Bisnis.com, MATARAM – Sejumlah Warga Negara Asing (WNA) tertipu investasi properti bodong di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan modus penawaran properti di kawasan eksklusif yang disebut Marina Bay City Lombok. Masalah ini menjadi sorotan publik karena dinilai mencoreng citra Lombok yang sedang mengembangkan pariwisata.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik menjelaskan para investor mengaku telah menyetorkan dana untuk pembelian vila dan investasi properti yang ditawarkan dalam proyek tersebut.

Namun dalam perkembangannya muncul berbagai persoalan yang menjadi sengketa di antara para pihak, termasuk dugaan pembangunan yang tidak berjalan sesuai komitmen yang ditawarkan kepada investor, persoalan terkait status dan penguasaan lahan, pengelolaan proyek, hingga dugaan ketidakjelasan penggunaan dana investor. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan oleh sejumlah investor kepada aparat penegak hukum dan saat ini sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Bali.

Ahsanul Halik menegaskan bahwa kasus yang saat ini menjadi perhatian publik merupakan persoalan yang berada pada ranah perusahaan dan hubungan bisnis para pihak yang terlibat.

"Karena kasus ini telah masuk ke ranah hukum dan sedang ditangani Polda Bali, Pemerintah Provinsi NTB menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum. Kami berharap seluruh fakta yang menjadi pokok persoalan, mulai dari aspek pengelolaan proyek, hubungan para pihak, hingga berbagai hal yang dilaporkan oleh investor dapat diungkap secara objektif dan transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," ujar Halik.

Halik menegaskan bahwa perkara tersebut merupakan hubungan hukum dan hubungan bisnis antara perusahaan dengan para investor, bukan antara investor dengan Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

"Pemprov NTB tidak menjadi pihak dalam transaksi bisnis, pemasaran proyek, penghimpunan dana investor, penjualan properti, maupun hubungan kontraktual antara perusahaan dengan para investor. Oleh karena itu, persoalan yang terjadi merupakan tanggung jawab para pihak yang terlibat dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, Irnadi Kusuma menjelaskan bahwa berdasarkan data administrasi investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB, perusahaan yang terkait dengan proyek Marina Bay City Lombok tidak tercatat sebagai investor yang menjalankan proses investasi melalui mekanisme yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.

"Berdasarkan data yang kami miliki, perusahaan yang terkait dengan proyek tersebut tidak tercatat sebagai investor yang melakukan proses investasi melalui mekanisme yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, kasus yang saat ini berkembang tidak dapat dikategorikan sebagai investasi daerah yang berada dalam proses fasilitasi maupun pengawalan investasi oleh Pemerintah Provinsi NTB," jelas Irnadi Kusuma.

Ia menambahkan bahwa setiap investasi yang masuk melalui jalur resmi akan tercatat dalam sistem pelayanan investasi, memperoleh fasilitasi pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki, serta menjalankan kewajiban administrasi dan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Irnadi, kejelasan status administrasi investasi sangat penting agar publik dapat membedakan antara persoalan yang terjadi pada suatu perusahaan dengan kondisi iklim investasi daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tetap berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh investor yang berinvestasi sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang hakim pada Selasa (26/5/2026). Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

"Pemeriksaan saksi pada hari ini seluruhnya merupakan hakim dan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Adapun, hakim yang dimaksud ialah, Dwi Elyarahma, Ultry Meiliyeni, Erlinawati, dan Evri Dayanti. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ultry sudah tiba di kantor Lembaga Antirasuah pada pukul 09.39 WIB.

Kendati begitu, belum ada informasi perihal apa yang digali tim penyidik dari keterangan yang bersangkutan. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan wakil PN Depok, Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri PN Depok.

Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026) malam. Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya, yaitu Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT. Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT. KD.

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang diantaranya sebagai tersangka. "KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka, sebagai berikut: EKA, BBG, YOH, TRI, dan BER," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Jumat (6/2/2026) malam.

Asep mengungkapkan, dalam pemeriksaan lanjutan Tim KPK mendapatkan data dari PPATK, BBG juga diduga menerima gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 Miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026.

