Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat sekaligus memperlambat perputaran ekonomi sektor riil, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp17.300 per dolar AS akan berdampak langsung pada kenaikan harga bahan baku dan biaya logistik yang mayoritas masih bergantung pada impor.

"Dalam jangka pendek menengah akan mendorong naik harga-harga konsumen, karena bahan baku dan biaya logistik juga menjadi lebih mahal. Ini bisa mengakibatkan perputaran ekonomi di sektor riil menurun,” ujar Ketua Umum API Jemmy Kartiwa dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut, Jemmy memperkirakan pasar domestik tekstil dan garmen masih menghadapi tekanan, terutama akibat penurunan belanja pemerintah dan kenaikan biaya rantai pasok. Di tengah kondisi tersebut, industri dalam negeri juga dihadapkan pada persaingan ketat dengan produk impor, baik legal maupun ilegal.

Dia menyebut harga produk domestik masih tertinggal daripada produk impor. "Kepentingan terkait supply biaya produksi menjadi prioritas untuk dilakukan. Menurunnya daya beli akan berdampak langsung pada konsumsi produk tekstil dan garmen," tegasnya.

Dia menekankan stabilitas nilai tukar menjadi faktor krusial dalam menjaga struktur biaya industri TPT. Selain itu, peningkatan permintaan domestik dinilai dapat didorong melalui optimalisasi belanja pemerintah, khususnya dengan memprioritaskan pengadaan produk dalam negeri. "Sehingga bisa mendongkrak kinerja tekstil garmen di level kecil menengah juga," imbuhnya.

API juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dalam mendorong industri padat karya melalui berbagai regulasi baru. Namun demikian, asosiasi menilai upaya perlindungan pasar domestik tetap harus diperkuat untuk menjaga keberlangsungan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Ke depan, API berharap pemerintah bersama Bank Indonesia dapat merumuskan strategi untuk meredam fluktuasi nilai tukar guna menjaga stabilitas biaya bahan baku impor, seperti kapas dan serat sintetis, serta mencegah lonjakan biaya operasional industri.

Adapun kinerja ekspor TPT Indonesia pada awal 2026 menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, sektor ini tumbuh 3,55% dengan nilai ekspor mencapai US$12,08 miliar serta mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$3,45 miliar. Produk pakaian jadi masih mendominasi kontribusi ekspor.

Industri TPT juga mencatatkan investasi sebesar Rp20,23 triliun pada kuartal I/2026 dengan penyerapan tenaga kerja mendekati 4 juta orang. Indeks kepercayaan industri pun berada di level 51,86 pada Maret 2026, yang menandakan fase ekspansi.

Kendati demikian, pelaku industri masih menghadapi ketidakpastian terkait perjanjian perdagangan Indonesia-AS, khususnya terkait potensi penerapan tarif nol persen untuk produk tekstil.

API menilai peluang ekspor tetap terbuka melalui kerja sama perdagangan lain seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), serta ekspor ke pasar Kanada dan Eurasia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tantangan berlapis dalam memenuhi sertifikasi halal, mulai dari keterbatasan penelusuran bahan baku hingga tuntutan penerapan etika bisnis secara menyeluruh.

Padahal, mandatory ini akan berlaku pada 17 Oktober 2026, sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menjelaskan, meski kewajiban sertifikasi halal ditargetkan berlaku secara bertahap, implementasi di sektor tekstil belum didukung ekosistem yang utuh. Salah satu kendala utama adalah struktur industri yang belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Kalau hanya berhenti di level serat dan benang, ekosistemnya belum terbentuk. Harus didorong dari sisi kain dan produk jadi agar seluruh rantai pasok ikut bergerak,” ujar Aqil kepada Bisnis dikutip Rabu (22/4/2026).

Dia mengungkapkan, sebagian pelaku industri hulu seperti produsen serat dan benang sebenarnya telah mulai mengantongi sertifikasi halal. Namun, jumlahnya masih terbatas dan belum mencerminkan kesiapan industri secara keseluruhan.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan baku impor juga menjadi hambatan dalam memastikan ketertelusuran (traceability) produk halal. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal yang menuntut transparansi rantai pasok.

Kemudian, Aqil menyoroti belum adanya kejelasan dari pemerintah terkait skema penerapan sertifikasi halal untuk tekstil, termasuk penentuan daftar produk yang wajib bersertifikat serta mekanisme auditnya.

Hingga saat ini, pelaku industri masih menghadapi ketidakpastian, seperti apakah sertifikasi dilakukan melalui skema self-declare atau reguler, serta bagaimana peran lembaga pemeriksa halal dalam menilai produk tekstil yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor makanan dan minuman.

“Kita butuh kejelasan skema. Kalau tidak ada, implementasi di lapangan akan sulit dan hanya jadi aturan di atas kertas,” tegasnya.

Dari sisi industri, tantangan lain datang dari minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap urgensi sertifikasi halal di sektor tekstil. Aqil menyebut, masih banyak pengusaha yang mempertanyakan relevansi halal untuk produk non-konsumsi.

Padahal, menurutnya, halal memiliki potensi strategis sebagai instrumen non-tariff barrier yang dapat melindungi pasar domestik dari produk impor.

