Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara memastikan adanya keterwakilan dari kalangan anak atau keturunan transmigran dalam Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026.

Ia menyampaikan di Jakarta, Selasa, bahwa sebanyak 394 calon peserta TEP 2026, atau sekitar 4 persen dari total pendaftar yang berjumlah 10.539 orang, merupakan keturunan transmigran.

Ia mengatakan, para pendaftar yang merupakan keturunan transmigran tersebut akan mendapatkan prioritas untuk terpilih menjadi peserta program, asal dapat memenuhi standard kelulusan seleksi.

“Tidak hanya karena yang penting keturunan transmigran, lalu pasti diterima. Tentu saja ada standardnya,” ujar Iftitah.

Ia menjelaskan, nantinya proses seleksi akan dilakukan oleh kampus mitra, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Airlangga (Unair), IPB University, Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Seleksi tersebut meliputi administrasi, wawancara, serta kesehatan yang akan berlangsung hingga awal Juni 2026.

Hanya sekitar 1.200 orang yang akan lolos hingga tahap akhir dan resmi menjadi peserta Ekspedisi Patriot tahun ini.

Jika pada hasil seleksi terdapat calon peserta dengan jumlah nilai yang sama, maka pendaftar dengan latar belakang keluarga transmigran yang akan diprioritaskan untuk diterima.

“Kalau misalkan dari semua anak transmigran (yang mendaftar) tidak ada sama sekali yang memenuhi syarat, maka nanti ada keterwakilan. Jadi, kami juga tetap memberikan seat (kuota) keterwakilan,” kata Iftitah.

“Tapi, kalau 394 (keturunan transmigran tersebut) semuanya (memiliki nilai) di atas rata-rata, ya tidak boleh dikurangi juga (kuota mereka). Justru itu adalah keberkahannya, justru mereka menjadi super prioritas (untuk diterima sebagai peserta TEP),” lanjut dia.

Setelah lolos seleksi, para peserta akan menjalani pelatihan di kampus mitra pilihan masing-masing mengenai program pengabdian masyarakat yang akan dijalankan, pengenalan lingkungan tempat peserta ditugaskan, hingga emergency response and survival skills, terutama untuk mengantisipasi situasi bencana.

Para peserta nantinya akan ditugaskan ke 53 kawasan transmigrasi dengan didampingi oleh ketua tim masing-masing, sehingga total partisipan Tim Ekspedisi Patriot 2026 berjumlah 1.400 orang.

“Nanti akan ada pembekalan sekitar akhir Juli, sebelum nanti mereka (peserta TEP 2026) kami lepas. Sekitar akhir Juli itu juga, mungkin tanggal 31 Juli, nanti akan kami lepas ke 53 kawasan transmigrasi,” imbuh Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Kementerian Transmigrasi menargetkan efek rambatan atas pemanfaatan sumber daya alam di atas tanah yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk pemberdayaan ekonomi para transmigran.

Pemanfaatan sumber daya itu mulai dari komoditas pertanian, kekayaan laut hingga sektor minyak dan gas.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kawasan transmigrasi seperti Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan Papua memiliki keunggulan kompetitif terkait sumber daya alamnya.

Ada potensi migas di Kalimantan Timur, ada komoditas pangan di Papua dan industri ekstraktif semacam pertambangan maupun sawit di Sumatera dan Sulawesi yang bisa terus dikembangkan.

"Jadi, kami dari Transmigrasi sekarang itu betul-betul fokus adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang baru sehingga masyarakat yang ada di lokasi tersebut itu bisa bertahan," kata Iftitah dalam jumpa pers di kantor Kementrans, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sektor migas, pemerintah mencanangkan pengeboran belasan ladang migas baru di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang memiliki nilai ekonomi sebesar Rp2,5 triliun selama enam tahun. Penciptaan lapangan kerja yang menyerap para transmigran bakal dilakukan seiring pengeboran dimulai pada Juni 2026.

"Jika ada penduduk lokal yang nanti lulusan SMK atau misalkan STM yang memang bisa berpotensi untuk diterima bekerja di sana, akan kami latih juga supaya bisa bekerja di sana," kata dia.

"Kemudian juga usaha kecil pasti akan tumbuh, misalkan ekosistem pangannya untuk kebutuhan pangan yang nanti akan iami masukkan ke perusahaan catering-nya misalkan untuk kebutuhan pangan para pekerja ini," tuturnya.

Iftitah menitiberatkan ada 3,2 juta hektare HPL yang dikelola pemerintah untuk tempat hidup baru para transmigran. Perpindahan penduduk ditekankan bukan memindahkan masalah, tetapi menawarkan babak baru kehidupan yang berkelanjutan.

Iftitah menganalogikan sumber migas ini bak menjadi gula, dan para transmigran sebagai semut. Jika biasanya, para transmigran dipersepsikan bertransmigrasi dari satu tempat padat ke tempat lengang tanpa kepastian secara ekonomi, kini sumber daya alam di daerah pindahan bisa menjadi ceruk ekonomi untuk bertahan hidup.

"Hari ini pendekatannya dibalik, tidak lagi memindahkan semut, tetapi bagaimana Kementerian Transmigrasi mencetak gula sehingga semutnya itu bisa datang secara alamiah. Apa yang dimaksud dengan gula hari ini, itu adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menempatkan 1.299 kepala keluarga (KK) warga lokal melalui program Trans Lokal di 10 lokasi sepanjang 2025. Program ini difokuskan untuk memperkuat peran masyarakat sekitar kawasan transmigrasi agar dapat tumbuh dan berkembang di wilayahnya.

"Program Trans Lokal ini mayoritas melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Jadi bukan pendatang dari jauh, tetapi warga lokal yang kami perkuat hak dan kapasitasnya agar bisa tumbuh bersama di wilayahnya sendiri," ujar Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (3/2/2026).

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Transmigrasi memperkuat hak transmigran melalui peningkatan catu pangan dan perbekalan. Catu pangan (bantuan beras dan non beras) naik sebesar 29 persen, dari Rp2,4 juta menjadi Rp3,1 juta per KK per bulan selama satu tahun. Sementara itu, nilai perbekalan meningkat sekitar 53 persen, dari Rp16,0 juta menjadi Rp25,6 juta per KK.

"Selain catu pangan dan alat produksi, kami juga memperkuat layanan dasar dan bantuan kelembagaan agar masyarakat transmigrasi mampu mengembangkan ekonomi dan memberdayakan diri secara berkelanjutan," kata Menteri Iftitah.

Kementrans juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup transmigran. Salah satunya melalui perbaikan standar rumah tinggal. Ke depan, rumah transmigran tidak lagi dibangun dengan tipe 36 dengan satu kamar, melainkan ditingkatkan menjadi tipe 45 dengan dua kamar tidur.

"Kualitas hidup tidak boleh ditawar. Transmigrasi harus bermartabat. Orang tua dan anak harus bisa tidur terpisah dengan nyaman. Ini penting secara psikologis dan untuk pendidikan karakter," ungkap Mentrans.

Kementerian juga mengevaluasi pola tata ruang permukiman, khususnya jarak antarrumah yang terlalu berjauhan. Menurut Menteri Iftitah, jarak yang terlalu jauh cenderung membentuk pola hidup individualis. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penataan kawasan yang lebih mendukung kehidupan sosial dan semangat gotong royong, termasuk dalam pengelolaan lahan usaha bersama.

Dari sisi ekonomi, pengembangan kawasan transmigrasi kini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertanian. Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi multisektor sesuai potensi wilayah, termasuk sektor kelautan dan perikanan di kawasan pesisir.

"Bantuan kapal bukan sekadar alat, tapi pengungkit pendapatan masyarakat pesisir. Ini bukti bahwa transmigrasi bukan hanya relokasi penduduk, melainkan memastikan setelah berpindah tempat, masyarakat tetap produktif dan memiliki pekerjaan," kata Mentrans.

Kementrans menegaskan komitmennya untuk menjadikan transmigrasi sebagai instrumen pembangunan kawasan yang adil, inklusif, dan berpihak pada peningkatan hak serta martabat masyarakat lokal.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka booth pameran pada gelaran Inacraft 2026 untuk memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan di kawasan transmigrasi berhasil menarik 3.724 pengunjung dengan mencatatkan penjualan hingga Rp154 juta selama event berlangsung.

Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi Kementrans Widarjanto menyatakan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, bahwa hal tersebut menunjukkan produk unggulan kawasan transmigrasi memiliki daya tarik kuat dan mampu bersaing di pasar nasional, bahkan berpotensi menembus pasar global.

Ia menyampaikan, keikutsertaan dalam ajang tersebut menjadi langkah konkret pihaknya dalam memperluas akses pasar sekaligus memperkuat ekosistem usaha masyarakat transmigran.

Partisipasi dalam Inacraft 2026, lanjut dia, merupakan salah satu implementasi Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi melalui penguatan program Trans Karya Nusa, khususnya dalam promosi dan pemasaran hasil industri olahan komoditas lokal.

“Keikutsertaan ini bukan sekadar memamerkan produk, tetapi membuka akses pasar yang lebih luas dan mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli serta mitra potensial. Ini bagian dari strategi memperkuat daya saing produk unggulan transmigrasi,” ujar Widarjanto.

Booth Kementrans menampilkan lima produk unggulan kawasan transmigrasi, yakni kain tenun ikat dari Melolo, Sumba Timur; ecoprint dan sasirangan dari Barito Kuala, Kalimantan Selatan; kerajinan aksesoris dari Mesuji, Lampung; anyaman purun dari Kapuas, Kalimantan Tengah; serta batik dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Yuswanti Atandau, salah satu pelaku usaha tenun ikat dari Melolo, mengaku bangga dapat menjual langsung produk buatannya di pameran skala internasional yang berlangsung pada 4-8 Februari lalu tersebut.

“Saya berterima kasih bisa ke Jakarta dan ikut pameran dengan membawa tenun Sumba Timur,” ucapnya.

Booth Kementerian Transmigrasi hadir dengan konsep tematik dan interaktif yang memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk belajar membatik dan menganyam daun purun; mengenal bahan pewarna alami dari akar, batang, kulit, dan daun; hingga membuat aksesori dari tembaga dan batu alam.

Selain itu, tersedia pula photobooth dengan latar berbagai kain kreasi unggulan para pelaku UMKM di kawasan transmigrasi.

Adis, salah satu pengunjung, mengapresiasi berbagai kegiatan interaktif yang disuguhkan karena sangat menyenangkan dan edukatif.

“Aku nggak pernah tahu kalau membatik itu ternyata sesulit itu, benar-benar harus hati-hati. Jadi ini bagus sekali dan kita jadi tahu kenapa harga batik itu mahal,” katanya.

Sementara pengunjung lainnya, Yunil Endrik, menilai bahwa berbagai aktivitas interaktif tersebut sangat bermanfaat bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi atau menjadi inspirasi usaha.

“Dan sekarang kan batik juga tidak kaku seperti dulu, bisa diaplikasikan di topi, jaket dan banyak lagi yang lain," tuturnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membangun 454 toilet dan merenovasi lebih dari 500 sekolah di kawasan transmigrasi sepanjang 2025 sebagai bagian program revitalisasi untuk memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat setempat.

"Tahun kemarin (2025), kita membangun 454 toilet di 154 kawasan transmigrasi. Renovasi sekolah lebih dari 500 unit," kata

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Rabu (11/2).

Dia mengatakan program revitalisasi merupakan salah satu fokus utama kebijakan transmigrasi saat ini. Pemerintah menata berbagai persoalan lama, terutama terkait lahan, infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, serta layanan pendidikan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Dia pun menegaskan perbaikan infrastruktur dilakukan karena masih banyak kawasan transmigrasi yang memiliki keterbatasan sarana. Sejumlah jembatan dan jalan rusak, fasilitas kesehatan kurang memadai, serta sarana pendidikan membutuhkan pembenahan menyeluruh agar layanan publik meningkat.

Pembangunan 454 toilet dilakukan di 154 kawasan transmigrasi untuk memperbaiki sanitasi dasar. Langkah ini diharapkan meningkatkan kesehatan lingkungan sekaligus menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah bagi siswa dan tenaga pendidik.

Renovasi lebih dari 500 unit sekolah juga dilakukan mengingat kondisi sebagian bangunan sebelumnya memprihatinkan. Di beberapa lokasi, satu toilet digunakan oleh ratusan siswa, dan bahkan dalam keadaan rusak tanpa pasokan air.

"Yang mohon maaf, gambaran itu cukup menyedihkan, ya. Ada satu sekolah itu sekitar 121 jiwa, toiletnya hanya satu," ujar Iftitah.

Selain perbaikan fisik, program revitalisasi juga mencakup penataan kepastian hukum atas lahan transmigrasi melalui program Trans Tuntas guna memastikan hak masyarakat terlindungi secara administratif dan memberikan nilai ekonomi yang lebih.

Selain revitalisasi, pemerintah menjalankan transformasi transmigrasi yang menekankan perubahan paradigma pembangunan kawasan. Penataan lahan dilakukan agar statusnya bersih dan jelas sehingga memiliki kepastian hukum yang kuat serta dapat mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Transformasi juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) di kawasan transmigrasi. Pemerintah menyiapkan program Transmigrasi Patriot untuk menghadirkan tenaga muda terdidik yang mampu mendorong kemajuan wilayah secara berkelanjutan dan inklusif.

Program pengembangan SDM tersebut disalurkan ke berbagai kawasan transmigrasi, termasuk sejumlah lokasi prioritas, di antaranya Rempang, Kepulauan Riau; Mamuju, Sulawesi Barat; dan Merauke, Papua Selatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menekan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal.

"Kalau di tiga tempat ini sukses melakukan akselerasi, maka mungkin nanti akan kami mohonkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar ini direplika di tempat-tempat yang lain, khususnya kami akan fokus untuk menghapus kemiskinan di Papua," tutur Iftitah.

"Jadi fokus, pesan dari Bapak Presiden adalah Kementerian Transmigrasi bantu rakyat Papua, hapus kemiskinan di Papua dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru," tambah dia.

Sebelumnya, Iftitah mengungkapkan pagu anggaran Kementerian Transmigrasi pada 2026 sebesar Rp1,9 triliun untuk mendukung program prioritas, penguatan manajemen, serta pengembangan kawasan transmigrasi berkelanjutan.

Komposisi anggaran 2026 itu terbagi menjadi dua program utama, yakni dukungan manajemen senilai Rp564 miliar serta program teknis yang dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi.

Iftitah menegaskan pihaknya mendorong sumber pendanaan alternatif melalui investasi, industrialisasi di kawasan transmigrasi, serta penerimaan negara bukan pajak dari implementasi kebijakan transmigrasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan program Transmigrasi Patriot 2026 akan membuat peserta tinggal di kawasan transmigrasi selama 2,5 tahun sebagai bagian pendidikan dan pengabdian masyarakat.

"Untuk Transmigrasi Patriot insya Allah awal Maret (2026) kami akan buka pendaftarannya," kata Iftitah di Jakarta, Rabu (11/2).

Dia menyampaikan peserta yang lolos akan mengikuti pendidikan berbasis kampus lapangan dan tinggal menggunakan hunian modular di lokasi kawasan transmigrasi yang ditetapkan.

Peserta Trans Patriot akan ditempatkan di tiga kawasan transmigrasi prioritas, yaitu Rempang, Kepulauan Riau; Mamuju, Sulawesi Barat; dan Merauke, Papua Selatan yang dipilih karena memiliki potensi ekonomi serta kebutuhan percepatan pembangunan wilayah yang dinilai sangat strategis.

"Mereka akan tinggal, kuliah, dan berinteraksi dengan warga transmigran di tiga lokasi. Mereka akan kuliah selama satu setengah tahun, mulai tahun ini di kawasan transmigrasi Rempang, Mamuju, maupun Merauke," ujarnya.

"Setelah itu, setelah satu setengah tahun mereka kuliah, mereka akan melakukan pengabdian masyarakat selama satu tahun. Jadi total mereka akan tinggal selama dua setengah tahun di kawasan transmigrasi," tambah Mentrans.

Dalam menjalankan program itu, Kementerian Transmigrasi menggandeng tujuh kampus sebagai mitra meliputi Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Program Trans Patriot di kawasan Rempang akan difokuskan pada bidang industri dan kelautan. Sedangkan di kawasan Mamuju, Sulawesi Barat fokus diarahkan pada sektor pertambangan, pertanian, dan perkebunan. Sementara itu, kawasan Merauke difokuskan pada sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan dan kelautan.

Diketahui, Kementerian Transmigrasi memperluas kolaborasi pelaksanaan Program Ekspedisi Patriot dengan menargetkan 1.000-1.500 mahasiswa pada 2026.

Program Ekspedisi Patriot pertama kali diimplementasikan pada 2025 yang diikuti oleh 1.000 mahasiswa serta sejumlah dosen dan guru besar dari tujuh perguruan tinggi mitra.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memetakan potensi ekonomi di 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia yang dirangkum dalam 400 output hasil penelitian.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pengembalian hak tanah kepada transmigran menjadi solusi berkeadilan sekaligus memberi kepastian hukum dan perlindungan negara kepada masyarakat yang terdampak sengketa.

"Tentu solusi yang berkeadilan adalah dengan mengembalikan hak mereka. Itu yang paling permanen menurut saya," kata Mentrans di Jakarta, Rabu.

Sebagai contoh, Mentrans mengaku saat ini pihaknya mengupayakan penyelesaian persoalan lahan transmigrasi di kawasan Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi agar hak masyarakat dapat segera diberikan.

Ia mengungkapkan persoalan di Gambut Jaya bermula dari surat keputusan pencadangan lahan transmigrasi pada 1997 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi program transmigrasi.

Namun pada 2008 sebagian lahan tersebut masuk program redistribusi tanah reforma agraria dan diberikan kepada masyarakat untuk dikelola, sehingga muncul persoalan tata kelola antarinstansi terkait.

Perbedaan status lahan memicu masalah lanjutan. Sebagian diperjualbelikan kepada perusahaan, sehingga lahan milik transmigran yang ditempatkan di area itu dikuasai pihak lain.

Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga sedang mengawal kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) yang dialami transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Ia menyebut pengembalian hak menjadi langkah paling mendasar untuk menjawab polemik kepemilikan lahan, sekaligus bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat transmigran dari potensi perampasan hak.

Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga menghadapi pekerjaan rumah besar terkait masih adanya transmigran yang belum menerima hak lahan usaha satu dan lahan usaha dua sesuai ketentuan awal.

Dalam skema transmigrasi, setiap kepala keluarga memperoleh lahan pekarangan serta lahan usaha terpisah yang membutuhkan dukungan modal, sarana produksi, dan pendampingan agar dapat digarap optimal.

Transmigran umumnya menerima lahan garapan seluas satu hingga dua hektar per Kepala Keluarga (KK). Lahan yang dibagikan 0,5 hektare (ha) untuk lahan pekarangan termasuk rumah tinggal. Lalu lahan usaha satu seluas 0,5 ha, dan lahan usaha dua seluas 1 ha.

"Ketika kepala keluarga transmigran itu ditempatkan di satu wilayah, dia diberikan lahan pekarangan. Itu biasanya lahan usaha satu dan dua-nya tidak selalu nempel dengan rumahnya. Bisa di tempat yang lain," ujarnya.

Ia menekankan paradigma lama yang hanya memindahkan penduduk tanpa keberlanjutan program memicu berbagai persoalan, sehingga pendekatan kini difokuskan pada penciptaan pekerjaan dan kesejahteraan nyata.

Program transmigrasi saat ini bertumpu pada revitalisasi kawasan, mencakup penyelesaian masalah lahan, perbaikan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kepastian hukum melalui program Trans Tuntas.

Pemerintah juga mendorong transformasi transmigrasi dengan memastikan lahan berstatus clean and clear agar memiliki kepastian hukum sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat.

Transformasi tersebut turut menyasar penguatan sumber daya manusia melalui program Transmigrasi Patriot dan Ekspedisi Patriot yang didistribusikan ke berbagai kawasan transmigrasi secara terarah.

Melalui strategi itu, Kementerian Transmigrasi menargetkan terciptanya ekosistem ekonomi baru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di kawasan prioritas seperti Papua.

"Oleh karena itu kita tidak ingin itu terjadi lagi. Maka desain transmigrasi hari ini betul-betul yang berkelanjutan. Jadi setelah mereka pindah, fokusnya jangan lagi ke bagi-bagi lahannya, tapi ke pekerjaannya supaya mereka mendapatkan kesejahteraan nyata," tambah Mentrans.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya menduga pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), mengandung unsur maladministrasi.

"Setelah kami mendengarkan penjelasan dari salah satu Dirjen di Kementerian ATR/BPN, kami sudah sepakat bahwa ini ada (diduga) maladministrasi dalam penerbitan SK pembatalan terhadap SHM tersebut," kata Iftitah di Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan penyelesaian persoalan tersebut kini tinggal menunggu eksekusi administratif oleh Kementerian ATR/BPN guna mengembalikan hak transmigran serta memastikan kepastian hukum atas lahan para transmigran.

Dia juga menyatakan langkah lanjutan pascapengembalian SHM transmigran di Kotabaru akan dibahas dalam mediasi bersama para pihak di Kalimantan Selatan karena tim dari Kementerian Transmigrasi, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian ESDM sudah berangkat ke lokasi tersebut.

Selain itu, kata Iftitah, kewenangan penindakan hukum itu bukan berada pada Kementerian Transmigrasi, melainkan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan yang disebut telah memberikan atensi terhadap persoalan tersebut.

Menurut dia, hasil mediasi akan menentukan tindak lanjut. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyelewengan, maka proses hukum pidana maupun perdata dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang saya dengar, Bapak Jaksa Agung juga sudah memberikan atensi terkait dengan hal itu. Tentu akan dilihat berbagai macam aspek. Jika, misalkan memang terbukti (melanggar hukum), tentu akan ada langkah hukum dari pihak aparat hukum. Silakan!," ujar Iftitah.

Sebelumnya, pemerintah menempatkan transmigran pada 1986 dan 1989 dengan pola transmigrasi umum sebanyak 438 kepala keluarga (KK) di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru.

Para transmigran itu berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta penduduk lokal Banjar. Seluruh warga transmigran tersebut juga telah mendapatkan SHM pada 1990.

Setelah lima tahun pengelolaan, tepatnya pada 1993, kawasan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai ketentuan Undang-Undang Ketransmigrasian.

Persoalan kemudian mulai muncul pada 2010, ketika Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 8.139 hektare kepada PT Sebuku Iron Lateritic Ores atau SILO, yang pada 2013 berubah nama menjadi PT Sebuku Sejaka Coal (PT SSC) di Desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kotabaru.

Lalu pada 2013, terdapat oknum perusahaan yang menawarkan dan menjanjikan kerja sama plasma kebun sawit kepada sebagian warga Desa Rawa Indah dengan meminta fotokopi sertifikat, KTP, dan kartu keluarga (KK).

Namun, warga transmigran baru mengetahui PT SSC memiliki izin usaha pertambangan, yang kemudian menjalankan usaha tambang batu bara pada 2013.

Selanjutnya, pada 1 Juli 2019, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan membatalkan SHM lahan transmigrasi Desa Bekambit Asri sebanyak 276 bidang.

Hal itu dilakukan karena diduga PT SSC mengklaim telah membeli lahan tersebut dan sudah diserahkan kepada BPN seluruhnya, yang kemudian diketahui sebagian sudah terbit sertifikat Hak Pakai atas nama PT SSC.

Pada 1 November 2019, Kanwil BPN Kalsel juga membatalkan sertifikat hak milik lahan transmigrasi sebanyak 441 bidang yang belum dilepaskan kepada PT SSC.

Menanggapi kasus tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah masyarakat transmigran di Kabupaten Kotabaru itu dilakukan dengan mengembalikan hak masyarakat.

Kasus itu menyita perhatian publik setelah viral di berbagai media sosial karena aksi sejumlah transmigran di kawasan tersebut yang memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar hak atas lahan mereka dikembalikan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memastikan penyelesaian polemik pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kotabaru, Kalimantan Selatan ditargetkan selesai dalam tempo sesingkat-singkatnya melalui koordinasi intensif.

"Khusus untuk yang di Kotabaru. Kalau saya sih kemarin mendengarkan penjelasan dari Menteri ATR/Kepala BPN (Nusron Wahid) seharusnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya (dapat diselesaikan)," kata Mentrans di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan percepatan penyelesaian dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, mediasi lapangan, serta langkah administratif agar kepastian hukum dan hak para transmigran dapat segera dipulihkan pemerintah.

"Karena besok (Kamis 12/2 red) dan lusa (Jumat 12/2 red) tim (dari Kementerian Transmigrasi, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian ESDM) sudah ada di sana, seharusnya tidak menunggu waktu sampai berminggu-minggu," ujarnya.

Menurut Mentrans, keberadaan tim itu di lapangan diharapkan mampu menghasilkan kepastian dalam waktu singkat, sehingga masyarakat transmigran memperoleh kejelasan mengenai status sertifikat dan tindak lanjut penyelesaiannya.

"Jadi minggu ini saya pikir sudah ada satu kepastian. Ini kan persoalannya, setelah SHM-nya didapatkan, itulah langkah selanjutnya apa, kan begitu. Nah itu yang nanti akan terjawab pada saat mediasi," bebernya.

Ia menilai persoalan pembatalan sertifikat tersebut berkaitan dengan maladministrasi dalam penerbitan keputusan pembatalan, sehingga penyelesaian lebih menitikberatkan pada eksekusi langkah administratif sesuai kesepakatan kementerian terkait.

Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, berperan mengawal proses penyelesaian agar berjalan sesuai kesepakatan bersama, sementara kewenangan teknis pencabutan maupun penetapan administrasi berada pada kementerian yang berwenang.

Ia pun menduga adanya praktik maladministrasi dalam penerbitan surat keputusan pembatalan SHM para transmigran di kawasan itu, setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Kementerian ATR/BPN.

Dia menegaskan penyelesaian persoalan tersebut pada dasarnya tidak memerlukan analisis tambahan, karena langkah yang diperlukan selanjutnya adalah pelaksanaan atau eksekusi keputusan sesuai hasil kesepakatan yang telah dicapai.

Iftitah menegaskan persoalan lahan menjadi program prioritas utama Kementerian Transmigrasi dalam memperkuat keberhasilan kawasan transmigrasi, karena aspek lahan dinilai sangat menentukan keberlanjutan kehidupan para transmigran.

Selain lahan, kementerian juga menilai sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam pembangunan kawasan transmigrasi, sehingga penguatan kapasitas masyarakat terus didorong secara berkelanjutan.

"Jadi saya pikir sebetulnya tidak perlu ada analisa lain. Jadi hanya tinggal lakukan eksekusi," tegasnya.

Selain penyelesaian kasus, Mentrans mengimbau seluruh transmigran yang memiliki sertifikat hak milik untuk melaporkan data kepemilikan kepada Badan Pertanahan Nasional maupun dinas transmigrasi di daerah masing-masing.

Langkah pelaporan tersebut penting untuk mencegah persoalan serupa di masa mendatang, sekaligus memastikan data kepemilikan lahan tercatat jelas sehingga perlindungan hukum terhadap hak masyarakat tetap terjaga.

"Ini penting untuk disebarluaskan oleh awak media agar tidak terjadi hal-hal serupa," bebernya.

Diketahui, pemerintah sebelumnya menempatkan 438 kepala keluarga (KK) sebagai transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru melalui pola transmigrasi umum pada tahun 1986 dan 1989. Seluruh warga transmigran itu juga telah mendapatkan SHM pada tahun 1990.

Namun, pada 2019 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Selatan telah membatalkan sertifikat hak milik lahan transmigrasi Desa Bekambit Asri sebanyak 276 bidang.

Berikutnya pada 1 November 2019, Kanwil BPN Kalsel juga membatalkan sertifikat hak milik lahan transmigrasi sebanyak 441 bidang tanah yang belum dilepaskan kepada perusahaan swasta.

"Jadi yang bermasalah itu ada 717 hektar (lahan transmigran). Itu yang terdampak. Kemudian kalau tadi jumlah warganya itu, jumlah KK-nya 438 KK," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah masyarakat transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan mengembalikan hak masyarakat.

“Kami akan menghidupkan kembali sertifikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih,” ungkap Menteri Nusron dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (10/2).

Diketahui kasus itu viral di berbagai media sosial usai aksi sejumlah transmigran di kawasan itu memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar hak atas lahan mereka dikembalikan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pihaknya memetakan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi guna meningkatkan produktivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencegah lahan terlantar dan ditinggalkan.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Iftitah menjelaskan pemetaan dilakukan sebagai bagian perubahan paradigma transmigrasi, yang kini tidak lagi berfokus pada pembagian lahan semata, melainkan pada penguatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan produktif.

"Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka tahun kemarin (2025) kami mengirim lebih dari 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi agar mereka menemukan apa potensi ekonomi yang ada di sana. Inilah yang kemudian kami kembangkan," kata Mentrans.

Menurut dia, pada masa lalu transmigrasi menitikberatkan pemberian lahan agar masyarakat dapat bekerja dan memperoleh penghasilan, namun pendekatan tersebut kini dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan.

Ia menyebut keterbatasan lahan dan meningkatnya jumlah penduduk membuat pembagian lahan bukan lagi satu-satunya solusi, sehingga pemerintah mengembangkan pendekatan baru yang menitikberatkan penciptaan ekosistem ekonomi di kawasan transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, berfokus membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan.

Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah telah mengirim lebih dari 2.000 peneliti ke ratusan kawasan transmigrasi guna mengidentifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.

Dia menyebutkan hasil pemetaan menunjukkan potensi ekonomi kawasan transmigrasi tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga mencakup perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, serta sektor lain yang dapat mendorong pertumbuhan daerah.

"Di beberapa tempat seperti Aceh Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ternyata baru diketahui ada potensi pertambangannya," ucap Mentrans.

Iftitah menegaskan pengembangan kawasan transmigrasi kini diarahkan pada penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga program transmigrasi tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga memperkuat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

"Dan bahkan sekarang ini pada beberapa titik, ketika saya cek langsung ke lapangan, nilai valuasi tanah transmigrasinya pun meningkat pesat. Dari yang dulu mungkin hanya beberapa ribu rupiah saja, sekarang sudah sampai ada yang satu juta per meter persegi," kata Mentrans.

"Nah ini kami sekarang mendesain kawasan transmigrasi itu tidak lagi hanya sekedar memindahkan penduduk. Tidak! Transmigrasi hari ini adalah penciptaan ekosistem ekonomi yang baru," tambah Mentrans.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya tengah mengupayakan penyelesaian persoalan lahan transmigran di kawasan Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi agar hak masyarakat dapat segera diberikan.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Iftitah menjelaskan penanganan kasus Gambut Jaya sedang ditelusuri secara menyeluruh, terutama terkait dokumen dan riwayat administrasi lahan yang menjadi dasar penempatan transmigran di kawasan tersebut sejak awal.

"Jadi kalau misalkan surat-suratnya itu nyata ada, menelusurinya sebetulnya tidak terlalu sulit," kata Mentrans di sela-sela jumpa pers soal kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Ia mengungkapkan persoalan di Gambut Jaya bermula dari adanya surat keputusan pencadangan lahan transmigrasi pada 1997 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi yang diperuntukkan bagi program transmigrasi.

Namun pada 2008 sebagian lahan tersebut masuk dalam program redistribusi tanah reforma agraria dan diberikan kepada masyarakat untuk dikelola, sehingga muncul persoalan tata kelola dan koordinasi antarinstansi terkait.

Kondisi itu menyebabkan lahan yang semestinya diperuntukkan bagi transmigrasi kemudian memiliki status berbeda, sehingga memicu permasalahan ketika program penempatan transmigran dilaksanakan di kawasan yang sama.

Iftitah menyebut pada praktik di lapangan, sebagian lahan yang telah memiliki hak kemudian diperjualbelikan kepada perusahaan, sehingga penguasaan lahan berubah dan memperumit penataan kembali kawasan transmigrasi tersebut.

Akibatnya, transmigran yang ditempatkan melalui program pemerintah berada di kawasan yang telah dikuasai pihak lain, sehingga menimbulkan konflik dan persoalan hukum yang berlangsung hingga saat ini.

Pemerintah, kata dia, terus menelusuri seluruh fakta dan dokumen untuk memastikan status lahan yang sebenarnya, sehingga keputusan yang diambil nantinya memiliki dasar hukum yang kuat.

Ia menegaskan apabila terbukti lahan tersebut memang diperuntukkan bagi transmigrasi, pemerintah akan mencari jalan terbaik agar hak transmigran dapat dilindungi dan permasalahan dapat diselesaikan secara adil.

Iftitah menekankan para transmigran merupakan warga yang ditempatkan melalui program negara, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak mereka atas lahan dan penghidupan tetap terlindungi.

"Tentu saja kami berpihak kepada para transmigran karena para transmigran ini kan membawa mandat negara. Mereka ditempatkan itu bukan karena sekedar keinginannya sendiri," ucap Mentrans.

"Betul bahwa mereka ada kesukarelaan untuk ditempatkan di kawasan transmigrasi tapi lahan yang disediakan itu kan bukan mereka yang menduduki, tapi diatur, dikelola oleh negara begitu sehingga negara juga harus ikut bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan sebelumnya," tambahnya.

Sehingga dia berharap proses penelusuran dan penyelesaian kasus Gambut Jaya dapat segera menemukan titik terang, sehingga kepastian hukum tercapai dan para transmigran memperoleh perlindungan serta keadilan yang layak.

Mengenai kasus itu, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan tahap keempat dari proses penyelesaian kasus tersebut dan tengah bersiap untuk memasuki tahap kelima, yakni rapat koordinasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengingatkan para transmigran agar tidak melakukan jual beli tanah tanpa Akta Jual Beli (AJB), karena transaksi semacam itu berisiko menimbulkan masalah hukum.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, Iftitah menjelaskan jual beli sertifikat tanpa AJB tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai, sehingga pembeli tidak dapat melakukan proses balik nama kepemilikan tanah secara resmi melalui mekanisme pertanahan.

"Jadi, jual beli sertifikat (tanah) tanpa AJB tidak bisa balik nama. Ini juga untuk pengetahuan kita kepada masyarakat luas, bahwa hati-hati jual beli tanah tanpa AJB," kata Mentrans di sela-sela jumpa pers soal kasus pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat berhati-hati dalam setiap transaksi tanah dan memastikan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk pembuatan AJB sebagai syarat dalam peralihan hak kepemilikan lahan.

Dia menekankan hal itu menyusul adanya transmigran di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengalami polemik pembatalan SHM oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan pada 2019.

Padahal, sebanyak 438 kepala keluarga (KK) ditempatkan melalui pola transmigrasi umum pada tahun 1986 dan 1989. Seluruh warga transmigran itu juga telah mendapatkan SHM pada tahun 1990. Namun, kondisi lahan pada saat itu memang sebagian ada yang telah ditinggalkan oleh para transmigran.

Lebih lanjut, Mentrans menekankan peringatan tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan hak atas tanah, sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari akibat transaksi yang tidak tercatat secara sah.

Selain itu, dia mengingatkan pemilik sertifikat hak milik agar tetap mengelola lahan secara produktif dan tidak meninggalkannya dalam waktu lama, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Kendati demikian, apabila transmigran yang terpaksa meninggalkan lahan, dia menegaskan agar melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau dinas transmigrasi setempat, sehingga data kepemilikan tetap tercatat dan tidak menimbulkan pembatalan sepihak dalam pengelolaan lahan.

Iftitah menambahkan banyak kasus bermula dari lahan yang ditinggalkan bertahun-tahun, kemudian menimbulkan persoalan ketika akan dimanfaatkan, karena status kepemilikan tidak jelas dan menimbulkan konflik di lapangan.

Sehingga melalui imbauan tersebut, Iftitah berharap kepastian hukum atas tanah transmigran tetap terjaga, transaksi berjalan sesuai aturan, serta potensi konflik dan kerugian masyarakat dapat dicegah sejak dini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026