Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memproyeksikan kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) yang didorong pemerintah bakal memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyatakan langkah strategis ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah menuju kemandirian material konstruksi. Sekaligus, menekan ketergantungan impor aspal yang selama ini mendominasi pasar.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan penggunaan Asbuton dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4% menjadi 30% dari total konsumsi nasional melalui skema A30.

"Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp4,08 triliun per tahun dan memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun," ujar Andi kepada Bisnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Sejalan dengan hal itu, dia menilai keputusan mendorong hilirisasi Asbuton menjadi langkah visioner. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran negara, tetapi juga memacu penciptaan lapangan kerja secara masif di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Meski demikian, Gapensi memberi catatan bahwa kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi pengolahan dan konsistensi kualitas material yang didistribusikan ke proyek.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar, namun implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) mengungkap kualitas Aspal Buton (Asbuton) digadang-gadang menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Ketua Umum Aspabi, Dwi Putranto menjelaskan bahwa kandungan kimia spesifik pada Asbuton membuat material ini memiliki daya tahan yang jauh lebih lama dan tidak mudah mengalami kerusakan struktur.

“Secara mutu, Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia, oleh pemakai di China,” ujarnya kepada BIsnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Dwi menjelaskan, material aspal asli Indonesia tersebut dinilai lebih tangguh dalam menghadapi fenomena jalan bergelombang (rutting) serta keretakan permukaan (cracking) yang sering menjadi masalah utama.

Dia juga menyebut ketahanan Asbuton telah teruji pada cuaca ekstrem, mulai dari suhu tinggi di wilayah tropis seperti Indonesia hingga suhu beku seperti yang ditemukan di Harbin, China.

Dari sisi implementasi, Dwi menyebut tata cara aplikasi Asbuton pada dasarnya identik dengan penggunaan aspal minyak konvensional sehingga tidak memerlukan perubahan alat berat yang signifikan.

“Pada umumnya sama dengan penggunaan aspal minyak impor. Tidak terlalu banyak perubahan, tetapi tetap butuh sosialisasi dan pemahaman,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Mendukung upaya tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga baru saja melakukan groundbreaking pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) pada Rabu (29/4/2026).

Adapun, groundbreaking ekosistem produksi Asbuton tersebut merupakan satu dari 13 proyek hilirisasi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai total mencapai Rp116 triliun.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ungkap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen memperkuat kedaulatan material konstruksi melalui peningkatan penggunaan aspal Buton (Asbuton) pada berbagai proyek infrastruktur nasional.

Adapun, upaya tersebut menjadi bagian dari agenda besar hilirisasi untuk menekan ketergantungan pada aspal minyak impor yang selama ini masih mendominasi pasar domestik.

Asbuton merupakan aspal alam yang terkandung dalam deposit batuan di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kekayaan sumber daya ini menjadikannya salah satu deposit aspal alam yang memiliki karakteristik unik untuk memperkuat struktur jalan raya di berbagai kondisi iklim.

Seiring dengan potensi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini tengah memacu penyusunan peraturan menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan Asbuton.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut dapat rampung dalam waktu dekat. Regulasi ini nantinya akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif dan seragam di lapangan.

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni mandat penggunaan campuran Asbuton sebesar 30% dalam setiap proyek pengaspalan. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30 yang telah berjalan stabil.

"Kita ingin menurunkan impor aspal, minimal sekitar 30%. Kita tidak mulai dari kecil, tetapi langsung A30 karena secara teknis sangat memungkinkan," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/4/2026).

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut signifikan dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak tajam dari posisi saat ini yang hanya berada di level 4%.

Secara makro, optimalisasi material asli Indonesia ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun setiap tahunnya. Selain itu, kebijakan ini diprediksi menyumbang penerimaan pajak domestik mencapai Rp1,6 triliun.

Dody optimistis para kontraktor tidak akan menemui kendala teknis berarti dalam menerapkan campuran A30 tersebut. Menurutnya, penyesuaian teknologi dalam pengerjaan jalan dengan material lokal sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan peralatan yang ada.

Selain itu, Permen PU tersebut juga akan mengatur target ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan via e-katalog, hingga pemberian insentif bagi pengguna Asbuton olahan. Kebijakan ini juga mewajibkan standar pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%.

