Jakarta (ANTARA) - Berita tentang penambahan layer (lapisan tarif) baru dalam struktur tarif cukai rokok, hingga kebijakan Work From Home (WFH) tidak diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum, mewarnai pemberitaan bidang ekonomi kemarin (10/4).

Berikut rangkuman berita selengkapnya

Purbaya targetkan penambahan layer baru cukai rokok berlaku Mei 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penambahan layer (lapisan tarif) baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok, mulai Mei 2026.

“Kami inginnya Mei itu paling telat sudah jalan, supaya pendapatan ke kita masuk dan saya bisa betul-betul larang rokok yang ilegal,” kata Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pemerintah percepat pemulihan UMKM terdampak bencana lewat MBG

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi UMKM terdampak bencana di Sumatera, salah satunya dengan memperkuat keterlibatan mereka dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menyampaikan peningkatan jumlah dapur dalam Program MBG akan mendorong kebutuhan pemasok dari UMKM.

Simak berita selengkapnya di sini.

Wamentan sebut RI siap ekspor 1,5 juta ton pupuk saat Hormuz ditutup

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut Indonesia siap mengekspor 1,5 juta ton pupuk, memanfaatkan peluang pasar global akibat terganggunya jalur distribusi internasional di Selat Hormuz kawasan Timur Tengah.

“Kita punya rencana dalam setahun ini kita punya stok dan bisa ekspor pupuk sebanyak 1,5 juta ton totalnya," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Simak berita selengkapnya di sini.

Menperin diversifikasi ekspor baja RI, sasar kawasan Timur Tengah

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong diversifikasi pasar ekspor baja Indonesia dengan menyasar kawasan Timur Tengah dan negara industri berkembang, guna mengurangi ketergantungan terhadap satu negara tujuan utama sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional.

Menperin ditemui di Jakarta, Jumat menyampaikan, saat ini ekspor baja Indonesia masih terkonsentrasi ke China. Kondisi tersebut dinilainya berisiko apabila terjadi gangguan ekonomi di negara tujuan utama.

Simak berita selengkapnya di sini.

Menteri Dody sebut WFH ASN tak diterapkan di Kementerian PU

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) Hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diterapkan di lingkungan Kementerian PU arena karakter tugas yang membutuhkan kehadiran langsung.

Dody menjelaskan Kementerian PU tidak hanya bertugas membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari tim utama dalam penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), di berbagai wilayah Indonesia.

Simak berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% di APBN 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menerima keputusan pemangkasan DBH pada tahun ini. Pihaknya enggan berkomentar lebih jauh terkait keputusan yang dipastikan akan membuat fiskal daerah makin berat.

“Ya, kita terima apapun lah yang penting kita kerja,” katanya pada Bisnis di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2026).

Sebelumnya, Pemprov Jabar sendiri mencatat adanya piutang pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,22 triliun yang telah diakui oleh Kementerian Keuangan.

Kekurangan ini dituding menjadi penyebab tunda bayar Pemprov Jabar pada sejumlah rekanan proyek 2025 lalu yang nilainya mencapai Rp621 miliar.

“Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan di desa berhenti, namun harus menjadi pemicu munculnya kreativitas aparat desa terutama dalam menetapkan skala prioritas dan tata kelola anggaran yang cermat.

"Provinsi Jabar juga sama, memiliki keterbatasan anggaran karena pengurangan dana bagi hasil dari pusat. Walaupun memiliki keterbatasan pembiayaan, kami akan membangun desa-desa, terutama infrastruktur. Dan akan dimulai dari tahun ini dan tahun ke depan," ujarnya.

Selain membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur desa, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan memberikan uang miliaran rupiah bagi desa-desa berprestasi setiap tahunnya.

Meski dibayangi tantangan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan ekonomi warga.

Sejumlah proyek prioritas yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan meliputi penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.

Selain itu, Pemprov Jabar juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan kronis.

"Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan," tegasnya.

Jakarta: Optimisme tinggi datang dari Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meyakini ekonomi Indonesia mampu tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan hingga mencapai angka 8 persen.

Menurutnya, langkah-langkah kebijakan pemerintah saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu.