“Halal ini bukan hanya soal domestik, tetapi juga bisa menjadi alat proteksi pasar. Kalau diterapkan menyeluruh, produk impor juga harus mengikuti standar yang sama,” jelasnya.

Oleh karena itu, Aqil menekankan pentingnya pembangunan sistem traceability yang terintegrasi di seluruh rantai pasok. Salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan adalah mengadopsi sistem ketertelusuran industri yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan sertifikasi halal.

"IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) kan punya traceability, tinggal diadopsi saja," sarannya.

Produsen sarung ternama, PT Prima Fara Textile, juga menghadapi tantangan serupa. Lukas Prawoto selaku pimpinan produsen sarung Gajah Duduk itu menjelaskan, perubahan karakter produk sarung turut memengaruhi kompleksitas penerapan standar halal.

Saat ini, sarung tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan ibadah, tetapi juga berkembang menjadi produk fesyen dan hadiah, didukung inovasi desain berbasis printing yang mendominasi hingga sekitar 65% produksi.

Transformasi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan baru dalam penguatan daya saing, termasuk melalui branding berbasis halal. Namun, implementasinya tidak sederhana.

Dia menekankan bahwa konsep halal perlu diperluas mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga praktik ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, pelaku industri masih menghadapi kendala besar, terutama pada aspek traceability bahan baku yang sebagian berasal dari impor.

“Kita tidak bisa sepenuhnya menelusuri bahan seperti poliester dari luar negeri. Karena itu, pendekatannya sementara harus dibatasi, minimal memastikan bahan yang masuk ke proses produksi sudah memenuhi persyaratan halal,” ujarnya pada diskusi bertajuk 'Halal Strategy in Global Textile Industry di pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Kamis (16/4/2024).

Selain itu, Lukas menyoroti bahwa aspek halal juga mencakup dimensi etika bisnis, seperti kepatuhan terhadap hak pekerja dan praktik operasional yang adil. Dengan demikian, halal tidak hanya dilihat dari sisi bahan dan proses, tetapi juga tata kelola perusahaan.

Dalam jangka panjang, dia memandang pemanfaatan teknologi seperti internet of things (IoT) dan blockchain dapat menjadi solusi untuk memperkuat sistem ketertelusuran produk halal. Melalui teknologi tersebut, setiap tahapan produksi dapat diverifikasi secara transparan oleh konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA dinilai membuka peluang signifikan bagi industri manufaktur nasional, terutama dalam memperluas pasar ekspor di tengah ketidakpastian geopolitik global. Tak ayal, para pelaku usaha berharap agar ratifikasi ini segera dirampungkan, seraya melengkapi infrastruktur yang ada.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi sektor manufaktur menunjukkan pertumbuhan positif. Adapun pada 2025, investasi di sektor ini mencapai US$48,3 miliar, sementara pada 2024 sebesar US$47,7 miliar. Realisasi ini diharapkan bisa meningkat seiring adanya perjanjian IEU-CEPA yang menghapus tarif untuk sejumlah produk, seperti alas kaki dan tekstil.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menilai peluang tersebut menjadi makin relevan di tengah dinamika geopolitik dan kebijakan perdagangan global, khususnya dari Amerika Serikat yang dinilai kerap berubah. Dalam situasi tersebut, diversifikasi pasar menjadi langkah strategis bagi pelaku industri.

Billie menilai, apabila implementasi IEU-CEPA berjalan efektif, dampaknya tidak hanya pada peningkatan ekspor, tetapi juga berpotensi mendorong kenaikan pesanan dan penyerapan tenaga kerja baru di sektor manufaktur, khususnya industri alas kaki.

“Kalau berhasil, ini memang angin segar bagi industri, bukan hanya untuk kualitas ekspor dan global brand, tapi teman-teman UKM sepatu, kita dorong juga untuk bisa melakukan ekspor ke pasar Eropa dengan tarif 0%,” sebutnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Kendati demikian, Billie mengingatkan bahwa proses ratifikasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dikawal. Pasalnya, meski kesepakatan prinsip telah dicapai pada September 2025, hingga kini proses ratifikasi di dalam negeri maupun di Parlemen Eropa masih berlangsung.

“Kita harus kawal, sampai di mana perjanjian dilakukan oleh pemerintah, draf ratifikasinya sudah masuk DPR belum?” tanya Billie meminta kepastian kelanjutan perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa ini.

Dia berpandangan keberhasilan implementasi IEU-CEPA dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekspor alas kaki global. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat ketiga dunia setelah China dan Vietnam, dengan selisih yang cukup lebar.

Adapun volume ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 601 juta pasang. Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh AmerikaSerikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar.

Kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan China menjadi negara ketiga dengan nilai ekspor US$504 juta. “Kalau misalnya ini benar-benar terwujud, kami berharap bisa menyaingi Vietnam,” harap Billie

Sebelum itu, dia berharap pemerintah menuntaskan tantangan domestik yang masih menghambat industri, mulai dari perizinan seperti amdal hingga kesiapan infrastruktur kawasan industri. Semua menurutnya harus dibenahi demi kelancaran investasi nantinya.

