Bisnis.com, JAKARTA — Tim ekonom dan analis HSBC memprakirakan pemerintah tetap bisa menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB. Namun pertumbuhan ekonomi diramal berisiko tak sampai 5%.

Pada taklimat media HSBC Indonesia Economy and Investment Outlook Kuartal II/2026, Kamis (23/4/2026), Managing Director, Chief India Economist and Macro Stretegsit, Asean Economist, HSBC Global Investment Research, Pranjul Bhandari mengatakan ekonomi Indonesia dibuka pada awal 2026 dengan baik.

Hal ini tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi hampir 5,4% pada kuartal IV/2025, berkat pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter.

Kendati demikian, Pranjul memandang guncangan harga energi akibat perang AS-Israel dan Iran bakal memberikan dampak dari sejumlah jalur. Utamanya, guncangan yang turut menyebabkan disrupsi di jalur perdagangan energi dunia yakni Selat Hormuz turut berdampak pada kecukupan pasokan.

"Mengapa ini berbeda dengan guncangan-guncangan sebelumnya yang pernah kita lihat, karena ini tidak hanya karena harga energi, namun juga kuantitasnya. Apakah akan ada cukup minyak? Apakah akan ada cukup gas?," jelasnya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dampaknya kepada Indonesia, lanjut Pranjul, akan terasa pada seluruh indikator perekonomian yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, serta APBN. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Dari sisi inflasi, kenaikan indeks harga konsumen bisa dapat dikendalikan apabila harga minyak bertengger di sekitar US$80 per barel tahun ini. Pranjul menyebut itu adalah skenario dasar (base case scenario) pihaknya.

Di Indonesia, apabila hal tersebut terjadi, maka inflasi sepanjang tahun diprakirakan bisa dijaga di bawah 3,5%. Namun, ini sudah berada di atas target BI yaitu 2,5%+-1%. Keputusan pemerintah menjaga harga BBM subsidi dinilai bisa membantu meredam inflasi.

Kemudian, pada pertumbuhan ekonomi, dampaknya masuk utamanya dari sektor perdagangan dan transportasi. Apabila dampak perang berkepanjangan, maka sektor industri bisa terdampak akibat kenaikan harga-harga terkait dan berujung ke daya beli.

"Saya tidak akan itu akan meningkat tinggi, namun apabila itu naik sedikit saja, yang mana kami prediksi, maka itu akan bisa menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi melemah," terangnya.

Di sisi lain, pengaruh pelemahan pada investasi akibat banyaknya ketidakpastian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Sementara itu, pemerintah diketahui menargetkan ekonomi tumbuh 5,4% sesuai dengan yang ditargetkan tahun lalu.

"Untuk itu, kami percaya bahwa turun dan mungkin bisa di bawah 5% sepanjang tahun," ujar Pranjul.

Pada sisi neraca pembayaran, kenaikan impor bisa memengaruhi kinerja neraca dagang dan berdampak ke transaksi berjalan. Apabila defisit transaksi berjalan melebar, maka otoritas moneter harus mencari cara guna memperbaikinya dari sisi transaksi modal dan finansial atau aliran modal masuk ke pasar keuangan.

Namun demikian, pemerintah pada sisi fiskal diprakirakan bisa menjaga batas defisit APBN di bawah 3%.

"Apakah pemerintah akan mempertahankan batas defisit 3%? Menurut kami secara umum mereka akan mempertahankan batas defisit," tutur Pranjul.

Menurutnya, pemerintah masih dapat membuat ruang fiskal dalam jangan pendek di tengah tingginya belanja subsidi. Efisiensi belanja, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta optimalisasi penerimaan negara dinilai membantu pemerintah untuk mengelola fiskal secara efisien.

"Tentu jangka menengah merupakan pertanyaan berbeda. Dalam jangka menengah, apabila batas defisit betul-betul diinginkan 3%, maka harus ada banyak reformasi penerimaan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini, Jumat (17/4/2026), ditutup melemah tajam pada level Rp17.185, mencerminkan masih lemahnya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi RI.

Berdasarkan data tradingview, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,28% atau turun 48 poin menuju level Rp17.185.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS diikuti oleh mata uang yen Jepang terhadap dolar AS terdepresiasi 0,07%, yuan China melemah 0,09%, dolar Singapura melemah 0,03%, won Korea melemah sebesar 0,16%, dolar Hong Kong turun 0,07%dan dolar Taiwan turun 0,05%.

Mata uang di kawasan Asia Tenggara lainnya juga cenderung melemah terhadap dolar AS. Peso Filipina terhadap dolar AS turun 0,08%, disusul baht Thailand yang mencatatkan penurunan terdalam hingga 0,38%, dan ringgit Malaysia melemah 0,05%.

