Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi memulai hilirisasi aspal Buton (Asbuton) perdana yang dipusatkan di wilayah Karawang, Jawa Barat. Langkah strategis ini menandai babak baru pemanfaatan potensi komoditas lokal guna mewujudkan kemandirian sektor konstruksi dan mengurangi ketergantungan pada material impor.

Adapun, hilirisasi Asbuton tersebut merupakan bagian dari Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang digelar pada Rabu (29/4/2026). Dalam perkembangannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian mempertegas kesiapan sektor infrastruktur dalam menyerap hasil hilirisasi komoditas domestik secara masif.

Dia mengatakan, akan menggunakan Asbuton perdana pada pilot project Jalan Tol Pemalang-Batang. Namun sayangnya Wilan belum memerinci kapan upaya tersebut akan dilaksanakan. “BPJT akan melaksanakan pilot project pengimplementasian Asbuton di jalan tol Pemalang – Batang bekerja sama dengan BUJT PT Pemalang – Batang Toll Road dalam waktu dekat,” jelas Wilan dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Pengembangan hilirisasi Asbuton diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi, serta mendukung keberlanjutan pembangunan jalan dan jalan tol di Indonesia.

Pasalnya, ketersediaan Aspal Buton sebagai material dalam negeri akan memberikan dampak bagi industri jalan tol, baik dari sisi efisiensi biaya konstruksi maupun keberlanjutan rantai pasok.

Namun perlu digaris bawahi, tambah Wilan, penerapan Asbuton harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan seluruh aspek secara menyeluruh. Otoritas mengingatkan agar ekosistem produksi benar-benar matang sebelum dilakukan perluasan pemanfaatan di koridor jalan tol lainnya.

Adapun, beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni kesiapan teknologi, standar kualitas, kapasitas produksi, hingga kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Hal ini mutlak diperlukan sehingga pemanfaatan Asbuton benar-benar dapat berjalan optimal dan memberikan hasil maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

“Ketersediaan material konstruksi yang berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung layanan jalan tol yang andal, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Catatan dari Masyarakat Adat Buton

Di balik ambisi besar akselerasi proyek tersebut, penentuan lokasi fasilitas hilirisasi memicu tanggapan kritis dari daerah asal komoditas. Sultan Buton ke-40, Laode Muhammad Kariu, secara terbuka menyatakan keberatannya apabila proyek hilirisasi tersebut dilaksanakan di Karawang.

Pihak Kesultanan Buton melayangkan surat terbuka guna menyuarakan keresahan masyarakat adat setempat. Langkah ini diambil demi menjaga marwah serta memastikan dampak ekonomi dari kekayaan alam tersebut mengalir langsung ke daerah asalnya.

"Dengan hormat, perkenankan saya, Drs. Haji La Ode Muhammad Kariu, Sultan Buton beserta perangkat menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait hilirisasi Aspal Buton. Bahwa Aspal Buton merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menempati ruang dan tempat di bumi persada Pulau Buton yang memiliki sejarah dan kedaulatan bagi kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton." tulisnya.

Dia menegaskan bahwa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Oleh sebab itu, aspirasi lokal dari daerah penghasil utama sudah selayaknya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan hilirisasi.

Laode mengingatkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sejak 27 September 2022 ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Pulau Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, telah bertekad mendorong Buton kembali bangkit.

Kala itu, Jokowi menekankan wilayah Buton akan ditetapkan sebagai kawasan industri penghasil aspal yang potensial melalui instruksi hilirisasi produk tambang yang nantinya dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat Buton dan bangsa Indonesia.

Dalam relevansinya, pemerintah bahkan sempat merencanakan penghentian impor aspal dalam 2 tahun sejak akhir tahun 2022. Kebijakan tersebut sedianya mewajibkan kebutuhan aspal nasional disuplai secara penuh dari aspal Buton.

Sehubungan dengan hal itu, pihak Kesultanan meminta kepada Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo (Jokowi) untuk berkomitmen meneruskan dan menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Janganlah mengabaikannya dan membiarkan kesatuan masyarakat adat Kesultanan Buton menjadi dalam realita yang tidak pasti, berada di persimpangan jalan antara harapan dan kenyataan." tegas La Ode Muhammad Kariu.

Terakhir, dia menekankan Kesatuan Masyarakat Adat Kesultanan Buton meminta kepada Bapak Presiden untuk memindahkan hilirisasi aspal Buton di Karawang untuk dipusatkan dan dibangun di Pulau Buton.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja di Pulau Buton, sehingga memiliki nilai tambah khususnya bagi masyarakat Pulau Buton dan Indonesia pada umumnya.

Tantangan Implementasi Asbuton

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) Dwi Putranto mengungkapkan bahwa secara mutu Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan dengan aspal minyak impor. Bahkan, kualitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para pengguna di pasar China.

Keunggulan kimiawi ini menyebabkan jalan yang menggunakan Asbuton lebih tahan terhadap kerusakan rutting (alur) dan cracking (retak). Hal ini berdampak langsung pada daya tahan atau usia pakai jalan yang menjadi lebih panjang dan efisien secara biaya perawatan.

"Secara mutu, asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia [oleh pemakai di China]," jelas Dwi Putranto kepada Bisnis.

Menurutnya, Asbuton juga terbukti tangguh terhadap suhu ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Indonesia hingga suhu beku di wilayah Harbin, China. Dari sisi aplikasi, penggunaan Asbuton pada umumnya serupa dengan aspal minyak impor sehingga tidak memerlukan perubahan radikal pada metode kerja kontraktor.

Terkait kesanggupan suplai, Dwi menyebut industri Asbuton olahan sebenarnya masih berada dalam kondisi under utility dengan utilisasi di bawah 5%. Artinya, masih banyak potensi produksi yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Adapun, yang masih menjadi persoalan, imbuh Dwi, adalah terbatasnya kapasitas pelabuhan di Pulau Buton. Selain itu, percepatan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sangat dibutuhkan agar pasokan bahan baku tidak terkendala di tingkat hulu.

Di sisi lain, rencana peningkatan pemakaian aspal lokal ini turut disambut baik oleh para pelaku konstruksi. Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

Langkah pemerintah yang hendak meningkatkan penggunaan Asbuton hingga 30% dinilai sangat strategis menuju kemandirian material konstruksi nasional. Sektor hilir siap menyerap komoditas ini demi menekan biaya logistik infrastruktur.

"Saat ini, penggunaan Asbuton masih sekitar 4% dari konsumsi nasional, dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat dan visioner," ujar Andi Rukman.

Dia melihat kebijakan ini dapat memberikan efek ekonomi berantai (multiplier effect) hingga Rp22,67 triliun serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Andi mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem konstruksi secara utuh.

Adapun, sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penyesuaian metode kerja serta kesiapan teknologi pengolahan di setiap wilayah. Konsistensi kualitas dan kelancaran distribusi material juga menjadi kunci utama agar para kontraktor dapat bekerja dengan tenang di lapangan.

Gapensi berharap pemerintah memastikan rantai pasok Asbuton tersedia secara merata di seluruh daerah. "Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) menyiapkan arah bisnis baru di industri komponen mekanikal dan permesinan (machining) setelah diakuisisi oleh PT PIMSF yang merupakan bagian dari Tjokro Group.

Direktur Utama Geoprima Solusi Dionysius Tjokro mengatakan PIMSF telah merampungkan akuisisi perseroan pada November 2025. Selanjutnya, pada 13 Februari 2026, PIMSF melaksanakan Penawaran Tender Wajib atau Mandatory Tender Offer (MTO) kepada publik sehingga resmi menjadi pemegang saham pengendali (PSP) baru GPSO.

Masuknya PIMSF menjadi bagian dari strategi transformasi dan konsolidasi bisnis Tjokro Group untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus memperluas lini usaha perseroan.

“PIMSF bersama perseroan memiliki arah bisnis baru untuk menjadi pemain utama dan pemimpin di industri komponen mekanikal dan permesinan dengan melakukan penguasaan sektor hulu hingga hilir,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (18/5/2026)

Dia menjelaskan, melalui konsolidasi tersebut, GPSO akan diarahkan menjadi perusahaan solusi mekanikal terpadu atau one stop solution for mechanical yang menguasai seluruh rantai produksi dan jasa.

Tjokro Group sendiri disebut telah memiliki pengalaman lebih dari 57 tahun di industri mekanikal dan menjadi salah satu pemain utama di sektor tersebut di Indonesia.

Ke depan, perseroan bersama PIMSF akan fokus mengamankan rantai pasok industri solusi mekanikal komponen mulai dari sektor hulu (upstream) hingga hilir (downstream). Strategi ini ditempuh untuk menjaga ketersediaan bahan baku di dalam grup usaha sekaligus memperluas penguasaan pasar.

Selain itu, konsolidasi juga ditujukan untuk meningkatkan jumlah pelanggan, memperkuat kepercayaan pasar, serta mengembangkan produk mekanikal dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.

Dionysius menambahkan, langkah konsolidasi tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing perseroan di tengah kompetisi industri yang semakin ketat, baik di pasar domestik maupun global.

Adapun implementasi tahap awal arah bisnis baru tersebut ditargetkan mulai berjalan setelah perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 2 Juni 2026 terkait aksi korporasi tahap pertama.

ESG

PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) menunjukkan komitmennya terhadap praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) sepanjang 2025 melalui berbagai langkah efisiensi energi, penguatan inklusivitas tenaga kerja, hingga pengelolaan risiko keberlanjutan secara terintegrasi.

Dionysius Tjokro mengatakan perseroan terus mengidentifikasi dan mengelola isu-isu keberlanjutan yang berpotensi memengaruhi ketahanan usaha maupun kinerja operasional.

Sepanjang 2025, GPSO membukukan penjualan sebesar Rp5,33 miliar dengan rugi usaha Rp3,17 miliar.

“Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat struktur keuangan sekaligus menyusun strategi pertumbuhan jangka panjang,” ujar Dionysius.

Di sisi lingkungan, GPSO mencatat keberhasilan menurunkan total penggunaan energi sebesar 16,65%. Tak hanya itu, konsumsi listrik kantor juga berhasil ditekan hingga 32,37% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Dionysius, pencapaian tersebut menjadi bukti konsistensi perseroan dalam menjalankan langkah efisiensi energi secara terukur dan berkelanjutan.

Sementara dari aspek sosial, GPSO terus mendorong penerapan kesempatan kerja yang setara tanpa diskriminasi. Perseroan juga mempertahankan komposisi tenaga kerja perempuan sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang inklusif dan kompetitif.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), GPSO turut memfokuskan inisiatif pada pemberdayaan perempuan, pengurangan emisi, serta dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 5 tentang Kesetaraan Gender, TPB 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta TPB 13 terkait Penanganan Perubahan Iklim.

Ke depan, GPSO melihat peluang pertumbuhan melalui penguatan kemitraan strategis dan pengembangan inisiatif rendah emisi. Strategi tersebut dinilai dapat mendukung daya saing usaha sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab keberlanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pemilik rantai pasok industri besar.

Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mengalihkan porsi belanja barang Pemda untuk menyerap produk UMKM.

"Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi," kata Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, dia mengatakan tantangan utama daerah tersebut bukan pada potensi sumber daya, tetapi pada kualitas perencanaan, alokasi anggaran dan keberanian eksekusi atas potensi sumber daya yang ada.

Untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dia merekomendasikan adanya koridor eco tourism terpadu dan inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menjangkau pasar internasional dan memangkas jalur distribusi.

"Kita juga berharap Pemprov Riau dapat mendorong sektor swasta untuk terus bergerak maju," katanya.

Di sisi lain, Hendry menambahkan langkah yang telah diambil seperti kebijakan baru terhadap kendaraan bermotor, kontrol BBM bersubsidi, pajak air permukaan, merupakan hal positif dan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku akibat tekanan geopolitik mulai berdampak langsung terhadap kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Pelaku usaha mencatat kenaikan biaya produksi yang signifikan dalam waktu singkat, di tengah kondisi pasar yang cenderung stagnan.

Pimpinan PT Prima Fara Textile Lukas L. Prawoto mengungkapkan harga bahan baku tekstil melonjak dari sekitar 30% menjadi 42% hanya dalam kurun dua minggu terakhir. Sementara itu, bahan kimia (chemical) juga mengalami kenaikan sekitar 20%.

Tak ayal, kenaikan harga barang baku turut mengerek biaya produksi. “Sudah kena ke 15%, bahan baku material benangnya sendiri sekitar 35% sampai 40%,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kenaikan biaya tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap pasar. Lukas memperkirakan kondisi ini telah berdampak pada penurunan penjualan di kisaran 10%–15%. Dengan demikian, ruang pelaku usaha untuk menjaga margin semakin terbatas.

Bisa dikatakan, industri menghadapi dilema dalam menentukan strategi harga. Kenaikan harga jual berisiko tidak diterima pasar, sementara mempertahankan harga berarti menanggung lonjakan biaya produksi.

Tekanan tersebut juga berpotensi memicu efek berantai di sepanjang rantai pasok industri. Ketika konsumen menunda pembelian akibat kenaikan harga, produk berisiko tertahan di tingkat hilir. Kondisi ini kemudian mendorong produsen menahan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan di sektor hulu.

“Pasar nggak mau terima, menunda beli, akhirnya nanti stuck. Bahaya untuk industri,” tegas Lukas.

Kondisi ini menurutnya dapat menimbulkan efek domino lebih luas. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengambil langkah efisiensi, termasuk merumahkan pekerja, jika tekanan berlanjut.

“Kita bisa rumahin itu. Jadi, ini kayak berantai, kalau nggak cepet diambil tindakan,” tuturnya.

Tekanan terhadap industri TPT diperkirakan semakin berat menjelang pertengahan tahun, seiring meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun ajaran baru. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi produk tekstil lebih lanjut.

Oleh karena itu, Lukas mengimbau agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku, khususnya di sektor hulu yang masih bergantung pada impor. Dia juga mendorong adanya dialog antara pemerintah dan asosiasi industri guna mencari solusi jangka pendek.

“Seperti hal-nya pemerintah turun tangan ngatasin bensin, industri coba dong. Tolong. Kalau nggak, justru industri-nya yang bahaya karena tenaga kerja kena habis,” tegas Lukas.

Jakarta: Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) menjalin kerja sama untuk memperkuat peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

Kolaborasi ini difokuskan pada optimalisasi penggunaan produk dan jasa dalam negeri secara terukur dan transparan dalam kegiatan hulu migas. Langkah tersebut ditujukan agar aktivitas industri tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan nasional.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aktivitas industri migas mampu memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas di sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Ketika penggunaan produk dan jasa lokal meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga rantai pasok di daerah,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Ia menyebut, peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri akan berdampak pada pelaku usaha, tenaga kerja, serta rantai pasok di daerah.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal di Aceh untuk terlibat lebih luas dalam rantai pasok industri migas. Peningkatan partisipasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan kapasitas industri dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, dampak ekonomi diperkirakan meluas ke wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, seiring keterkaitan rantai pasok dan distribusi industri di kawasan tersebut.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah, pelaku industri, dan investor dapat melihat kontribusi sektor migas secara jelas terhadap perekonomian.

Ke depan, sinergi antara BPMA, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia diharapkan menjadi model penguatan sektor energi sekaligus mendorong kemandirian industri nasional dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemanfaatan dan hilirisasi bauksit semakin krusial untuk memperkuat rantai pasok industri dalam negeri. Bauksit yang diolah menjadi alumina dan aluminium merupakan bahan baku strategis bagi berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga energi terbarukan.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya bauksit Indonesia mencapai sekitar 7,4 miliar ton, dengan cadangan sekitar 2,7 miliar ton di antaranya berstatus siap ditambang. Besarnya cadangan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki modal mineral yang sangat kuat untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Namun demikian, pemanfaatan cadangan bauksit tersebut selama ini belum optimal. Hal ini tercermin dari pola produksi yang masih sangat bergantung pada ekspor bijih mentah. Produksi bijih bauksit nasional sempat mencapai 31,8 juta ton pada 2022. Setelah penerapan larangan ekspor bahan mentah, produksi menurun menjadi sekitar 19 juta ton pada 2023 dan kembali menyusut menjadi 16,8 juta ton pada 2024.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa percepatan pengembangan fasilitas pengolahan bauksit di dalam negeri menjadi semakin mendesak. Hilirisasi dipandang sebagai langkah strategis agar cadangan mineral nasional mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian, sekaligus memperkuat struktur industri nasional secara berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch (ISEW) Ferdy Hasiman menilai program hilirisasi bauksit nasional memasuki fase krusial pada 2026. Menurutnya, Indonesia perlu terus mempercepat transformasi ekonomi dari pola pertambangan ekstraktif menuju ekosistem industri terintegrasi berbasis nilai tambah.

“Indonesia mulai menunjukkan langkah progresif yang sangat berarti. Pola lama pertambangan ekstraktif mulai ditinggalkan, dan hilirisasi menjadi instrumen penting untuk menekan defisit neraca pembayaran melalui pengolahan berbagai komoditas mineral di dalam negeri,” ujar Ferdy.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang semakin mengoptimalkan peran Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID dalam mengintegrasikan rantai hilirisasi bauksit, mulai dari pengolahan menjadi alumina hingga aluminium. Integrasi ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri nasional tanpa ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Bahan baku aluminium yang dihasilkan dari pengolahan terintegrasi tersebut diharapkan menjadi fondasi terbentuknya rantai pasok industri yang kuat, mendukung sektor manufaktur, transportasi, hingga pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandi Arif. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan aluminium bersifat lintas sektor dan terus meningkat seiring perkembangan ekonomi global.

“Di negara berpendapatan tinggi, aluminium banyak digunakan untuk sektor transportasi. Sementara di negara berpendapatan rendah dan menengah, penggunaannya lebih dominan untuk sistem transmisi listrik, barang manufaktur, dan konstruksi,” ujar Irwandi dalam bukunya Bauksit Indonesia.

Kajian International Aluminium Institute juga menyebutkan bahwa kapasitas pemurnian alumina merupakan indikator utama dalam memperkuat daya saing industri suatu negara. Dengan terealisasinya pengolahan bauksit terintegrasi di Mempawah, Indonesia kini berada pada posisi strategis untuk memenuhi kebutuhan aluminium, baik bagi pasar domestik maupun global.

Ke depan, penguatan proyek hilirisasi bauksit diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan cadangan nasional, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta menjadikan aluminium sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan industrialisasi masa depan Indonesia.