Kesiapan Infrastruktur Mendesak

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan bahwa IEU-CEPA juga membawa konsekuensi peningkatan standar industri, terutama terkait aspek keberlanjutan dan energi hijau. Tak ayal, kesiapan infrastruktur energi menjadi krusial, khususnya pengembangan jaringan gas industri, seiring mulai ditinggalkannya penggunaan batu bara.

“Kita berharap pipanisasi infrastruktur gas itu bisa sampai ke Bandung Raya dan Solo Raya. Kenapa? Karena sentra industri tekstil itu banyaknya ada di Bandung Raya dan Solo Raya,” jelasnya.

Selain itu, aturan asal barang (rules of origin/ROO) juga menjadi tantangan tersendiri. Selama ini, sebagian besar industri garmen masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari China.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai IEU-CEPA dapat menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri tekstil nasional. Dia menjelaskan, salah satu ketentuan dalam perjanjian tersebut adalah penerapan skema two-step process, yang mengharuskan penggunaan bahan baku domestik dalam proses produksi.

“Kalau kita ekspor garmen, maka benangnya harus dari Indonesia. Kalau kain, maka seratnya juga harus berasal dari dalam negeri. Ini peluang untuk memperkuat rantai pasok domestik,” katanya.

Aqil menambahkan, dengan struktur industri tekstil yang relatif lengkap, mulai dari petrokimia hingga garmen, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat untuk memanfaatkan IEU-CEPA secara optimal.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, perjanjian IEU-CEPA yang telah ditandatangani pada September 2025 itu ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Artinya, Indonesia hanya memiliki waktu persiapan sekitar satu tahun untuk memastikan kesiapan industri.

“Di situ letak urgensinya. Waktu persiapan kita sangat pendek,” ujarnya ketika dihubungi, Minggu (10/4/2026).

Yusuf mengingatkan bahwa penurunan tarif bukan satu-satunya faktor penentu untuk meningkatkan ekspor sektor padat karya. Kuncinya justru ada pada kesiapan industri dan integrasi ke rantai pasok global.

Pada titik ini, dia menilai, posisi Indonesia dalam rantai pasok global masih tertinggal dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam. Oleh karena itu, potensi kenaikan ekspor yang tinggi lebih tepat dipandang sebagai skenario maksimal, bukan baseline.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa tantangan terbesar justru muncul dari hambatan nontarif yang akan makin dominan setelah tarif dihapus. Salah satu instrumen yang dinilai menjadi penentu adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Melalui kebijakan tersebut, produk dengan intensitas karbon tinggi seperti baja, aluminium, dan semen berpotensi dikenakan biaya tambahan yang signifikan saat masuk ke pasar Eropa.

CBAM ini katanya bisa menjadi game changer. Pasalnya, biaya karbon bisa menghapus seluruh keuntungan dari tarif nol.

“Jadi ada paradoks, akses pasar terbuka, tapi biaya kepatuhan ikut melonjak. Kalau industri tidak siap, kita tetap tidak bisa masuk,” tegas Yusuf.

Dari sisi kesiapan domestik, Yusuf menilai tantangan utama bukan terletak pada kurangnya kebijakan, melainkan pada aspek implementasi. Sejumlah hambatan klasik seperti logistik, perizinan, dan ketidakpastian regulasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Ini yang akan menentukan apakah peluang dari IEU-CEPA benar-benar dimanfaatkan, atau justru diambil oleh negara lain seperti Vietnam atau India,” tegasnya.

Bicara dalam konteks sektoral, dampak IEU-CEPA diperkirakan tidak merata. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan olahan berpeluang memperoleh manfaat terbesar melalui peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Sebaliknya, dua kelompok industri dinilai lebih rentan. Pertama, industri yang terdampak langsung oleh CBAM. Kedua, industri domestik yang harus menghadapi peningkatan persaingan dari produk impor Eropa.

“Begitu tarif turun, produk seperti otomotif, kimia, dan mesin dari Eropa akan menjadi lebih kompetitif. Ini tekanan nyata bagi industri dalam negeri,” tutur Yusuf.

Kendati demikian, dia berpendapat, IEU-CEPA akan mendorong perubahan struktur industri secara lebih mendalam, terutama melalui penerapan rules of origin. Ketentuan ini menentukan sejauh mana suatu produk memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tarif preferensial.

“Artinya kita tidak bisa lagi hanya menjadi perakit. Harus ada pendalaman industri. Kalau tidak, nilai tambah justru akan lari ke negara lain,” imbaunya.

Di sisi lain, perjanjian ini juga diperkirakan meningkatkan kepastian hukum bagi investor Eropa. Namun, konsekuensinya adalah ruang kebijakan pemerintah menjadi lebih terbatas, sehingga diperlukan keseimbangan dalam implementasinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, terdapat potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 9.000 karyawan di 10 perusahaan.

Said mengatakan, bayang-bayang PHK itu datang karena 10 perusahaan itu terdampak perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang mengakibatkan rantai pasok bahan baku terganggu serta kenaikan biaya energi.

