Bisnis.com, JAKARTA — Tim ekonom dan analis HSBC memprakirakan pemerintah tetap bisa menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB. Namun pertumbuhan ekonomi diramal berisiko tak sampai 5%.

Pada taklimat media HSBC Indonesia Economy and Investment Outlook Kuartal II/2026, Kamis (23/4/2026), Managing Director, Chief India Economist and Macro Stretegsit, Asean Economist, HSBC Global Investment Research, Pranjul Bhandari mengatakan ekonomi Indonesia dibuka pada awal 2026 dengan baik.

Hal ini tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan ekonomi hampir 5,4% pada kuartal IV/2025, berkat pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter.

Kendati demikian, Pranjul memandang guncangan harga energi akibat perang AS-Israel dan Iran bakal memberikan dampak dari sejumlah jalur. Utamanya, guncangan yang turut menyebabkan disrupsi di jalur perdagangan energi dunia yakni Selat Hormuz turut berdampak pada kecukupan pasokan.

"Mengapa ini berbeda dengan guncangan-guncangan sebelumnya yang pernah kita lihat, karena ini tidak hanya karena harga energi, namun juga kuantitasnya. Apakah akan ada cukup minyak? Apakah akan ada cukup gas?," jelasnya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dampaknya kepada Indonesia, lanjut Pranjul, akan terasa pada seluruh indikator perekonomian yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, serta APBN. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Dari sisi inflasi, kenaikan indeks harga konsumen bisa dapat dikendalikan apabila harga minyak bertengger di sekitar US$80 per barel tahun ini. Pranjul menyebut itu adalah skenario dasar (base case scenario) pihaknya.

Di Indonesia, apabila hal tersebut terjadi, maka inflasi sepanjang tahun diprakirakan bisa dijaga di bawah 3,5%. Namun, ini sudah berada di atas target BI yaitu 2,5%+-1%. Keputusan pemerintah menjaga harga BBM subsidi dinilai bisa membantu meredam inflasi.

Kemudian, pada pertumbuhan ekonomi, dampaknya masuk utamanya dari sektor perdagangan dan transportasi. Apabila dampak perang berkepanjangan, maka sektor industri bisa terdampak akibat kenaikan harga-harga terkait dan berujung ke daya beli.

"Saya tidak akan itu akan meningkat tinggi, namun apabila itu naik sedikit saja, yang mana kami prediksi, maka itu akan bisa menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi melemah," terangnya.

Di sisi lain, pengaruh pelemahan pada investasi akibat banyaknya ketidakpastian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Sementara itu, pemerintah diketahui menargetkan ekonomi tumbuh 5,4% sesuai dengan yang ditargetkan tahun lalu.

"Untuk itu, kami percaya bahwa turun dan mungkin bisa di bawah 5% sepanjang tahun," ujar Pranjul.

Pada sisi neraca pembayaran, kenaikan impor bisa memengaruhi kinerja neraca dagang dan berdampak ke transaksi berjalan. Apabila defisit transaksi berjalan melebar, maka otoritas moneter harus mencari cara guna memperbaikinya dari sisi transaksi modal dan finansial atau aliran modal masuk ke pasar keuangan.

Namun demikian, pemerintah pada sisi fiskal diprakirakan bisa menjaga batas defisit APBN di bawah 3%.

"Apakah pemerintah akan mempertahankan batas defisit 3%? Menurut kami secara umum mereka akan mempertahankan batas defisit," tutur Pranjul.

Menurutnya, pemerintah masih dapat membuat ruang fiskal dalam jangan pendek di tengah tingginya belanja subsidi. Efisiensi belanja, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) serta optimalisasi penerimaan negara dinilai membantu pemerintah untuk mengelola fiskal secara efisien.

"Tentu jangka menengah merupakan pertanyaan berbeda. Dalam jangka menengah, apabila batas defisit betul-betul diinginkan 3%, maka harus ada banyak reformasi penerimaan," pungkasnya.

Ketika terjadi krisis, kita harus punya stok pangan sendiri. Itu sebabnya fokus pada 'food estate' dan sektor pertanian menjadi sangat penting,

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai tiga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ketiga mesin ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita," ujar Airlangga dalam kuliah umum bertajuk "Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju: Tiga Mesin Pertumbuhan untuk Masa Depan Bangsa" di Auditorium Fakultas Teknik UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat.

Dia menuturkan bahwa melalui hilirisasi industri, Indonesia mampu menciptakan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

Untuk mendorong agenda tersebut, pemerintah melakukan pembenahan, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai penopang utama produktivitas nasional.