Sebaliknya penguatan terhadap dolar AS hanya terjadi untuk mata uang rupee India yang mampu terapresiasi sebesar 0,04%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah kembali tertekan dan mencatatkan posisi terlemah sepanjang sejarah dalam perdagangan terbaru. Pelemahan yang cukup tajam ini terjadi di tengah dominasi sentimen negatif dari dalam negeri yang terus membayangi pergerakan mata uang Garuda.

Tekanan terhadap rupiah dinilai tidak sepenuhnya berasal dari faktor eksternal. Meskipun indeks dolar Amerika Serikat sempat mengalami rebound, posisinya masih berada tidak jauh dari level terendah dalam enam pekan terakhir. Artinya, pelemahan rupiah lebih banyak dipicu oleh faktor domestik dibandingkan kekuatan dolar AS itu sendiri.

Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya kepercayaan investor terhadap aset berbasis rupiah. Berbagai faktor, mulai dari kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi hingga minimnya katalis positif, membuat mata uang domestik sulit bangkit meski tekanan global relatif mereda.

Memasuki awal pekan depan, pergerakan rupiah diperkirakan masih akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Harapan terhadap tercapainya perdamaian berpotensi menjadi sentimen positif yang dapat menahan pelemahan lebih lanjut. Namun, tanpa adanya perkembangan signifikan, rupiah diperkirakan tetap berada dalam tekanan.

Di sisi lain, pelaku pasar juga mulai mengalihkan perhatian pada agenda Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hingga saat ini, pasar memperkirakan bank sentral akan mempertahankan suku bunga acuannya.

Ekspektasi tersebut justru dinilai dapat menjadi sentimen negatif tambahan bagi rupiah, karena tidak memberikan dorongan baru untuk menarik aliran modal asing ke pasar domestik.

“Dengan berbagai tekanan tersebut, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp17.100 hingga Rp17.250 per dolar AS pada perdagangan pekan depan dengan kecenderungan tetap melemah,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal positif dari lembaga internasional dan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia mulai menguat.

Hal itu setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, lembaga pemeringkat, serta sejumlah investor global di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehati-hatian fiskal di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Penilaian ini menjadi sinyal penting bagi pasar keuangan, khususnya di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian.

Purbaya optimistis, kepercayaan tersebut akan segera diterjemahkan menjadi arus modal asing (capital inflow) ke dalam negeri, baik ke instrumen pendapatan tetap maupun pasar saham.

“Harusnya sih, enggak lama lagi (arus modal) akan masuk ke Indonesia dan akan mendorong pasar modal Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi,” ujar Purbaya dalam video pendek, dikutip dari keterangan resmi Kamis (16/4/2026).

Optimisme tersebut membuka ruang bagi penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terutama pada sektor-sektor unggulan seperti perbankan, energi, dan komoditas. Dalam pola historis, masuknya dana asing kerap menjadi pendorong utama reli pasar saham domestik.

Namun, di balik sentimen positif tersebut, realisasi investasi asing dalam jangka pendek dinilai masih menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, menilai pertemuan pemerintah dengan lembaga global memang penting dalam membangun persepsi positif, tetapi belum cukup kuat untuk langsung membalikkan tren arus modal yang masih cenderung keluar saat ini.

Target realisasi investasi pada tahun ini dinilai masih menghadapi tekanan yang cukup besar dan belum sepenuhnya sejalan dengan optimisme yang dibangun pemerintah di level global. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal yang hingga kini masih membebani pergerakan modal internasional.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu variabel utama yang meningkatkan ketidakpastian, karena berdampak langsung terhadap inflasi dan biaya produksi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, dinamika perjanjian perdagangan antarnegara yang belum sepenuhnya stabil turut menahan ekspansi investasi, mengingat investor global cenderung menunggu kepastian arah kebijakan sebelum melakukan penempatan dana dalam skala besar.

Di sisi lain, kondisi domestik juga belum sepenuhnya kuat untuk menjadi penopang masuknya investasi. Pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat serta persepsi terhadap rating kredit Indonesia masih menjadi pertimbangan penting bagi investor global.

“Kalau tahun ini (realisasi investasi) rasanya masih cukup berat sebenarnya ya. Kenapa tahun ini agak berat? Saya lebih cenderung punya prospeknya di tahun depan. Pertama, situasi tekanan global yang mempengaruhi kita, kenaikan harga minyak, perjanjian perdagangan, termasuk juga kelemahan ekonomi domestik, termasuk misalnya soal rating misalnya, itu tetap masih pengaruh,” ujar Tauhid saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2026).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 pun dinilai masih berada di kisaran 5 persen, atau di bawah target pemerintah sebesar 5,4 persen. Dengan kondisi tersebut, ruang untuk menarik investasi dalam jumlah besar masih terbatas, terlebih di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

“2026 (pertumbuhan ekonomi) masih sekitar 5 persen ya, paling tinggi kan 5 persen. Jadi ini masih di bawah pemerintah, yang memerintah kan 5,4 persen,” paparnya.