Atas perbuatannya, terhadap EKA dan BBG bersama-sama dengan YOH; dan TRI bersama-sama dengan BER disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan oleh BBG disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menanggapi santai gugatan yang dilayangkan kubu Hercules Cs terkait sengketa lahan di kawasan Tanah Abang . Diketahui, gugatan baru saja dilayangkan kepada sejumlah institusi negara, termasuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ara menyebut gugatan tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi pemerintah dalam menjalankan kebijakan untuk kepentingan publik. Momen Menteri Ara dan Hercules GRIB Debat Soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

"Ya, itu risiko. Itu risiko ya. Risiko kita berbuat baik juga ada kok. Cuma teman-teman media mengerti aturan, mengerti apa tujuan kita. Cuma risiko kita berbuat baik juga ada," ungkap Menteri Ara usai mengecek progres renovasi rumah dan UMKM di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap status lahan yang disengketakan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pihak PT KAI, lahan tersebut dipastikan merupakan aset negara.

"Dasarnya sudah dijelaskan, sudah dirjen dari ATR/BPN. Dan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) juga saya sudah cek. Kereta api juga saya sudah cek. Itu memang adalah tanah negara. Jadi saya rasa kita sangat yakin itu adalah tanah negara," terang Ara.

Hercules Gandeng Tokoh Politik Laode Ida sebagai Dewan Pembina GRIB Jaya



Menurutnya, kepastian status hukum lahan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam penyediaan perumahan di Jakarta.

Ara menambahkan, kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan aset negara sejalan dengan arahan Presiden agar tanah negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Jadi menurut saya kebijakan itu harus berguna bagi masyarakat. Begitu banyak di Jakarta ini rakyat, Jakarta yang membutuhkan perumahan. Ini ada aset negara," pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan negara tidak boleh kalah dengan pihak yang mengklaim kepemilikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Polemik lahan di Tanah Abang muncul setelah lahan yang akan dibangun rumah susun untuk rakyat itu diklaim Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules sebagai milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

Ara, panggilan akrab Maruarar, mengaku sudah menyambangi lokasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hasilnya, lahan tersebut dipastikan merupakan aset negara.

"Ada pihak lain yang tidak yakin itu tanah negara," katanya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Aset negara itu dikelola PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Lahan tersebut sebelumnya berasal dari Kementerian Perhubungan bekas hak pakai yang diterbitkan pada 1988. Kemudian, diterbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tahun 2008 atas nama PT KAI.

Lahan di kawasan tersebut terdiri dari tiga lokasi, yakni di Pasar Tasik seluas 1,3 hektare serta dua bidang tanah berhimpitan berstatus HPL nomor 17 dan 19 dengan luas sekitar 3 hektare.

Lahan tersebut rencananya digunakan untuk pembangunan sekitar 500 unit rumah susun bagi masyarakat. Proyek ini akan melibatkan pihak swasta, yaitu Astra, melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Ini aset negara. Ini negara hukum. Tidak boleh kalah negara!" ujar Politikus Partai Gerindra itu.

Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan mengatakan pihaknya akan memasang plang di lokasi pembangunan rusun untuk menegaskan status lahan atas nama KAI. Data terkait lainnya juga akan dicantumkan dalam plang tersebut.

Ia mengatakan KAI juga telah membuat laporan pengaduan ke kepolisian sejak 2025 terkait dugaan penyalahgunaan aset oleh pihak lain.

"Kita sudah ada laporan di tahun 2025 masalah penyalahgunaan aset oleh pihak lain. Jadi ada tanah aset kita digunakan oleh pihak lain, sehingga kita buat laporan ke kepolisian," ujar Dody.

Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah Brigjen Hendra Gunawan menegaskan lahan tersebut tidak hanya tercatat di ATR/BPN, tetapi juga di Kementerian Keuangan sebagai aset negara.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN itu akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.

"Ini merupakan aset yang harus kita pertahankan. Kami sebagai aparatur pemerintah akan mempertahankan aset ini sekuat dan semampu kami," ujar Hendra.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap dua saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok. Dua saksi dimaksud yakni Zubair selaku Kepala Seksi Mutasi I Subdirektorat Panitera dan Juru Sita Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum serta Irma Susanti selaku Kepala Seksi Mutasi II Hakim Subdirektorat Mutasi Hakim Dijen Badan Peradilan Umum.

"Hari ini Selasa (14/4/2026) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Berdasarkan informasi dihimpun, keduanya sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun, belum diketahui materi apa yang digali dari keterangan keduanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026). Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya yaitu Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT KD.

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima tersangka sebagai berikut EKA, BBG, YOH, TRI, dan BER," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

Dalam pemeriksaan lanjutan tim KPK mendapatkan data dari PPATK, BBG juga diduga menerima gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Daris Salam, ajudan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK terkait eksekusi sengketa lahan di PN Depok," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (2/4/2026).

Tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lain yaitu Timoty Ezra Simanjuntak selaku Managing Partner S&P Law Office, Rohman Eko Saputra selaku Tax Assistance pada S&P Law Office Direktur PT SKBB Consulting Solusindo, dan Jokki Obi Mesa Situmeang selaku Senior Associate pada S&P Law Office.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya. Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil PN Depok Bambang Setyawan (BBG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

Penetapan tersangka ini setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (5/2/2026). Selain dua orang tersebut, dalam operasi senyap yang dimaksud KPK juga menangkap lima orang lainnya yaitu Yohansyah Maruanaya selaku juru sita PN Depok, Trisnado Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD, ADN dan GUN selaku pegawai PT KD.

Setelah melakukan pemeriksaan dan didapati kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan lima orang di antaranya sebagai tersangka.

Dalam pemeriksaan lanjutan tim KPK mendapatkan data dari PPATK, BBG juga diduga menerima gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran valas senilai Rp2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026) usai Ketua Pengadilan Negeri Depok terjerat kasus suap untuk mengeksekusi lahan di Tapos, Depok.

Abdul mengatakan tindak lanjut ini sebagai upaya penegakan etika dan pedoman perilaku hakim.

"Silaturahmi, dan juga terkait menindaklanjuti OTT hakim di PN Depok dalam rangka penegakan etika dan pedoman perilaku hakim oleh Komisi Yudisial," katanya.

Dia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi hakim yang melakukan korupsi dan harus dihukum seberat-beratnya.

"Zero toleransi. Zero toleransi itu tidak ada hal lain kecuali penegakan yang seberat-beratnya," ujarnya.

Sebagai informasi, pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) kepada Ketua sampai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.

Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (6/2/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menaikkan gaji hakim di Indonesia, untuk mencegah adanya kasus suap dan korupsi di perangkat hukum. Namun, aksi culas hakim mempermainkan hukum masih saja tetap ada di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini telah melakukan aksi OTT hakim di PN Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT). Peristiwa ini telah mencoreng nama baik hakim di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo menuturkan bahwa ada banyak celah korupsi di tubuh peradilan. Dia mengatakan ada berbagai kegiatan korupsi yang bisa menjadi celah mulai dari penetapan hakim hingga eksekusi sebuah perkara.

"Banyak sekali risiko, mulai dari penetapan hakim, kemudian mulai dari bisa juga penangguhan penahanan, bisa juga dalam putusan, dalam penetapan, dan dalam eksekusi," jelasnya, dikutip pada Selasa (10/2/2026).

Meskipun telah ada kenaikan gaji hakim hingga 280%, dia mengatakan hal ini tidak menutup celah korupsi karena setiap tindakan tergantung pada orangnya.

"Kembali lagi kepada orangnya, kalau orangnya masih demikian gegap ditindak tegas oleh Mahkamah Agung," ucapnya.

Ibnu menuturkan telah melakukan berbagai pencegahan ke berbagai sektor, terutama di lembaga yudikatif melalui sosialisasi dengan para hakim tinggi, ketua pengadilan, hingga panitera.

Dia menyampaikan kembali perkataan Ketua Mahkamah Agung bahwa tidak ada toleransi bagi oknum pengadilan yang melakukan korupsi.

Pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) yang menyeret Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.

Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok

2. Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok

3. Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok

4. Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD

5. Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD

Respon Istana

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan memang kenaikan gaji hakim tidak secara otomatis bisa menghilangkan praktik-praktik korupsi di peradilan secara menyeluruh.

"Akan tetapi, bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," kata Prasetyo saat bertemu dengan media pada Jumat (6/2/2026).

Dia pun mengatakan bahwa sejalan dengan kenaikan gaji hakim, pemerintah pun mengimbau agar institusi-institusi hukum bisa memperbaiki diri.

"Bahwa masih ada yang terjadi, ya tentu kita prihatin. Akan tetapi terus menerus, kita imbau kepada institusi untuk yang memperbaiki diri. Kalau bicaranya korupsi, ya bagaimana caranya untuk memperbaiki budaya korupsi, kongkalikong seperti itu," tuturnya.

Prasetyo menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji hakim tetap harus berjalan. Saat ini pun, menurutnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait kenaikan gaji hakim telah diterbitkan dan tinggal diberlakukan.

"Ini kan oknum. Satu, dua orang. Jadi, bukan kemudian institusinya atau kebijakannya yang kemudian dihapus. Apalagi, kalau berkenaan dengan masalah kenaikan gaji, karena itu sebagian dari upaya sebetulnya. Kita berharap mengurangi budaya-budaya yang tidak baik," jelas Prasetyo.

Kementerian ESDM membekukan sementara izin tambang batu bara PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC) buntut sengketa lahan dengan masyarakat transmigran.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT SSC menempati lahan masyarakat transmigran di Desa Bekambit, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Menteri ATR/BPN keputusan pembekuan izin tambang hasil pembahasan Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi.

"Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba atas perintah Menteri ESDM, akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional IUP perusahaan tambang tersebut sampai masalah ini selesai," ujar Nusron di Kantor Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Jalarta Selatan, Selasa (10/2).

Nusron menjelaskan ada tiga langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan pemerintah. Pertama, ATR/BPN akan memulihkan 717 SHM masyarakat transmigran, yang pada 2019 sertifikatnya dicabut kepala kantor BPN Kalsel.

"Kami akan menghidupkan kembali sertifikat (SHM) tersebut. Artinya, mencabut atau membatalkan SK pembatalan SHM, karena menurut hemat kami Pasal yang digunakan tidak tepat," ungkap Nusron.

Kedua, ATR/BPN akan membatalkan hak pakai atau sertifikat lain milik PT SSC yang sudah kadung terbit di atas tanah tersebut, karena lahannya masuk kategori tumpang tindih.

Ketiga, pekan ini tim dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian ESDM dan Kementerian Transmigrasi akan terbang ke lokasi sengketa di Kalsel untuk melakukan mediasi sampai tuntas.

Nusron menyebut sengketa lahan transmigran dengan perusaahan tambang berakar dari tahun 2019. Proses pembatalan 717 SHM masyarakat transmigran oleh ATR/BPN berdasarkan permohonan kepala desa setempat.

"Kejadian ini terjadi akibat tahun 2019, dan proses pembatalan itu atas permintaan kepala desa setempat pada masa itu, dan juga PT setempat," ujarnya.

Nusron mengatakan para transmigran mendapatkan SHM pada 1990 dari kantor BPN setempat. Namun pada 2010, terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi PT SSC di lokasi yang sama. Kemudian pada 2019, BPN Kalsel membatalkan SHM masyarakat transmigran atas dasar permohonan kepala desa setempat saat itu.

"Maka pada 2019, singkat cerita, kepala kantor wilayah BPN Kalimantan Selatan membatalkan 717 SHM masyarakat tersebut seluas 480 hektare di kawasan IUP tersebut," ujar Nusron dalam akun Instagram @nusronwahid, Selasa (10/2).

Namun, Nusron menilai alas hukum yang dipakai kepala kanwil BPN saat itu keliru. Atas pertimbangan itu, ATR/BPN memutuskan memulihkan 717 SHM masyarakat.

"Kami ATR/BPN akan mengembalikan SHM yang dibatalkan ATR/BPN (pada 2019) karena pasal yang digunakan tidak pas, setelah kita cek," ujarnya.

Ia juga menjelaskan mediasi sengketa tanah antara masyarakat transmigran dengan PT Sebuku Sajaka Coal (PT SSC) sebenarnya sudah berlangsung sejak Januari 2025, tetapi belum ada kesepakatan. Mediasi lanjutan akan dilakukan usai 717 SHM masyarakat dipulihkan ATR/BPN agar posisi tawar warga lebih baik.

"Nanti kami akan melakukan mediasi lagi setelah sertifikatnya kita pulihkan, tentunya harapannya mediasinya itu mempunyai bergaining position yang lebih kuat. Kami meminta dalam mediasinya supaya pemegang IUP membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dalam kasus dugaan suap sengketa lahan untuk memenangkan pihak PT Karabha Digdaya (PT KB).

Dari penggeledahan tersebut, tim lembaga antirasuah menyita US$50.000 hingga dokumen terkait perkara sengketa lahan.

"Penyidik di antaranya mengamankan dan menyita beberapa dokumen terkait dengan perkara ini, serta uang tunai senilai US$50.000," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

Budi mengatakan penyidik akan menganalisis temuan dalam penggeledahan itu untuk menguatkan bukti-bukti yang didapat dalam peristiwa tangkap tangan.

Pada Jumat (6/2/2026), KPK mengungkapkan kasus suap oleh PT Karabha Digdaya (PT KD) kepada Ketua sampai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok.

