Alasan jalan tol bakal dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2025-2029.

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan rancangan peraturan untuk memungut PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Renstra itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Alasan DJP mengenakan PPN 11 pada jalan tol merupakan upaya memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil, serta demi menggenjot penerimaan negara.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol yang dapat meningkatkan penerimaan negara," tulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut yang dimuat dalam Renstra.

Dalam dokumen itu, DJP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.

RPMK tersebut memiliki tiga urgensi pembentukan. Pertama, pemberian landasan hukum penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Kedua, pemberian landasan hukum bagi pajak karbon. Ketiga, pemberian landasan hukum mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Dokumen itu juga menjelaskan RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil yang akan mengatur tiga poin utama.

Pertama, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah diselesaikan pada 2025. Kedua, pajak karbon direncanakan rampung pada 2026. Ketiga, mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan selesai pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," imbuh putusan tersebut.

[Gambas:Youtube]

Alasan jalan tol bakal dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2025-2029.

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan rancangan peraturan untuk memungut PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Renstra itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Alasan DJP mengenakan PPN 11 persen pada jalan tol merupakan upaya memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil, serta demi menggenjot penerimaan negara.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol yang dapat meningkatkan penerimaan negara," tulis Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut yang dimuat dalam Renstra.

Dalam dokumen itu, DJP menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil.

RPMK tersebut memiliki tiga urgensi pembentukan. Pertama, pemberian landasan hukum penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.

Kedua, pemberian landasan hukum bagi pajak karbon. Ketiga, pemberian landasan hukum mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Dokumen itu juga menjelaskan RPMK tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil yang akan mengatur tiga poin utama.

Pertama, pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah diselesaikan pada 2025. Kedua, pajak karbon direncanakan rampung pada 2026. Ketiga, mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol ditargetkan selesai pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," imbuh putusan tersebut.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik guna menahan lonjakan harga di tengah kenaikan biaya avtur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, langkah ini diambil agar kenaikan tarif tiket tetap terkendali di kisaran 9 persen hingga 13 persen meski tekanan global terhadap harga energi meningkat.

"PPN ditanggung pemerintah 11 persen untuk angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi," ujar Airlangga dalam konpers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, harga avtur sebagai bahan bakar pesawat terus mengalami kenaikan mengikuti pasar global.

Di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur saat ini tercatat sekitar Rp 23.551 per liter, sementara di negara lain seperti Thailand mencapai Rp 29.518 per liter dan Filipina Rp 25.326 per liter.

Kenaikan tersebut berdampak signifikan terhadap operasional maskapai, mengingat porsi avtur mencapai sekitar 40 persen dari total biaya operasional penerbangan.

Untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, pemerintah juga menyesuaikan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar.

Batas atas fuel surcharge kini ditetapkan sebesar 38 persen untuk pesawat, dengan mesin jet maupun baling-baling (propeller).

“Pemerintah menjaga agar kenaikan harga tiket tetap berada di kisaran 9 sampai 13 persen,” ujar Airlangga.

Sebagai bagian dari intervensi tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi sekitar Rp 1,3 triliun per bulan melalui skema PPN DTP.

Jika kebijakan ini diterapkan selama dua bulan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2,6 triliun.

Pemerintah menyatakan akan memberikan insentif berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen sebagai upaya menjaga dan meningkatkan daya saing industri penerbangan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya operasional maskapai, mengingat sebelumnya bea masuk suku cadang pesawat mencapai sekitar Rp 500 miliar atau setengah triliun per tahun.

Selain itu, langkah ini diperkirakan akan memperkuat daya tahan industri perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO), dengan potensi peningkatan aktivitas ekonomi sekitar 700 juta dollar AS per tahun.

Airlangga juga menilai kebijakan ini dapat memberikan kontribusi terhadap output produk domestik bruto (PDB) hingga sekitar 1,49 miliar dollar AS, serta menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan efek berganda hingga tiga kali lipat.

Pemerintah menegaskan, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat di tengah tekanan global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja perekonomian Indonesia tetap solid sepanjang 2025. Ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), didukung aktivitas konsumsi masyarakat dan investasi yang terus bergerak positif.

Pertumbuhan tersebut tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp13.580,5 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp12.920,5 triliun.

"Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp13.580,5 triliun," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 5 Februari 2026.

Konsumsi rumah tangga masih jadi motor utama

BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Dari sisi pengeluaran, kontribusi kedua komponen ini secara akumulatif mencapai 82,65 persen.

"Hal ini terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang menyebabkan kenaikan pengeluaran untuk makan dan minum, transportasi dan komunikasi, serta penambahan barang modal berupa mesin dan perlengkapan,” jelasnya.

Secara rinci, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,62 persen. Sepanjang 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran restoran dan hotel yang mencapai 6,38 persen, seiring meningkatnya aktivitas wisata pada periode libur akhir tahun.

Investasi dan PMTB ikut menguat

PMTB menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan 1,58 persen. Secara keseluruhan, PMTB tumbuh 5,09 persen sepanjang 2025.

Pertumbuhan tertinggi pada komponen ini berasal dari subkomponen mesin dan perlengkapan yang melonjak 17,99 persen, didorong oleh peningkatan impor barang modal serta menguatnya produksi industri mesin dalam negeri.

Kinerja ekspor beri tambahan dorongan

Selain konsumsi dan investasi, net ekspor turut menyumbang 0,74 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang 2025, ekspor Indonesia tumbuh 7,03 persen, ditopang oleh peningkatan ekspor barang nonmigas dan jasa.

Sejumlah komoditas nonmigas mencatat kenaikan nilai dan volume ekspor, di antaranya lemak dan minyak hewani atau nabati, besi dan baja, mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya.

Struktur PDB masih didominasi konsumsi

Berdasarkan distribusi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam struktur PDB, yakni 53,88 persen. Sementara itu, PMTB menyumbang 28,77 persen, dan ekspor berkontribusi 22,85 persen terhadap total PDB.

Industri pengolahan jadi penopang lapangan usaha

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,07 persen dan tumbuh 5,30 persen sepanjang 2025.

Sektor perdagangan tumbuh 5,49 persen dengan kontribusi 0,72 persen, sedangkan sektor pertanian mencatat pertumbuhan 5,33 persen dan berkontribusi 0,60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ini didorong oleh membaiknya industri penghasil komoditas ekspor seperti CPO dan logam dasar, serta meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan,” ujarnya.

(ANN)