Lebih jauh, Tauhid menilai hambatan utama investasi di Indonesia justru bersumber dari faktor internal. Ia menyoroti persoalan klasik seperti kepastian hukum, perizinan, hingga ketersediaan lahan yang masih menjadi keluhan utama investor.

Selain itu, kualitas infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga dipandang belum sepenuhnya mendukung daya saing investasi nasional. Penurunan peringkat daya saing Indonesia menjadi indikator bahwa reformasi struktural masih perlu dipercepat.

Di sisi fiskal, tekanan juga belum sepenuhnya mereda. Kebutuhan belanja negara yang tinggi, termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat ruang fiskal menjadi terbatas. Defisit anggaran yang mendekati batas 3 persen turut menjadi perhatian investor, terutama dalam kaitannya dengan keberlanjutan fiskal dan potensi peningkatan peringkat kredit.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap persepsi risiko investor asing di pasar saham. Tanpa adanya perbaikan fiskal yang signifikan, aliran dana asing berpotensi masuk secara terbatas atau bersifat jangka pendek.

Meski demikian, prospek jangka menengah tetap terbuka lebar. Jika pemerintah mampu memperbaiki konsistensi kebijakan, meningkatkan efisiensi tata kelola, serta mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan industri dan ekonomi khusus, Indonesia berpeluang menjadi magnet investasi di kawasan.

Selain itu, reformasi di pasar modal yang saat ini tengah berjalan, termasuk peningkatan transparansi dan perbaikan struktur kepemilikan, juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik IHSG di mata investor global.

Realisasi investasi kuartal I-2026 tembus Rp 497 Triliun

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi selama kuartal I-2026 mencapai Rp 497 triliun. Jika dibandingkan realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp 465 triliun.

Jika dibandingkan realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp 465 triliun.

Artinya realisasi investasi pada kuartal I-2026 ini mencerminkan kontribusi sebesar 24,3 persen terhadap target investasi nasional di sepanjang tahun ini.

“Pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp 497 triliun berarti tumbuh (sekitar) 7 persen secara tahunan," ujar Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan 30,2 persen atau Rp 150,1 triliun dari total investasi Januari-Maret 2026 itu berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). CEO Danantara ini juga menjelaskan raihan investasi, masih didominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

Jika dilihat dari sisi serapan tenaga kerja, realisasi investasi tersebut diperkirakan telah menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja. Jumlah itu tumbuh 5,5 persen (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni 594.104 tenaga kerja.

Ia menyebut, raihan realisasi investasi ini masih bersifat sementara karena pemerintah masih menunggu data final hingga pertengahan April.

Rosan yakin berdasarkan perkembangan yang ada, target investasi pada tiga bulan pertama tahun ini diyakini dapat tercapai. Ia mengaku, meskipun kondisi geopolitik global masih penuh tantangan, minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia tetap terjaga.

Stabilitas politik, keamanan, serta iklim investasi yang dinilai kondusif menjadi faktor utama yang menarik minat investor global. Menurutnya, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.041,3 triliun.

Target tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan akumulasi investasi mencapai sekitar Rp 13.032,8 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah proaktif untuk memperkuat kepercayaan pasar modal global dengan menemui sejumlah investor raksasa di New York dan Washington DC, Amerika Serikat. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Menkeu membedah kondisi fundamental ekonomi makro serta arah kebijakan fiskal Indonesia di masa depan.

Purbaya menegaskan bahwa pertemuan di Peninsula Hotel New York ini bertujuan untuk menghapus keraguan para pemilik modal terhadap stabilitas ekonomi nasional.

"Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar," ujar Purbaya, Senin (13/4/2026) waktu setempat.

Menakar Risiko Besar Menahan Harga BBM Terlalu Lama: Beban Fiskal Makin Berat



Adapun Purbaya mengungkapkan bahwa para investor AS sebenarnya memiliki kepercayaan tinggi terhadap fondasi makro ekonomi Indonesia. Namun, mereka membutuhkan kepastian mengenai beberapa isu atau gangguan informasi (noise) yang menyebut bahwa kondisi fiskal Indonesia tengah bermasalah.

Purbaya memastikan bahwa penjelasan yang berbasis data dan teori ekonomi mampu diterima dengan baik oleh para pengelola dana kakap tersebut.

"Jadi mereka (investor) nggak ragu, cuma mereka dengar ada noise bahwa fiskal kita bermasalah, mereka memastikan bahwa itu tidak benar,” jelas Purbaya.

“Kita jelaskan kebijakan fundamental kita seperti apa dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kita jelaskan sudah sesuai dengan teori-teori ekonomi," imbuhnya.

