pemerintah (OIP) dengan bunga lebih rendah.

“Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] kan bunganya agak tinggi. Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dana bantuan OIP yang bunganya hanya 2%,” ujar pensiunan TNI berpangkat bintang dua ini.

Adapun, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencatumkan alokasi anggaran Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun. Alokasi tersebut juga merupakan dana OIP dengan tugas utama penyerapan gabah dan beras petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah besaran cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2026, khususnya komoditas beras dan jagung. Menurut Zulhas, penugasan pengadaan cadangan pangan tersebut akan diemban oleh Perum Bulog.

“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta [ton] kita naikan jadi 4 juta,” kata Zulhas usai menggelar rapat koordinasi penetapan CPP 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Selain itu, dia menyampaikan bahwa peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, membuka peluang bagi pemerintah daerah (pemda) mendapatkan tambahan anggaran. Namun, dia meminta adanya perbaikan dalam penyerapan anggaran.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara Bimtek Golkar FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025).

"Saya pernah minta ke temen-temen Pemda daerah tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran, jangan ada bocor," kata Purbaya.

Menurutnya, penambahan anggaran bukanlah hal yang mustahil diberikan jika pemda bisa menjamin tidak ada kebocoran anggaran ke depan.

Purbaya bahkan menyatakan akan menghadap Presiden Prabowo Subianto secara langsung untuk memperjuangkan kenaikan anggaran.

"Saya bilang kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden minta anggaran pemda direvisi, dan kita mampu, uang kita cukup. Jadi doain supaya Saya berhasil supaya triwulan kedua Saya bisa ngomong sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran bisa berubah," lanjutnya.

Purbaya mengungkap, pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) direstui langsung oleh Presiden. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan pengetatan.

"Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, Pak naikin, pasti enggak dikasih," ungkapnya.

(Febrina Ratna Iskana)