Kelebihan dan Tantangan Implementasi Asbuton

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (Aspabi) Dwi Putranto mengungkapkan bahwa secara mutu Asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor. Bahkan, kualitasnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia oleh para pengguna di pasar China.

Keunggulan kimiawi ini menyebabkan jalan yang menggunakan Asbuton lebih tahan terhadap kerusakan rutting (alur) dan cracking (retak). Hal ini berdampak langsung pada daya tahan atau usia pakai jalan yang menjadi lebih panjang dan efisien secara biaya perawatan.

"Secara mutu, asbuton memiliki kandungan kimia yang lebih unggul dibandingkan aspal minyak impor, bahkan digadang-gadang sebagai aspal terbaik di dunia [oleh pemakai di China]," jelas Dwi Putranto kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).

Dia mengatakan, Asbuton juga terbukti tangguh terhadap suhu ekstrem, mulai dari suhu tinggi di Indonesia hingga suhu beku di wilayah Harbin, China. Dari sisi aplikasi, penggunaan Asbuton pada umumnya serupa dengan aspal minyak impor sehingga tidak memerlukan perubahan radikal.

Terkait kesanggupan suplai, Dwi menyebut industri Asbuton olahan sebenarnya masih berada dalam kondisi under utility dengan utilisasi di bawah 5%. Artinya, masih banyak potensi produksi yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Adapun, yang masih menjadi persoalan, imbuh Dwi, adalah terbatasnya kapasitas pelabuhan di Pulau Buton. Selain itu, percepatan pengesahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sangat dibutuhkan agar pasokan bahan baku tidak terkendala.

Di sisi lain, rencana peningkatan aspal lokal ini turut disambut baik oleh para pelaku konstruksi. Ketua Umum Gabungan Pekerja Konstruksi (Gapensi) Andi Rukman Karumpa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

Langkah pemerintah yang hendak meningkatkan penggunaan Asbuton 30% dinilai strategis menuju kemandirian material konstruksi nasional.

"Saat ini, penggunaan Asbuton masih sekitar 4% dari konsumsi nasional, dan ditargetkan meningkat menjadi sekitar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, secara arah kebijakan, ini langkah yang tepat dan visioner," ujar Andi Rukman.

Dia melihat kebijakan ini dapat memberikan efek ekonomi berantai hingga Rp22,67 triliun serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Namun, Andi mengingatkan bahwa keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem konstruksi.

Adapun, sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi mencakup penyesuaian metode kerja serta kesiapan teknologi pengolahan di setiap wilayah. Konsistensi kualitas dan kelancaran distribusi material juga menjadi kunci utama agar para kontraktor dapat bekerja dengan tenang.

Gapensi berharap pemerintah memastikan rantai pasok Asbuton tersedia secara merata di seluruh daerah. Dengan begitu, hilirisasi sumber daya alam dalam negeri ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi pengusaha lokal.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar. Namun, implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” pungkasnya.

Mengenal Jenis-jenis Produk Asbuton Olahan

Saat ini, terdapat enam jenis produk Asbuton olahan yang telah beredar di pasaran dengan spesifikasi yang beragam. Masing-masing jenis dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi tertentu, mulai dari pengerjaan panas hingga dingin.

Pertama adalah Asbuton B 5/20, produk butiran dari tambang Kabungka dengan kadar bitumen sekitar 20%. Produk ini berfungsi sebagai zat aditif di asphalt mixing plant (AMP) untuk menghasilkan campuran beraspal panas yang setara dengan aspal modifikasi.

Kedua, terdapat Asbuton B 50/30 dari tambang Lawele yang memiliki nilai penetrasi lebih tinggi. Jenis ini digunakan sebagai substitusi aspal minyak dan cocok untuk berbagai tipe konstruksi seperti butur seal atau campuran hampar dingin.

Selanjutnya, adalah Asbuton pracampur yang merupakan hasil pencampuran Asbuton dengan aspal minyak di pabrik. Produk ini memiliki tingkat kemurnian di atas 90% dan dapat langsung digunakan di ketel AMP tanpa tambahan aspal lainnya.

Jenis keempat adalah Asbuton kadar bitumen tinggi yang dihasilkan melalui proses pemurnian sebagian atau semi ekstraksi. Serupa dengan tipe B 5/20, produk ini digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan kualitas dan mutu campuran beraspal.

Kelima, pemerintah juga memperkenalkan Asbuton murni yang telah melalui proses pemurnian sepenuhnya. Produk ini tidak mengandung mineral lain dan memiliki performa yang setara dengan aspal minyak Pen 60/70 atau Pen 40/50 konvensional.

Terakhir, terdapat inovasi bernama CPHMA atau cold paving hot mix Asbuton. Ini merupakan campuran dingin yang dapat langsung dihamparkan di jalan tanpa perlu pemanasan ulang di lokasi proyek.

CPHMA sangat praktis karena dapat disimpan dalam kemasan karung hingga jangka waktu 6 bulan. Produk ini menjadi solusi tepat untuk pekerjaan tambal lubang (patching) atau pembangunan jalan di lokasi terpencil yang jauh dari fasilitas AMP.

Bisnis.com, JAKARTA — Aspal Buton atau Asbuton kembali menjadi sorotan seiring langkah pemerintah memperluas penggunaan material dalam negeri untuk proyek jalan nasional dan daerah.

Material aspal alam yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, itu dinilai strategis untuk menekan ketergantungan impor aspal minyak sekaligus mendorong hilirisasi sumber daya domestik.

Secara historis, cadangan aspal alam di Buton telah dikenal sejak era kolonial. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mencatat pengelolaan komersial Asbuton dimulai pada 1925 oleh perusahaan Belanda, Buton Asphalt.

Setelah kemerdekaan, pengelolaan berlanjut melalui badan usaha negara, dan pemanfaatannya mulai digunakan untuk proyek jalan nasional sejak dekade 1970-an.

Pemerintah menilai Asbuton memiliki nilai strategis karena termasuk sumber daya langka di dunia. Selain Indonesia, endapan aspal alam hanya ditemukan di sedikit negara lain. Karena itu, Asbuton kerap disebut sebagai keunggulan komparatif Indonesia yang dapat menopang kebutuhan infrastruktur jalan dalam jangka panjang.

Dari sisi cadangan, data Kementerian PUPR menunjukkan deposit Asbuton diperkirakan mencapai sekitar 663 juta ton yang tersebar di enam blok utama, yakni Rongi, Kabungka, Lawele, Epe, Rota, dan Mandullah.

Dengan kadar bitumen rata-rata sekitar 20%, jumlah tersebut setara lebih dari 130 juta ton aspal murni. Sementara itu, potensi produksi bisa mencapai sekitar 694 juta ton, meski masih memerlukan validasi lanjutan.

Meski memiliki cadangan besar, pemanfaatan Asbuton selama bertahun-tahun dinilai belum optimal. Kementerian PUPR mencatat kebutuhan aspal nasional mencapai sekitar 1,1 juta ton per tahun, sedangkan porsi besar masih dipenuhi impor aspal minyak. Kondisi itu membuat pemerintah mendorong substitusi bertahap melalui pemakaian Asbuton olahan.

Sebagai dasar hukum, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi, mulai dari Peraturan Menteri PU Nomor 35 Tahun 2006 hingga Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk pembangunan dan preservasi jalan.

Aturan tersebut memberi pedoman kepada kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar penggunaan Asbuton dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Alasan utama pemerintah mewajibkan atau memprioritaskan penggunaan Asbuton adalah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menjaga ketahanan pasokan material konstruksi, serta mengurangi tekanan impor. Selain itu, pengembangan industri Asbuton diharapkan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi wilayah penghasil, terutama Pulau Buton dan sekitarnya.

Terbaru, pemerintah tengah menyiapkan aturan lanjutan yang menargetkan pemanfaatan Asbuton minimal 30% dari kebutuhan nasional. Jika terealisasi, kebijakan ini diperkirakan membuka pasar baru bagi industri pengolahan Asbuton sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik salah satu cadangan aspal alam terbesar di dunia.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

Secara makro, optimalisasi material lokal ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menyumbang penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun.

Dody optimistis para kontraktor tidak akan menemui kendala teknis dalam menerapkan campuran A30. Menurutnya, penyesuaian teknologi dalam pengerjaan jalan dengan material lokal sangat memungkinkan.

"Kita ingin menurunkan impor aspal, minimal sekitar 30%. Kita tidak mulai dari kecil, tetapi langsung A30 karena secara teknis sangat memungkinkan," imbuh Dody.

Nantinya, Permen PU tersebut akan mengatur target ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan via e-katalog, hingga pemberian insentif bagi pengguna Asbuton olahan.

Kebijakan ini juga mewajibkan standar pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% untuk memperkuat struktur industri pengolahan aspal domestik.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi menghadapi ketidakpastian global dan tekanan fiskal, sekaligus memenuhi target kemandirian aspal dalam RPJMN 2026–2029.

IDXChannel—Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang penggunaan aspal buton (Asbuton) olahan dapat rampung dalam dua pekan.

Regulasi ini nantinya akan mengatur penggunaan aspal buton minimal 30 persen dari kebutuhan nasional.

Menurut Menteri Dody, secara teknis penggunaan Asbuton tidak menjadi kendala signifikan, tetapi tetap membutuhkan payung hukum agar implementasinya dapat berjalan optimal dan masif di lapangan.

“Secara teknis bukan sesuatu yang besar, tetapi kita tetap perlu payung hukum. Karena itu, penyusunan peraturan ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," kata Menteri Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Dody mengatakan percepatan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.

Pemerintah menargetkan penurunan impor aspal minimal 30 persen melalui peningkatan pemanfaatan asbuton.

“Kita mulai dari A30 karena saya yakin ini bisa langsung dikerjakan. Kontraktor tidak akan kesulitan karena penyesuaiannya tidak besar. Yang penting sekarang adalah memastikan ada regulasi yang mengatur,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menambahkan bahwa percepatan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih mendominasi kebutuhan nasional.

Saat ini, penggunaan Asbuton masih relatif rendah, yakni sekitar 4 persen dari total konsumsi aspal nasional.

Dengan kebijakan ini, komposisi penggunaan aspal nasional ditargetkan meningkat secara signifikan menjadi sekitar 30 persen, sementara porsi penggunaan aspal minyak impor menurun dari sebelumnya sebesar 78 persen menjadi sekitar 52 persen.

Sementara itu, penggunaan aspal minyak lokal tetap berada di kisaran 18 persen.

Dari sisi ekonomi, optimalisasi penggunaan Asbuton diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun serta meningkatkan penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun per tahun.

Selain itu, kebijakan ini juga diperkirakan memberikan efek ganda terhadap perekonomian hingga Rp22,67 triliun serta membuka peluang lapangan kerja baru melalui pengembangan industri pengolahan asbuton di dalam negeri.

Rancangan Permen ini akan mengatur secara komprehensif berbagai aspek implementasi penggunaan Asbuton.

Mulai dari penetapan target penggunaan pada ruas jalan prioritas, tata cara pengadaan termasuk melalui E-Katalog untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemberian insentif bagi pihak yang menggunakan Asbuton Olahan, hingga penguatan rantai pasok dan pembinaan teknis bagi pelaku jasa konstruksi.

Kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen guna memperkuat industri pengolahan asbuton domestik.

(Nadya Kurnia)

Kita mulai dari A30, 30 persen harus Asbuton karena saya yakin itu bisa dengan mudah dikerjakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penyelesaian harmonisasi regulasi aspal Buton (Asbuton) dalam satu hingga dua pekan untuk mendukung pemanfaatan bahan baku dalam negeri.

Dody mengatakan, regulasi diperlukan sebagai payung hukum agar penggunaan Asbuton dapat segera diimplementasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

“Sedang proses harmonisasi, mudah-mudahan dalam seminggu hingga dua minggu ke depan selesai,” kata Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, penggunaan Asbuton menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih tinggi.

Menurut dia, penerapan awal akan dimulai melalui skema campuran A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal.

“Kita mulai dari A30, 30 persen harus Asbuton karena saya yakin itu bisa dengan mudah dikerjakan,” ujarnya.

Dody menambahkan, penerapan skema tersebut diharapkan dapat menurunkan impor aspal secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Ia mengatakan, pendekatan tersebut mengacu pada pengalaman pemerintah dalam penerapan kebijakan campuran bahan bakar seperti B10, B20, dan B30.

Menurut dia, secara teknis penggunaan Asbuton tidak memerlukan perubahan besar pada fasilitas produksi, termasuk pada aspal mixing plant.

“Memang aspal mixing plant-nya itu agak sedikit ada tambahan khusus, tapi tidak terlalu besar modifikasinya,” ungkap dia.

Dody menegaskan, pemerintah tetap membutuhkan dasar hukum yang kuat sebelum implementasi penggunaan Asbuton dilakukan secara luas.

Ia mengatakan hal tersebut penting untuk memastikan penggunaan dapat berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kementerian PU mendorong percepatan pemanfaatan Asbuton untuk mendukung swasembada aspal nasional di tengah tingginya ketergantungan impor material tersebut.

Kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton, sementara sekitar 80 persen masih bergantung pada aspal berbasis minyak bumi yang diimpor.

Dody menyebut peningkatan pemanfaatan Asbuton berpotensi menghemat devisa negara hingga sekitar Rp4 triliun serta meningkatkan penerimaan pajak hampir Rp2 triliun.

Selain itu, pengembangan industri Asbuton juga diperkirakan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp23 triliun sekaligus memperkuat rantai pasok domestik.

“Yang penting kita punya payung hukum dulu supaya bisa segera dijalankan,” kata Dody.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Intinya kalau dari Hutama Karya untuk proyek-proyek sangat terbuka untuk menggunakan Asbuton

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) terbuka untuk penggunaan Aspal Buton atau Asbuton pada proyek-proyeknya guna mengurangi ketergantungan pada aspal impor.

"Intinya kalau dari Hutama Karya untuk proyek-proyek sangat terbuka untuk menggunakan Asbuton," ujar Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan (EVP) Hutama Karya Hamdani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sendiri beberapa kali mendorong terkait penggunaan Asbuton.

"Memang selama ini masih sedikit Asbuton penggunaannya, tapi juga sudah sempat di beberapa kali dengan teman-teman PU untuk memberdayakan. Intinya sangat terbuka kalau Asbuton itu secara spesifikasi bisa," kata Hamdani.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody.

Sebagian besar aspal impor diketahui merupakan turunan dari minyak bumi. Ketika suplai minyak terganggu dan harga global meningkat akibat konflik, biaya aspal ikut terdorong naik dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan. Kondisi ini menjadikan ketergantungan tinggi terhadap impor sebagai titik rawan yang perlu segera dikurangi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Aspal Buton sebagai sumber daya alam yang melimpah dengan kualitas yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Namun, dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan Asbuton olahan masih terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 4 persen dari total penggunaan aspal nasional.

“Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Untuk itu, kami sedang mendorong regulasi kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi paling sedikit 30 persen (A30) dalam campuran beraspal. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50 persen,” kata Dody.

Melalui substitusi Asbuton (A30), kebijakan ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global. Pemanfaatan Asbuton diposisikan sebagai strategi kunci untuk mengurangi tekanan impor sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen,” ujar Dody.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen memangkas ketergantungan terhadap material impor dengan mengoptimalkan penggunaan aspal buton (asbuton) sebagai bahan baku utama konstruksi jalan nasional mulai tahun 2026. Langkah strategis ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun sekaligus meningkatkan penerimaan pajak domestik sebesar Rp1,6 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan impor selalu mudah dan harus diakui karena mudah, hari ini Presiden komitmen baru bagaimana harus lebih memanfaatkan apa yang kita punya untuk kemakmuran rakyat," ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Kamis (2/4/2026).

Menteri Dody memaparkan bahwa saat ini pasar aspal dalam negeri masih didominasi oleh produk impor yang mencapai 78 persen dari total kebutuhan. Sebaliknya, pemanfaatan aspal Buton baru menyentuh angka 4 persen, sementara sisanya dipenuhi oleh aspal minyak lokal sekitar 18 persen.

Pemerintah menargetkan lompatan penggunaan asbuton menjadi 30 persen pada tahun ini, yang dibarengi dengan penurunan kuota impor menjadi 52 persen. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PU akan mewajibkan para kontraktor menggunakan aspal lokal dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur.

Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang memicu fluktuasi harga energi dan gangguan rantai pasok. Dody menekankan ketergantungan pada material impor di tengah ketidakpastian dunia sangat berisiko terhadap pembengkakan biaya pembangunan nasional.

Menurut Dody, kondisi global saat ini memberikan pesan jelas bahwa Indonesia harus mengelola risiko dengan disiplin agar biaya konstruksi tidak meledak akibat harga minyak dunia. Oleh karena itu, optimalisasi cadangan asbuton yang melimpah di Pulau Buton menjadi sebuah keharusan demi kedaulatan infrastruktur.

Kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai 1 juta ton per tahun dan diperkirakan melonjak hingga 1,5 juta ton di masa mendatang. Dengan cadangan yang besar, peningkatan penggunaan asbuton dinilai sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk mulai berdiri di atas kaki sendiri.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal mengurangi penggunaan aspal impor mulai 2026 dengan memanfaatkan produk aspal buatan dalam negeri, terutama Buton sebagai material konstruksi. Untuk tahun ini, impor aspal ditargetkan dapat berkurang 26 persen dibandingkan 2025.

Pada tahun ini, porsi aspal Buton ditargetkan bisa meningkat menjadi 30 persen, sehingga aspal impor dikurangi menjadi 52 persen. Kementerian PU mewajibkan kontraktor lokal untuk menggunakan aspal lokal, terutama aspal Buton.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, saat ini penggunaan aspal impor mencapai 78 persen. Sementara aspal Buton baru 4 persen dan sisanya berasal dari aspal minyak lokal.

"Kalau dibandingkan dengan impor selalu mudah (prosesnya) dan, tadi disebut mafia, harus diakui karena mudah, hari ini Presiden komitmen baru bagaimana harus lebih memanfaatkan apa yang kita punya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarat, Kamis (2/4/2026).

Dody mengatakan, pemangkasan impor aspal akan berdampak langsung terhadap penghematan devisa negara sekitar Rp4,08 triliun per tahun. Selain itu, negara juga akan memperoleh tambahan pajak dalam negeri sebesar Rp1,6 triliun per tahun.

"Selain itu kebijakan ini juga mendorong pengembangan industri pengolahan aspal Buton," katanya.

Dody menegaskan, kebijakan pengurangan impor aspal dilatarbelakangi kondisi global yang tengah bergejolak. Dia mengutip pernyataan Prabowo Subianto mengenai dinamika geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga energi serta gangguan pasokan global.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor infrastruktur, khususnya terhadap harga material strategis seperti aspal. Fluktuasi harga minyak dunia dinilai meningkatkan risiko biaya pembangunan yang tidak terkendali.

“Kondisi ini memberi pesan yang sangat jelas bahwa ketergantungan adalah sebuah risiko, dan dalam pembangunan nasional risiko harus kita kelola dengan disiplin agar biaya tidak meledak,” ujarnya.

Dody menjelaskan, kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai sekitar 1 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton pada tahun-tahun mendatang. Namun, hampir 80 persen kebutuhan tersebut masih bergantung pada aspal impor.

Padahal, Indonesia memiliki cadangan asbuton yang sangat besar di Pulau Buton, tetapi pemanfaatannya masih terbatas, yakni baru sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional.

"Ini adalah peluang besar bagi kita untuk semakin berdiri di atas kaki sendiri. Sesuatu yang wajib kita optimalkan secara bersama,” kata Dody.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong hilirisasi Aspal Buton untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program hilirisasi ini juga telah mendapat dukungan pemerintah pusat melalui alokasi dana Rp1,49 triliun.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kadin Sultra di Kendari, Sabtu (14/2/2026). Anton mengatakan, Aspal Buton merupakan aset strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan nilai tambah dan membuka peluang bisnis baru.

“Aspal Buton adalah aspal terbesar di Indonesia dan telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp1,49 triliun. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan penggunaannya,” ujar Anton berdasarkan siaran pers.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra, Rony Yakob Laute, yang hadir mewakili Gubernur Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya mendorong keunggulan kompetitif daerah melalui hilirisasi dan pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti bahwa investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu memastikan hilirisasi tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” ujar Rony.

Muprov VIII Kadin Sultra dihadiri jajaran pengurus Kadin Indonesia, antara lain Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa; WKU Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin; WKU Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro; dan WKU Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari.