#30 tag 24jam
BPN Minta Tambahan Anggaran Rp2 triliun untuk Dukung 3 Juta Rumah & RDTR
Kementerian ATR/BPN usulkan tambahan anggaran Rp2 triliun untuk sertifikasi 3 juta rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW pada 2026. [320] url asal
#bpn-tambahan-anggaran #kementerian-atr-bpn #program-3-juta-rumah #sertifikasi-perumahan #rdtr-percepatan #revisi-rtrw #nusron-wahid #anggaran-2026 #permukiman-kumuh #pendaftaran-tanah-sistematis-lengk
(Bisnis.Com - Ekonomi) 31/03/26 18:03
v/177849/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengungkap tengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,03 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan. Alokasi ini mencakup dukungan sertifikasi perumahan Program 3 Juta Rumah, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dia merinci, pihaknya secara spesifik mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp672 miliar untuk mendukung program 3 juta rumah melalui penataan sertifikasi di permukiman kumuh. Skema sertifikasi tematik ini dipilih untuk menjangkau area yang tidak terakomodasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis wilayah.
Fokus program ini akan menyasar daerah dengan tingkat kepemilikan sertifikat yang masih rendah. Wilayah prioritas mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, hingga DKI Jakarta yang memiliki kepadatan permukiman kumuh tinggi.
“Kedua terkait percepatan penyelesaian RDTR, pemerintah menargetkan penyediaan 1.200 RDTR Kabupatan dan Kota, yang diselesaikan secara bertahap pada periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran Rp3,82 triliun. Untuk target pada tahun anggaran 2026 sebanyak 400 RDTR, dan memerlukan tambahan anggaran Rp998 miliar.” lanjut Nusron.
Selain RDTR, Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan revisi RTRW di berbagai daerah untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang nasional.
Dia melanjutkan, khusus pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian revisi terhadap 104 unit RTRW dengan total nilai kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp361 miliar.
“Target pada tahun anggaran sebanyak 104 RTRW dengan usulan Rp361 miliar. Dari target tersebut, tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.” tegasnya.
Adapun, target jangka panjang menunjukkan terdapat 309 RTRW yang harus direvisi hingga 2028 dengan estimasi kebutuhan dana Rp1,03 triliun.
Kementerian PKP Akan Kucurkan Rp22,6 Miliar untuk Tata Kawasan Permukiman Kumuh di Samosir
Kementerian PKP berencana mengucurkan anggaran Rp22,6 miliar untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir. [185] url asal
#kementerian-pkp #kawasan-permukiman-kumuh #bantuan-stimulan-perumahan-swadaya #bsps #rumah-mbr
(IDX-Channel - Economics) 26/03/26 16:06
v/173641/
IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp22,6 miliar untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
Alokasi tersebut terdiri dari Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi, kemudian Rp11,1 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Samosir.
Menurut Menteri yang akrab disapa Ara tersebut, dukungan anggaran diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Samosir,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).
Dia menegaskan, program penataan kawasan kumuh dan BSPS merupakan langkah strategis pemerintah dalam membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati.
Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(Dhera Arizona)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)