Menurut dia, pembiayaan pendidikan dan kesehatan di dalam negeri menjadi kebutuhan mendesak agar proses transformasi ekonomi dapat berjalan berkelanjutan dan tidak sekadar bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Terkait ketahanan pangan, Airlangga menegaskan, kedaulatan pangan sebagai fondasi ketahanan nasional.

Ia menilai ketersediaan stok pangan dalam negeri menjadi krusial, terutama saat menghadapi krisis global.

"Ketika terjadi krisis, kita harus punya stok pangan sendiri. Itu sebabnya fokus pada 'food estate' dan sektor pertanian menjadi sangat penting," ujar dia.

Selain itu, dia menilai tantangan lain yang tidak kalah penting ke depan berada pada sektor energi dan teknologi.

Menurutnya, sektor tersebut membutuhkan peran aktif generasi muda dengan latar belakang keilmuan sains dan teknologi.

Oleh karena itu, ia menegaskan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi nasional.

"Yang berkelanjutan itu bukan hanya berbasis sumber daya alam, tetapi berbasis sumber daya manusia," kata Airlangga.

Di hadapan mahasiswa Fakultas Teknik UGM, Menko juga mendorong generasi muda mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun karakter dan pengalaman selama menempuh pendidikan.

Kuliah umum tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Reuni ke-45 Alumni Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM Angkatan 1981.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih sejalan dengan arah dan program pemerintah, meskipun realisasinya sedikit berada di bawah target.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat ditemui jelang pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 (full year) tercatat sebesar 5,1%, sementara pada kuartal IV/2025 mencapai 5,39 persen.

Airlangga menjelaskan, kinerja tersebut ditopang oleh stimulus fiskal pemerintah, terutama melalui penyaluran bantuan sosial yang mendorong konsumsi rumah tangga.

“Saya pikir itu sesuai dengan program pemerintah, di mana pemerintah menggelontorkan fiskal seperti bantuan sosial dan terlihat konsumsi juga meningkat,” ujar Airlangga.

Selain konsumsi, sejumlah sektor utama juga menunjukkan kinerja positif. Airlangga menyebut sektor industri, perdagangan, dan pertanian tumbuh dengan baik sehingga menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Beberapa sektor seperti industri, perdagangan, pertanian itu baik, jadi konsumsi terdorong, sektor riil tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, dan tentunya distribusi anggaran juga baik. Jadi engine-nya semua bergerak,” katanya.

Menanggapi realisasi pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2%, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya mendorong akselerasi pertumbuhan pada kuartal IV/2025.

“Kita sudah lihat yang kita dorong di kuartal IV/2025 targetnya 5,4%, dan capaiannya 5,39%,” jelasnya.

Adapun pertumbuhan ekonomi tahunan yang berada di level 5,11%, menurut Airlangga, dipengaruhi oleh kinerja ekonomi pada awal tahun yang relatif rendah.

“Memang kalau full year [2025] 5,11% itu karena pertumbuhan di Januari terlalu rendah,” pungkas Airlangga.

Jakarta: Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada periode 2025-2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027. Proyeksi itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

"Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik," ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 16 Desember 2025.

Prediksi terbaru itu lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025 sebelumnya yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Investasi dan ekspor jadi penopang

Berdasarkan laporan terbarunya, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

Bank Dunia juga mencatat bahwa kenaikan proyeksi pertumbuhan didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk melalui investasi negara lewat Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus Penanaman Modal Asing (PMA).

Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan akan menopang konsumsi swasta.

Meski demikian, Carolyn menilai tantangan pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya masalah terkait kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 sendiri, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan upah lebih rendah.

Tak hanya itu, Bank Dunia juga mengamati bahwa upah riil cenderung menurun sejak 2018, sementara jumlah pekerjaan dengan keterampilan menengah menyusut dibandingkan pekerjaan berupah rendah maupun berupah tinggi. Kondisi ini turut menekan konsumsi rumah tangga.

"Inilah kenapa saat ini jadi momen krusial untuk memadukan stabilitas makroekonomi Indonesia, sebagai salah satu kekuatan utamanya, dengan reformasi struktural yang lebih mendalam. Tujuannya cukup jelas, yakni meningkatkan kapasitas perekonomian serta memungkinkan sektor swasta menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia," kata Carolyn.

Salah satu fokus reformasi yang disoroti Bank Dunia dalam laporannya adalah penguatan fondasi digital nasional, mencakup jaringan pita lebar (broadband), infrastruktur pusat data (data center), serta kerangka regulasi pengembangan digital.

