Jakarta: Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) menjalin kerja sama untuk memperkuat peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.

Kolaborasi ini difokuskan pada optimalisasi penggunaan produk dan jasa dalam negeri secara terukur dan transparan dalam kegiatan hulu migas. Langkah tersebut ditujukan agar aktivitas industri tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah dan nasional.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa aktivitas industri migas mampu memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas di sektor hulu migas tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Ketika penggunaan produk dan jasa lokal meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha, tenaga kerja, hingga rantai pasok di daerah,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Ia menyebut, peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri akan berdampak pada pelaku usaha, tenaga kerja, serta rantai pasok di daerah.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal di Aceh untuk terlibat lebih luas dalam rantai pasok industri migas. Peningkatan partisipasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk peningkatan kapasitas industri dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, dampak ekonomi diperkirakan meluas ke wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, seiring keterkaitan rantai pasok dan distribusi industri di kawasan tersebut.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga pemerintah, pelaku industri, dan investor dapat melihat kontribusi sektor migas secara jelas terhadap perekonomian.

Ke depan, sinergi antara BPMA, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia diharapkan menjadi model penguatan sektor energi sekaligus mendorong kemandirian industri nasional dan pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap terjadi penurunan kinerja ekspor di wilayah terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2025, terutama di Aceh.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekspor provinsi Aceh pada 2025 turun 6,90% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$694,22 juta dari sebelumnya mencapai US$697,32 juta pada 2024.

Kemendag mencatat, pascabencana akhir November 2025, kinerja ekspor Provinsi Aceh tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik.

Secara terperinci, kinerja ekspor pada November 2025 tumbuh 20,16% secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi US$58,26 juta, dibandingkan dengan Oktober 2025 di level US$48,50 juta. Adapun, nilainya kembali naik 2,42% mtm menjadi US$59,69 juta pada Desember 2025.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun bencana alam ini dampak pada distribusi dan logistik di semua wilayah, secara agregat ekspor Aceh mampu pulih dengan relatif cepat. Meskipun, year-on-year, Aceh turun 6,90% sebenarnya disebabkan karena turunnya ekspor migas sebesar 65,6%,” kata Budi dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Berbeda dengan Aceh, Budi menuturkan provinsi Sumatra Barat mencatatkan pertumbuhan ekspor sebesar 27,64% yoy dari US$2,18 miliar pada 2024 menjadi US$2,78 miliar sepanjang tahun lalu.

Jika dibandingkan dengan Oktober 2025, Budi menuturkan ekspor di Sumatra Barat mengalami penurunan cukup tajam hingga -52,56% mtm dari US$247,03 juta menjadi US$117,20 juta pada November 2025. Meski begitu, ekspor kembali menguat hingga 174,15% mtm menjadi US$321,29 juta pada Desember 2025.

“Perubahan ini menegaskan bahwa bencana alam menjadi faktor utama yang memperdalam pelemahan ekspor pada bulan November 2025, meskipun secara keseluruhan pulih ekspor Sumatra Barat tetap terjaga dengan surplus year-on-year 27,64%,” ujarnya.

Di sisi lain, provinsi Sumatra Utara mencatatkan nilai ekspor yang naik 17,84% secara tahunan sepanjang 2025. Nilai ekspornya mencapai US$12,56 miliar pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya di angka US$10,66 miliar.

Pada November 2025, Sumatra Utara mengantongi ekspor US$0,88 miliar. Angka tersebut turun 25,89% dibandingkan dengan Oktober 2025. Namun demikian pada Desember 2025, ekspor kembali mengalami pemulihan pertumbuhan sebesar 18,89% atau senilai US$1,05 miliar.

“Penurunan yang tajam pada November 2025 berkorelasi dengan bencana alam yang melanda wilayah Sumatra pada akhir November yang berdampak pada kelancaran logistik, distribusi, dan aktifitas produksi,” terangnya.

Namun demikian, sambung dia, secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatra Utara tahun 2025 ekspornya meningkat 17,84% dibandingkan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menaikkan target produksi dan lifting migas pada 2026 meski dihadapkan pada sejumlah tantangan pada tahun lalu.

Produksi tersebut ditopang oleh anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) yakni PT Medco E&P Malaka dan anak usaha PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) yakni PT Pema Global Energi.

Adapun, BPMA membidik lifting minyak dan gas bumi untuk tahun ini mencapai level 1.880 bopd untuk kondensat dan gas 28,40 mmscfd. Angka ini naik dari target 2025 yakni 1.665 bopd.

Target lifting ini diikuti oleh proyeksi pertumbuhan produksi migas yang dipatok pada level 16.214 boepd sepanjang 2026, tumbuh dibandingkan dengan target 2025 yakni 15.652 boepd.

“Wilayah kerja yang aktif berproduksi saat ini WK A [dioperatori oleh PT Medco E&P Malaka], WK B [dioperatori oleh PT Pema Global Energi], dan WK Pase [dioperatori oleh Triangle Pase Inc.],” tulis Bidang Komunikasi, Publikasi & Hubungan Media BPMA kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Lebih lanjut, dalam upaya menggenjot produksi tersebut, beberapa sumur eksplorasi baru diharapkan dapat memulai pemboran. Beberapa sumur yakni Rayeu D dan Rayeu F di Pema Global Energi- Blok B, dan 3 sumur eksplorasi baru di Triangle Pase Inc yang menjadi Operator Blok Pase.

Di samping itu, saat ini sedang ada beberapa wilayah kerja (WK) yang berstatus Open Area dan sudah dilirik oleh beberapa calon kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) baik nasional maupun luar negeri. Kondisi ini berpotensi menjadi sinyal positif untuk meningkatkan produksi migas di wilayah Aceh.

“Target lifting ini sangat menantang bagi BPMA dikarenakan pada 2025 terdapat beberapa kejadian yang tidak terduga yaitu banjir di wilayah kerja dan kebakaran tangki F-2101 sehingga akan mempengaruhi kemampuan operasional produksi terutama lifting 2026 di KKKS,” tulis keterangan tersebut.

Pada tahun lalu, total keseluruhan lifting kondensat menyentuh 608.599 barel, dengan kontribusi Blok A yang dioperasikan PT. Medco E&P Malaka sebesar 299.060 barel dan Blok B yang dikelola PT Pema Global Energi sebesar 309.538 barel.

“Secara kumulatif, capaian realisasi lifting kondensat tahun 2025 telah mencapai 100 persen dari target WP&B, dengan capaian Blok A sebesar 102 persen dan Blok B sebesar 98 persen,” kata Deputi Operasi BPMA, Muhammad Mulyawan, Rabu, (31/12/2025).

Dia menambahkan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari peran strategis fungsi komersialisasi dalam mengoptimalkan pengambilan stok kondensat bagian negara.

Optimalisasi dilakukan melalui pengambilan deadstock Blok A di tangki nominasi serta optimalisasi pengambilan stok kondensat bagian negara dari Wilayah Kerja Blok B.

Kepala BPMA, Nasri Djalal, menilai bahwa capaian lifting kondensat 2025 diraih melalui berbagai tantangan, terutama pada periode akhir tahun.

Dia menyoroti bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh telah berdampak langsung terhadap seluruh KKKS dan memaksa sebagian kegiatan produksi dihentikan sementara waktu.

“Capaian ini menjadi energi positif bagi kinerja migas Aceh di tengah kondisi yang penuh tantangan. Sinergi antara BPMA dan KKKS menjadi kunci agar kegiatan operasional tetap dapat berjalan,” ujarnya.

BPMA mendukung penuh upaya KKKS untuk segera mengembalikan dan menstabilkan produksi pascagangguan operasional, sehingga pada tahun mendatang produksi dapat terjaga dan target lifting dapat kembali tercapai secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengawal proses mitigasi untuk memastikan ketersediaan serta pendistribusian BBM wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Tercatat, sebanyak 12 mobil tangki BBM telah dikirimkan untuk menyuplai 13 SPBU di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun sejak Sabtu (29/11/2025). Kemudian, dikirimkan tambahan 6 mobil tangki pada Minggu (20/11/2025).

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Elnusa Petrofin Area Aceh di Fuel Terminal Pertamina Krueng Raya.

Menurutnya, koordinasi ini khususnya untuk menjalankan skenario distribusi Regular, Alternative, dan Emergency (RAE) dalam pengiriman BBM ke wilayah terdampak bencana.

"Sesuai arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM)], BBM harus tetap terdistribusi ke masyarakat. Namun tentu saja tetap memegang prinsip kehati-hatian, agar baik petugas dan masyarakat selamat,” ujar Fathul melalui keterangan resmi dikutip Senin (1/12/2025).

Fathul memaparkan, proses pendistribusian berjalan lancar dengan dukungan juga dari Tim Keamanan dan TNI.

Dia menyebut, secara umum, stok BBM di Fuel Terminal (FT) Provinsi Aceh berada pada level aman terkendali. Saat ini pemerintah, termasuk BPH Migas, pemerintah daerah dan PT Pertamina Patra Niaga fokus pada distribusi ke SPBU di wilayah terdampak bencana.

Adapun untuk Provinsi Aceh, kebutuhan BBM dipenuhi dari 6 Fuel Terminal (FT) yaitu Medan Group, Sabang, Lhoksumawe, Krueng, Maulaboh, dan Simeulue. Distribusi BBM untuk wilayah Aceh aman dan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengenai kondisi wilayah terdampak bencana di Aceh, ⁠saat ini banjir sudah mulai surut dan alternatif rute mulai terbuka. Dengan begitu, distribusi BBM mampu dilakukan kembali oleh Pertamina Patra Niaga.

BPH Migas juga telah menerima dan menindaklanjuti permintaan beberapa bupati/walikota di Provinsi Aceh terkait kuota subsidi solar untuk peralatan berat yang digunakan untuk membersihkan material di wilayah terdampak bencana.

Sementara untuk distribusi BBM ke wilayah yang masih terisolasi akibat bencana seperti Aceh Tengah, Bener Merah, dan Gayo Lues, pengiriman BBM akan dilakukan menggunakan berbagai moda transportasi yang memungkinkan.

Fathul mencontohkan, misalnya untuk Kabupaten Aceh Tengah, pengiriman dilakukan menggunakan truk engkol dan drop-off drum di dua titik karena jalan masih rawan longsor. Sedangkan, untuk SPBU di wilayah Biruen, disuplai dari FT Krueng Raya melalui jalur alternatif.

Mengingat distribusi BBM sudah mulai berjalan lancar, BPH Migas mengimbau masyarakat di Aceh dan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) agar tidak panik dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Pola konsumsi yang terukur akan mempercepat pemulihan pelayanan BBM di Aceh," kata Fathul.

Sementara itu, Sales Area Manager Sales Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga Misbah Bukhori menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten terus berupaya memenuhi kebutuhan BBM di wilayah terdampak bencana banjir di Aceh dan sekitarnya.

Dia menyebut, untuk wilayah terdampak bencana, terutama di wilayah Aceh timur, pihaknya sudah melakukan alih suplai dari FT Lhoksemawe ke FT Krueng Raya.

"Sedangkan untuk wilayah Aceh tengah yang jalurnya terputus, sedang dipersiapkan distribusi menggunakan drum yang rencananya akan kita suplai hingga titik terputus dan selanjutnya akan dibantu penyalurannya oleh BNPB,” kata Misbah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperluas kewenangan Pemerintah Daerah Aceh dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas (Migas). Dengan perluasan itu, kini Aceh bisa ikut mengelola migas pada wilayah kerja 12 mil sampai 200 mil laut dari wilayah kewenangan mereka.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor T-465/MG.04/MEM.M/2025  tentang Pengelolaan Migas pada Wilayah Laut 12 Sampai 200 mil dari Wilayah Kewenangan Aceh yang ditandatangani Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia 23 Oktober 2025 lalu.

Surat ditujukan kepada Gubernur Aceh. Pemerintah Aceh menyambut baik kebijakan terbaru Bahlil tersebut.

Surat tersebut memperluas kewenangan Pemda Aceh. Pasalnya, berdasarkan ketentuan UU Pemerintahan Aceh, provinsi paling barat Indonesia ini hanya memiliki kewenangan mengelola migas di bawah 12 mil.

"Alhamdulillah, ini buah dari usaha bersama seluruh elemen Pemerintah Aceh, DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh), serta dukungan masyarakat Aceh," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, di Banda Aceh, Kamis (30/10) seperti dikutip dari Antara.

Surat Menteri ESDM itu juga bagian dari tindak lanjut surat Gubernur Aceh pada 11 Maret 2025 perihal rekomendasi pengelolaan dan pengendalian kegiatan operasi hulu migas di atas 12 mil laut di wilayah kewenangan Aceh.

Dalam surat itu, Menteri ESDM menegaskan bahwa keikutsertaan Aceh dapat dilakukan melalui kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

M Nasir menyatakan keputusan Menteri ESDM ini merupakan capaian penting dari hasil perjuangan dan kerja sama berbagai pihak di Aceh yang selama ini konsisten memperjuangkan hak daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

"Ini berkat usaha bersama dan dukungan masyarakat Aceh yang terus mendorong agar kewenangan migas di luar 12 hingga 200 mil dapat menjadi bagian dari tanggung jawab bersama Aceh dan pusat," ujarnya.

Nasir menuturkan, langkah ini menjadi babak baru bagi Aceh dalam memperkuat peran daerah dalam sektor energi dan sumber daya alam. Melalui mekanisme kerja sama dengan SKK Migas, pemerintah Aceh melalui BPMA akan ikut serta dalam tiga bidang utama.

Tiga bidang utama itu mencakup koordinasi dan penyampaian laporan kegiatan usaha hulu migas secara berkala, keikutsertaan dalam kegiatan kehumasan dan fasilitasi perizinan, serta penerimaan salinan persetujuan Plan of Development (PoD).

"Kami akan segera menindaklanjuti arahan Bapak Menteri ESDM untuk berkoordinasi dengan SKK Migas. Ini langkah maju yang tidak hanya memperkuat posisi Aceh, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi migas bagi pembangunan nasional," katanya.

Ia menegaskan seluruh pelaksanaan kerjasama ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh.

Nasir kembali menegaskan kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA.

"Ke depan, kami berharap sinergi ini dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui optimalisasi potensi migas," demikian M Nasir.

Dalam surat Menteri Bahlil itu, juga ditegaskan bahwa prinsip kerja sama ini dilaksanakan dengan ketentuan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kegiatan hulu migas dan meningkatkan produksi migas dalam wilayah tersebut.