REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait keputusan lembaga pemeringkat internasional yang merevisi outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif. Menurut dia, penilaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional yang dinilai masih kuat.

Purbaya mengatakan, jika dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit fiskal, hingga pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada dalam kondisi yang relatif aman. Pada 2025 misalnya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, salah satu yang tertinggi di kelompok negara G20.

“Kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB, kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan juga aman. Bahkan kita tertinggi di G20, tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu,” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan. Thailand, Malaysia, hingga Vietnam disebut memiliki defisit fiskal yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Negara sekeliling kita seperti Thailand, di bawah kita pertumbuhannya, defisitnya di atas 4 persen. Malaysia juga di atas 4 persen kalau tidak salah. Vietnam di atas 4 persen,” ujarnya.

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings sebelumnya merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit pada level BBB atau masih dalam kategori layak investasi.

Perubahan outlook tersebut didorong oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan, termasuk kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan fiskal dan potensi tekanan terhadap penerimaan negara dalam jangka menengah.

Meski demikian, lembaga tersebut tetap menilai Indonesia memiliki sejumlah kekuatan, seperti stabilitas makroekonomi yang terjaga, rasio utang pemerintah yang relatif rendah dibanding negara dengan peringkat serupa, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang masih solid.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mempertanyakan alasan Indonesia justru menjadi sorotan lembaga pemeringkat. Menurut dia, keraguan tersebut bisa saja dipengaruhi faktor lain, termasuk transisi pemerintahan dan pergantian pejabat ekonomi.

“Tapi kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru, jadi mereka sangsi jangan-jangan Menteri Keuangan tidak bisa mengelola anggaran,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga jasa keuangan (LJK) mengantisipasi dampak perang Iran dan Israel-AS terhadap kondisi debitur dan pasar keuangan domestik. Ketegangan geopolitik dinilai berpotensi meningkatkan volatilitas global.

Penjabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi mengatakan, industri keuangan perlu mencermati eskalasi konflik yang terjadi. “Sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang kita cermati bersama lembaga jasa keuangan kami minta untuk terus mencermati situasi yang terjadi serta melakukan antisipasi dampaknya terhadap kondisi debitur dan pasar keuangan itu sendiri,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK di Kompleks BI, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dalam Rapat Dewan Komisioner pada 25 Februari 2026, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional masih terjaga. Namun risiko eksternal disebut meningkat seiring tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026.

“Namun peningkatan tensi geopolitik maupun fragmentasi geoekonomi pada awal 2026 termasuk di Timur Tengah, serta dinamika kebijakan perdagangan di AS menjadi downside risk yang berpotensi meningkatkan volatilitas di pasar keuangan secara global,” ungkapnya.

Dari sisi global, ekonomi Amerika Serikat pada kuartal IV 2025 tumbuh 1,4 persen, di bawah ekspektasi pasar. Inflasi kembali meningkat dan ekspektasi pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun menurun, dengan kecenderungan suku bunga bertahan lebih tinggi lebih lama.

Sementara itu, ekonomi China masih menghadapi tekanan permintaan domestik di tengah krisis sektor properti, meskipun surplus eksternal tetap tercatat.

Di dalam negeri, ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tumbuh 5,39 persen secara tahunan, sehingga sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen. Inflasi meningkat akibat efek basis rendah tahun sebelumnya, sementara Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di zona optimistis meski mulai moderat dan aktivitas manufaktur tetap ekspansif.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2025 mengalami defisit hingga US$7,8 miliar.

Padahal, tahun-tahun sebelumnya, selalu terjadi surplus neraca pembayaran alias lebih banyak devisa yang masuk ke Indonesia daripada yang keluar. Pada 2024 misalnya, terjadi surplus neraca pembayaran sebesar US$7,2 miliar.

Secara historis, realisasi NPI 2025 itu menjadi defisit neraca pembayaran pertama dalam tujuh tahun. Sebelumnya 2025, defisit neraca pembayaran terakhir kali terjadi pada 2018 (-US$7,3 miliar).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menjelaskan bahwa kinerja buruk neraca pembayaran pada tahun lalu dipengaruhi oleh dua titik balik yang menekan neraca finansial.