Dirinya menilai, fondasi ini bakal menentukan kecepatan dan keandalan akses internet masyarakat, efektivitas operasional bisnis berbasis komputasi awan, serta kualitas layanan modern di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami meyakini bahwa Indonesia dapat mendorong pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dan memperluas peluang ekonomi dengan memperkuat kualitas serta jangkauan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang lebih kuat akan menciptakan peluang kerja baru, baik di sektor digital maupun melalui efek pengganda ke seluruh perekonomian, khususnya bagi generasi muda dan perempuan, terutama di wilayah yang kurang beruntung dan paling terdampak oleh keterbatasan konektivitas," tambahnya.

(ANN)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Dalam sidang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini perekonomian nasional.

Dalam sidang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini perekonomian nasional, termasuk indikator makro ekonomi, upaya mendorong konsumsi akhir tahun, serta penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Menko Airlangga melaporkan bahwa hingga akhir tahun 2025, indikator makro ekonomi nasional berada dalam kondisi yang baik dan stabil. “Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, Pak Presiden. Termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dan dari Januari naik 20 persen, Pak Presiden. Dan ini salah satu tertinggi di Asia,” ujar Airlangga, pada siaran rilis Kementerian Perekonomian Indonesia, yang dikutip Selasa (16/12/2025).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa neraca perdagangan dan transaksi berjalan masih mencatatkan surplus, dengan cadangan devisa tetap berada pada level tinggi. Selain itu, pertumbuhan kredit nasional tetap positif dan didukung oleh likuiditas yang kuat, yang dinilai akan berdampak positif terhadap perekonomian tahun depan.

“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36 persen. Dan uang premier yang kemarin digelontorin Pak Menkeu ini juga tinggi, Pak. Tumbuh 13,3 persen, Rp2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,” ungkap Menko Airlangga.

Berdasarkan capaian tersebut, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dapat tercapai. “Maka target 5,2 persen tahun ini insyaallah tercapai, dan kuartal keempat juga insyaallah kenaikannya di atas 5,4 persen, Pak Presiden,” ucap Menko Perekonomian.

Sedangkan untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui berbagai program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik melalui belanja daring maupun ritel nasional. Selain konsumsi, sektor pariwisata juga terus digerakkan melalui penyelenggaraan berbagai agenda nasional sepanjang Desember.

“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,” ungkapnya.

Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, Menko Airlangga turut mengusulkan kebijakan fleksibilitas kerja. “Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” ujarnya.

Menutup laporannya, Menko Airlangga menyampaikan penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, serta capaian inklusi keuangan nasional yang terus meningkat. “Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7 persen. Literasi keuangannya 66,4 persen. Dibandingkan negara OECD rata-rata, Pak Presiden, itu 62 persen,” pungkas Menko Airlangga.

(Shifa nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Selama empat dekade terakhir, Indonesia memperlihatkan paradoks klasik negara berkembang yang menjadikan sumber daya alam sebagai tumpuan: pertumbuhan ekonomi yang impresif dibangun di atas erosi ekologis skala masif.

Deforestasi yang baru menjadi isu publik sejak awal 1970-an ketika penebangan komersial dibuka dalam skala besar telah berkembang menjadi proses struktural yang ditopang oleh konfigurasi politik, ekonomi, dan kelembagaan yang saling menguatkan.

Data historis menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan Indonesia bukan sekadar konsekuensi dari ekspansi industri. Laporan dalam beberapa dekade yang dirilis Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil dari tata kelola yang korup, perizinan yang permisif, dan model akumulasi yang melihat hutan sebagai stok untuk diekstraksi, bukan ekosistem untuk dijaga.

Lonjakan Deforestasi 1980–1997

Mengutip laporan FWI dan Global Forest Watch, tutupan hutan Indonesia pada 1985 yang mengacu pada survei RePPProT adalah sebesar 119 juta hektare. Luas ini merefleksikan penurunan sebesar 27% dibandingkan dengan 1950.

Laju deforestasi pada 1970-an hingga awal 1990-an diperkirakan antara 0,6–1,2 juta hektare per tahun. Namun pemetaan tutupan hutan 1999 oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mengungkap gambaran yang jauh lebih suram, deforestasi pada 1985–1997 diperkirakan mencapai rata-rata 1,7 juta hektare per tahun, dengan total kehilangan lebih dari 20 juta hektare atau sekitar 17% hutan 1985. Sulawesi, Sumatra, dan Kalimantan kehilangan lebih dari 20% tutupan hutan mereka.

Jika klasifikasi hutan mengecualikan perkebunan, laju deforestasi periode ini bahkan dapat mencapai 2,2 juta hektare per tahun. Analisis Bank Dunia menunjukkan percepatan tajam setelah 1996, naik menjadi lebih dari 2 juta hektare per tahun.

Kebakaran masif 1997–1998, krisis ekonomi, serta runtuhnya kewenangan politik memperdalam laju kehilangan hutan dan memperlihatkan kerentanan struktural tata kelola kehutanan Indonesia saat itu.

Hilangnya tutupan hutan Indonesia selama periode ini tak terlepas dari pemberian konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) dalam skala luas selama Orde Baru. Meski izin diberikan untuk skema tebang pilih, lemahnya pengawasan membuat banyak perusahaan melanggar hak adat dan mengeksploitasi hutan hingga terdegradasi.

Data yang dihimpun FWI dan GFW menunjukkan hampir 30% konsesi HPH yang disurvei telah berada dalam kondisi terdegradasi, sehingga membuka pintu bagi konversi ke hutan tanaman industri (HTI) atau perkebunan melalui mekanisme legal yang direkayasa.

Sekitar 9 juta hektare dialokasikan untuk HTI, hanya 2 juta hektare yang benar-benar ditanami. Sisanya, 7 juta hektare, berubah menjadi lanskap terbuka yang rentan terbakar dan tidak produktif.

Bersamaan dengan itu, lonjakan perkebunan kelapa sawit menghasilkan pembukaan hampir 7 juta hektare hingga 1997, tetapi yang benar-benar dikonversi hanya 2,6 juta hektare. Sekitar 3 juta hektare bekas hutan kemudian dibiarkan terlantar.

Illegal logging turut memperburuk kerusakan. Antara 50–70% pasokan kayu ke industri dipenuhi dari pembalakan ilegal dengan jumlah hutan rusak diperkirakan sekitar 10 juta hektare. Dengan produksi legal yang tidak mencukupi kebutuhan industri, mekanisme ilegal ini berkembang menjadi komponen inti rantai pasok kehutanan nasional.

Kebakaran menjadi pemicu deforestasi paling destruktif selanjutnya. Pada 1994, lebih dari 5 juta hektare hutan terbakar, disusul 4,6 juta hektare pada 1997–1998. Sebagian lahan terbakar ini kemudian berubah menjadi semak belukar, sebagian kecil dikelola petani, dan hampir tidak ada upaya restorasi sistematis.

Periode 2000–2009: Intensifikasi dalam Izin dan Produksi Kayu

Pada 2009, tutupan hutan Indonesia tersisa 88,17 juta hektare atau 46,33% daratan nasional. Papua menyumbang 38,72% dari total tutupan hutan tersebut. Dalam satu dekade (2000–2009), deforestasi mencapai 15,16 juta hektare, dengan Kalimantan menyumbang hilangnya tutupan hutan terbesar di angka 36,32% atau 5,50 juta hektare.

Berdasarkan kategori, deforestasi terbesar terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL), dengan luas mencapai 4,34 juta hektare. Hutan lindung menyusul dengan angka hilangnya tutupan hutan sebesar 2,01 juta hektare dan kawasan konservasi sebesar 1,27 juta hektare.

Sementara itu, konsesi HTI meningkat dari 9 unit pada 1995 menjadi 229 unit 2009. Kemudian luas areal kerja naik dari 1,13 juta hektare menjadi 9,97 juta hektare.

Seiring dengan perkembangan ini, produksi kayu hutan tanaman melonjak dari 7,32 juta meter kubik (m³) pada 2004 menjadi 22,32 juta m³ pada 2008.

Periode 2009–2013: Kerusakan Lahan Gambut

Analisis Forest Watch Indonesia menunjukkan kehilangan tutupan hutan alam sekitar 4,50 juta hektare dalam 2009–2013, dengan laju 1,13 juta hektare per tahun. Provinsi dengan kehilangan terbesar adalah Riau (690.000 hektare), Kalimantan Tengah (619.000 hektare), Papua (490.000 hektare), Kalimantan Timur (448.000 hektare), dan Kalimantan Barat (426.000 hektare).

Hilangnya tutupan di lahan gambut memperlihatkan tren yang lebih buruk selama periode ini. Dalam kurun empat tahun, 1,1 juta hektare hilang, di mana Provinsi Riau menyumbang kehilangan lahan gambut terbesar dengan luas 500.000 hektare.

Kawasan produksi menyumbang deforestasi tertinggi (1,28 juta hektare), diikuti APL dan HPK. Lebih dari 2,3 juta hektare kehilangan tutupan hutan terjadi di wilayah berizin, sementara 2,2 juta hektare terjadi di luar izin formal.

Sampai 2013, terdapat 22,8 juta hektare kawasan produksi berada di bawah 272 unit HPH berizin, tetapi hanya 115 yang aktif.

2014–kini, Nestapa Hilangnya Tutupan Hutan RI

Satu dekade terakhir memperlihatkan bagaimana akumulasi kehilangan tutupan hutan sejak 1980-an telah menciptakan risiko ekologis yang berulang dan makin intens.

Kebakaran hutan dan lahan 2015 menjadi salah satu yang terburuk sepanjang sejarah, dengan total area terbakar mencapai lebih dari 2,61 juta hektare berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kajian World Bank menyatakan bahwa krisis asap 2015 tersebut menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari US$16,1 miliar. Angka ini lebih besar daripada kerugian gabungan akibat gempa Yogyakarta 2006 dan tsunami Mentawai 2010. Kebakaran kembali melonjak pada 2019 dengan area terbakar menembus lebih dari 1,6 juta hektare.

Efek akumulatif dari hilangnya hutan juga tampak dalam meningkatnya risiko banjir bandang dan longsor di Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Laporan BNPB dalam Data Informasi Bencana Indonesia yang dirilis pada 2024 memperlihatkan bahwa bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem selalu mendominasi kejadian bencana pada 2014–2023.

Sebagai contoh, banjir yang melanda Kalimantan Selatan pada 2021 dan menenggelamkan 11 kabupaten turut dikaitan oleh para peneliti dengan penurunan luas tutupan hutan lebih dari 62% dalam 30 tahun terakhir.

Fenomena serupa kembali terulang dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.

Data yang dihimpun Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa total lahan kritis di areal daerah aliran sungai (DAS) terdampak di tiga provinsi menembus 464.598 hektare. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penanganan lahan kritis di kawasan hutan akan mengandalkan skema reboisasi, sementara skema Kebun Bibit Rakyat (KBR) dipakai pada areal penggunaan lain (APL).

Raja Juli juga menyebut bahwa tingkat deforestasi di ketiga provinsi terdampak banjir di Sumatra pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2024.

Raja Juli mengatakan tingkat deforestasi nasional mencapai 166.450 hektare per September 2025, turun 23,01% dibandingkan dengan 2024 yang mencakup areal seluas 216.216 hektare.

"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir," kata Raja Juli Antoni.

Untuk wilayah Aceh, terjadi penurunan 10,04% dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatra Utara yang mengalami penurunan 13,98% dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatra Barat turun 14% dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.

Namun pada saat bersamaan, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi puluhan DAS.

Hasil identifikasi menunjukkan setidaknya terdapat 70 titik banjir masuk dalam 31 DAS di Provinsi Aceh dengan luas total 3,05 juta hektare dan menjangkau 15 kabupaten/kota.

Adapun perubahan tutupan lahan di provinsi ini mencapai 21.476 hektare dalam kurun 2019–2024, terdiri dari 12.159 hektare di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan hutan. Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan yang masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1% dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh.

Sementara itu di Sumatra Utara, areal terdampak banjir setidaknya mencakup 92 titik yang masuk dalam 13 DAS. Total luas 13 DAS tersebut mencapai 1,40 juta hektare dan meliputi 11 kabupaten/kota.

Dalam kurun 2019–2024, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah tersebut mencapai 9.424 hektare, di mana 3.427 hektare berada di dalam kawasan hutan dan sisanya 5.997 hektare berada di luar kawasan hutan.

Khusus di wilayah DAS terdampak di Sumatra Utara, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7% dari total luasan.

Di Sumbar, lanjut Raja Juli, terdapat kurang lebih 56 titik banjir yang masuk dalam 13 DAS. Area terdampak dan berstatus lahan kritis mencapai 39.818 hektare atau 7,0% dari total luas DAS yang mencapai 570.235 hektare.

Adapun perubahan tutupan lahan di area ini pada kurun 2019–2024 mencakup 1.444 hektare di dalam kawasan hutan dan 377 hektare di luar kawasan hutan.

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan ekonomi Indonesia pada tahun depan atau 2026 akan bergerak pada rentang 5% hingga 5,4%, sama dengan target pemerintah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan, kuartal I/2026 akan menjadi periode dengan momentum terkuat, ditopang olehseasonal driversseperti tahun baru, Imlek, Ramadan, dan Idulfitri, yang diyakini memberikan efek rambatan signifikan pada sektor perdagangan, logistik, akomodasi, pariwisata, dan industri konsumsi.

Meski demikian, Apindo mengingatkan adanya potensi perlambatan (growth deceleration) pada kuartal II dan III menyusul meredanya pengaruh musiman dan jika tidak ada kebijakan pendukung pertumbuhan.

“Telebih di tengah ketidakpastian global, termasuk tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan potensipolicy shocksseperti tarif resiprokal,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPN Apindo, Senin (8/12/2025).

Untuk itu, Apindo menilai pentingnya memperkuat daya saing industri dan mengantisipasi tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi arus perdagangan dan nilai tukar.

Shinta juga menyoroti bahwa sejumlah sektor usaha masih tertinggal dari pertumbuhan nasional, kondisi ini menegaskan perlunya strategi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sementara terkait adanya bencana banjir di wilayah Sumatra, Shinta melihat tidak akan berdampak signifikan terhadap target yang sudah dicanangkan.

