BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negara lewat tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Pengelolaan aset negara diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata, tuturnya.

Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko. Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Dony menegaskan bahwa BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional.

BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan.

Peningkatan profitabilitas BUMN diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonomi Rusia menunjukkan anomali yang membingungkan di tengah hujan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski sempat mencatatkan kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal pertama 2026 -penurunan pertama sejak 2023-, pemerintah Kremlin justru mengklaim bahwa fondasi ekonomi mereka jauh lebih kokoh dibandingkan sebelumnya.

Wakil Perdana Menteri Rusia , Aleksandr Novak menegaskan, bahwa perlambatan ini hanyalah koreksi wajar dalam siklus pertumbuhan. Namun yang menarik perhatian para pengamat adalah klaim Novak tentang kesejahteraan warga Rusia yang justru meroket di tengah tekanan global.

Di saat banyak negara maju berjuang melawan inflasi dan ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Rusia justru melaporkan kondisi tenaga kerja yang sangat ketat. Tingkat pengangguran diperkirakan tetap bertahan di angka 2,3-2,4%, level terendah dalam sejarah modern Rusia.

Pengambilan Paksa Aset Rusia Rp4.859 Triliun Berlanjut, AS Bakal Mendesak G7



Angka kemiskinan di Rusia turun ke titik rekor 6,7% pada tahun 2025. “Kemiskinan telah turun ke tingkat terendah sepanjang masa yaitu 6,7%,” kata Novak, merujuk pada data 2025.

Sementara itu pendapatan rumah tangga rill melonjak 26,1% dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh kenaikan upah, pembayaran sosial, dan keuntungan bisnis domestik.

Strategi Tukar Guling Produksi Dalam Negeri

Novak mengungkapkan bahwa mundurnya perusahaan-perusahaan Barat dari pasar Rusia justru menjadi berkah tersembunyi bagi industri manufaktur lokal. Melalui kebijakan substitusi impor, output manufaktur Rusia melonjak hampir 23% sejak 2022.

"Setelah periode pertumbuhan tinggi, selalu ada koreksi," ujar Novak kepada harian bisnis Vedomosti.

Ia menambahkan, bahwa Rusia masih mempertahankan posisinya sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) sejak 2021. Barat Frustrasi, Ribuan Sanksi Tak Mampu Lumpuhkan Ekonomi Rusia



Keberhasilan Rusia bertahan sejauh ini didorong oleh kemandirian paksa. Namun tantangan besar menanti, yakni kelangkaan tenaga kerja yang parah dan kebijakan moneter ketat untuk menahan inflasi bisa menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Pandangan Novak didukung oleh Menteri Pembangunan Ekonomi, Maksim Reshetnikov yang mengatakan kepada Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa bahwa ekonomi telah “bertahan dengan baik”, meskipun adanya sanksi dan tekanan eksternal. Kementerian tersebut memperkirakan pertumbuhan PDB akan mencapai 0,4% tahun ini sebelum meningkat menjadi 1,4% pada 2027, kata Reshetnikov.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menyapu bersih berbagai hambatan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada 2029 dengan mengandalkan peran dominan sektor swasta.

"Banyak orang menyarankan agar saya memperbaiki kerangka regulasi di negara saya. Tetapi saya mengatakan kepada mereka bahwa jika saya mulai dari hal-hal administratif, yaitu memperbaiki regulasi, saya mungkin akan melewatkan kondisi sebenarnya yang dihadapi sektor swasta," ujar Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya menjelaskan kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10%, sedangkan sisanya bergantung pada aktivitas sektor swasta. Sebab itu, pemerintah memilih pendekatan praktis dengan menyelesaikan langsung berbagai kendala bisnis di lapangan dibanding hanya fokus pada reformasi regulasi administratif.

Untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi, pemerintah membentuk gugus tugas khusus berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya sendiri ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua dalam tim tersebut.

Menurut dia, gugus tugas tersebut bekerja secara mingguan untuk menangani berbagai persoalan investasi dan birokrasi. Hingga kini, tercatat sebanyak 142 pengaduan telah masuk melalui saluran debottlenecking, dengan 83 kasus sudah dibahas secara terbuka dan 45 kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya.

"Setiap minggu, kami menyelesaikan satu, dua, hingga empat kasus, dan sejauh ini berjalan lancar. Kami berhasil menghilangkan hambatan dengan cepat. Saya yakin satu tahun dari sekarang, iklim lingkungan di Indonesia akan jauh lebih baik daripada sekarang," katanya.

Purbaya menambahkan proses penyelesaian hambatan dilakukan secara transparan melalui forum musyawarah yang disiarkan media agar seluruh pihak mematuhi keputusan bersama. Pemerintah juga menjamin perizinan dan kelancaran operasional usaha menjadi prioritas utama Presiden dalam menarik investasi baru.

Kepada para investor dan duta besar asing yang hadir, Purbaya meminta pelaku usaha tidak ragu melaporkan kendala investasi yang dihadapi di lapangan. Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen memastikan setiap hambatan dapat diselesaikan secara cepat guna memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi global yang kredibel.

Pemerintah daerah menilai transisi energi bersih harus bersifat inklusif, tidak hanya berfokus pada kota dan perusahaan besar, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tingkat pemerintahan,

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperkuat kolaborasi ekosistem kewirausahaan iklim guna mendorong ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan mitra pembangunan.

“Kegiatan ini menjadi sumber informasi terkait berbagai kebijakan sekaligus bahan penyusunan kebijakan publik di bidang perubahan iklim dan kewirausahaan,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jusuf Lery Rupidara di Kupang, Selasa.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Ekosistem Kewirausahaan Iklim di Indonesia Timur yang diselenggarakan New Energy Nexus Indonesia bersama Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia (KINETIK).

Ia mengatakan, Pemprov NTT mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Australia yang mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan ekosistem kewirausahaan.

“Pemerintah daerah menilai transisi energi bersih harus bersifat inklusif, tidak hanya berfokus pada kota dan perusahaan besar, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tingkat pemerintahan,” katanya.

Ia juga mendorong agar inovator daerah, UMKM, dan pelaku usaha rintisan dapat berperan menjadi motor penggerak proyek berkelanjutan.

“Kami berharap rangkaian diseminasi pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia Timur ini berjalan lancar, memperkuat sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, serta memberi manfaat bagi pembangunan NTT,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wesly Sinulingga dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan mengatakan, transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan merupakan agenda transformasi ekonomi, bukan sekadar isu lingkungan.

Menurutnya, keberhasilan transisi ditopang ekosistem lokal yang mencakup pembiayaan serta konektivitas antara ide, kapasitas, teknologi, pasar, dan investasi.
Selain itu, kewirausahaan saat ini menjadi masa depan ekonomi, dengan banyak inovasi lahir dari daerah, generasi muda, dan perempuan.

“Daerah perlu dipandang sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan baru, bukan hanya penerima kebijakan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa transisi ekonomi juga harus membuka peluang bagi masyarakat lokal, UMKM, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, sehingga kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga dampak sosial.

Ke depan, lanjut dia, Kementerian Keuangan akan mendukung melalui penguatan ekosistem keuangan berkelanjutan, kebijakan, instrumen pembiayaan, serta kerja sama kolaboratif.

“Kami berharap forum ini menghasilkan kolaborasi, proyek, dan investasi nyata di Provinsi NTT,” katanya.

Adapun dalam forum tersebut juga dilakukan sesi diskusi bersama dua startup lokal, yakni Kuan Timor Teknologi dan Sumba Solusi Alam, yang membahas profil solusi teknologi, tantangan kewirausahaan iklim, serta masukan untuk penguatan ekosistem.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 memang mencatatkan angka yang terlihat impresif, yakni mencapai 5,61%. Namun di balik besaran angka tersebut, tersimpan kerentanan fundamental ekonomi makro yang sewaktu-waktu bisa memukul balik stabilitas perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi domestik secara sekilas memang tampak tangguh jika merujuk pada tren peningkatan secara tahunan (year on year). Meski begitu, tingginya angka tersebut belum sejalan dengan kondisi riil di lapangan, terutama jika membedah lebih dalam indikator mikroekonomi dan sektor riil seperti industri pengolahan.

Kepala Center of Macroeconomics dan Finance INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai capaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif belum mencerminkan fundamental ekonomi secara keseluruhan. Hal ini memicu ketimpangan antara data di atas kertas dengan realitas yang dihadapi oleh pelaku industri maupun masyarakat di lapisan bawah.

Purbaya: Saya Sebel Dibilang Gara-gara Fiskal Rupiah Jeblok



"Masih terjadi paradoks antara indikator makro dengan berbagai indikator atau realitas khususnya di manufaktur, atau sektoral itu masih belum bisa dirasakan. Apalagi di masyarakat, terutama di masyarakat yang menengah ke bawah," ujar Rizal dalam diskusi yang diselenggarakan INDEF secara daring, dikutip Selasa (12/5/2026).

Tekanan fundamental ini salah satunya bersumber dari kondisi fiskal negara yang dipaksa bekerja ekstra keras sejak awal tahun. Belanja pemerintah tercatat melonjak tajam hingga 21,81%, yang berimbas langsung pada melebarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Diragukan, Purbaya: Angka Jelek Ribut, Angka Tinggi Ribut



Tercatat, defisit anggaran pada kuartal I-2026 nyaris menyentuh level 1% dari PDB, atau menembus angka Rp240 triliun. Padahal, pemerintah memiliki batasan ruang gerak defisit maksimal sebesar 3 persen untuk keseluruhan tahun berjalan.

"Artinya kalau satu triwulan saja sudah hampir 1 persen, kita masih ada sisa tiga triwulan lagi. Sangat sulit rasanya untuk menjaga 3 persen dengan tetap mengutamakan belanja fiskal yang fantastis jika stimulus itu tidak benar-benar menciptakan nilai tambah yang besar," jelas Rizal.

Masalah tak berhenti pada urusan kas negara saja, karena sektor eksternal turut membunyikan alarm kewaspadaan. Hal ini ditandai dengan tren penurunan cadangan devisa dan pelemahan nilai tukar rupiah yang bahkan telah menembus asumsi makro APBN 2026 di level Rp16.500 per dolar AS.

Melambungnya angka pertumbuhan ekonomi faktanya tidak mampu menjadi perisai untuk menahan gempuran tekanan eksternal terhadap mata uang Garuda. Tingginya capaian tersebut seolah menjadi anomali ketika disandingkan dengan risiko pelemahan fundamental yang kian membesar.

"Di balik pertumbuhan 5,61 persen ini ternyata rupiah dan risiko fundamentalnya juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan fundamental, tidak hanya dari sisi eksternal, tapi juga stabilitas fiskal dan daya tahan sektoral domestik," tegas Rizal.

Lebih jauh, mesin utama PDB yang biasanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga kini tampak kedodoran. Laju konsumsi terus-menerus bergerak di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional, memperlihatkan bahwa keseimbangan ekonomi saat ini digerakkan secara artifisial oleh belanja ekspansif pemerintah.

Lesunya indikator konsumsi rumah tangga ini menjadi sinyal bahaya bagi ketahanan pasar domestik ke depannya. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa roda ekonomi belum benar-benar berputar merata di kalangan masyarakat luas.

"Laju konsumsi ini terus cenderung di bawah PDB dan itu menunjukkan apa? Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih secara kuat, terutama yang terjadi di kelompok kelas menengah," papar Rizal.

Pemerintah diingatkan bahwa ekspansi fiskal memang ampuh menggenjot angka nasional dalam jangka pendek. Akan tetapi, kebijakan ke depan harus diarahkan pada keseimbangan, yakni pertumbuhan berkualitas yang benar-benar memulihkan daya beli masyarakat dan menggerakkan pelaku usaha secara optimal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, performa ekonomi saat ini merupakan kelanjutan dari momentum positif akhir tahun lalu, bukan sekadar anomali statistik.

Dia mengaku heran terhadap skeptisisme para ekonom. Padahal, dunia internasional memberikan apresiasi positif terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Dia merujuk pada tren penguatan yang sudah terlihat sejak kuartal IV-2025 yang tumbuh 5,39 persen.

"Jadi kalau angka jelek ribut, angka tinggi ribut. Jadi teman-teman ekonom tuh maunya apa?" kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 bukan terjadi secara otomatis atau autopilot. Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama di sektor fiskal, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Tentu ini bukan autopilot. Karena kalau kita lihat sumber-sumber pertumbuhannya baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, memang ada dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk kebijakan fiskal," kata Juda Agung dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2026 yang digelar secara daring, Kamis (7/5/2026).

Juda mengatakan pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah inflasi yang tercatat sebesar 2,42%, atau tetap rendah dan stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat. Pemerintah juga mempertahankan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar harga energi domestik tidak melonjak di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

"Subsidi BBM memang kami jaga, harga BBM-nya tidak mengalami kenaikan, supaya inflasi terjaga dan daya beli masyarakat terjaga. Itu mengapa konsumsi di kuartal satu juga masih baik, di atas lima persen," ujarnya.

Ia menilai kebijakan menjaga harga BBM merupakan langkah yang sengaja dirancang untuk menopang daya beli masyarakat. Jika harga BBM dilepas mengikuti pasar global, pemerintah memperkirakan inflasi akan meningkat dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain menjaga konsumsi, pemerintah juga melakukan penyesuaian belanja negara melalui refocusing anggaran guna menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3%. Juda menyebut langkah pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan dilakukan untuk mengantisipasi tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan mencapai USD100 per barel.

"Kami melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain sehingga defisit fiskal bisa dijaga di 2,9% tahun ini," kata Juda.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2026 capai 5,61% menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20 . Ia mengatakan, di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas ekspektasi berbagai lembaga.

Menko Airlangga menambahkan, pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibanding sejumlah negara seperti China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat.

"Pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi," ungkapnya dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB Kuartal I 2026, Selasa (5/5/2026).

RI Lepas dari Kutukan Ekonomi 5%, Purbaya Ngak Stress Lagi



Menurutnya, capaian ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama momentum Ramadan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,52 persen dan menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

"Ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadhan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi," tegasnya.



Selain konsumsi, belanja pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 21,81 persen atau sekitar Rp815 triliun. Realisasi ini ditopang berbagai program belanja kementerian lembaga, termasuk MBG sampai dengan Maret Rp51 Triliun.

Dari sisi indikator makro, kondisi ekonomi dinilai tetap stabil. Inflasi April 2026 tercatat 2,42%, masih dalam kisaran target. Indeks keyakinan konsumen berada di level 122,9, sementara neraca dagang mencatat surplus Rp3,32 triliun dan telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan kredit juga meningkat 9,49 persen secara tahunan, diikuti kenaikan dana pihak ketiga sebesar 13,55%.Ini Pendorong Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026

Kondisi sosial juga disebutnya turut menunjukkan perbaikan. Dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026, jumlah tenaga kerja bertambah 1,89 juta orang menjadi 147,67 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,76% menjadi 4,68%.

Selain itu angka kemiskinan tercatat 8,25% dan rasio gini berada di level 0,363 pada September 2025.

Airlangga menegaskan, berbagai stimulus pemerintah selama kuartal pertama juga berperan sebagai bantalan terhadap gejolak global. Di antaranya diskon tarif transportasi selama Idul Fitri yang mendorong peningkatan jumlah penumpang di berbagai moda.

"Salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri, penumpang kereta api ekonomi naik sekitar 7,6 persen secara year-on-year, angkutan laut naik 2,56 persen year-on-year, angkutan penyeberangan naik 13,7 persen year-on-year," kata Airlangga.

Capaian positif juga berlaku untuk program KUR di kuartal pertama capaiannya adalah Rp96,18 triliun, naik 34,41 persen dari target. Kemudian kredit Alsintan Rp55,92 miliar, atau 23,19% dari target, kredit industri padat karya sebesar 82,93% atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai Rp14,92 triliun, 42,89% dari target.

Pemerintah, katanya, akan terus mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2026 yang ditargetkan sebesar 5,4%. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penyaluran gaji ke-13 ASN sebesar Rp55 triliun, bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi pendidikan sebesar Rp13,4 triliun serta program perumahan, termasuk pembangunan 3 juta rumah melalui skema FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya dengan alokasi anggaran Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun, dan kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rasa syukur dan kelegaannya atas pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang berhasil menyentuh angka 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I 2026. Menurutnya, realisasi ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia telah berhasil melampaui stagnasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini tertahan di level 5%.

"Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5/2026).

Purbaya mengaku sempat merasa tegang sebelum pengumuman resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dirilis. Namun hasil yang melampaui ekspektasi ini dinilai sebagai prestasi besar di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61% di Kuartal I-2026



"Kabar gembira ternyata, jadi kalau target tercapai santailah, saya enggak stress lagi," ujar dia.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, pertumbuhan ekonomi periode ini didorong secara signifikan oleh belanja pemerintah serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Kepala BPS, Amalia Adhininggar Widyasanti menjelaskan, bahwa meskipun konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan kontribusi 54,36% terhadap PDB. Pertumbuhan tercepat justru datang dari sektor pengeluaran pemerintah.

Konsumsi pemerintah mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 21,81% pada kuartal I 2026. Kenaikan tajam ini dipicu oleh realisasi belanja pegawai serta pelaksanaan program sosial pemerintah.

"Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi konsumsi pemerintah 21,81%. karena realisasi gaji ke 14 atau THR, belanja barang, dan jasa yang diserahkan ke masyarakat," kata Amalia.

Amalia merinci bahwa pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja barang dan jasa yang disalurkan kepada publik, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk pertumbuhan 5,61 persen di Q1-2026, angkanya memang terlihat kuat. Bahkan bisa dibilang di atas ekspektasi

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal I 2026 menjadi modal awal positif untuk menjaga momentum, dengan penguatan investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.

"Untuk pertumbuhan 5,61 persen di Q1-2026, angkanya memang terlihat kuat. Bahkan bisa dibilang di atas ekspektasi," kata Yusuf dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, ia menyampaikan jika dilihat lebih dalam, terdapat beberapa faktor yang bersifat sementara dan terkonsentrasi pada awal tahun.

Ia mencontohkan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh penuh di kuartal pertama, sehingga dorongan konsumsi langsung terpusat pada periode tersebut.

Selain itu, belanja pemerintah yang cukup kuat di awal tahun serta basis perbandingan tahun lalu yang relatif rendah turut menopang capaian pertumbuhan tersebut.

"Jadi wajar kalau angkanya terlihat tinggi. Artinya, untuk keberlanjutan kita perlu sedikit lebih hati-hati. Apalagi secara kuartalan sebenarnya ekonomi sempat terkontraksi. Itu sinyal bahwa momentumnya tidak sekuat yang terlihat di angka tahunan," ujarnya.

Ke depan, ia menilai tantangan tetap perlu diantisipasi, terutama dari tekanan eksternal seperti harga energi global dan nilai tukar yang masih lemah.

Jika kondisi tersebut berlanjut, dampaknya dapat mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan.

Karena itu, kata dia, capaian pada kuartal I ini dinilai sebagai modal awal yang baik untuk menjaga pertumbuhan dalam kisaran target tahunan.

Menurutnya, dorongan pada kuartal berikutnya perlu mulai ditopang oleh investasi dan aktivitas ekonomi yang lebih struktural, tidak lagi bergantung pada faktor musiman.

Ia menambahkan data investasi sebenarnya cukup positif dan perlu terus dijaga momentumnya melalui percepatan proyek, kepastian regulasi, serta iklim usaha yang kondusif agar sektor swasta terus berekspansi.

Di sisi lain, perhatian terhadap daya beli dan lapangan kerja juga menjadi penting, mengingat konsumsi pada kuartal I banyak dipengaruhi faktor musiman seperti THR dan belanja Lebaran yang bersifat sementara.

Sementara itu, dari sisi industri mulai terlihat adanya tekanan, tercermin dari indikasi awal PMI manufaktur yang berada di bawah level ekspansif, padahal sektor ini berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja formal.

Dengan demikian, pemerintah perlu menjaga agar tekanan di sektor riil tidak berlanjut, sekaligus mengantisipasi risiko inflasi dan nilai tukar, serta dinamika ekspor-impor agar stabilitas ekonomi tetap terjaga ke depan.

"Untuk risiko, yang paling perlu dijaga menurut saya tetap kombinasi inflasi dan nilai tukar. Saat ini inflasi memang masih terkendali, tapi tekanan biaya di level produsen sudah mulai naik. Biasanya ini akan muncul ke harga konsumen dengan jeda waktu," tuturnya.

Di sisi lain, tambah Yusuf, pelemahan rupiah membuat biaya impor ikut naik, terutama untuk bahan baku dan energi. Hal itu perlu diantisipasi karena bisa menekan daya beli sekaligus menambah beban dunia usaha.

"Di luar itu, ada juga tekanan dari sisi eksternal. Kinerja ekspor mulai melambat sementara impor meningkat, sehingga kontribusi ke pertumbuhan tidak sekuat sebelumnya. Ini bisa berdampak ke neraca eksternal dan pada akhirnya kembali ke stabilitas nilai tukar," katanya.

Terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp6.187,2 triliun.

"Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026. Kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga kegiatan produksi industri.

"Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini. Industri pengolahan tercatat tumbuh 5,04% (yoy), didorong oleh kinerja industri makanan dan minuman, logam, komputer dan elektronik, serta kimia dan farmasi.

Amalia menjelaskan, pertumbuhan industri pengolahan juga ditopang oleh meningkatnya permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, tumbuh 6,26% seiring meningkatnya produksi dan impor barang konsumsi, modal, serta bahan baku.

Sektor konstruksi turut mencatat pertumbuhan 5,49% yang didorong aktivitas pembangunan oleh pemerintah dan swasta. Sementara sektor pertanian tumbuh 4,97%. Secara kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), lima sektor utama adalah industri pengolahan (19,07%), perdagangan (13,28%), pertanian (12,67%), konstruksi (9,81%), dan pertambangan (8,69%).

Sejumlah sektor juga mencatat pertumbuhan tinggi, antara lain akomodasi dan makan minum yang tumbuh 13,14% didorong momentum libur nasional dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, jasa lainnya tumbuh 9,91% seiring peningkatan perjalanan wisatawan, serta transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04% akibat meningkatnya mobilitas masyarakat.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama. Konsumsi masyarakat meningkat seiring momentum hari besar keagamaan, kebijakan pengendalian inflasi, serta stimulus seperti diskon transportasi dan pemberian THR.

Sementara itu, PMTB tumbuh 5,96% didorong investasi pemerintah dan swasta, sedangkan konsumsi pemerintah melonjak 21,81% seiring realisasi belanja pegawai dan program sosial. Secara wilayah, pertumbuhan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 7,93%, diikuti Sulawesi 6,95%, dan Jawa 5,79%, yang seluruhnya berada di atas rata-rata nasional.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 sebesar 5,61%. Capaian PDB ini lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni senilai 4,87%.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merincikan soal pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 atas harga harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 bila dibandingkan triwulan I-2025 atau year on year tumbuh sebesar 5,61%,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2206).

Amalia juga mengatakan soal beberapa catatan peristiwa domestik yang mempengaruhi PDB pada kuartal awal 2026. Mulai dari tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat, seperti konsumsi per kapita kelompok restoran dan hotel yang tumbuh 11,63% hingga nilai transaksi elektronik, kartu debit, dan kartu kredit yang tumbuh 4,20%.

Mobilitas masyarakat juga diungkap BPS mengalami peningkatan saat momen libur nasiobal dan hari raya keagamaan, baik secara jumlah perjalanan dalam negeri yang tumbuh 13,14% maupun tingkat perjalanan luar negeri sebesar 8,62%. "Ada dorongan stimulus dari pemerintah sepanjang triwulan I-2026," kata Amalia.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selain upaya meningkatkan gizi dan menekan angka stunting, juga bentuk pertahanan ekonomi rakyat. Program ini berpotensi menggerakkan ekonomi nasional melalui pelibatan petani, pelaku UMKM, serta distribusi pangan.

Ketua Umum PC Jakarta Pusat Pemuda Muslimin Indonesia Amirullah Hijrian menilai MBG tidak cukup jika hanya diposisikan sebagai program bantuan sosial. Program tersebut bagian dari ekosistem ekonomi berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Ketika negara membeli bahan pangan seperti beras, sayur, dan telur dari pasar lokal, terjadi perputaran ekonomi yang nyata. Petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil mendapatkan kepastian permintaan,” ujar Amirullah, Senin (20/4/2026).

Menurut dia, program MBG berpotensi membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja lintas usia, serta mendorong inovasi di sektor pangan. Program ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi kekuatan ekonomi di masa depan.



Ketua Umum PC Jakarta Pusat Pemuda Muslimin Indonesia Amirullah Hijrian. Foto: Ist

Namun, implementasi program harus disertai transparansi, ketepatan sasaran, serta pelibatan aktif generasi muda agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat melainkan juga dari sejauhmana program tersebut mampu menggerakkan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

“Melalui MBG, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian yang nyata terhadap kebutuhan rakyat, sebuah langkah yang layak diapresiasi dan didukung bersama. Jadi, dari dapur ke pasar kembali ke rakyat,” kata Amirullah.