Pertama, pengumuman kebijakan tarif dagang oleh Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump pada kuartal II/2025. Saat itu, Trump secara sepihak menetapkan tarif resiprokal kepada seluruh negara mitra dagang AS, termasuk barang-barang asal Indonesia yang dikenai tarif bea masuk 32%, yang kemudian turun menjadi 19%.

David mengingatkan bahwa kebijakan tersebut memicu sentimen penghindaran risiko secara global, yang berujung pada terjadinya outflow alias aliran modal asing keluar di pasar keuangan Indonesia.

Tak berhenti di situ, tekanan berlanjut memasuki paruh kedua tahun lalu. Pada kuartal III/2025, volatilitas kembali mengguncang pasar modal domestik yang kali ini dipicu oleh sentimen negatif dalam negeri.

"Sempat ada volatilitas di pasar modal setelah rentetan aksi demonstrasi di akhir Agustus [2025]," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (20/2/2025).

Sebagai pengingat, pada 29 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) IHSG melemah sebesar 1,53% atau turun 121,59 poin setelah sehari sebelum terjadi demo besar-besaran terutama di Jakarta, yang mengakibatkan timbul korban jiwa, termasuk seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan karena dilindas oleh mobil rantis polisi. Dampak negatifnya ke IHSG bahkan sempat berlanjut hingga awal September 2025.

Lebih lanjut, David menekankan bahwa dari sisi fundamental ekspor-impor, kinerja Indonesia sebenarnya tidak buruk. Neraca perdagangan bulanan sepanjang 2025 tercatat selalu surplus, dengan posisi akhir tahun di level US$41,05 miliar atau naik 31,02% dibandingkan realisasi 2024 (US$31,33 miliar).

"Surplus dagang di 2025 sebenarnya relatif kuat, tapi memang tidak cukup untuk menutup outflow di pasar finansial yang terjadi karena dua faktor tadi," tutupnya.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso meyakini neraca pembayaran Indonesia masih baik meski mengalami defisit pada tahun lalu.

"Transaksi berjalan mencatat defisit yang rendah ditopang oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan barang di tengah neraca jasa dan pendapatan primer yang mengalami defisit," kata Denny dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Pada 2026, bank sentral memproyeksikan NPI masih tetap baik dengan defisit transaksi berjalan mengalami defisit di kisaran 0,9% sampai dengan 0,1% dari produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, defisit transaksi berjalan 2025 tercatat di level US$1,5 miliar atau setara 0,1% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bawa rasio utang pemerintah pusat masih dalam batas aman kendati angkanya telah menembus 40,46% dari produk domestik bruto (PDB).

Purbaya kemudian membandingkannya dengan beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang rasio utangnya berada di atas 50%.

"Enggak apa-apa. Memang kenapa? Singapura berapa? [Lebih dari 100%]. Malaysia berapa? [Lebih dari 60%]. Thailand berapa? Coba cek aja Thailand berapa. Dengan standar itu, kami masih aman," terangnya Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Di sisi lain, dia juga menyampaikan bahwa defisit fiskal masih berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Purbaya mengatakan bahwa defisit 2025 lalu yang nyaris menyentuh batas 3% sengaja dimaksimalkan untuk memastikan pembalikan arah pertumbuhan ekonomi.

Pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi tumbuh 5,11% sepanjang tahun dan mencapai rekor tertinggi pascapandemi pada kuartal IV/2025 yakni 5,39%.

"Itu sebetulnya strategi yang amat smart. Kami enggak lewatin [batas] 3%, ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kami lari, tinggal atur ke depan seperti apa yang ramai ekonominya," tutur mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Adapun secara terperinci, rasio utang pemerintah sampai dengan 31 Desember 2025 itu meliputi penerbitan SBN Rp8.387,23 triliun serta pinjaman Rp1.250,67 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,02%," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan Mandiri Institute mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025, yang mana sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.