Bahkan, Purbaya menjelaskan, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif dan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Ia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dapat mencapai 6 persen dan pada kuartal IV tahun ini sebesar 5,67 persen.

“Ini bagus sekali. Saya sosialisasi kebijakan pemerintah dan langkah-langkah ke depan untuk memastikan ekonomi kita tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pada suatu saat, mungkin beberapa tahun lagi bisa mencapai 8 persen,” ujar Purbaya usai kuliah umum pada peringatan Dies Natalis ke-71 Universitas Airlangga yang dikutip siaran Zona Bisnis Metro TV, Rabu, 12 November 2025.

Dia juga sempat memperkenalkan filosofi “Sumitronomics” yang berfokus pada tiga pilar yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.

Purbaya menyampaikan, kunci pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat terletak pada keseimbangan tiga mesin utama yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan aktivitas sektor swasta.

Dorongan optimisme bagi generasi Muda

Dalam kesempatan itu, Purbaya pun menekankan pentingnya menumbuhkan rasa optimisme di kalangan mahasiswa dan generasi muda terhadap arah perekonomian nasional.

Menurutnya, anak muda perlu memahami berbagai kebijakan pemerintah agar dapat ikut berkontribusi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Jadi mahasiswa harus tahu apa saja kegiatan pemerintah dan mengapa mereka harus optimis. Langkah-langkah yang kita ambil sudah tepat karena ekonomi betul-betul terjaga,” jelasnya.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk benang kapas. Langkah ini memberikan angin segar bagi industri hulu tekstil dalam negeri yang menghadapi tekanan serbuan barang impor murah.

Penerapan safeguard tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/2025 yang akan berlaku mulai awal November 2025.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyambut baik langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memberlakukan BMTP atas impor produk benang kapas.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pemberlakuan BMTP atas impor produk benang kapas melindungi industri tekstil dalam negeri.
Dia menjelaskan, pemberlakuan BMTP sejatinya sudah direkomendasikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Hal tersebut menyusul hasil penyelidikan yang menemukan peningkatan signifikan impor benang kapas dalam beberapa tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi domestik.
"BMTP ini kan direkomendasikan KPPI setelah dilakukan penyelidikan selama sekitar 1 tahun, sesuai PP 34 2011 dan aturan WTO, jadi Kemenkeu hanya perlu menerbitkan PMK-nya saja, jadi saya rasa memang sudah tepat," ucap Redma kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).
Redma menuturkan, saat ini sektor pakaian jadi dan kain jadi dibanjiri barang impor. Permasalahannya, barang impor itu masuk dengan cara ilegal lewat modus borongan.
Menurutnya, barang impor paling banyak masuk di sektor kain mentah, benang, dan serat. Bahkan, barang itu masuk ke Tanah Air dengan harga dumping.
"Jadi barang impor di semua rantai ini harus diatur agar tidak memakan market dalam negeri," kata Redma.

Dijelaskan dalam PMK No. 67/2025 bahwa penerapan BMTP didasarkan pada hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang menemukan bukti terjadinya lonjakan jumlah impor, baik secara absolut maupun relatif, atas barang yang sama dengan barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang produksi dalam negeri

"...dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri," demikian tertulis dalam pertimbangan beleid tersebut.

Adapun, dalam Pasal 3 PMK 67/2025, pemerintah menetapkan besaran BMTP secara bertahap selama 3 tahun dengan skema tarif menurun. Perinciannya, pada tahun pertama tarif yang berlaku yakni Rp7.500 per kg.
Kemudian, tahun kedua Rp7.388 per kg. Lalu, tahun ketiga turun lagi menjadi Rp7.277 per kg.
Penurunan tarif setiap tahun dimaksudkan sebagai masa transisi agar industri dalam negeri memiliki waktu beradaptasi terhadap kompetisi global. Kebijakan ini berlaku untuk produk benang kapas dengan pos tarif HS 5204, 5205, dan 5206 yang mencakup benang carded, combed, maupun benang campuran kapas.
Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa BMTP dikenakan terhadap impor benang kapas dari semua negara, kecuali 120 negara berkembang anggota WTO yang tercantum dalam Lampiran B.