Sinyal Bahaya Sektor Keuangan RI Menyala, Analis: Sedang Berjalan Tanpa Nakhoda di Tengah Badai



Dalam diskusi tersebut, para investor memberikan masukan agar pemerintah Indonesia meningkatkan efektivitas komunikasi. Menariknya, para investor justru menilai beberapa lembaga pemeringkat internasional terlalu terburu-buru dalam memberikan sentimen negatif atau outlook negatif terhadap Indonesia tanpa menunggu data ekonomi yang lengkap.

Menkeu optimistis bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi akan menjadi jawaban terbaik atas keraguan tersebut. Target pertumbuhan sebesar 5,5 persen pada triwulan I-2026 menjadi kunci utama.

"Kita akan terus pastikan ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang kita sebutkan. Kalau Indonesia bisa tumbuh 5,5 persen di triwulan I dan pada triwulan II tetap kuat, ini akan serta merta membuat mereka lebih yakin untuk memperbesar investasinya di Indonesia," ungkap Purbaya.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran manajer investasi papan atas dunia yang mengelola dana hingga ribuan triliun rupiah, di antaranya Blackrock, HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Lord Abbett dan TD Asset Management.

Dengan demikian Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas kebijakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. "Jadi kita fokus memastikan bahwa kebijakan kita benar, implementasinya kita sesuai dengan design yang kita buat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memetakan tiga jalur rambatan eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkanAmerika Serikat (AS), Israel, dan Iran terhadap perekonomian domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa ketegangan tersebut memicu dampak yang bersifat multisektoral dan memengaruhi berbagai pasar secara global. Otoritas moneter membagi rambatan risiko tersebut ke dalam tiga jalur utama: finansial, harga komoditas, dan perdagangan.

Terkait jalur finansial, Destry menjelaskan bahwa dampak langsung dari Iran dan Israel pada sektor keuangan sejatinya tidak terlalu besar mengingat keduanya bukan merupakan pusat keuangan global. Kendati demikian, dampak tidak langsungnya sangat masif karena melibatkan Amerika Serikat.

Posisi AS sebagai pusat keuangan global membuat ketidakpastian pasar dan sentimen risiko meningkat tajam. Kondisi ini memicu perilaku risk-off di kalangan pelaku pasar, di mana investor berlomba menjauhi aset berisiko dan memindahkan dananya ke aset aman, terutama ke negara-negara maju.

"Arus modal ke emerging market [negara berkembang] berkurang. Di Indonesia pun kita merasakan, meski mulai ada inflow [arus masuk] masuk di SBN, saham, dan SRBI, tapi overall [keseluruhan] kita masih terjadi outflow [arus keluar] sekitar Rp21 triliun," ungkap Destry dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tekanan di jalur finansial ini juga ditandai dengan menguatnya indeks dolar AS (DXY), naiknya imbal hasil (yield) US Treasury yang menyentuh level 4,5%—4,6%, serta meningkatnya ekspektasi inflasi dan premi risiko. Rentetan faktor tersebut pada akhirnya bermuara pada peningkatan tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang global, termasuk rupiah.

Terkait jalur harga komoditas, Destry memaparkan bahwa secara langsung harga minyak mentah global terkerek naik. Meskipun pangsa produksi minyak Iran hanya 5% terhadap global, posisi Selat Hormuz sebagai titik transit utama bagi 20% suplai minyak dunia membuat potensi gangguan distribusi menjadi sangat krusial.

Sementara itu, dampak tidak langsung (indirect impact) dari jalur ini adalah naiknya harga komoditas lain. Emas melonjak sebagai instrumen safe haven, disusul oleh kenaikan harga batu bara, LNG, aluminium, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Batu bara, misalnya, naik karena sejumlah negara mulai mempersiapkan energi alternatif. Menariknya, Destry menilai rambatan tidak langsung dari jalur komoditas ini justru memberikan dampak ganda yang menguntungkan bagi kinerja ekspor Indonesia.

"Jadi sebenarnya indirect impact-nya ini cukup bagus buat Indonesia, karena kita menghasilkan batu bara, CPO, dan emas yang bisa kita ekspor. Jadi kita perlu balance dalam menganalisa, memang harga minyak naik, tapi harga komoditas andalan ekspor RI juga meningkat," paparnya.

Sementara untuk jalur perdagangan, Destry menjelaskan bahwa kontribusi produk domestik bruto (PDB) maupun pangsa ekspor-impor Iran terhadap perdagangan global sangat kecil, yaitu di bawah 1%.

Hanya saja, potensi hambatan distribusi di Selat Hormuz dapat memicu disrupsi rantai pasok (supply chain) bagi negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Kondisi ini akan merambat kepada mitra dagang utama kawasan tersebut, seperti China, India, Irak, dan Turki.

