#30 tag 24jam
KPK Sebut 27.969 Bidang Tanah Senilai Rp27,5 Triliun Milik Pemda Sulsel Belum Bersertifikat
KPK menyoroti ribuan aset tanah milik pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Selatan (Sulsel) belum tersertifikasi. [466] url asal
#kpk #pemda #kementerian-atr-bpn #pemanfaatan-aset
(IDX-Channel - Economics) 03/05/26 11:22
v/209498/
IDXChannel- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ribuan aset tanah milik pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Selatan (Sulsel) belum tersertifikasi.
Ribuan bidang tanah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum hingga merugikan negara.
Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama antara KPK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar.
“KPK mencatat terdapat 27.969 bidang tanah milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang belum memiliki sertifikat, dengan estimasi nilai mencapai sekitar Rp27,5 triliun. Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berisiko menimbulkan sengketa, hilangnya aset daerah, hingga membuka celah praktik korupsi,” ujar Budi melalui pesan singkatnya, Minggu (3/4/2026).
Ia menegaskan, aset yang belum tersertifikasi sangat rentan dikuasai pihak lain tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Selain itu, potensi pemanfaatan aset juga bisa hilang apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Tanah yang belum tersertifikasi ini sangat berisiko dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain tanpa kontribusi bagi kas daerah. Di sisi lain, potensi pendapatan dari pemanfaatan aset bisa hilang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Sebagai langkah pencegahan, KPK bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Sulsel mendorong percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari pengamanan aset daerah serta pembenahan tata kelola sektor pertanahan secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCP) tahun 2025, rerata nilai 25 kabupaten/kota di Sulsel berada pada level merah dengan skor 61,58, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulsel mencatatkan skor 79,18.
Menurut Budi, capaian tersebut menunjukkan masih adanya celah perbaikan, terutama dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
“Pengelolaan BMD menjadi area dengan skor terendah. Indikator regulasi dan kebijakan baru mencapai 27 persen, sementara akuntabilitas penertiban berada di angka 46 persen. Ini menunjukkan masih banyak ruang pembenahan yang harus dilakukan,” tutur dia.
Untuk itu, KPK bersama ATR/BPN dan pemerintah daerah menetapkan Sulsel sebagai proyek percontohan (piloting project) dalam transformasi layanan pertanahan dan tata ruang melalui sembilan program unggulan.
Program tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), hingga sensus pertanahan berbasis geospasial.
Selain itu, turut didorong integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
KPK juga menyoroti persoalan di sektor perizinan dan penerimaan daerah yang masih menyimpan celah praktik korupsi, mulai dari proses perizinan yang berbelit dan kurang transparan, hingga lemahnya pengawasan penerimaan pajak dan retribusi.
“Kami berharap melalui pelaksanaan program-program ini, tata kelola aset dan keuangan daerah dapat semakin akuntabel, pendapatan asli daerah meningkat, serta layanan publik menjadi lebih baik,” ujar Budi.
(kunthi fahmar sandy)
Nusron Wahid Sebut Sebagian Besar Tanah di Indonesia Masih Dikuasai Kelompok Tertentu
Saat ini sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja. [259] url asal
#nusron-wahid #kementerian-atr-bpn #kemiskinan #sengketa-lahan
(IDX-Channel - Economics) 03/05/26 09:05
v/209442/
IDXChannel- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut saat ini sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja.
Menurutnya kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap tanah masih sangat terbatas, dan mengakibatkan perekonomian yang belum merata hingga saat ini. Padahal akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan.
"Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).
Oleg Sebab itu, Nusron mengatakan program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan atas kepemilikan tersebut dengan melakukan restrukturisasi distribusi tanah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu, pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang.
"Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan," tutur dia.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan pemanfaatan tanah dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap praktik penguasaan lahan yang berlebihan oleh segelintir pihak, termasuk melalui penertiban izin dan evaluasi hak guna usaha (HGU) yang dinilai tidak produktif.
Nusron menambahkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari luas tanah yang didistribusikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan kepada penerima manfaat akan terus ditingkatkan, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga integrasi dengan ekosistem industri.
(kunthi fahmar sandy)
BPN Minta Tambahan Anggaran Rp2 triliun untuk Dukung 3 Juta Rumah & RDTR
Kementerian ATR/BPN usulkan tambahan anggaran Rp2 triliun untuk sertifikasi 3 juta rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW pada 2026. [320] url asal
#bpn-tambahan-anggaran #kementerian-atr-bpn #program-3-juta-rumah #sertifikasi-perumahan #rdtr-percepatan #revisi-rtrw #nusron-wahid #anggaran-2026 #permukiman-kumuh #pendaftaran-tanah-sistematis-lengk
(Bisnis.Com - Ekonomi) 31/03/26 18:03
v/177849/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengungkap tengah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,03 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan. Alokasi ini mencakup dukungan sertifikasi perumahan Program 3 Juta Rumah, penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kementerian ATR-BPN saat ini sedang mengusulkan anggaran tambahan kepada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah dan percepatan RDTR serta revisi RTRW,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dia merinci, pihaknya secara spesifik mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp672 miliar untuk mendukung program 3 juta rumah melalui penataan sertifikasi di permukiman kumuh. Skema sertifikasi tematik ini dipilih untuk menjangkau area yang tidak terakomodasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berbasis wilayah.
Fokus program ini akan menyasar daerah dengan tingkat kepemilikan sertifikat yang masih rendah. Wilayah prioritas mencakup Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, hingga DKI Jakarta yang memiliki kepadatan permukiman kumuh tinggi.
“Kedua terkait percepatan penyelesaian RDTR, pemerintah menargetkan penyediaan 1.200 RDTR Kabupatan dan Kota, yang diselesaikan secara bertahap pada periode 2026-2028 dengan kebutuhan anggaran Rp3,82 triliun. Untuk target pada tahun anggaran 2026 sebanyak 400 RDTR, dan memerlukan tambahan anggaran Rp998 miliar.” lanjut Nusron.
Selain RDTR, Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan revisi RTRW di berbagai daerah untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang nasional.
Dia melanjutkan, khusus pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian revisi terhadap 104 unit RTRW dengan total nilai kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp361 miliar.
“Target pada tahun anggaran sebanyak 104 RTRW dengan usulan Rp361 miliar. Dari target tersebut, tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.” tegasnya.
Adapun, target jangka panjang menunjukkan terdapat 309 RTRW yang harus direvisi hingga 2028 dengan estimasi kebutuhan dana Rp1,03 triliun.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)