Suap terkait sengketa lahan di mana PT KD ingin lahan seluas lebih dari 6 hektare segera dieksekusi setelah melakukan banding dan kasasi. Di saat yang bersamaan, masyarakat mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Ketua pengadilan bersama wakilnya memerintahkan jurusita berkomunikasi dengan tim legal PT KD untuk meminta "pelicin" seharga Rp1 miliar jika eksekusi ingin segera dilaksanakan.

Namun, PT KD hanya dapat memberikan Rp850 juta dan disepakati kedua belah pihak. Namun kegiatan tersebut terdeteksi KPK dan akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni:

1. I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok

2. Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok

3. Yohansyah Marunaya selaku Jurusita PN Depok

4. Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT KD

5. Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT KD.

Bisnis.com, JAKARTA — The Sultan Hotel dan The Sultan Residence diketahui masih dapat dipesan melalui platform online meski statusnya saat ini tengah bersengketa. Bahkan, hotel tersebut telah diperintahkan untuk dikosongkan dalam beberapa hari ke depan.

Tim Bisnis melakukan penelusuran di platform perjalanan online Traveloka maupun Agoda. Hasilnya, Hotel Sultan masih dapat dipesan untuk periode menginap pada hari ini maupun beberapa waktu ke depan.

Adapun, harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp1 juta per malam (belum termasuk pajak dan biaya layanan) untuk lamar tipe deluxe seluas 40 meter persegi (40 m2).

Selanjutnya, kamar hotel tipe Executive Club dengan luas 46 m2 juga masih dapat dipesan dengan harga mulai dari Rp1,7 juta.

Serupa, apartemen The Sultan Residence juga masih dapat dipesan dengan harga mulai dari Rp1,7 juta hingga Rp3,3 juta per malam.

Adapun pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan transaksi untuk agenda masa depan di hotel tersebut.

Pasalnya, manajemen PPK GBK menyebut seluruh legitimasi usaha PT Indobuildco, termasuk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), telah dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BKPM.

"Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara," ujar Rakhmadi dalam keterangan resmi, dikutip Senin (9/2/2026).

Sejalan dengan hal itu, pemerintah turut mengimbau para mitra bisnis dan korporasi untuk lebih selektif dalam menjalin kerja sama.

Dia menekankan, melakukan transaksi dengan pihak yang mengomersialisasi BMN tanpa hak dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang dapat merusak iklim usaha sehat di Indonesia.

Perintah Pengosongan

Sengketa pengelolaan lahan Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi mengajukan permohonan eksekusi atas lahan yang kini masih diduduki oleh PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Langkah ini menyusul keluarnya izin pelaksanaan putusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Izin tersebut menjadi basis hukum untuk menjalankan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan putusan itu, Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Kharis Sucipto menegaskan bahwa tahapan aanmaning atau teguran pengosongan akan dilaksanakan pada 9 Februari 2026.

"Pengadilan memutuskan untuk memanggil sekali lagi PT Indobuildco untuk hadir dalam sidang aanmaning atau sidang teguran yang informasinya dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026," ujar Kharis dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kharis memaparkan bahwa prosedur ini merupakan bagian formal dari tahapan eksekusi. Dengan diterbitkannya penetapan aanmaning, status PT Indobuildco secara hukum berubah menjadi termohon eksekusi yang wajib tunduk pada perintah pengadilan untuk menyerahkan aset secara sukarela.

Pengadilan memberikan jangka waktu selama 8 hari sesudah pelaksanaan aanmaning pada 9 Februari bagi Indobuildco untuk mengosongkan lahan eks-HGB Nomor 26 dan 27 tersebut. Jika perusahaan tetap bersikeras menduduki lahan setelah tenggat waktu berakhir maka pengadilan memiliki diskresi penuh untuk melanjutkan ke tahap eksekusi riil atau pengosongan paksa.

Bisnis.com, JAKARTA - Sengketa pengelolaan lahan Hotel Sultan di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan belum usai. PT Indobuildco milik konglomerat Pontjo Sutowo selaku pengelola Hotel Sultan, masih kukuh mempertahankan lahan yang telah dikuasai puluhan tahun tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan yang diduduki PT Indobuildco.

Langkah ini menyusul keluarnya izin pelaksanaan putusan dari ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Izin tersebut menjadi basis hukum untuk menjalankan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Sidang aanmaning atau sidang teguran pengosongan Hotel Sultan dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari ini, Senin (9/2/2026). Prosedur ini merupakan bagian formal dari tahapan eksekusi. Dengan diterbitkannya penetapan aanmaning, status PT Indobuildco secara hukum berubah menjadi termohon eksekusi yang wajib tunduk pada perintah pengadilan untuk menyerahkan aset secara sukarela.

"Pengadilan memutuskan untuk memanggil sekali lagi PT Indobuildco untuk hadir dalam sidang aanmaning atau sidang teguran yang informasinya dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026," ujar Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Kharis Sucipto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Kharis, pengadilan nantinya akan memberikan jangka waktu selama 8 hari sesudah pelaksanaan aanmaning bagi Indobuildco untuk mengosongkan lahan eks-HGB Nomor 26 dan 27 tersebut.

Dalam laporannya, jika perusahaan tetap bersikeras menduduki lahan setelah tenggat waktu berakhir maka pengadilan memiliki diskresi penuh untuk melanjutkan ke tahap eksekusi riil atau pengosongan paksa.

Jelang sidang aanmaning, kubu Pontjo Sutowo menyatakan posisinya untuk tetap mempertahankan penguasaan lahan Hotel Sultan. Menurut Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva, status lahan Hotel Sultan masih dalam sengketa hukum yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Hamdan mengatakan, saat ini perkara terkait hak pengelolaan lahan tersebut masih dalam tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Pihaknya pun meminta PPKGBK untuk menghormati proses litigasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan fisik di lapangan.

"Perkara ini masih proses upaya banding di PT Jakarta. Karena itu diminta kepada GBK untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada risiko kerugian negara yang cukup besar jika GBK memaksa untuk meminta pengosongan padahal proses peradilan dan upaya hukum sedang berjalan," ujar Hamdan Zoelva kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Hamdan menilai langkah PPKGBK yang mendesak pengosongan lahan merupakan tindakan prematur. Menurutnya, pemaksaan pengosongan di tengah proses hukum yang berjalan justru berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi semua pihak.

Indobuildco turut menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya membatalkan surat perintah pengosongan dari PPKGBK. Dalam pertimbangan hukumnya, Hamdan mengklaim bahwa pengadilan menganggap tindakan sepihak otoritas GBK tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

"Di PTUN Jakarta tindakan dan surat GBK yang meminta Indobuildco untuk mengosongkan areal Hotel Sultan telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum. GBK pun telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Karena itu sebaiknya bersabar menunggu proses hukum sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," tegas Hamdan.

Sebelumnya, pada perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, PN Jakpus menyatakan negara adalah pemilik sah lahan melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 1/Gelora. PN Jakpus menyebut, hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan juga telah hapus demi hukum sejak 2023 sehingga tindakan negara melakukan pengambilalihan juga dinyatakan sah.

Adapun, putusan perkara telah dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada Jumat (28/11/2025).

Hotel Sultan Masih Beroperasi

Di tengah proses sengketa, pihak PPKGBK mendapati Hotel Sultan masih menerima pesanan kamar dan unit apartemen di berbagai platform digital. Padahal, pemerintah menegaskan bahwa hak guna bangunan (HGB) perusahaan tersebut telah berakhir demi hukum sejak 2023 dan permohonan pembaruannya telah ditolak.

Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pdt.G/2025 juga secara tegas telah memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan serta mengembalikan bidang tanah beserta bangunan kepada negara.

Adapun, perintah hukum tersebut mencakup kewajiban penghentian seluruh kegiatan pemanfaatan ruang di atas lahan eks-HGB tersebut.

Selain itu, PT Indobuildco juga disebut belum menyelesaikan tunggakan royalti yang semestinya disetorkan kepada negara.

Kharis memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis mengatakan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan barang milik negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai US$45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan transaksi untuk agenda masa depan di hotel tersebut.

Pasalnya, seluruh legitimasi usaha PT Indobuildco, termasuk Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), telah dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BKPM.

"Sangat disayangkan jika masyarakat tetap bertransaksi untuk agenda masa depan di tempat yang legalitas usahanya sudah dicabut oleh negara," ujar Rakhmadi.

Sebagai langkah antisipasi bagi konsumen yang merasa dirugikan, pengelola GBK telah membuka Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK sejak Rabu lalu. Posko ini disediakan bagi masyarakat atau vendor yang ingin mengadukan persoalan terkait transaksi yang terlanjur dilakukan dengan pihak manajemen hotel.

Pemerintah turut mengimbau para mitra bisnis dan korporasi untuk lebih selektif dalam menjalin kerja sama. Melakukan transaksi dengan pihak yang mengomersialisasi BMN tanpa hak dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang dapat merusak iklim usaha sehat di Indonesia.