Dalam laporan bertajuk Mandiri Institute Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025 yang dirilis pada Februari 2026, jumlah penduduk kelas menengah menyusut dari 47,9 juta jiwa pada 2024 menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun ini.

Penurunan ini menyebabkan proporsi kelas menengah terhadap total populasi tergerus menjadi 16,6%, dari posisi 17,1% pada tahun sebelumnya.

"Kelas menengah nasional mengalami penurunan di 2025. Di sisi lain, aspiring middle class [kelompok calon kelas menengah] meningkat signifikan," tulis laporan Mandiri Institute, dikutip Senin (9/2/2026).

Data menunjukkan, kelompok ini bertambah 4,5 juta jiwa, naik dari 137,5 juta jiwa pada 2024 menjadi 142,0 juta jiwa pada 2025.

Perkembangan tersebut menempatkan aspiring middle class sebagai kelompok mayoritas yang mendominasi 50,4% dari total penduduk Indonesia. Sejalan, kelompok rentan (total populasi sebesar 24,1%) meningkatkan sekitar 200 ribu orang, dari 67,7 juta menjadi 67,9 juta.

Di sisi lain, jumlah kelompok miskin (8,5%) turun 1,4 juta, dari 25,2 juta menjadi 23,9 juta. Kelompok kelas atas (0,4%) juga meningkat sekitar 100 ribu orang dari 1,1 juta menjadi 1,2 juta.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa mereka yang terdegradasi dari kelas menengah tidak jatuh miskin, melainkan masuk ke zona rentan atau 'turun kasta' menjadi calon kelas menengah.

Secara spasial, penurunan jumlah kelas menengah tidak merata. Provinsi Sumatra Selatan mencatatkan penurunan terdalam alias rapor merah dengan kehilangan 693.000 jiwa kelas menengah.

Penurunan tajam juga terjadi di Banten yang berkurang 268.000 jiwa dan Jawa Tengah berkurang 161.000 jiwa. DKI Jakarta pun tak luput dari tren negatif ini dengan penurunan kelas menengah sebanyak 119.000 jiwa.

Sebaliknya, beberapa provinsi di Pulau Jawa justru mencatatkan perbaikan. Jawa Barat memimpin dengan penambahan kelas menengah sebanyak 358.000 jiwa, disusul Jawa Timur dengan 152.000 jiwa, dan D.I. Yogyakarta bertambah 63.000 jiwa.

Adapun, Mandiri Institute mengklasifikasi kelas mengikuti definisi World Bank alias Bank Dunia berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan relatif terhadap garis kemiskinan: miskin (<1x), rentan (1,0-1,5x), calon kelas menengah (>1,5-3,5x), kelas menengah (>3,5-17x), dan kelas atas (>17x).

Paradoks Konsumsi: Makan Ditahan, Gawai Jalan Terus

Tekanan pendapatan ini memengaruhi pola belanja. Mandiri Institute mencatat pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya tumbuh 4,1% secara tahunan (year on year/YoY).

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi kelas atas yang melesat 6,8% maupun kelompok miskin yang tumbuh 4,7%.

Menariknya, terjadi anomali dalam prioritas belanja. Pertumbuhan konsumsi makanan melambat signifikan ke level 0,9%, sementara konsumsi bukan makanan (non-food) justru tumbuh 6,4%.

Penyokong utama konsumsi non-food tersebut adalah barang tahan lama (durable goods). Secara spesifik, pembelian gawai alias handphone mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi sebesar 31,2%, diikuti barang elektronik sebesar 26,2%.

"Pertumbuhan konsumsi barang tahan lama kelas menengah didorong pembelian handphone," tulis riset tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet lembaga mengerek proyeksipertumbuhan ekonomiIndonesia sepanjang 2026 setelah produk domestik bruto (PDB) mampu bertumbuh melampaui ekspektasi, khususnya pada kuartal IV/2025.

Salah satunya adalah DBS yang merevisi perkiraan pertumbuhan PDB RI periode 2026 menjadi 5,35%. Sebelumnya, DBS mengestimasikan ekonomi Indonesia bisa melaju sekitar 5,2% pada tahun ini.