"Ini meningkatkan biaya pengapalan dan premi asuransi, jadi logistiknya juga naik. Sehingga terjadi gangguan terhadap global supply chain," terang Destry.

Kesimpulan, bank sentral memproyeksikan bahwa akumulasi dari ketiga jalur transmisi tersebut akan bermuara pada naiknya harga komoditas secara luas, termasuk produk pertanian dan plastik manufaktur.

Pada skala makroekonomi, situasi ini akan menyebabkan pertumbuhan PDB global bergerak lebih lambat dibandingkan capaian tahun 2025, namun dibayangi oleh tingkat inflasi yang lebih tinggi.

"Ini kondisi yang tidak terlalu bagus buat ekonomi global ya, yang namanya stagflasi. Ekonominya stagnan, inflasinya naik. Nah jadi ini yang tentu dampaknya respon kebijakan ini menjadi penting," simpul Destry.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa data memperlihatkan ekonomi Indonesia mengarah ke tren positif dengan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika global saat ini.

Dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Jumat, Seskab Teddy menyampaikan bahwa di tengah konflik global dan dampak dari situasi perang di Timur Tengah, kondisi di Indonesia saat ini berada dalam keadaan terkendali.

"Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM. Tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali," kata Seskab.

Kedua, katanya, data perekonomian dari ekonom yang benar menunjukkan, Indonesia mengarah ke tren positif dan optimis serta daya beli masyarakat terjaga.

Dia menjelaskan bahwa salah satu bukti nyatanya adalah dalam Lebaran selama dua tahun terakhir, kondisi harga bahan pokok tetap terjaga dan pasokan tersedia. Selain harga kebutuhan pokok yang tetap stabil, begitu juga dengan ketersediaan BBM juga terjaga.

"Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia, harga-harga stabil, BBM tersedia dan arus mudik lancar. Itu adalah fakta data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi, masyarakat jangan khawatir," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal itu didukung oleh kuatnya fundamental domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (9/4), dia menyampaikan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat mencapai 5,5 persen.

"Untuk kuartal pertama kita optimistis lebih besar atau sama dengan 5,5 persen. Kemudian kalau di akhir tahun lebih besar sama dengan 5,4 persen sesuai dengan perkiraan APBN," katanya.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Maria Cicilia Galuh
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2026 dan 2027.

"Kecuali konflik di Timur Tengah berkepanjangan dan memburuk, momentum pertumbuhan awal mungkin akan berlanjut," kata ADB dalam laporan Asia Development Outlook (ADO) terbaru yang dirilis pada Jumat (10/4/2026).

"Konsumsi swasta diperkirakan akan tetap tangguh, didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang stabil dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan," katanya.

Menurut ADB, investasi kemungkinan akan meningkat secara bertahap seiring dengan perkembangan hilir dan partisipasi swasta yang semakin meningkat.

"Kemajuan dalam pengolahan mineral, manufaktur, dan rantai pasokan terkait diperkirakan akan terus menarik investasi domestik dan asing, mendukung penciptaan lapangan kerja formal," katanya.

"Reformasi struktural untuk memperkuat iklim bisnis bersama dengan kondisi pembiayaan yang mendukung kemungkinan akan mendorong pembentukan modal. Infrastruktur publik dan proyek-proyek strategis akan tetap menjadi pelengkap penting bagi investasi swasta," ujar lembaga itu.

Sementara itu, inflasi rata-rata kemungkinan akan meningkat menjadi 2,5 persen pada 2026. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto menggelar Rapat Kerja Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat Eselon I kementerian/lembaga, serta para Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penguatan konsolidasi pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa secara umum kondisi perekonomian Indonesia masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,39 persen pada Kuartal IV-2025, menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di antara negara anggota G20 setelah India yang mencatatkan pertumbuhan 7,40 persen.

“Tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 sebesar 34,7 juta ton, dan stok Bulog per 8 April 2026 sebesar 4,6 juta ton,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat kerja pemerintah, Rabu (8/4/2026).

Airlangga juga menyoroti perkembangan harga komoditas global, khususnya minyak mentah, yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ia menjelaskan adanya potensi jeda dua minggu akibat penundaan serangan oleh Amerika Serikat, sehingga harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

“Harga crude oil (WTI) turun menjadi 96,7 dolar AS per barel dan Brent crude berada di level 95,23 dolar AS per barel,” katanya.

Dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir kuartal pertama 2026, penerimaan pajak tercatat meningkat 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. Sementara itu, aktivitas manufaktur masih berada di zona ekspansif dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Maret 2026 tercatat di level 50,1.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

“Kita sudah menyepakati per 1 Juli B50, di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun,” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal, terutama dalam pengelolaan rasio utang dan defisit anggaran. Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan bahwa rasio utang tetap dijaga di level 40 persen, jauh di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 60 persen.

“Demikian pula budget deficit dijaga di level 3 persen dan ini akan dipertahankan sampai dengan akhir tahun,” ujarnya.

Pada Kuartal I-2026, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan ketahanan yang kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di level optimistis sebesar 125,2, sementara cadangan devisa mencapai USD151,9 miliar atau setara dengan pembiayaan enam bulan impor.

“Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tetap baik, bahkan berpotensi mencapai atau lebih dari 5,5 persen,” kata Airlangga.

Di sektor keuangan, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan triple intervention di pasar spot domestik dan non-delivery forward. Sementara itu, suku bunga acuan BI Rate saat ini berada di level 4,75 persen.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong penguatan kerja sama bilateral currency swap dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.

Dalam sektor energi dan transportasi, pemerintah menerapkan kebijakan penyesuaian harga avtur melalui pemberlakuan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen selama dua bulan. Kebijakan ini membuat kenaikan harga tiket pesawat domestik dapat ditekan di kisaran 9 persen hingga 13 persen.

Airlangga menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga berdampak pada biaya perjalanan haji tahun ini. Pemerintah memutuskan untuk menyerap dampak kenaikan harga avtur sehingga tidak membebani para jemaah.

“Seperti kita ketahui, ongkos haji telah diturunkan Rp2 juta. Dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh pemerintah sehingga tidak ada kenaikan biaya haji. Ini berlaku untuk sekitar 220 ribu jemaah haji dengan anggaran sekitar Rp1,77 triliun dari APBN,” pungkasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang pada akhir Maret 2026 dinilai bukan sekadar agenda diplomatik biasa, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global. Sejumlah kesepakatan dan nota kesepahaman (MoU) yang dihasilkan dalam forum bisnis Indonesia–Jepang disebut menjadi sinyal penting arah baru pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, hasil kunjungan tersebut mencerminkan penguatan kerja sama bilateral di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut menunjukkan semakin matangnya posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Salah satu yang menjadi sorotan Komisi XI adalah peran Danantara Investment Management yang dinilai kian strategis dalam membangun ekosistem investasi nasional. Hal ini terlihat dari peluncuran Mandiri Aviation Leasing Fund, platform leasing pesawat pertama di Indonesia.

“Kami melihat kunjungan Presiden ke Jepang bukan sekadar diplomasi, tetapi juga economic statecraft. MoU yang lahir menunjukkan positioning Indonesia yang makin matang dalam rantai nilai global,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Ia juga menilai kerja sama antara Danantara Investment Management, SMBC Aviation Capital, dan Mandiri Investment Management sebagai langkah maju di sektor keuangan dan investasi. Kehadiran aviation leasing fund dinilai membuka peluang baru bagi Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasok global.

“Industri leasing pesawat adalah sektor padat modal, berstandar global, dan berorientasi jangka panjang. Dengan keterlibatan Danantara sebagai anchor investor, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi mulai mengambil peran sebagai pemain,” jelasnya.

Misbakhun menambahkan, struktur dana yang berskala institusional serta pengelolaan bersama dengan salah satu perusahaan leasing pesawat terbesar dunia mencerminkan peningkatan kualitas investasi nasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya Komisi XI dalam mendorong pendalaman pasar keuangan (financial deepening).

Menurutnya, peran Danantara dalam berbagai kerja sama lintas sektor selama kunjungan Presiden ke Jepang menunjukkan transformasi fungsi lembaga tersebut. Tidak hanya sebagai investor, tetapi juga sebagai katalis pembentukan ekosistem.

“Kita melihat Danantara berperan sebagai platform builder. Ia menghubungkan BUMN, mitra global, dan pasar keuangan. Ini penting untuk mempercepat pembentukan kapasitas nasional,” ujarnya.

Ia menilai model kemitraan seperti pada aviation leasing dapat direplikasi ke berbagai kelas aset global lainnya, sekaligus memperluas sumber pembiayaan jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa kerja sama Indonesia–Jepang yang diumumkan di Tokyo juga mencerminkan pergeseran arah pembangunan ekonomi nasional menuju sektor bernilai tambah tinggi, berbasis teknologi, dan berkelanjutan—mulai dari energi hingga manufaktur canggih dan sektor keuangan.

“Jika dijaga konsistensinya, dampaknya bukan hanya pada pertumbuhan, tetapi juga kualitas pertumbuhan. Ada transfer pengetahuan, penguatan institusi, dan peningkatan kredibilitas Indonesia di mata investor global,” katanya.

Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal agar kerja sama internasional dan inovasi pembiayaan seperti yang dilakukan Danantara tetap berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, serta memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

“Pada akhirnya, yang kita dorong adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu membawa Indonesia naik kelas. Langkah-langkah dalam kunjungan Presiden ke Jepang ini berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lonjakan sirkulasi uang tunai hingga Rp1.370 triliun pada periode Lebaran 2026 menjadi sinyal kuat pergerakan ekonomi domestik. Momentum ini semakin diperkuat oleh tingginya mobilitas masyarakat selama arus mudik yang mendorong perputaran uang di berbagai daerah.

Data dari Bank Indonesia yang diolah NEXT Indonesia Center menunjukkan peningkatan signifikan jumlah uang kartal. Kenaikan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global.

“Dari hasil riset yang kami lakukan berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah uang kartal atau uang tunai dalam bentuk kertas maupun logam yang diedarkan untuk kebutuhan (jelang) Lebaran 2026 mencapai Rp1.370 triliun.

Angka tersebut lebih tinggi 10,4 persen atau naik Rp130 triliun dibandingkan menjelang Lebaran 2025 yang hanya Rp1.240 triliun,” ujar Ade Holis dikutip dari ANTARA.

Selain itu, dana yang berada langsung di tangan masyarakat juga mengalami kenaikan. Jumlah dana siap belanja di luar kas perbankan tercatat mencapai Rp1.241 triliun atau naik Rp104 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini tentunya menjadi modalitas ekonomi daerah yang sangat kuat. Tambahan uang tunai sebesar Rp104 triliun yang dipegang masyarakat merupakan likuiditas segar yang siap memutar roda ekonomi di berbagai daerah tujuan pemudik,” ucap dia.

Di sisi lain, lonjakan mobilitas masyarakat selama mudik turut mempercepat distribusi uang. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan peningkatan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi.

Transportasi laut mencatat kenaikan tertinggi dengan tambahan 360.840 penumpang. Jumlahnya meningkat dari 2.336.619 orang pada 2025 menjadi 2.697.459 orang pada 2026.

“Peningkatan penumpang di jalur laut ini sangat krusial karena mengindikasikan pemerataan sirkulasi ekonomi antar-pulau. Uang tidak hanya berputar di pusat, tetapi mengalir deras ke berbagai wilayah,” ungkap Ade Holis.

Fenomena ini menandakan distribusi ekonomi yang semakin merata.

Sementara itu, angkutan bus mengalami kenaikan menjadi 1.586.595 penumpang. Moda kereta api juga meningkat menjadi 1.832.584 penumpang, sementara penerbangan mencapai 2.400.544 penumpang.

“Sinkronisasi antara likuiditas dan mobilitas ini adalah kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Masyarakat memiliki daya beli dan mereka memiliki akses mobilitas untuk membelanjakannya di kampung halaman, yang secara otomatis menghidupkan ekosistem ekonomi lokal,” tuturnya.

Kombinasi antara tingginya dana siap belanja dan derasnya arus mudik diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut diperkirakan terasa kuat pada kuartal pertama 2026.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pergerakan uang dan manusia secara bersamaan mampu mempercepat aktivitas ekonomi hingga ke tingkat daerah. Kondisi tersebut menjadi indikator positif bagi pemulihan ekonomi nasional.

“Lebaran 2026 adalah momentum emas. Dengan sirkulasi uang kartal atau uang tunai yang mencapai rekor tertinggi dalam enam tahun terakhir, kita sedang menyaksikan mesin ekonomi domestik bekerja pada kapasitas optimal,” katanya.

JAKARTA - Tiga kali survei LPEM secara berturut-turut mengungkap mayoritas ahli tidak melihat perbaikan ekonomi Indonesia . Data penilaian kondisi ekonomi saat ini versus tiga bulan lalu, masih konsisten dengan hasil survei sebelumnya.

Dari 85 ekonom yang menjadi responden, tercatat ada 35 menilai lebih buruk, 32 (tidak berubah), 10 (lebih baik), 6 (jauh lebih buruk), dan 2 ekonom menyatakan ekonomi jauh lebih baik. Economic Experts Survey-Semester I 2026 merupakan, survei independen oleh LPEM FEB UI yang mengumpulkan pandangan para ekonom tentang kondisi ekonomi Indonesia, perkembangan kebijakan, dan prospek ke depan.

Survei ini merupakan putaran ketiga yakni 24 Februari hingga 9 Maret 2026, setelah sebelumnya dilakukan pada Maret dan Oktober 2025. Menariknya, selama tiga putaran berturut-turut, para ahli masih belum melihat peningkatan kondisi ekonomi Indonesia.

Riset FEB UI: Hilirisasi Tambang Bangun Masa Depan Ekonomi Inklusif di Indonesia



Sebanyak 85 ekonom menjadi responden survei ini. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain: Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Gorontalo, Bali, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Jambi.

Responden dari luar negeri berasal dari Australia, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta beberapa institusi multinasional.

Perang AS-Israel vs Iran Berjalan Dua Pekan, Menko Airlangga Jabarkan Kondisi Ekonomi RI



Jika Saat Ini Ekonomi Masih Memburuk, Bagaimana 3 Bulan Lagi?

Mayoritas (42%) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak akan berubah dalam tiga bulan ke depan. Tingkat keyakinan para ahli berada di 7,47, menunjukkan ketidakpastian cukup masih tinggi. Rata-rata respons tercatat -0,11, sedikit membaik dari survei sebelumnya -0,13. Namun perubahannya sangat kecil. Karena itu prospek pertumbuhan ekonomi masih terlihat lesu.

Penilaian Inflasi Saat Ini dan 3 Bulan ke Depan

Kondisi Saat Ini: Mayoritas ahli (67%) menilai inflasi lebih tinggi dibanding tiga bulan lalu. Rata-rata penilaian mencapai +0,71, meningkat dari hasil survei sebelumnya +0.47. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena kenaikan harga barang dan jasa dapat menggerus daya beli masyarakat.

Tiga Bulan ke Depan: Mayoritas ahli (75%) memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat. Rata-rata penilaian mencapai +0,91 dengan tingkat keyakinan 7,60, menunjukkan kekhawatiran yang menguat. Sebagian ahli mengaitkan prospek ini dengan ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global dan pasar energi, sehingga mendorong kenaikan harga domestik.

Penilaian Lingkungan Bisnis Saat Ini dan 3 Bulan ke Depan

Kondisi Saat Ini: Mayoritas ahli (45%) menilai kondisi lingkungan bisnis memburuk dibandingkan tiga bulan lalu. Rata-rata penilaian tercatat -0,67, lebih rendah dari survei sebelumnya -0,45, menandakan perbaikan yang sempat muncul tidak bertahan lama.

Tiga Bulan ke Depan: Mayoritas ahli (47%) memperkirakan kondisi lingkungan bisnis akan tetap tidak berubah. Bahkan 46% ahli justru memperkirakan kondisi memburuk. Rata-rata respons tercatat -0,49, lebih tinggi dari survei sebelumnya -0,28. Hal ini menunjukkan kekhawatiran para ahli terus menumpuk.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik sejumlah ekonom dan pengamat yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sudah memburuk.

Purbaya menilai banyak kritik yang beredar, terutama di media sosial, tidak disertai data yang memadai sehingga hanya menimbulkan sentimen negatif terhadap perekonomian.

Menurut dia, pemerintah terbuka terhadap kritik apabila didasarkan pada data yang jelas. Namun ia menegaskan, kondisi ekonomi nasional saat ini masih berada dalam situasi yang cukup baik.

“Kalau memang jelek kita betulin, tapi kalau sudah bagus saya betulin sebelah mana?” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026).

Ia mengaku tidak tertarik berdebat dengan pihak-pihak yang dinilainya tidak memiliki dasar analisis ekonomi yang kuat.

“Mereka nggak pernah belajar ekonomi, nggak pernah kuliah ekonomi di mana debatnya? Saya debat sama orang pinggir jalan yang nggak jelas jadinya,” kata Purbaya.

Menurut dia, diskusi tidak akan produktif apabila tidak dilandasi pemahaman ekonomi dan data yang memadai.

Purbaya juga menyinggung maraknya komentar pengamat di media sosial seperti TikTok yang menurutnya sering kali hanya memunculkan sensasi negatif terhadap kondisi ekonomi.

“Kalau ekonom-ekonom yang ngomong ekonomi sudah hancur itu saya nggak tahu. Di TikTok banyak. Coba lihat data yang betul, suruh belajar yang betul,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut sebagian pihak yang menyebarkan narasi negatif tersebut hanya berupaya membentuk persepsi publik tanpa melihat kondisi fundamental ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Purbaya memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya masih menunjukkan kinerja positif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan sebelumnya tercatat sekitar 5,39 persen. Ia memperkirakan pada triwulan berikutnya pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sekitar 5,5 persen atau bahkan lebih tinggi.

Selain itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia juga berada di kisaran 53,9 yang menandakan sektor industri masih dalam fase ekspansi.

Indikator lain juga menunjukkan tren positif, seperti consumer confidence yang disurvei oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan yang mengalami peningkatan.

Dari sisi konsumsi, Retail Sales Index yang dirilis Bank Indonesia juga menunjukkan kenaikan. Sementara itu, penjualan mobil menurut data asosiasi industri otomotif tumbuh sekitar 7 persen setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya.

Selain itu, Mandiri Spending Index juga tercatat meningkat, yang mencerminkan aktivitas konsumsi masyarakat masih cukup kuat.

Purbaya menilai berbagai indikator tersebut berasal dari lembaga yang berbeda-beda sehingga memberikan gambaran yang konsisten mengenai kondisi ekonomi nasional.

“Datanya dari banyak tempat, jadi kalau semuanya arahnya sama, berarti memang ekonominya sedang baik,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang