BPN Minta Tambahan Anggaran Rp2 triliun untuk Dukung 3 Juta Rumah & RDTR
Kementerian ATR/BPN usulkan tambahan anggaran Rp2 triliun untuk sertifikasi 3 juta rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW pada 2026.
(Bisnis.Com) 31/03/26 18:03 177849
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengungkap tengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,03 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan. Alokasi ini mencakup dukungan sertifikasi perumahan Program 3 Juta Rumah, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dia merinci, pihaknya secara spesifik mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp672 miliar untuk mendukung program 3 juta rumah melalui penataan sertifikasi di permukiman kumuh. Skema sertifikasi tematik ini dipilih untuk menjangkau area yang tidak terakomodasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis wilayah.
Fokus program ini akan menyasar daerah dengan tingkat kepemilikan sertifikat yang masih rendah. Wilayah prioritas mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, hingga DKI Jakarta yang memiliki kepadatan permukiman kumuh tinggi.
“Kedua terkait percepatan penyelesaian RDTR, pemerintah menargetkan penyediaan 1.200 RDTR Kabupatan dan Kota, yang diselesaikan secara bertahap pada periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran Rp3,82 triliun. Untuk target pada tahun anggaran 2026 sebanyak 400 RDTR, dan memerlukan tambahan anggaran Rp998 miliar.” lanjut Nusron.
Selain RDTR, Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan revisi RTRW di berbagai daerah untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang nasional.
Dia melanjutkan, khusus pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian revisi terhadap 104 unit RTRW dengan total nilai kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp361 miliar.
“Target pada tahun anggaran sebanyak 104 RTRW dengan usulan Rp361 miliar. Dari target tersebut, tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.” tegasnya.
Adapun, target jangka panjang menunjukkan terdapat 309 RTRW yang harus direvisi hingga 2028 dengan estimasi kebutuhan dana Rp1,03 triliun.
#bpn-tambahan-anggaran #kementerian-atr-bpn #program-3-juta-rumah #sertifikasi-perumahan #rdtr-percepatan #revisi-rtrw #nusron-wahid #anggaran-2026 #permukiman-kumuh #pendaftaran-tanah-sistematis-lengk