“Kami merevisi sedikit naik menjadi 5,3% dari sebelumnya 5,2%, dengan asumsi pengeluaran fiskal tetap berjalan sesuai rencana, sentimen membaik setelah volatilitas pasar modal mereda, dan kondisi moneter tetap akomodatif,” ungkap Radhika Rao, ekonom senior DBS, dalam laporannya, Jumat (6/1/2026).

Dia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi RI pada 2025 melampaui ekspektasi dengan laju triwulan terakhir menghadirkan ‘kejutan positif’.

“Pertumbuhan tahunan 2025 mencapai 5,1% YoY, sedikit lebih baik dari perkiraan kami sebesar 5,0%,” ungkapnya,

Secara terpisah, OCBC meningkatkan perkiraan pertumbuhan PDB RI pada 2026 menjadi 5,0% dari 4,8%. Estimasi tersebut berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia untuk tahun ini yakni 4,9%–5,7%, kendati masih di bawah asumsi APBN 2026 yang menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dan optimisme Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yakni 6%.

“Kami tidak seoptimis perkiraan resmi. Meskipun demikian, kami menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB 2026 menjadi 5,0% dari 4,8% sebelumnya mengingat hasil 2025 yang lebih kuat dari perkiraan, pengeluaran rekonstruksi yang lebih tinggi untuk daerah yang terkena banjir khususnya Sumatera, dan dukungan fiskal reguler untuk rumah tangga serupa dengan tahun 2025,” jelas Lavanya Venkateswaran, senior ekonom untuk Asean di OCBC, Jumat (6/1/2026).

Dia memerinci, momentum pertumbuhan ekonomi RI masih tetap berada di persimpangan jalan yang krusial, terutama untuk prospek jangka menengah. Kebijakan fiskal dapat secara signifikan lebih mendukung tujuan pembangunan tetapi harus berhati-hati dalam mempertahankan batasan fiskal yang telah lama ada, termasuk batas defisit anggaran sebesar 3% dari PDB.

Dia menilai bahwa pergeseran kebijakan investasi dengan pembentukan Danantara kemungkinan perlu menunjukkan hasil nyata pada 2026 untuk meningkatkan kepercayaan investor dan bisnis.

“Faktor-faktor domestik ini bertepatan dengan meningkatnya risiko eksternal karena pengembalian dari peningkatan ekspor ke AS kemungkinan akan menjadi lebih jelas pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2026,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkanpertumbuhan ekonomikuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan atauyear-on-year(YoY) merupakan yang tertinggi pada periode tersebut pascapandemi Covid-19.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto (PDB) pada Oktober, November, dan Desember 2025 atas harga berlaku sebesar Rp6.147,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan Rp3.474,5 triliun.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun lalu mencapai 5,39% (YoY). Pertumbuhan pada kuartal IV/2025 itu merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama pascapandemi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV 2025 sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pascapandemi Covid-19," terangnya pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Adapun sepanjang tahun lalu, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun. Dengan demikian secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (YoY).

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja perekonomian Indonesia tetap solid sepanjang 2025. Ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), didukung aktivitas konsumsi masyarakat dan investasi yang terus bergerak positif.

Pertumbuhan tersebut tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp13.580,5 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp12.920,5 triliun.

"Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp13.580,5 triliun," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 5 Februari 2026.

Konsumsi rumah tangga masih jadi motor utama

BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Dari sisi pengeluaran, kontribusi kedua komponen ini secara akumulatif mencapai 82,65 persen.

"Hal ini terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang menyebabkan kenaikan pengeluaran untuk makan dan minum, transportasi dan komunikasi, serta penambahan barang modal berupa mesin dan perlengkapan,” jelasnya.

Secara rinci, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,62 persen. Sepanjang 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran restoran dan hotel yang mencapai 6,38 persen, seiring meningkatnya aktivitas wisata pada periode libur akhir tahun.

Investasi dan PMTB ikut menguat

PMTB menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan 1,58 persen. Secara keseluruhan, PMTB tumbuh 5,09 persen sepanjang 2025.

Pertumbuhan tertinggi pada komponen ini berasal dari subkomponen mesin dan perlengkapan yang melonjak 17,99 persen, didorong oleh peningkatan impor barang modal serta menguatnya produksi industri mesin dalam negeri.

Kinerja ekspor beri tambahan dorongan

Selain konsumsi dan investasi, net ekspor turut menyumbang 0,74 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang 2025, ekspor Indonesia tumbuh 7,03 persen, ditopang oleh peningkatan ekspor barang nonmigas dan jasa.

Sejumlah komoditas nonmigas mencatat kenaikan nilai dan volume ekspor, di antaranya lemak dan minyak hewani atau nabati, besi dan baja, mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya.

Struktur PDB masih didominasi konsumsi

Berdasarkan distribusi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam struktur PDB, yakni 53,88 persen. Sementara itu, PMTB menyumbang 28,77 persen, dan ekspor berkontribusi 22,85 persen terhadap total PDB.

Industri pengolahan jadi penopang lapangan usaha

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,07 persen dan tumbuh 5,30 persen sepanjang 2025.

Sektor perdagangan tumbuh 5,49 persen dengan kontribusi 0,72 persen, sedangkan sektor pertanian mencatat pertumbuhan 5,33 persen dan berkontribusi 0,60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ini didorong oleh membaiknya industri penghasil komoditas ekspor seperti CPO dan logam dasar, serta meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan,” ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 dilaporkan sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara, sepanjang 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,03% YoY. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan konsesus ekonom sebelumnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sepanjang 2025 berdasakan harga produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun.

"Secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,51% secara tahunan," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Amalia menyampaikan dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan infokom.

Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama ekonomi tahun lalu adalah konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). "Sepanjang tahun 2025, wilayah Jawa dan Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Adapun, sebelumnya konsensus ekonom dan analis memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia 2025 hanya akan tumbuh paling tinggi 5,1% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Berdasarkan estimasi median (median estimate) dari perkiraan para ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun lalu yakni sebesar 5,1% jelas berada di bawah target APBN yakni 5,2%.

Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan ekonomi 5,3% yang disampaikan satu-satunya oleh ekonom Citigroup Securities Indonesia, Helmi Arman.

Ada juga yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%, atau sesuai target pemerintah, yakni Juniman Juniman (PT Bank Maybank Indonesia Tbk.), Josua Pardede (PT Bank Permata Tbk.), Suryaputra Wijaksana (PT Uob Kay Hian Securities), Rully Arya Wisnubroto (PT Mirae Asset Sekuritas Indoesia), dan David Sumual (PT Bank Central Asia Tbk.).

Prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% lalu berasal dari Euben Paracuelles (Nomura Singapore Limited), Radhika Rao (Dbs Bank Ltd.), Pranjul Bhandari (HK and SH Banking Corp Ltd), Fikri C Permana (KB Valbury Sekuritas), Brian Tan (Barclays Bank PLC), Hosianna Evalita Situmorang (PT Bank Danamon Tbk.), serta Krystal Tan (Australia & New Zealand Banking Group).

Adapun prediksi terendah yakni 4,7% dari Enrico Tanuwidjaja (PT Bank Uob Indonesia), 4,8% oleh Jaemin Bang (Moodys Analytics Singapore), serta 4,9% dari Lavanya Venkateswaran (Oversea-Chinese Banking Corp), Cimb Ltd dan Jin Tik Ngai (JP Morgan Chase Bank NA).

Menariknya, dua bank BUMN memiliki prediksi berbeda terkait dengan pertumbuhan ekonomi 2025 yang rencananya akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) besok, Kamis (5/2/2026). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memperkirakan ekonomi tahun lalu tumbuh 5,23%, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) hanya 5,17%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 dilaporkan sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara, sepanjang 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,03% YoY. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan konsesus ekonom sebelumnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sepanjang 2025 berdasakan harga produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku sebesar Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan Rp13.580,5 triliun.

"Secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,51% secara tahunan," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Adapun konsensus ekonom dan analis memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia 2025 hanya akan tumbuh paling tinggi 5,1% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Berdasarkan estimasi median (median estimate) dari perkiraan para ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun lalu yakni sebesar 5,1% jelas berada di bawah target APBN yakni 5,2%.

Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan ekonomi 5,3% yang disampaikan satu-satunya oleh ekonom Citigroup Securities Indonesia, Helmi Arman.

Ada juga yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%, atau sesuai target pemerintah, yakni Juniman Juniman (PT Bank Maybank Indonesia Tbk.), Josua Pardede (PT Bank Permata Tbk.), Suryaputra Wijaksana (PT Uob Kay Hian Securities), Rully Arya Wisnubroto (PT Mirae Asset Sekuritas Indoesia), dan David Sumual (PT Bank Central Asia Tbk.).

Prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% lalu berasal dari Euben Paracuelles (Nomura Singapore Limited), Radhika Rao (Dbs Bank Ltd.), Pranjul Bhandari (HK and SH Banking Corp Ltd), Fikri C Permana (KB Valbury Sekuritas), Brian Tan (Barclays Bank PLC), Hosianna Evalita Situmorang (PT Bank Danamon Tbk.), serta Krystal Tan (Australia & New Zealand Banking Group).

Adapun prediksi terendah yakni 4,7% dari Enrico Tanuwidjaja (PT Bank Uob Indonesia), 4,8% oleh Jaemin Bang (Moodys Analytics Singapore), serta 4,9% dari Lavanya Venkateswaran (Oversea-Chinese Banking Corp), Cimb Ltd dan Jin Tik Ngai (JP Morgan Chase Bank NA).

Menariknya, dua bank BUMN memiliki prediksi berbeda terkait dengan pertumbuhan ekonomi 2025 yang rencananya akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) besok, Kamis (5/2/2026). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memperkirakan ekonomi tahun lalu tumbuh 5,23%, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) hanya 5,17%.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan berlanjut pada November 2025 atau 67 bulan secara beruntun. Surplus diproyeksikan akan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia selama November 2025 pada Senin (5/1/2026) esok.

Berdasarkan konsensus proyeksi 17 ekonom yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah (median) surplus neraca perdagangan pada November 2025 diproyeksikan sebesar US$3,06 miliar. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari realisasi neraca dagang bulan sebelumnya atau Oktober 2025 senilai US$2,39 miliar.

Estimasi tertinggi dikeluarkan oleh Ekonom PT Oub Kay Hian Securities dengan nominal US$3,89 miliar. Sebaliknya, proyeksi terendah disampaikan oleh ekonom Moodys Analytics Singapore Jeemin Bang dengan angka US$2,2 miliar.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memperkirakan neraca perdagangan Indonesia akan surplus US$2,87 miliar pada November 2025 atau naik dibandingkan realisasi bulan sebelumnya (US$2,39 miliar). Kendati demikian, kenaikan tersebut diperkirakan terjadi karena impor yang turun lebih tajam dibandingkan ekspor secara bulanan.

David merincikan bahwa ekspor diproyeksikan akan turun 4,37% secara tahunan (year on year/YoY) maupun 5,31% secara bulanan (month on month/MoM). Di sisi lain, impor diperkirakan naik sebesar 2,25% YoY, namun turun 8,1% MoM.

"Secara MoM [bulanan], ekspor dan impor turun karena hari kerja yang lebih sedikit. Namun, harga komoditas ekspor naik lebih banyak dibandingkan impor, terutama batubara dan gas," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2026).

Sementara berdasarkan data ekspor-impor negara lain terhadap Indonesia, David mencatat adanya pelebaran neraca perdagangan dibandingkan November.

Surplus Neraca Dagang

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa surplus neraca dagang selama Januari sampai dengan November 2025 mencapai US$38,7 miliar.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah, surplus neraca dagang secara kumulatif selama 2025 sampai dengan November lalu itu tumbuh 32,3% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu yakni US$29,2 miliar.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (18/12/2025), Purbaya menjelaskan bahwa peningkatan secara tahunan sampai dengan November itu kendati adanya indikasi perlambatan setelah efek frontloading eksportir yang menghindari pengenaan tarif impor Amerika Serikat (AS).

"[Surplus] neraca perdagangan kumulatif itu naiknya sebesar 32,2% jadi net impact dari perkembangan global ke kita malah membaik, jadi global mendukung terus, menopang recovery di ekonomi kita," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Surplus itu berkat kinerja ekspor secara kumulatif Januari-November 2025 yang lebih tinggi dari impor. Selama 11 bulan 2025, Kemenkeu mencatat nilai ekspor mencapai US$256,7 miliar atau tumbuh 5,7% (yoy).

Purbaya memaparkan bahwa ekspor itu ditopang oleh komoditas bernilai tambah, industri manufaktur seperti logam dasar, minyak kelapa sawit (CPO), kimia dasar, dan semikonduktor.

"Kinerja ekspor kumulatif Januari-November 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,7% year on year, terutama ditopang komoditas bernilai tambah dan industri manufaktur seperti logam dasar CPO, kimia dasar, dan semikonduktor," jelasnya.

Di sisi lain, impor tumbuh 2,1% (yoy) menjadi US$218,1 miliar pada Januari-November 2025. Kinerja impor itu didorong oleh kebutuhan barang modal seperti mesin dan peralatan, alat komunikasi dan komputer.

"Ini mengindikasikan aktivitas investasi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga," terang Purbaya.

Jakarta: Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada periode 2025-2026, sebelum meningkat ke level 5,2 persen pada 2027. Proyeksi itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025.

"Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Pertumbuhan PDB bertahan di kisaran 5 persen per tahun, setara dengan tahun-tahun sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara berpendapatan menengah. Ini merupakan kabar baik," ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 16 Desember 2025.

Prediksi terbaru itu lebih tinggi dibandingkan estimasi dalam laporan IEP edisi Juni 2025 sebelumnya yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, 4,8 persen pada 2026, dan 5 persen pada 2027.

Investasi dan ekspor jadi penopang

Berdasarkan laporan terbarunya, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor yang mampu mengimbangi tren konsumsi swasta yang sedikit melemah.

Bank Dunia juga mencatat bahwa kenaikan proyeksi pertumbuhan didukung oleh peningkatan investasi secara bertahap, termasuk melalui investasi negara lewat Danantara, pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong kredit sektor swasta, serta arus Penanaman Modal Asing (PMA).

Inflasi yang rendah dan stimulus fiskal diperkirakan akan menopang konsumsi swasta.

Meski demikian, Carolyn menilai tantangan pasar tenaga kerja masih membebani kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Indikator pasar tenaga kerja menunjukkan masih adanya masalah terkait kualitas pekerjaan, khususnya bagi generasi muda.

Selama periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 sendiri, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat 1,3 persen. Namun, seluruh tambahan lapangan kerja tersebut berasal dari sektor-sektor dengan upah lebih rendah.

Tak hanya itu, Bank Dunia juga mengamati bahwa upah riil cenderung menurun sejak 2018, sementara jumlah pekerjaan dengan keterampilan menengah menyusut dibandingkan pekerjaan berupah rendah maupun berupah tinggi. Kondisi ini turut menekan konsumsi rumah tangga.

"Inilah kenapa saat ini jadi momen krusial untuk memadukan stabilitas makroekonomi Indonesia, sebagai salah satu kekuatan utamanya, dengan reformasi struktural yang lebih mendalam. Tujuannya cukup jelas, yakni meningkatkan kapasitas perekonomian serta memungkinkan sektor swasta menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia," kata Carolyn.

Salah satu fokus reformasi yang disoroti Bank Dunia dalam laporannya adalah penguatan fondasi digital nasional, mencakup jaringan pita lebar (broadband), infrastruktur pusat data (data center), serta kerangka regulasi pengembangan digital.

Dirinya menilai, fondasi ini bakal menentukan kecepatan dan keandalan akses internet masyarakat, efektivitas operasional bisnis berbasis komputasi awan, serta kualitas layanan modern di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Kami meyakini bahwa Indonesia dapat mendorong pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dan memperluas peluang ekonomi dengan memperkuat kualitas serta jangkauan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang lebih kuat akan menciptakan peluang kerja baru, baik di sektor digital maupun melalui efek pengganda ke seluruh perekonomian, khususnya bagi generasi muda dan perempuan, terutama di wilayah yang kurang beruntung dan paling terdampak oleh keterbatasan konektivitas," tambahnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa, 9 Desember 2025 diproyeksikan bergerak fluktuatif dan berakhir melemah di rentang Rp16.690–Rp16.730 per dolar AS. Pada perdagangan sebelumnya, rupiah ditutup melemah 47 poin ke posisi Rp16.695 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi menyampaikan pergerakan rupiah pada awal pekan dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, pasar global didorong oleh ekspektasi kuat bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada akhir pekan ini.

Sejumlah indikator ekonomi AS, termasuk data ketenagakerjaan yang melemah, meningkatkan peluang penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi sekitar 85%. Harapan ini memperkuat sentimen bahwa biaya pinjaman yang lebih rendah dapat menopang pertumbuhan global dan kinerja pasar ekuitas.

Namun, optimisme tersebut terbatas karena beberapa pejabat Federal Reserve menyampaikan sinyal kehati-hatian. Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa keputusan pemangkasan suku bunga belum dapat dipastikan, membuat pelaku pasar mewaspadai kemungkinan sikap hawkish.

Ketidakpastian juga datang dari Eropa, di mana perundingan damai Ukraina berjalan lambat akibat perbedaan sikap terkait jaminan keamanan Kyiv dan status wilayah yang dikuasai Rusia. Di Amerika Latin, peningkatan tekanan AS terhadap Venezuela serta wacana tindakan militer terhadap Presiden Nicolas Maduro turut menambah ketegangan geopolitik.

Dari sisi domestik, indikator ekonomi menunjukkan ketahanan menjelang akhir 2025. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada pada level ekspansif 53,3, sementara inflasi stabil di 2,7% memberi ruang bagi pemulihan ekonomi pada 2026. Kinerja tersebut diperkuat perbaikan indeks keyakinan konsumen yang mencapai titik tertinggi dalam lima bulan terakhir. Kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif sepanjang tahun juga menjaga momentum pertumbuhan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 sebesar 5,04%.

Dukungan Kementerian Keuangan

Upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tengah ditinjau ulang Kementerian Keuangan. Indonesia tengah menyiapkan aturan baru untuk memperketat pengelolaan pendapatan ekspor komoditas guna menarik lebih banyak devisa ke dalam negeri dan menahan pelemahan rupiah.

Dikutip dari Bloomberg, Indonesia tengah berupaya menetapkan batasan baru terhadap bagaimana eksportir komoditas dapat menggunakan pendapatan devisa asing mereka. Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah akan mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan pendapatan valas hanya di bank milik negara serta membatasi konversi valas ke rupiah maksimal 50%.

Langkah ini ditempuh karena kebijakan sebelumnya yakni mewajibkan eksportir menyimpan pendapatan valas di dalam negeri selama satu tahun belum efektif. Celah regulasi memungkinkan perusahaan mengonversi sementara ke rupiah untuk menghindari retensi, lalu kembali menukar ke valas dan memindahkan dana ke luar negeri. Purbaya menegaskan perlunya pengetatan untuk memastikan devisa benar-benar bertahan di dalam negeri.

Pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan obligasi valuta asing sebagai instrumen penempatan dana ekspor, yang dapat dibeli bank BUMN dan eksportir dengan nilai minimal 1 juta dolar AS.

Namun, ekonom Citigroup, Helmi Arman, memperingatkan potensi dampak negatif berupa pengetatan likuiditas valas antarbank, penurunan daya tarik investasi asing langsung, serta berkurangnya pasokan valas spot hingga sekitar 2 miliar dolar AS per bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuat Bank Indonesia lebih berhati-hati dan memperpanjang jeda pelonggaran suku bunga