Pengecualian ini hanya berlaku apabila importir menyerahkan dokumen certificate of origin (CoO) yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Apabila CoO tidak diserahkan atau dinyatakan tidak valid, maka BMTP tetap dipungut penuh terhadap produk yang bersangkutan (Pasal 6 ayat (4).
Dalam Pasal 4 ayat (2), ditegaskan bahwa BMTP ini merupakan tambahan atas bea masuk umum (most favoured nation/MFN) atau bea masuk preferensi dari perjanjian perdagangan internasional seperti FTA dan CEPA.
Kebijakan ini juga berlaku terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas, kawasan berikat, atau fasilitas kepabeanan lainnya, sepanjang tidak diatur berbeda dalam peraturan kawasan (Pasal 7). Beleid ini ditandatangani oleh Purbaya pada 8 Oktober 2025 dan diundangkan pada 20 Oktober 2025.

Industri Tekstil Menaruh Harapan ke Purbaya

Komitmen Menkeu Purbaya dalam menyelesaikan masalah importasi ilegal memberikan harapan baru bagi pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

APSyFI pun sebelumnya telah menyurati Purbaya untuk mendiskusikan langkah penyelamatan industri TPT nasional yang terpukul oleh praktik impor ilegal dan dumping produk.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil. Pengusaha berharap Purbaya dapat menyelesaikan sengkarut masalah impor ilegal di industri tekstil.

APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.

Menurut Redma, terdapat kesenjangan antara data perdagangan Indonesia dan negara mitra, yang mengindikasikan banyaknya barang impor yang masuk tanpa tercatat di sistem Bea Cukai. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara baik dari segi penerimaan maupun persaingan pasar.

Terkait hal tersebut, APSyFI berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dapat memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan.

Salah satu hal yang disorot, antara lain tidak digunakannya sistem port-to-port manifest.

“Importir bisa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa mengacu pada Master Bill of Lading (B/L). Celah ini membuka ruang bagi praktik misdeclare, under invoicing, dan pelarian HS code,” ujar Redma dilansir dari Antara, Senin (13/10/2025).

APSyFI juga menyoroti minimnya pemeriksaan dengan AI Scanner serta pemberian fasilitas impor berlebih, yang berpotensi disalahgunakan oleh importir.

Maka dari itu, APSyFI berharap dapat beraudiensi bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk menjelaskan kondisi terkini industri TPT serta dampak berganda (multiplier effect) dari penerapan kebijakan trade remedies terhadap impor ilegal.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga mendukung kebijakan Purbaya terkait masalah pemberantasan importasi ilegal. Pasalnya, hal itu menjadi salah satu batu sandungan ekosistem industri domestik sulit bertumbuh dan berkembang.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, maraknya barang impor ilegal di pasaran menjadi masalah utama yang menghambat pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri.

Untuk itu, pihaknya mendukung penuh kebijakan menteri keuangan untuk memberantas praktik ini demi menunjang perekonomian domestik.

Jemmy juga menegaskan importasi ilegal mengakibatkan negara kehilangan salah satu sumber pemasukan yang penting yaitu pajak impor atau bea masuk serta ada yang lebih penting lagi, yakni industri domestik sulit berusaha.

”Akibat dari importasi ilegal yang berlebihan pasti merusak kapasitas industri nasional. Karena produk-produk domestik menghadapi persaingan tidak sehat dengan produk impor ilegal yang tidak membayar pajak. Akibatnya, pendapatan negara dari setoran pajak industri akan menurun,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap beraudiensi dengan asosiasi untuk membahas langkah perlindungan industri TPT nasional ke depan.

Dia berharap para pelaku industri dapat melapor ke dirinya bila menemukan barang ilegal atau dumping produk di jalur perdagangan. Purbaya mengatakan, bakal menyesuaikan kebijakan agar tidak ada lagi pelaku industri yang menjadi korban atas ketidakadilan permainan dari negara lain.

"Saya belum ketemu industrinya, tapi yang jelas kami akan tanggapi positif masukan seperti itu. Yang penting tujuannya adalah industri di sini hidup dan ada penciptaan lapangan kerja," ujar Purbaya, dikutip dari Antara, Selasa (22/10/2025).