Dirinya tidak menampik bahwa sektor UMKM yang terdampak paling berat di wilayah tersebut.

“Dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Syarat Tumbuh 5,4 Persen

Pada kesempatan yang sama, Pengurus Bidang Kebijakan Publik Apindo Ajib Hamdani memaparkan setidaknya terdapat enam prasyarat pertumbuhan ekonomi pada 2026 dapat mencapai harapan pemerintah.

Pertama,penciptaan lapangan kerja berkualitas—di samping menjadi janji Prabowo Subianto. Pasalnya saat ini dari Rp1 triliun investasi yang masuk, hanya mampu menyerap 1.200 tenaga kerja.

Jauh lebih sedikit dari periode 10 tahun lalu, ketika dengan investasi yang sama dapat menyerap hingga 4.000 tenaga kerja.

Kedua,bauran kebijakan fiskal–moneter harus dilakukan dengan menekankan stabilitas nasional yang dinamis, pemerataan manfaat pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ajib memandang memang banyak sekali kebijakan tahun depan dari Kementerian Keuangan yang perlu diapresiasi, tetapi harus kembali hati-hati. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu mendorong peran swasta sebagai mesin penggerak ekonomi.

“Swasta tidak dapat bergerak sendiri, dibutuhkan insentif yang tepat sasaran dari bauran dua kebijakan ini untuk kami dapat lebih mendorong secara akseleratif pertumbuhan ekonomi menuju 5,4% yang ditargetkan oleh pemerintah dan menjadi proyeksi dari Apindo,” jelasnya.

Ketiga, perlu ada peningkatan efisiensi biaya usaha universal harus menjadi agenda struktural utama.Keempat,peningkatan produktivitas dan kualitas SDM harus diakselerasi melalui penguatan link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri.

Kelima,pemberdayaan sebagai bagian dari ekosistem rantai pasok industri perlu dipercepat melaluimodel close-loop ecosystem.Terakhir, menjaga kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha.

“Bagaimana kami mendorong namanya IndonesiaIncorporated, bahwa pelaku usaha bukan sekedar pelaku, tetapi menjadi partner dan bagian tidak terpisahkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan orientasi pemerintah,” tutupnya.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI 2025 berada dalam kisaran 4,7-5,5 persen dan akan meningkat pada 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan secara sektoral, sebagian besar Lapangan Usaha (LU) utama menunjukkan kinerja positif, termasuk LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Informasi dan Komunikasi. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercatat di wilayah Jawa dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

"BI terus memperkuat kebijakan melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil," ujarnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (19/11/2025).

Adapun pada triwulan IV-2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat didukung stimulus fiskal melalui implementasi proyek prioritas dan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025 serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas.

Konsumsi rumah tangga juga diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong kenaikan ekspektasi penghasilan, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan tambahan bantuan sosial Pemerintah serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Selain itu, investasi, khususnya nonbangunan, diprakirakan lebih tinggi tecermin dari indeks Prompt Manufacturing Index (PMI) yang tetap pada level ekspansif. Dengan perkembangan tersebut," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Optimisme tinggi datang dari Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meyakini ekonomi Indonesia mampu tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan hingga mencapai angka 8 persen.

Menurutnya, langkah-langkah kebijakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu.

Bahkan, Purbaya menjelaskan, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif dan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Ia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dapat mencapai 6 persen dan pada kuartal IV tahun ini sebesar 5,67 persen.

“Ini bagus sekali. Saya sosialisasi kebijakan pemerintah dan langkah-langkah ke depan untuk memastikan ekonomi kita tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pada suatu saat, mungkin beberapa tahun lagi bisa mencapai 8 persen,” ujar Purbaya usai kuliah umum pada peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Airlangga yang dikutip siaran Zona Bisnis Metro TV, Rabu, 12 November 2025.

Dia juga sempat memperkenalkan filosofi “Sumitronomics” yang berfokus pada tiga pilar yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.

Purbaya menyampaikan, kunci pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat terletak pada keseimbangan tiga mesin utama yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan aktivitas sektor swasta.

Dorongan optimisme bagi generasi Muda

Dalam kesempatan itu, Purbaya pun menekankan pentingnya menumbuhkan rasa optimisme di kalangan mahasiswa dan generasi muda terhadap arah perekonomian nasional.

Menurutnya, anak muda perlu memahami berbagai kebijakan pemerintah agar dapat ikut berkontribusi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Jadi mahasiswa harus tahu apa saja kegiatan pemerintah dan mengapa mereka harus optimis. Langkah-langkah yang kita ambil sudah tepat karena ekonomi betul-betul terjaga,” jelasnya.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Mirae Asset Sekuritas Indonesia merevisi target IHSG pada akhir tahun ini ke level 8.700 sejalan dengan sentimen positif dari data pertumbuhan ekonomi RI kuartal III/2025.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks harga saham gabungan (IHSG) mengukir rekor penutupan tertinggi sepanjang sejarah (all time high/ATH) di posisi 8.318,52 pada Rabu (5/11/2025). Di level itu, IHSG sudah melonjak 17,49% secara year-to-date (YtD).

Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04% year-on-year (YoY) pada kuartal III/2025 menunjukkan kenaikan yang solid.

Capain itu didukung oleh belanja domestik yang tangguh, investasi yang solid, kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan, dan permintaan global yang lebih baik dari perkiraan.

“Kami optimistis konsumsi rumah tangga memiliki peluang untuk tumbuh di atas 5% YoY pada kuartal IV/2025. Kami meyakini ekonomi akan tumbuh lebih tinggi pada kuartal terakhir tahun ini,” paparnya dalam riset, Kamis (6/11/2025).

Merespons data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) itu, lanjutnya, Mirae Asset merevisi target IHSG pada tahun ini.

“Kami merevisi target IHSG menjadi 8.700 dari sebelumnya 6.900 didukung oleh tren positif fundamental ekonomi dan berlanjutnya arus modal investor asing,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Mirae Asset Sekuritas, investor asing membukukan net inflow sebesar Rp1,3 triliun pada perdagangan kemarin. Adapun, akumulasi capital inflow dalam 6 hari terakhir mencapai Rp8,3 triliun.

“Top picks kami berdasarkan performa industri kuartal III/2025 yaitu EXCL, ANTM, INCO, BRMS, dan CMRY,” ungkapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2025 mencapai 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.444,8 triliun, naik dari Rp 3.279,5 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan nilai PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 6.060,0 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.444,8 triliun.

Capaian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih stabil meskipun dunia menghadapi perlambatan global. Kekuatan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2025.

Peran APBN dalam Menjaga Pertumbuhan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pertumbuhan ekonomi RI kuartal III 2025 yang mencapai 5,04 persen mencerminkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan turut memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing di tingkat global,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 juga berdampak positif pada lapangan kerja. Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,85 persen dari 4,91 persen pada Agustus 2024.

Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Utama

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga naik 4,89 persen (yoy), didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, transaksi digital, serta pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi yang tumbuh 6,41 persen.

Konsumsi pemerintah turut meningkat 5,49 persen, mencerminkan optimalisasi belanja negara di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

Sementara investasi bangunan tumbuh 3,02 persen (yoy), seiring percepatan pembangunan infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program prioritas seperti Dapur Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan perumahan.

Ekspor barang dan jasa riil juga mencatat pertumbuhan tinggi, yakni 9,91 persen (yoy), didorong permintaan dari negara mitra dagang utama serta daya saing produk ekspor seperti minyak nabati, besi-baja, dan mesin listrik. Ekspor jasa naik 7,62 persen, seiring lonjakan wisatawan mancanegara hingga 21,8 persen (yoy).

Sementara impor barang dan jasa hanya tumbuh 1,18 persen. Impor barang naik 0,92 persen untuk kebutuhan produksi, dan impor jasa meningkat 2,82 persen. Kondisi ini menunjukkan penguatan daya saing ekspor dan ketahanan industri domestik.

Pertumbuhan Sektoral dan Persebaran Wilayah

Dari sisi sektoral, industri pengolahan tumbuh 5,54 persen. Subsektor logam dasar mencatat lonjakan 18,62 persen, disusul industri kimia dan farmasi yang tumbuh 11,65 persen.

Sektor pertanian naik 4,93 persen, sementara sektor jasa seperti perdagangan, akomodasi, dan komunikasi masing-masing tumbuh di atas 5 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 menunjukkan pemerataan yang relatif baik. Wilayah Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,84 persen, diikuti Jawa 5,17 persen, dan Sumatera 4,9 persen.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 mencapai 5,2 persen. “Ke depan, mesin pertumbuhan ekonomi harus berjalan lebih cepat dengan sinergi kebijakan fiskal, keuangan, dan investasi untuk kesejahteraan berkelanjutan,” ujar Purbaya.

Fundamental Ekonomi Tetap Kuat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi RI kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi nasional.

“Pemerintah berkomitmen menjaga momentum ini melalui dukungan bagi sektor produktif dan hilirisasi industri, percepatan belanja negara, dan penguatan perlindungan sosial,” kata Airlangga.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 juga tercermin dari laporan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia disebut sebagai salah satu bright spot di tengah perlambatan ekonomi global.

Kinerja ekonomi Indonesia lebih baik dibanding beberapa negara ASEAN dan G20 seperti Arab Saudi (5,0 persen yoy), Tiongkok (4,8 persen yoy), Singapura (2,9 persen yoy), dan Korea Selatan (1,7 persen yoy).

Lapangan Usaha dan Stabilitas Ekonomi

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor jasa pendidikan dan jasa perusahaan. Sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB dengan kontribusi 19,15 persen, disusul perdagangan (14,25 persen) dan pertanian (13,19 persen).

Pulau Jawa menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi RI dengan laju 5,17 persen dan kontribusi 56,68 persen terhadap PDB nasional, diikuti Sulawesi (5,84 persen), Sumatera (4,90 persen), Kalimantan (4,70 persen), serta Maluku dan Papua (2,64 persen).

Inflasi Oktober 2025 berada di angka 2,86 persen (yoy), masih dalam sasaran 2,5±1 persen. Kondisi eksternal juga solid dengan cadangan devisa sebesar 148,7 miliar dollar AS dan rasio utang luar negeri yang tetap terjaga di level aman.

Hilirisasi dan Arah Kebijakan ke Depan

Untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah melanjutkan kebijakan kontrasiklikal dengan mempercepat belanja negara di kuartal IV dan memperkuat perlindungan sosial bagi lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat.

Pemerintah juga menyiapkan stimulus konsumsi dan transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru, serta memperkuat sektor industri melalui penyelesaian proyek strategis, salah satunya Pabrik Petrokimia Terintegrasi PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon senilai 4 miliar dollar AS yang akan diresmikan pada 6 November 2025.

Dengan capaian ini, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 tetap berada di jalur positif dan inklusif. Fokus kebijakan diarahkan untuk menjaga pertumbuhan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Perekonomian Indonesia tumbuh 5,04 persen (yoy) pada kuartal III-2025.

Pertumbuhan ini ditopang kuat oleh konsumsi domestik, ekspor, serta investasi meski di tengah perlambatan global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kinerja tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan APBN 2025, yang didukung sinergi erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi juga turut menciptakan 1,9 juta lapangan kerja baru, menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 4,85 persen, dari sebelumnya 4,91 persen pada Agustus 2024.

“APBN berperan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing di tingkat global,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga naik 4,89 persen, didorong peningkatan mobilitas, transaksi digital, serta kenaikan pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi hingga 6,41 persen.

Dari sisi konsumsi pemerintah pun tumbuh tinggi 5,49 persen, mencerminkan optimalisasi belanja dan percepatan realisasi anggaran di kuartal berjalan.

Pertumbuhan di berbagai sektor

Purbaya menyebutkan, investasi bangunan pada kuartal III-2025 tumbuh 3,02 persen (yoy), ditopang percepatan pembangunan infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) serta berbagai program prioritas pemerintah seperti Dapur Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan perumahan.

Dari sisi perdagangan, ekspor barang dan jasa riil tumbuh 9,91 persen (yoy).

Kenaikan ini didorong oleh kuatnya industri domestik, meningkatnya permintaan dari negara mitra dagang utama, serta daya saing produk ekspor, seperti minyak nabati, besi dan baja, serta mesin dan peralatan listrik.

Selain itu, ekspor jasa naik 7,62 persen, seiring lonjakan wisatawan mancanegara hingga 21,8 persen (yoy).

Sementara itu, impor barang dan jasa riil hanya tumbuh 1,18 persen, dengan impor barang naik 0,92 persen untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri dan impor jasa naik 2,82 persen seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

Ekspor juga menjadi motor utama dengan pertumbuhan 9,91 persen, terutama dari komoditas besi-baja, CPO, dan mesin listrik, sementara impor hanya naik tipis 1,18 persen, menunjukkan daya saing ekspor nasional semakin kuat.

Dari sisi sektoral, industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan 5,54 persen, ditopang subsektor logam dasar yang melonjak 18,62 persen, serta industri kimia dan farmasi 11,65 persen.

Sektor pertanian tumbuh 4,93 persen, sementara sektor jasa seperti perdagangan, akomodasi, dan komunikasi masing-masing tumbuh di atas 5 persen.

Secara spasial, wilayah Sulawesi mencatatkan pertumbuhan tertinggi 5,84 persen, disusul Jawa sebesar 5,17 persen, dan Sumatera 4,9 persen.

Pemerintah, katanya, optimistis momentum ini berlanjut hingga akhir tahun, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di 2025.

“Ke depan, mesin pertumbuhan ekonomi harus berjalan lebih cepat, dengan sinergi kebijakan fiskal, keuangan, dan investasi untuk kesejahteraan yang berkelanjutan,” sebut Purbaya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang