Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kinerja fiskal Kalimantan Selatan pada kuartal I/2026 masih mencatatkan dinamika belanja negara yang tumbuh di tengah tekanan penerimaan perpajakan.

Hingga 31 Maret 2026, realisasi Belanja Negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp7,39 triliun atau 24,78% dari pagu Rp29,85 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyatakan belanja pemerintah pusat tumbuh 28,73% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1,97 triliun.

"Belanja pemerintah pusat menunjukkan akselerasi yang cukup kuat pada awal tahun. Ini menjadi sinyal positif bahwa program-program pemerintah pusat di daerah mulai berjalan dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Namun demikian, Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi tulang punggung belanja sebesar Rp5,43 triliun justru mengalami kontraksi 22,72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, pendapatan negara di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp2,18 triliun atau 7,42% dari target dan tumbuh 5,08% secara nominal.

Catur mengungkapkan penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 4,31% akibat tingginya restitusi pajak serta kebijakan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada awal tahun anggaran.

"Meski penerimaan perpajakan masih mengalami tekanan, secara umum kinerja pendapatan tetap tumbuh positif. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih terjaga," kata Catur.

Dia menegaskan defisit mencerminkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Defisit ini menunjukkan APBN hadir sebagai shock absorber dan instrumen penggerak ekonomi, terutama saat belanja pemerintah didorong lebih awal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi regional," jelasnya.

Sementara itu, konsolidasi APBD regional Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang relatif membaik. Pendapatan daerah tercatat Rp7,45 triliun atau 23,68% dari target, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp5,59 triliun atau 13,66% dari pagu anggaran.

Menariknya, belanja modal melonjak 65,21% secara tahunan yang mengindikasikan percepatan eksekusi proyek infrastruktur dan investasi publik oleh pemerintah daerah sejak awal tahun.

"Kenaikan belanja modal menjadi sinyal yang sangat baik karena menunjukkan pemerintah daerah mulai agresif mengeksekusi proyek-proyek pembangunan. Ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada kuartal berikutnya," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalimantan Selatan tumbuh positif pada kuartal pertama 2026.

Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 31 Maret 2026 mencatat bahwa realisasi KUR mencapai Rp1,28 triliun atau 24,78% dari target Rp5,15 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menyatakan pembiayaan tersebut tersalur kepada 18.001 debitur, dengan dominasi penyaluran konvensional sebesar Rp1,23 triliun (96,39%), sementara skema syariah hanya menyentuh angka Rp46,17 miliar (3,61%).

"Capaian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan terus bergerak positif. KUR menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Secara nasional, Kalimantan Selatan bertengger di peringkat ke-17 untuk realisasi KUR, tetapi menjadi runner-up se-Kalimantan.

Sektor pertanian menjadi penyerap terbesar dengan nilai Rp449,70 miliar (35,21%) kepada 8.804 debitur, diikuti skema mikro yang mendominasi dengan porsi Rp820,84 miliar (64,27%) dan tersalur kepada 10.298 debitur.

Menariknya, Kota Banjarmasin menguasai realisasi tertinggi sebesar Rp230,11 miliar kepada 2.560 debitur, disusul Kabupaten Tanah Bumbu (Rp179,67 miliar kepada 1.789 debitur) dan Kabupaten Banjar (Rp133,24 miliar kepada 2.123 debitur).

Dari sisi lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi tulang punggung dengan capaian Rp836,20 miliar kepada 15.461 debitur.

Angka ini jauh meninggalkan Bank Mandiri yang menyalurkan Rp149,80 miliar kepada 1.289 debitur, dan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Rp130,70 miliar kepada 394 debitur.

Sejalan dengan KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga mencatatkan progres dengan total penyaluran Rp18,43 miliar kepada 3.444 debitur hingga akhir Maret 2026.

Catur mengungkapkan skema syariah mendominasi dengan porsi Rp15,85 miliar (86,05%), sedangkan konvensional hanya Rp2,57 miliar (13,95%).

"Pembiayaan UMi hadir untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya terakses layanan perbankan formal. Ini menjadi bagian penting dalam memperluas inklusi keuangan di daerah," ungkapnya.

Kendati demikian, posisi Kalimantan Selatan di peringkat ke-28 nasional dari 34 provinsi untuk UMi.

Lebih lanjut, pola konsentrasi geografis kembali terulang pada UMi. Kota Banjarmasin menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp3,69 miliar kepada 646 debitur, diikuti Kabupaten Banjar (Rp2,37 miliar kepada 439 debitur) dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Rp1,94 miliar kepada 345 debitur).

Catur menjelaskan sektor perdagangan menyerap 94% total pembiayaan, sementara skema kelompok mendominasi dengan porsi 93,34%.

Kemudian, Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur utama dengan realisasi Rp15,85 miliar kepada 2.937 debitur.

Dia menuturkan akan memperkuat fungsi pengawasan melalui pengawasan dan evaluasi berkala bersama seluruh mitra penyalur agar penyaluran pembiayaan tepat sasaran.

"Kolaborasi strategis dengan seluruh mitra penyalur akan terus kami tingkatkan agar keberhasilan penyaluran di wilayah-wilayah pertumbuhan seperti Banjarmasin dapat diperluas secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Langkah ini penting untuk mempercepat distribusi modal yang akuntabel sekaligus menjadi penggerak ekonomi inklusif di daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 3.339 orang dalam 4 bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan total 1.581 orang, disusul Banten sebanyak 1.536 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.367 orang dan 1.237 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, paling banyak 1.140 orang di DKI Jakarta hingga sedikitnya 9 orang di Papua Barat.

Adapun, belasan ribu tenaga kerja terdampak PHK di Tanah Air itu merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Brantas Abipraya (Persero) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Utara (Sulut) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026. Percepatan dilakukan dengan menjaga kualitas konstruksi sekaligus memastikan proyek selesai sesuai target waktu.

Komisaris Independen Brantas Abipraya Isra D. Pramulya mengatakan proyek pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan rampung tepat waktu dengan tetap memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja. “Brantas Abipraya memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai standar mutu, ketepatan waktu, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3),” kata Isra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Isra menjelaskan percepatan pekerjaan berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Minahasa, Sulawesi Utara serta Kabupaten Banjarbaru dan Barito Kuala di Kalimantan Selatan. Hingga awal Mei 2026, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Minahasa mencapai 37,51 persen yang meliputi pekerjaan struktur utama, baja struktur, baja ringan, serta pekerjaan kawasan.

Ia mengatakan realisasi terhadap kurva rencana atau S-Curve menunjukkan deviasi positif sebesar 2,36 persen yang menandakan pelaksanaan proyek lebih cepat dari target. Sementara itu, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Kuala dan Banjarbaru telah mencapai 52,49 persen. “Sama halnya dengan di Minahasa, pembangunan proyek ini juga menunjukkan devisiasi positif,” kata Isra.

Isra menegaskan percepatan pembangunan tetap disertai pengendalian kualitas. Ia memastikan proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas serta mengedepankan keselamatan kerja.

Di tengah progres pembangunan, proyek menghadapi tantangan berupa tingginya curah hujan dan kelangkaan solar yang berdampak pada distribusi material alam seperti pasir, baik untuk pekerjaan lapangan maupun suplai ke batching plant. Untuk menjaga target penyelesaian pada 20 Juni 2026, perusahaan melakukan sejumlah langkah percepatan.

“Perusahaan menambah dua unit mobile crane sehingga total menjadi empat unit, serta mengubah metode pengecoran pelat dari sistem konvensional menjadi metal deck untuk meningkatkan efisiensi waktu,” kata Isra.

Dari sisi logistik, perusahaan mempercepat pengadaan material seperti keramik, MEP, dan furnitur dengan memaksimalkan sewa gudang. Pengiriman material juga dialihkan menggunakan pesawat Hercules dan kargo udara guna menjaga kelancaran suplai di tengah keterbatasan distribusi. “Percepatan yang dilakukan tidak mengorbankan mutu. Ini menjadi upaya kami untuk memastikan proyek dapat selesai lebih cepat dengan tetap memenuhi standar terbaik,” kata Isra.

Isra mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi kontribusi Brantas Abipraya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses pendidikan yang layak dan merata. Sekolah tersebut dilengkapi fasilitas pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA, rumah susun guru, asrama siswa, masjid, gedung serbaguna, kantin, serta sarana olahraga.

“Ke depan, Brantas Abipraya akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya sektor pendidikan,” kata Isra.

Bisnis.com, SAMARINDA — Sebanyak 201 desa di Kalimantan Selatan masih terjebak dalam zona blank spot atau wilayah tanpa jangkauan telekomunikasi dari total 2.015 desa se-Banua.

Data tahun 2026 ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin baru-baru ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyatakan kondisi geografis yang menantang menjadi akar permasalahan disparitas konektivitas tersebut.

Tantangan topografi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital di wilayah-wilayah terpencil.

"Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital," kata Muhamad Muslim dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Kendati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim 91% desa telah terbebas dari persoalan blank spot, di mana 1.814 desa memiliki infrastruktur digital memadai, tapi angka 201 desa yang tertinggal justru menjadi cermin kesenjangan akses digital yang masih menganga lebar di pelosok Banua.

Muslim menegaskan rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan upaya mengidentifikasi kendala riil di lapangan agar 201 desa sisanya dapat segera terlayani.

"Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi," jelasnya.

Selain memperluas cakupan layanan ke wilayah blank spot, Pemprov Kalsel juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas jaringan.

Muslim menekankan kebutuhan masyarakat kini tak lagi sebatas sinyal telepon, melainkan internet stabil dengan kapasitas bandwidth memadai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penetapan standar minimal kualitas jaringan di seluruh wilayah tertinggal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem pemantauan real-time yang dapat diakses gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

Sistem ini diharapkan menjadi alat kontrol agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai hambatan regulasi maupun teknis, seperti persoalan lahan dan kelistrikan dapat diselesaikan secara kolektif.

"Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya," tambahnya.

Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah mengintegrasikan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta menghubungkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.

Adapun dia menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.

"Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital," pungkasnya.

Hanif Faisol Nurofiq yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamen Pangan) memiliki harta sebesar Rp4,19 miliar.

Sebelum ditunjuk sebagai Wamenko Pangan, Hanif menjabat Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH). 

Berdasarkan data LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta dan kekayaan Hanif terakhir dilaporkan per Desember 2024 saat masih menjabat Menteri LH.

Secara rinci, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4 miliar. Ia tercata hanya memiliki sebidang tanah tersebut di Kota Tanah Bambu dan merupakan hasil sendiri.

Lalu, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp125 juta. Hanif juga hanya memiliki satu kendaraan dalam laporan ini yakni mobil Toyota Sedan Corolla Altis Tahun 2012.

Hanif juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp67 juta, dan tidak memiliki utang dalam laporannya. Dengan demikian total kekayaannya sebesar Rp4,192 miliar.

Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sebelum penugasan tersebut, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) di Istana Negara, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Prabowo.

Sebelum diangkat menjadi wamenko pangan, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Dengan pelantikan ini, maka Hanif akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan(Zulhas) untuk memastikan ketahanan pangan hingga peningkatan gizi dalam negeri.

Sebelumnya, Hanif dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Ia merupakan pejabat yang memulai karirnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelum menduduki posisi menteri, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ancaman musim kemarau berkepanjangan di tahun 2026 mendorong Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan merancang strategi guna mempertahankan produktivitas sektor pertanian.

Langkah ini diambil menyusul prediksi cuaca yang menunjukkan pola kemarau dengan durasi lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BPTPH Kalimantan Selatan Lestari Fatria Wahyuni menyatakan berbagai upaya antisipasi telah digulirkan sejak dini, mencakup sosialisasi kepada petugas lapangan hingga koordinasi lintas sektor untuk menghadapi tantangan iklim yang kian tidak menentu.

"Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi sejak awal Mei dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Namun, pola musim di Kalimantan Selatan berbeda-beda sesuai zona masing-masing," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Sebagai bentuk kewaspadaan, BPTPH telah mensosialisasikan informasi tersebut kepada Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang bertugas di lapangan.

Tidak hanya itu, surat peringatan resmi pun telah disebarkan ke seluruh jajaran terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai langkah preventif menghadapi risiko kekeringan yang mengintai.

Pemanfaatan pompa air dan saluran irigasi yang masih berfungsi menjadi alternatif yang diharapkan dapat membantu kelangsungan budidaya tanaman.

Selain itu, pemilihan varietas tanaman toleran kekeringan dengan masa tanam singkat, yaitu sekitar 100 hari menjadi opsi yang direkomendasikan.

"Pemilihan varietas menjadi kunci penting agar petani tetap bisa berproduksi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu," terang Lestari.

Di sisi lain, musim kemarau juga berpotensi memicu ledakan populasi hama yang dapat mengancam hasil panen.

Tak pelak, BPTPH menjalin koordinasi intensif dengan dinas pertanian kabupaten/kota, petugas POPT, serta penyuluh pertanian untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi serangan organisme pengganggu tanaman.

Dia mengungkapkan, jenis hama yang muncul cenderung bervariasi di setiap wilayah berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, sehingga distribusi pestisida dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

"Stok bahan pengendali sudah kami siapkan dan distribusikan hingga ke tingkat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Dengan demikian, jika terjadi serangan hama, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran," paparnya.

Adapun dia menargetkan agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat ditekan seminimal mungkin.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor mengeluarkan prakiraan cuaca mingguan untuk wilayah Kalimantan Selatan periode 22–28 April 2026.

Prakirawan BMKG Stasiun Syamsudin Noor Rianita Sekar Utami menyatakan kondisi atmosfer di wilayah Kalsel diprediksi tidak stabil sepanjang pekan ini.

Langit berawan hingga hujan ringan akan mendominasi, disertai potensi intensifikasi menjadi hujan sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.

"Secara umum, cuaca Kalimantan Selatan dalam sepekan ke depan berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan angin kencang," kata Rianita Sekar Utami dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Ditinjau dari parameter meteorologi, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celsius dengan kelembapan relatif mencapai 55 hingga 98%.

Sementara itu, pola angin diprakirakan bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 5 hingga 25 kilometer per jam.

Dari sisi temporal, pola cuaca menunjukkan dinamika yang cukup bervariasi. Pada periode awal pekan, 22 hingga 24 April 2026, hampir seluruh wilayah Bumi Lambung Mangkurat diprakirakan akan diguyur hujan ringan hingga sedang dengan tutupan awan yang masif.

Sebaliknya, memasuki periode 25–28 April 2026, kondisi cuaca cenderung membaik dengan langit cerah berawan dan intensitas hujan yang menurun menjadi ringan.

Yang menjadi perhatian serius adalah peringatan dini yang dikeluarkan BMKG terkait potensi cuaca buruk pada dua hari pertama periode prakiraan.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan sedang disertai kilat, petir, dan angin kencang, khususnya pada 22–23 April 2026 pada rentang waktu siang hingga malam hari.

"Kami mengimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan," ujarnya.

Tak hanya cuaca di daratan, BMKG juga mengeluarkan peringatan maritim bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

Pasang air laut maksimum diprediksi terjadi di Perairan Kotabaru pada 22–23 April 2026 pukul 07.00–10.00 WITA dengan ketinggian mencapai 2,9 meter.

Sementara di Perairan Sungai Barito, pasang maksimum diperkirakan berlangsung sepanjang periode 22–28 April 2026 pada pukul 09.00–16.00 WITA dengan ketinggian hingga 3,0 meter.

Kendati demikian, potensi gelombang tinggi dilaporkan nihil. Rianita mengingatkan bahwa Kalimantan Selatan saat ini berada dalam fase peralihan musim, atau periode yang kerap memicu fenomena cuaca ekstrem seperti hujan lebat mendadak, angin kencang, hingga kemungkinan munculnya puting beliung di sejumlah lokasi.

"Masyarakat diharapkan terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, baik melalui aplikasi Info BMKG, situs cuaca.bmkg.go.id, maupun media sosial @cuacakalsel," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merampungkan pembahasan final Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Raperda yang kini tengah menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri ini diklaim sebagai langkah strategis menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika regulasi nasional, khususnya pasca berlakunya UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan Nasrullah menyatakan urgensi pembaruan regulasi tersebut.

"Perubahan ini penting agar pengelolaan air tanah di daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan saat ini," kata Nasrullah dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Nasrullah menyoroti peran krusial air tanah sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun sektor usaha.

"Melalui Raperda ini, kita ingin memastikan perlindungan hak masyarakat atas air, menjaga keberlanjutan sumber daya, serta memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatannya," ucap dia.

Raperda ini disusun mengacu pada ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan setiap Raperda dilengkapi penjelasan atau naskah akademik sebagai dasar yuridis.

Secara substansial, regulasi yang kini mengantre proses fasilitasi PHD Kemendagri ini menargetkan sejumlah sasaran, seperti menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, hingga memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat adat.

Adapun, Pansus III DPRD Kalsel optimistis Raperda akan segera disahkan pasca evaluasi Kemendagri, dengan harapan memberikan kepastian hukum dan manfaat luas bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.389 orang sepanjang periode Januari-Maret 2026.

Berdasarkan tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari angka PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 4.590 orang, pada Februari 2026 sejumlah 3.273 orang, serta pada Maret 2026 yang sebanyak 526 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat itu tercatat sebanyak 1.721 orang pada tiga bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan akumulasi 1.071 orang, disusul Kalimantan Timur sebanyak 915 orang.

Berikutnya, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Banten dan Jawa Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 707 orang dan 649 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, paling sedikit 2 orang hingga 707 orang.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggarap proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut senilai Rp1,02 triliun di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalsel.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, proyek tersebut dijalankan melalui skema joint operation dengan PTPP sebagai lead contractor. “PTPP sebagai lead contractor dengan porsi 50 persen, sebagai bagian dari program pembangunan multiyears tahun 2026–2028 yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalsel,” ujar Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Joko menjelaskan, proyek ini memiliki masa konstruksi selama 1.005 hari kalender dan masa pemeliharaan 730 hari kalender. Menurutnya, proyek ini memperkuat portofolio perseroan di sektor infrastruktur, khususnya konektivitas wilayah.

Pembangunan jembatan yang berlokasi di Kecamatan Batulicin ini diharapkan meningkatkan akses antara Pulau Kalimantan dan Pulau Laut. Infrastruktur tersebut juga dinilai dapat memperlancar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Secara keseluruhan, pembangunan Jembatan Pulau Laut merupakan proyek strategis dengan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak,” kata Joko.

PTPP menargetkan proyek berjalan sesuai rencana dari sisi mutu, waktu, dan keselamatan kerja. Joko menilai proyek ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas wilayah.

“Hal ini menunjukkan bagaimana keterlibatan PTPP dalam proyek infrastruktur turut mendukung terwujudnya visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Joko.