“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

SHUTTERSTOCK/ANDRII YALANSKYI Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said mengaku belum bisa mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut karena tidak diperbolehkan anggota serikat pekerja di sana.

Ia hanya menyebut, sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang industri plastik dan industri tekstil.

Kedua sektor ini terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) industri yang tidak disubsidi pemerintah dan mengikuti harga pasar.

Mereka juga terpukul akibat bahan baku impor yang sulit didapatkan imbas perang dan penutupan Selat Hormuz.

“Susah mendapatkan barang impor, logistik, dan delivery-nya akibat perang, maka bahan baku impor naik tajam,” ujar Said.

Industri garmen dan tekstil misalnya, mengandalkan bahan baku impor dari India, Australia, dan AS yang kini melonjak tajam karena perang.

Kemudian, industri plastik juga ikut terpukul karena harga bahan baku naik imbas pasokan dari negara-negara Teluk terputus.

Padahal, produk plastik digunakan dalam berbagai komoditas termasuk kendaraan bermotor dan elektronik seperti radio dan televisi.

KOMPAS.com/Omarali Dharmakrisna Soedirman Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal saat menemui wartawan di titik aksi buruh jawa barat yanh menuntut revisi UMSK di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025)

Kedua sektor industri itu akan melakukan efisiensi internal lantaran biaya produksi meningkat.

“Untuk melakukan penekanan biaya buruh adalah pengurangan karyawan,” tuturnya.

Said mengatakan, informasi mengenai ancaman PHK ini KSPI terima dari para serikat buruh yang berdiskusi dengan manajemen perusahaan mengenai dampak perang.

“Ini akan terlihat di tiga bulan ke depan,” kata Said.

Berkaca dari situasi tersebut, KSPI meminta pemerintah tidak menaikkan BBM industri dengan memberikan subsidi jangka pendek sekitar dua hingga tiga bulan.

Kemudian, jika setelah tiga bulan perang mereda rantai pasok dan harga bahan baku diharapkan kembali normal.

Selain itu, KSPI juga meminta pemerintah menurunkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 atau 9 persen.

Penurunan pungutan pajak diharapkan membuat perusahaan bisa tetap memasarkan tanpa menaikkan harga produknya.

“Kalau barang tetap bisa dijual dengan tidak menaikkan harga barang maka produksi akan tetap berjalan, tidak perlu melakukan efisiensi pengurangan karyawan,” tutur Said.

Sebagaimana diketahui, perang di Asia Barat telah berlangsung selama lebih dari satu bulan.

Gejolak geopolitik itu membuat harga minyak dunia melejit, mengerek harga berbagai komoditas lain karena biaya logistik menjadi mahal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut, harga bahan baku tekstil melejit imbas perang di Timur Tengah.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana, mengungkapkan, bahan baku tekstil naik 30 sampai 40 persen dari kondisi normal.

“Kenaikan bahan baku tekstil ini kan sudah gila-gilaan ya, 30 persen, 40 persen kan?” kata Danang saat ditemui di JIExpo, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

SHUTTERSTOCK/AIPCREATIVE Ilustrasi industri tekstil.

Kenaikan harga bahan baku itu menjadi salah satu kendala besar bagi industri tekstil dalam negeri karena tidak ada suplai lokal.

Pelaku industri akhirnya harus melakukan substitusi dengan tidak hanya mengandalkan pasokan dari Asia Barat, melainkan dari China, India, hingga Vietnam yang dinilai tidak terlalu mahal.

Danang menuturkan, banyak bahan baku tekstil merupakan produk kimia yang digunakan untuk membuat benang.

Oleh karena itu, penutupan Selat Hormuz imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berdampak pada pasokan bahan baku tekstil Tanah Air.

Jalur utama distribusi minyak dunia itu ditutup sehingga suplai bahan baku turunan minyak bumi terkendala.

“Jangan salah, ada banyak bahan baku tekstil dari Timur Tengah dan kalau terjadi benar-benar Selat Hormuz tidak memungkinkan untuk menjadi lalu lintas sementara bahan-bahan itu memang turunan minyak,” ujar Danang.

Menurut Danang, industri tekstil berpotensi mengalami situasi yang sama seperti halnya industri oleochemical dan plastik.

PIXABAY/ENI ALVES SANTANA ENIA Ilustrasi tekstil, produk tekstil.

Di sisi lain, pelaku industri tekstil juga mewaspadai kenaikan harga energi.

Meski pemerintah menyatakan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sampai akhir 2026, pihaknya khawatir biaya listrik naik karena banyak dihasilkan dari bahan bakar fosil.

Danang menghitung, kenaikan biaya bahan baku dan energi bisa membuat biaya produksi tekstil membengkak lebih dari separuh.

Sebab, bahan baku dan energi mencapai 22 sampai 28 persen dari total biaya produksi.

Akibatnya, pelaku industri akan menaikkan harga jual produk tekstil kepada konsumen.

“Pada akhirnya konsumen dalam negeri kita yang akan mengalami kenaikan harga tekstil dan produk tekstil di ujung,” tutur Danang.

“Pasti akan naik. Tapi kita tidak berharap tahun ini ya. Kita lihat perkembangannya,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, konflik di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari satu bulan.

Gejolak geopolitik itu membuat harga minyak dunia melejit, mengerek harga berbagai komoditas lain.

Selain tekstil, sektor industri yang terdampak adalah produsen plastik karena selama ini menggunakan bahan baku turunan dari minyak bumi, nafta.

Sebanyak 70 persen nafta dunia disebut dipasok dari Asia Barat.

Rantai pasok bahan baku itu kini terganggu imbas perang di kawasan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sertifikat halal menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia di kancah global.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan ini karena nilai halal telah berkembang menjadi bagian dari industri global yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga kualitas dan kepercayaan produk.

“Halal sudah menjadi industri dunia. Industri tekstil wajib memiliki sertifikat halal karena produknya bersentuhan langsung dengan tubuh kita,” ujar Haikal.

Ia menilai, sertifikasi halal pada produk tekstil tidak hanya memberikan jaminan kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Industri tekstil Indonesia yang telah bersertifikat halal akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing secara global,” kata dia.

Haikal pun berharap semakin banyak pelaku industri tekstil nasional yang mengadopsi sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis,

“Ini sehingga mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Shobirin F Hamid menyampaikan dukungan terhadap upaya penerapan sertifikasi halal pada industri tekstil dan produk barang gunaan yang beredar di Indonesia.

“Kami mendukung agar industri tekstil atau barang gunaan yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing usaha,” kata Shobirin.

Di sisi lain, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar menekankan bahwa konsep halal harus dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang mencerminkan nilai keindahan, kesehatan, kualitas, kreativitas, dan inovasi.

“Halal harus menjadi lifestyle, karena di dalamnya mencakup aspek keindahan, kesehatan, kualitas, kreativitas, dan inovasi,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan produksi melanda sektor manufaktur di tengah gejolak global yang berkepanjangan. Kondisi ini mendorong efisiensi operasional hingga pengurangan tenaga kerja oleh industri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 8.389 buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Provinsi dengan sebaran industri terbanyak seperti Jawa Barat menjadi penyumbang angka PHK terbesar pada tiga bulan pertama 2026, yakni 1.721 orang atau mencapai 20,51% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menegaskan keyakinannya terhadap ketahanan sektor tekstil dan garmen di Tanah Air, khususnya dari dampak konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah yang dikhawatirkan memicu gelombang PHK.

Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan di sektor tekstil pada awal tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan PHK yang masif. Dia mengungkapkan pada periode akhir 2025 hingga awal 2026, sejumlah pelaku industri justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja.

Oleh karena itu, pihaknya tengah berupaya merawat optimisme terkait keberlangsungan industri tekstil melalui komunikasi dengan pemerintah guna meminimalkan dampak negatif kondisi global saat ini.

“Kami harus tetap optimistis, berkomunikasi terus dengan pemangku kebijakan, supayaharmful-nya se-minimizemungkin dan bisa segera pulih kembali,” kata Jemmy di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dari sektor otomotif, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyampaikan bahwa PHK semestinya tidak menjadi opsi utama industri manufaktur saat harga bahan baku naik imbas perang. Pasalnya, kondisi ini berisiko memicu stagflasi, alias pelambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran yang terjadi secara bersamaan.

Dia berpandangan stagflasi dapat dihindari dengan kesinambungan upaya antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dia mencontohkan bahwa pengusaha mesti berperan untuk meningkatkan produktivitas dari kenaikan harga bahan baku yang terjadi.

“Sementara peran pemerintah melakukan debirokratisasi, izin-izin dipermudah. Peran pekerja sama juga dengan pengusaha untuk mengantisipasi hal seperti ini,” katanya.

Bob yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tak menampik bahwa PHK telah terjadi di sejumlah sektor. Namun, langkah penting yang perlu diambil saat ini adalah penyerapan kembali tenaga kerja ter-PHK melalui kebijakan yang berpihak terhadap industri di dalam negeri.

Dia lantas menggambarkan bahwa belanja pemerintah dapat dioptimalkan di dalam negeri, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki efek pengganda. Sektor ini mencakup industri yang memiliki rantai pasok sampai UMKM, yang memberdayakan karyawan dalam negeri, hingga yang berorientasi ekspor.

Dari kalangan buruh, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno menyampaikan bahwa kondisi perang yang berkepanjangan telah berdampak terhadap kondisi buruh di sektor manufaktur. Kondisi ini tak terkecuali bagi anggota FSPMI yang terdiri dari pekerja sektor otomotif dan mesin industri, elektronik dan kelistrikan, manufaktur logam, hingga transportasi.

Menurutnya, perusahaan manufaktur mulai melakukan efisiensi operasional dan ketenagakerjaan imbas tantangan global. Pihaknya pun mendesak agar pemerintah melakukan tindak lanjut secara cermat untuk mencegah dampak lebih dalam terhadap industri, serta menuntaskan kebijakan prioritas terkait kesejahteraan buruh menjelang peringatan hari buruh atau May Day 2026.

“Pemerintah harus segera ambil sikap cepat tentang dampak perang tersebut, bagaimana menyikapi kondisi kaum buruh, juga bagaimana yang sudah dijanjikan agar segera ditepati,” kata Suparno di sela-sela unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/4/2026).

Mitigasi PHK Ditempuh

Pemerintah sendiri menyebut telah melakukan mitigasi gelombang PHK melalui peringatan dini dan komunikasi ke tingkat perusahaan. Dampak geopolitik global diyakini dapat diredam melalui kebijakan yang telah ditempuh.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa pemerintah hingga DPR RI telah bersepakat untuk mempertajam dialog dengan mitra pengusaha dan serikat pekerja. Pihaknya juga membuka kanal pengaduan bagi seluruh pihak bilamana terdapat permasalahan PHK.

Dia pun menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas ekonomi. Alhasil, dunia usaha dinilai dapat menjalankan hak dan kewajiban seperti sediakala.

“Sampai hari ini insyaallah baik-baik saja, kebijakannya kan juga oke untuk ekonomi. Artinya ya tidak usah terlalu dikhawatirkan [PHK],” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti bahwa risiko pengurangan tenaga kerja di sektor manufaktur terbuka lebar jika situasi konflik di Timur Tengah tak segera membaik.

Dia menilai bahwa sektor makanan dan minuman, terutama di skala UMKM, memiliki posisi paling rentan dalam situasi ini. Kondisi tersebut tak lepas dari posisi pelaku usaha makanan minuman yang cenderung memiliki ruang sempit dalam menyerap kenaikan biaya bahan baku dan produksi dalam waktu lama. Begitu stok habis, mereka langsung terdampak harga baru yang jauh lebih tinggi.

“Ini yang berpotensi menekan keberlanjutan usaha, bahkan membuka risiko pengurangan tenaga kerja jika kondisi berlarut,” katanya ketika dihubungi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku akibat tekanan geopolitik mulai berdampak langsung terhadap kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Pelaku usaha mencatat kenaikan biaya produksi yang signifikan dalam waktu singkat, di tengah kondisi pasar yang cenderung stagnan.

Pimpinan PT Prima Fara Textile Lukas L. Prawoto mengungkapkan harga bahan baku tekstil melonjak dari sekitar 30% menjadi 42% hanya dalam kurun dua minggu terakhir. Sementara itu, bahan kimia (chemical) juga mengalami kenaikan sekitar 20%.

Tak ayal, kenaikan harga barang baku turut mengerek biaya produksi. “Sudah kena ke 15%, bahan baku material benangnya sendiri sekitar 35% sampai 40%,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kenaikan biaya tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap pasar. Lukas memperkirakan kondisi ini telah berdampak pada penurunan penjualan di kisaran 10%–15%. Dengan demikian, ruang pelaku usaha untuk menjaga margin semakin terbatas.

Bisa dikatakan, industri menghadapi dilema dalam menentukan strategi harga. Kenaikan harga jual berisiko tidak diterima pasar, sementara mempertahankan harga berarti menanggung lonjakan biaya produksi.

Tekanan tersebut juga berpotensi memicu efek berantai di sepanjang rantai pasok industri. Ketika konsumen menunda pembelian akibat kenaikan harga, produk berisiko tertahan di tingkat hilir. Kondisi ini kemudian mendorong produsen menahan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan di sektor hulu.

“Pasar nggak mau terima, menunda beli, akhirnya nanti stuck. Bahaya untuk industri,” tegas Lukas.

Kondisi ini menurutnya dapat menimbulkan efek domino lebih luas. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengambil langkah efisiensi, termasuk merumahkan pekerja, jika tekanan berlanjut.

“Kita bisa rumahin itu. Jadi, ini kayak berantai, kalau nggak cepet diambil tindakan,” tuturnya.

Tekanan terhadap industri TPT diperkirakan semakin berat menjelang pertengahan tahun, seiring meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun ajaran baru. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi produk tekstil lebih lanjut.

Oleh karena itu, Lukas mengimbau agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku, khususnya di sektor hulu yang masih bergantung pada impor. Dia juga mendorong adanya dialog antara pemerintah dan asosiasi industri guna mencari solusi jangka pendek.

“Seperti hal-nya pemerintah turun tangan ngatasin bensin, industri coba dong. Tolong. Kalau nggak, justru industri-nya yang bahaya karena tenaga kerja kena habis,” tegas Lukas.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dinilai masih berada pada fase cautious recovery atau pemulihan yang bersifat hati-hati, seiring perbaikan kinerja yang mulai terlihat namun belum merata di seluruh rantai industri.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, pertumbuhan sektor TPT mulai menunjukkan perbaikan pada paruh kedua 2025. Setelah hanya tumbuh tipis 0,93% pada kuartal III/2025, kinerja industri meningkat menjadi 4,37% pada kuartal IV/2025.

Beberapa pabrikan juga mulai menaikkan kapasitas produksi secara bertahap untuk mengantisipasi permintaan awal 2026. "Ini sinyal positif, tetapi lebih tepat dibaca sebagai awal pemulihan, bukan tanda bahwa masalah sudah selesai," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Kendati demikian, pemulihan tersebut belum terjadi secara merata. Yusuf menjelaskan, segmen hilir seperti garmen dan apparel relatif lebih cepat pulih karena langsung terhubung dengan permintaan pasar. Sebaliknya, sektor hulu seperti serat dan benang masih menghadapi tekanan dengan tingkat utilisasi yang rendah, bahkan di bawah 50%.

Kondisi ini, kata Yusuf, mencerminkan struktur industri yang belum sepenuhnya sehat. Ketimpangan antara hulu dan hilir dinilai membuat fondasi pemulihan industri masih rapuh dan rentan terhadap gejolak.

Di sisi lain, industri TPT tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap sekitar 3,75 juta tenaga kerja atau hampir seperlima dari total tenaga kerja manufaktur, serta menghasilkan devisa ekspor mencapai US$6,92 miliar.

“Ini bukan sekadar sektor industri, tetapi juga penopang lapangan kerja dan stabilitas sosial. Karena itu, arah kebijakan akan berdampak luas,” tegas Yusuf.

Terkait dinamika ketenagakerjaan, Yusuf menilai narasi meredanya pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu dicermati secara lebih hati-hati. Hingga Maret 2026, lebih dari 8.000 pekerja masih terdampak PHK, dengan sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terpukul.

Menurutnya, kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai fase stabilisasi, bukan kebangkitan. Laju PHK memang mulai melambat, namun aktivitas industri belum sepenuhnya kembali ekspansif.

“Setelah gelombang penutupan pabrik dan PHK besar sejak 2023, termasuk kasus seperti Sritex yang cukup simbolik, industri ini masih dalam proses pemulihan luka. Itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat," jelasnya.

Yusuf menekankan, momentum kebangkitan baru akan terlihat apabila stabilisasi diikuti peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Pemerintah menargetkan utilisasi industri dapat mencapai sekitar 70% sebagai indikator pulihnya permintaan dan produksi.

Jika utilisasi naik, artinya pesanan kembali, produksi meningkat, dan perusahaan mulai merekrut tenaga kerja lagi. "Di titik itu kita bisa bicara pemulihan yang lebih solid,” imbuhnya.

Yusuf menilai, kunci pemulihan memang ada pada strategi pemerintah dan tidak bisa hanya mengandalkan siklus global. Pemerintah perlu memastikan pasar domestik lebih berkeadilan di tengah tekanan produk impor, baik legal maupun yang masuk secara tidak terkendali.

Instrumen seperti pengawasan impor dan kebijakan anti-dumping dinilai penting untuk menciptakan level playing field bagi industri dalam negeri.

Selain itu, isu energi juga menjadi faktor krusial. Industri tekstil yang padat energi sangat sensitif terhadap harga dan ketersediaan gas. Ketidakstabilan pasokan dinilai langsung menggerus daya saing.

“Tanpa perbaikan di sisi energi, efisiensi sulit dicapai,” tegasnya.

Di saat yang sama, pemanfaatan perjanjian dagang dinilai perlu dioptimalkan untuk membuka akses pasar ekspor, yang justru menawarkan peluang ekspansi lebih besar.

Adapun dari sisi pelaku usaha, transformasi dinilai tidak bisa ditunda. Model bisnis berbasis produksi massal berbiaya murah semakin tertekan oleh persaingan dari negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

Yusuf mengatakan, pelaku industri perlu naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi, seperti high value garments dan material berkelanjutan yang sejalan dengan tren permintaan global.

Selain itu, modernisasi mesin dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok.

Banyak persoalan seperti ketergantungan bahan baku impor, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja, bermuara pada lemahnya efisiensi. "Ini membutuhkan investasi jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mulai mewaspadai potensi lonjakan impor produk jadi, khususnya dari China, di tengah kenaikan tajam harga bahan baku yang menekan daya saing produksi dalam negeri.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana mengatakan lonjakan harga bahan baku tekstil sudah mencapai 30%—40% dan menjadi tantangan besar bagi industri.

Danang menuturkan, kenaikan harga bahan baku berpotensi memicu lonjakan impor produk tekstil dari China, seiring meningkatnya biaya produksi dalam negeri. Dia menilai kondisi tersebut membuat produk lokal semakin kurang kompetitif dan berbahaya bagi keberlangsungan industri tekstil nasional.

“Yang kami khawatirkan justru luberan impor semakin menjadi-jadi. Jadi bukan masalah konsumen akan lebih mahal, tapi justru konsumen akan mencari bahan yang lebih murah, tidak melihat dari mana itu berangkat,” kata Danang saat ditemui di sela-sela Pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Bahkan, dia juga mengkhawatirkan kebijakan pengendalian impor yang berisiko tidak efektif jika barang tekstil dan garmen masuk secara ilegal.

“Kita harus mengakui bahwa kompetitif indeks produk-produk tekstil dan garmen untuk domestik, kita masih kalah dengan produk-produk China yang masuk ke Indonesia. Mereka bisa dari China ke Indonesia, sampai ke Indonesia dengan harga yang kurang lebih separuh sampai tiga per empat, lebih murah dari produksi kita. Itu berbahaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan kenaikan harga bahan baku terjadi pada berbagai komponen kimia seperti mono ethylene glycol (MEG) dan bahan turunan minyak lainnya yang digunakan dalam produksi benang. Kenaikan ini dipicu gangguan pasokan global, termasuk dari kawasan Timur Tengah yang menjadi salah satu sumber utama bahan baku tekstil.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat industri harus mencari alternatif pasokan dari negara lain seperti India dan Vietnam. Namun, diversifikasi sumber ini belum sepenuhnya mampu menekan biaya produksi yang terus meningkat, apalagi di tengah potensi kenaikan biaya energi.

Dia menambahkan, tekanan biaya produksi diperkirakan semakin meningkat pada kuartal II/2026 seiring kebutuhan impor bahan baku baru. Bahkan, jika ketegangan di Selat Hormuz berlanjut, kenaikan harga bahan baku berpotensi melampaui 50%.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

Meski demikian, dia menilai industri tekstil nasional masih memiliki daya saing, terutama didukung oleh ekosistem industri dari hulu hingga hilir yang cukup kuat di dalam negeri.

“Tadi saya tanya teman-teman, yang itu pameran, bisa enggak bersaing dengan produk impor? Ya, teman-teman bilang enggak ada masalah,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis ekosistem tekstil nasional tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global imbas situasi geopolitik saat ini.

“Ekosistemnya di Indonesia itu bagus, dari bahan baku sampai hilirnya ada, ya, berarti kita bisa bersaing. Kita tidak terlalu khawatir dengan produk asing,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Hal ini ia sampaikan merespons kekhawatiran adanya kendala produksi tekstil di dalam negeri dan potensi banjir produk tekstil impor menyusul dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel belakangan ini.

Mendag pun mengakui bahwa harga komoditas energi yang kini lebih fluktuatif sangat berdampak pada keberlangsungan produksi di berbagai sektor industri termasuk tekstil dalam negeri.

Namun, ia meyakini bahwa para pelaku industri tekstil nasional tangguh karena didukung ekosistem yang lengkap, mulai dari bahan baku, pabrik, distribusi, desainer, hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalam sektor ini.

“Ya, tapi kan kebanyakan kalau dari tekstil ini kan tadi disampaikan (bahwa) ekosistem di Indonesia sudah berjalan dengan bagus,” kata Budi.

“Sekarang ini kan (harga) minyak naik, ya. Jadi ya saya pikir wajar (berdampak ke industri tekstil), tapi ini kan memang krisis global. Semua (terpengaruh), tidak hanya Indonesia. Semua terdampak perang Timur Tengah ini. Ya, tapi ketika semua berdampak ya kita siap bersaing,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Budi, permintaan pasar domestik ia nilai juga masih tinggi untuk sektor tekstil.

“Jadi tidak perlu khawatir ya, industrinya jalan terus, pasar di dalam negeri itu sudah besar banget,” ujarnya.

Tak hanya permintaan yang besar di dalam negeri, tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia juga menarik bagi pasar internasional.

Sektor ini sepanjang tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekosistem tekstil Indonesia sangat lengkap sehingga memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Kalau kita lihat ekosistem tekstil, produk tekstil sangat bagus, ya. Dari bahan baku kita banyak. Saya kira ekosistem (tekstil) kita paling lengkap (dari) bahan baku, kemudian pabriknya, distribusinya, desainernya, UMKM-nya, kita ada semua dan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, menyebutkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Busan itu menilai, dengan daya saing yang tinggi, maka produk tekstil Indonesia diharapkan mampu mengisi kebutuhan dalam negeri sekaligus bersanding dengan produk-produk tekstil di pasar dunia.

Hal ini, lanjut dia, turut didukung dengan berbagai perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat hingga kawasan Uni Eropa.

“(Selain) Untuk mengisi pasar dalam negeri, biar tidak banyak produk impor yang masuk, dan juga untuk (produk Indonesia) masuk pasar ekspor. Karena apa? Karena kita mempunyai banyak perjanjian dagang, ya,” ujar Mendag.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sepanjang Januari-Februari 2026 3,53 miliar dolar AS, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai 2,63 miliar dolar AS.

Negeri Paman Sam juga merupakan penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia sebesar 43,53 miliar dolar AS, dengan produk ekspor utama elektronik, tekstil, dan alas kaki.

“Surplus terbesar Indonesia itu ke Amerika. Makanya kita kejar pasar Amerika, makanya kita membuat ART (Agreement On Reciprocal Trade) itu karena pangsa pasar kita, pasar ekspor kita itu 11 persen dari total ekspor kita ke dunia. Jadi harus dipertahankan,” kata Mendag.

Ia pun mengakui bahwa kondisi geopolitik saat ini memberikan tantangan dan dampak di berbagai sektor industri, termasuk tekstil.

“Secara global semua sama ya sekarang kena imbas perang di Timur Tengah. Tapi kalau saya lihat, saya tanya (pelaku usaha) langsung tadi, teman-teman justru sanggup berdaya saingnya. Sanggup berkompetisi dengan produk-produk asing, karena kita itu lebih lengkap dibanding negara lain ekosistemnya,” jelas Busan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026