Bisnis.com, JAKARTA — Sektor manufaktur tengah dihadapkan tantangan di balik minimnya pasokan gas industri dan melonjaknya biaya energi di tengah pelemahan rupiah yang tengah terjadi.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa apabila ketidakpastian pasokan gas tersebut tidak segera tertangani, dikhawatirkan bakal berpotensi menahan ekspansi modal sekaligus menggerus daya saing industri domestik.

Pasalnya, tambah Rendy, keterbatasan volume alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memaksa pelaku usaha membeli gas alternatif dengan harga tinggi mencapai US$11,5 hingga US$15 per MMBTU.

"Menurut saya, risiko yang lebih perlu diwaspadai adalah deindustrialisasi secara bertahap. Ketidakpastian pasokan dan tingginya biaya energi dapat menahan ekspansi investasi serta mengurangi daya saing industri nasional," ujar Yusuf kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/6/2026).

Yusuf menambahkan, beban operasi juga dilaporkan makin membengkak bagi sektor padat energi seperti industri keramik. Di mana, porsi biaya energi kini meroket ke kisaran 33% hingga 35% dari total struktur biaya produksi.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto menjelaskan bahwa dinamika pasokan gas industri memang menjadi salah satu tantangan yang saat ini tengah dihadapi.

Edy menuturkan bahwa kemampuan suplai industri yang disalurkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) sepanjang tahun ini baru mencapai 45% dari total kebutuhan.

“Lima bulan di tahun ini, suplai gas dari PGN untuk HGBT itu di bawah rata-rata. Itu hanya di range 40% sampai 45% yang [bisa dibeli] dengan menggunakan harga US$ 7 dollar. Selebihnya kami harus membayar dengan harga regasifikasi LNG yang amat sangat mahal,” ujarnya.

Edy memberikan gambaran, harga regasifikasi LNG didapatkan para pelaku industri di harga US$21 dolar per MMBTU. Sehingga, secara rata-rata total biaya energi yang dikeluarkan mencapai US$15 MMBTU, membuat biaya produksi mengalami kenaikan.

Kendati demikian, Edy memastikan kenaikan biaya produksi tersebut belum sampai dirasakan ke level konsumen.

Hal itu dilakukan lantaran mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing produk keramik dari gempuran produk impor murah. Dampaknya, margin penjualan dilaporkan mengalami penipisan hingga 4%.

“Kalau kita lihat dengan kondisi hari ini ya kita akan mengurangi margin. Ini akan tergerus sekitar 3% sampai 4%. Itu besar, karena mayoritas industri ini margin-nya paling hebat berapa sih? Paling ya 9-10%,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta semua pihak melihat potret ekonomi nasional secara utuh melalui kacamata yang lebih luas. Kondisi perekonomian Indonesia tak boleh hanya diukur dari pasang surutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Kalau kita lihat di sini sih, optimismenya masih ada ke dalam Indonesia. Jadi jangan terlalu melihat hanya satu indikator saja (nilai tukar rupiah),” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Salah satu bukti nyata yang mempertegas optimisme tersebut adalah masih tingginya kepercayaan investor global. Arus modal asing tercatat masih mengalir deras masuk ke pasar keuangan domestik.

Berdasarkan data hingga 3 Juni 2026, Indonesia membukukan net inflow atau aliran modal masuk bersih sebesar Rp32,8 triliun. Bahkan, jika ditarik khusus pada kuartal II-2026 berjalan, angka inflow melonjak signifikan hingga menyentuh Rp60,9 triliun.

Purbaya membeberkan, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi magnet utama yang paling memikat dana asing dengan catatan inflow mencapai Rp99,9 triliun. Kondisi ini mampu menambal rapor pasar saham domestik yang masih tertekan aksi jual dengan outflow sebesar Rp56,4 triliun.

"Terlihat sekali bahwa SBI maupun BI (SRBI) masih signifikan inflow-nya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan manajemen data global, Cloudera, membidik akselerasi pertumbuhan adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) Enterprise di sektor keuangan, pemerintahan, dan manufaktur Indonesia pada tahun ini.

Senior Vice President APAC Cloudera, Remus Lim, menyatakan optimisme tinggi terhadap pertumbuhan jumlah pelanggan di Indonesia. Kendati situasi perekonomian global dan domestik menghadapi tantangan makro, para pelaku industri tanah air dinilai tetap memprioritaskan investasi pada sektor teknologi krusial untuk jangka panjang.

Perusahaan memperkirakan jumlah pengguna Cloudera pada kuartal II/2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu masih tumbuh. Sayangnya, mereka tidak menyebutkan secara detail pertumbuhan tersebut.

"Meski di tengah kondisi perekonomian seperti saat ini, pelanggan tetap melakukan investasi di teknologi. Satu-satunya tantangan saat ini perihal memori, bukan harga atau ketersediaan," ujar Remus kepada Bisnis di sela-sela acara EVOLVE Forum di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pada tahun ini, tambahnya, perusahaan manajemen data tersebut secara spesifik fokus mengincar pasar keuangan, disusul oleh sektor pemerintahan dan industri manufaktur. Sektor manufaktur dinilai menyimpan ruang pertumbuhan yang sangat besar bagi implementasi AI Enterprise guna mendorong efisiensi rantai pasok serta optimalisasi operasional produksi secara digital.

Indonesia sendiri memegang posisi strategis dalam portofolio bisnis Cloudera di tingkat global. Remus mengungkapkan pasar Indonesia merupakan salah satu market terbaik sekaligus jangkar pertumbuhan penting di kawasan Asia Tenggara maupun Asia secara luas. Penguatan pasar ini didukung oleh kinerja finansial global Cloudera yang mencatatkan pendapatan tahunan (Annual Recurring Revenue/ARR) tahun 2025 melampaui US$1 miliar atau setara Rp16,2 triliun.

Pertumbuhan ini ditopang oleh masifnya adopsi platform data hibrida serta layanan AI oleh korporasi skala besar di 19 negara operasional perusahaan, termasuk pusat regional Asia Pasifik di Singapura, Australia, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Country Manager Indonesia Cloudera, Sherlie Karnidta, menjelaskan implementasi teknologi AI di sektor dengan regulasi ketat seperti perbankan memiliki karakteristik tantangan tersendiri. Keberhasilan ekspansi teknologi canggih ini memerlukan kesiapan infrastruktur yang matang di sisi internal korporasi.

“Di sektor yang sangat diawasi ketat regulasi seperti perbankan, skalabilitas AI yang berhasil tidak hanya bergantung pada penerapan model semata, hal tersebut pada dasarnya membutuhkan fondasi data yang kuat dan tata kelola yang ketat di seluruh infrastruktur hybrid,” kata Sherlie.

Menurut Sherlie, korporasi saat ini dituntut mempercepat inisiatif AI tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap regulasi lokal maupun integritas data pelanggan.

Melalui modernisasi arsitektur data, adopsi analitik real-time dalam lingkungan hybrid multi-cloud menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis sektor keuangan dan manufaktur di tanah air.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 setelah Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur kembali menyentuh level netral 50,0. Namun, capaian tersebut dinilai belum cukup kuat untuk menjadi sinyal pemulihan sektor industri.

Ekonom Yusuf Rendy Manilet menilai, posisi PMI pada Mei lebih tepat dibaca sebagai indikasi stabilisasi dibandingkan ekspansi. Menurutnya, angka 50 merupakan batas pemisah antara fase kontraksi dan ekspansi sehingga belum dapat diartikan sebagai pertumbuhan manufaktur yang solid.

"Secara teknis, angka 50 merupakan garis pemisah antara kontraksi dan ekspansi sehingga belum dapat dianggap sebagai ekspansi yang sesungguhnya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Dia mengakui terdapat perbaikan dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 49,1. Selain itu, hasil survei juga melampaui ekspektasi pasar. Kendati demikian, komponen penyusun PMI menunjukkan aktivitas industri masih cenderung mendatar.

Menurut Yusuf, permintaan domestik mulai menunjukkan perbaikan, tetapi belum diikuti peningkatan produksi. Output manufaktur justru masih mengalami penurunan sehingga aktivitas industri belum sepenuhnya bergerak menuju fase pemulihan.

Oleh karena itu, dia menilai masih terlalu dini untuk menyimpulkan sektor manufaktur telah keluar dari tekanan. Pemulihan baru dapat dikonfirmasi apabila PMI mampu bertahan di atas level 50 selama beberapa bulan berturut-turut dan didukung oleh peningkatan output, ekspor, serta penyerapan tenaga kerja secara bersamaan.

Kualitas perbaikan PMI juga disebut relatif rapuh. Salah satu faktor yang menopang indeks berasal dari memburuknya waktu pengiriman pemasok. Dalam metodologi PMI, komponen tersebut dihitung secara terbalik sehingga keterlambatan pengiriman justru dapat memberikan kontribusi positif terhadap angka utama indeks.

Selama delapan bulan terakhir, waktu pengiriman pemasok terus memanjang akibat gangguan distribusi dan keterbatasan pasokan bahan baku. “Secara statistik kondisi tersebut membantu mendorong PMI, tetapi secara ekonomi justru menunjukkan adanya tekanan pada rantai pasok,” jelasnya.

Di sisi lain, volume output manufaktur tercatat masih mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Banyak perusahaan melaporkan tingginya harga bahan baku dan keterbatasan pasokan menjadi hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Pun kenaikan pesanan baru yang belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan yang sehat. Sebagian pelanggan disebut meningkatkan pembelian untuk mengamankan stok di tengah risiko kenaikan harga dan keterbatasan pasokan.

"Pola seperti ini biasanya bersifat sementara dan berbeda dengan pertumbuhan permintaan yang didorong oleh peningkatan konsumsi atau investasi secara organik," kata Yusuf.

Kerentanan manufaktur juga terlihat dari kinerja ekspor yang terus melemah. Penjualan ke pasar internasional tercatat mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut dengan laju penurunan terdalam sejak Agustus 2021.

Kondisi tersebut membuat industri manufaktur semakin bergantung pada pasar domestik sebagai sumber pertumbuhan. Padahal, sebagian dorongan permintaan dalam negeri saat ini masih berkaitan dengan aktivitas penimbunan stok.

Yusuf berpendapat, apabila aktivitas tersebut mulai mereda sementara permintaan global belum pulih, ruang pertumbuhan manufaktur berpotensi kembali menyempit dan mendorong PMI turun ke bawah level 50.

Memang, Indonesia masih memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar. Konsumsi rumah tangga dinilai tetap menjadi bantalan utama yang menjaga aktivitas ekonomi nasional.

“Namun sektor-sektor yang memiliki orientasi ekspor tinggi, seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, tetap menghadapi tekanan yang cukup besar akibat lemahnya permintaan global,” tambahnya.

Dia melanjutkan, tantangan terbesar industri saat ini justru berasal dari sisi biaya produksi. Inflasi biaya input pada Mei 2026 mencapai level tertinggi sejak survei PMI manufaktur Indonesia dimulai pada September 2013.

Lonjakan tersebut terutama dipicu kenaikan harga bahan baku yang terus berlanjut. Di tengah kondisi pasar yang sensitif terhadap harga, perusahaan tidak sepenuhnya mampu meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen sehingga sebagian harus ditanggung melalui penyusutan margin keuntungan.

Persoalan itu semakin kompleks karena struktur industri manufaktur Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku dan barang setengah jadi. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah otomatis meningkatkan biaya impor dan memperbesar beban produksi.

"Jika kenaikan biaya di Indonesia berlangsung lebih cepat dibanding negara pesaing, daya saing produk nasional di pasar global juga berpotensi menurun," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan ekspor industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia pada April 2026. Kinerja sektor manufaktur berhasil menutupi pelemahan ekspor pertanian dan pertambangan sehingga mendorong nilai ekspor nonmigas tumbuh dua digit secara tahunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nonmigas Indonesia mencapai US$24,15 miliar pada April 2026, meningkat 23,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada April 2025, nilai ekspor nonmigas tercatat sebesar US$19,57 miliar.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi di antara sektor utama ekspor nasional.

Nilai ekspor industri pengolahan mencapai US$20,59 miliar pada April 2026, naik 29,07% secara year-on-year (yoy) dari US$15,95 miliar pada April 2025.

BPS mencatat sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekspor nonmigas dengan andil kenaikan mencapai 22,35%.

"Kenaikan nilai ekspor nonmigas secara tahunan utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan," demikian disampaikan BPS dalam paparan Berita Resmi Statistik, Senin (2/6).

Di sisi lain, dua sektor lainnya justru mengalami kontraksi. Nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 5,53% secara tahunan menjadi US$0,45 miliar dari US$0,48 miliar pada April 2025.

Sementara itu, ekspor sektor pertambangan dan lainnya turun 1,17% menjadi US$3,11 miliar dari US$3,15 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Perkembangan tersebut menunjukkan struktur pertumbuhan ekspor Indonesia semakin ditopang oleh sektor manufaktur di tengah pelemahan kinerja ekspor berbasis komoditas primer.

Berdasarkan tren yang ditampilkan BPS, pertumbuhan ekspor industri pengolahan terus menguat sejak awal 2026 dan mencapai level tertinggi pada April. Sebaliknya, pertumbuhan ekspor sektor pertanian menunjukkan tren perlambatan, sedangkan sektor pertambangan masih berada di zona kontraksi.

Kinerja industri pengolahan yang tumbuh hampir 30% secara tahunan menjadi penopang utama ekspor nasional pada April 2026 sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekspor nonmigas di tengah tekanan yang masih terjadi pada sebagian komoditas primer.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, khususnya sektor manufaktur padat karya, menguat di tengah rentetan dampak gejolak global. Angka PHK juga diproyeksikan bertambah pada pertengahan tahun, meskipun pemerintah juga menyiapkan antisipasi melalui sejumlah kebijakan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggarisbawahi bahwa kondisi geopolitik dunia telah berpengaruh terhadap sektor padat karya, salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa biaya produksi perusahaan cenderung meningkat, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor sebagai imbas dari pelemahan rupiah. Dia menilai sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga menghentikan operasional sebagai respons atas gejolak tersebut.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah bukan satu-satunya sumber tekanan terhadap industri Tanah Air belakangan ini, melainkan juga dipicu oleh melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang semakin membebani biaya produksi perusahaan.

Said mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini yang menyebabkan sekitar 350 buruh terdampak PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.

Di samping sektor elektronik, dia menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor dinilai mulai menekan permintaan pasar. Dia mencontohkan PHK sekitar 200 buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat penurunan penjualan kendaraan.

Tak hanya itu, Said menjelaskan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Pihaknya pun memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 buruh dalam tiga bulan ke depan, sehingga mendesak pemerintah turun tangan.

Ancaman PHK Buruh Belum Usai

Sementara itu, lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan tambahan PHK pada kuartal II/2026 berpotensi mencapai 15.300 hingga 20.300 buruh. Hal ini terlepas dari tekanan biaya impor bahan baku akibat pelemahan rupiah dan gangguan pasokan global.

Peneliti Core Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah dalam publikasi riset bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu memperkirakan tekanan terbesar akan menghantam sektor manufaktur.

“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8.700–12.100 pekerja,” demikian dikutip dari publikasi tersebut.

Sementara itu, tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja diperkirakan terjadi di sektor jasa, sedangkan sektor pertanian sebanyak 3.300 hingga 3.600 pekerja.

Secara garis besar, para peneliti Core Indonesia menjelaskan bahwa riset tersebut menggunakan pendekatan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 untuk memproyeksikan dampak kenaikan biaya impor bahan baku terhadap penyerapan buruh industri manufaktur.

Asumsi yang digunakan ialah hambatan distribusi di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan, dan nilai tukar rupiah terus melemah menembus Rp17.400 per dolar AS.

Respons Pemerintah atas Potensi PHK

Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 buruh.

Yassierli menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA- Informalisasi ekonomi tengah terjadi. Upah rendah dan ketidakpastian masa depan pekerjaan merundung nasib sebagian besar masyarakat kini, andaikata tak ada terobosan, kondisi tersebut berlangsung hingga nanti.

Dari pekerjaan informal yang satu, mayoritas masyarakat beralih kepada pekerjaan informal lainnya. Hal ini adalah buah dari proses pembangunan industri ‘setengah hati’.

Dalam banyak kasus, proses pembangunan ekonomi suatu negara, secara linear melintas dari fase agraria menjadi industri. Di ujung jalan, negara akan tumbuh dengan ekonomi jasa juga teknologi.

Tanpa fase industrialisasi yang masif, perpindahan pekerja sektor agraria akan terlunta-lunta. Industri memainkan peran signifikan membuka luas lapangan kerja.

Industri mengubah skema pekerja informal pertanian menjadi sektor formal. Atau sedikitnya mengubah sektor agraria sebagai industri agro.

Seturut dengan itu tumbuh ekonomi jasa. Mengiringi proses industrialisasi yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat, memutar roda perekonomian yang kelak melahirkan beragam inovasi.

Namun merujuk kondisi saat ini, Indonesia seperti menapaki jalan yang anomali. Meski masih dibutuhkan dalam proses formalisasi ekonomi, justru sektor industri tak lagi seperkasa dulu.

‘Pasukan cadangan’ yang melimpah karena tak terserap sektor pertanian, mulai memasuki labirin sistem pekerja jasa informal. Mayoritas pekerja informal mengarungi hidup dengan beragam ketidakpastian; pendapatan maupun jaminan hari tua.

Denyut industri melemah. Jangankan untuk menyerap limpahan tenaga kerja baru, industri manufaktur terjerembab dalam mode bertahan.

“Singkatnya dari yang bertani, kini tak lagi jadi pekerja industri di pabrik, melainkan jadi Ojol,” ungkap Teuku Rifky, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM UI) dalam Bisnis Indonesia Forum bertajuk “Investasi Sektor Industri, Kunci Pertumbuhan Ekonomi,” di Wisma Bisnis Indonesia, Senin (25/5/2026).

Rifky memaparkan beberapa hasil riset untuk meyakinkan kondisi sektor pekerja yang pelik. Satu sisi, serapan tenaga kerja terbesar masih disumbang sektor pertanian, dengan status pekerja informal.

LPEM UI mengolah data bersumber BPS, memperlihatkan adanya pergeseran tajam dari sektor pertanian. Jumlah tenaga kerja sektor tersebut berkurang drastis, dari porsi 36,39% pada 2011, menyusut hingga 28,21% pada 2023.

Sayangnya, pergeseran ini hanya bisa dijaring sektor jasa informal dengan nilai tambah terhadap PDB yang kecil. Porsi tenaga kerja sektor jasa bernilai tambah rendah ini pada 2013 sebesar 35,17%, sedangkan pada 2023 menjadi 41,29%.

Dengan tingkat produktivitas yang rendah, bisa ditebak pendapatan pun tak seberapa. Gejala inilah yang sulit mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat, seiring pula jatuhnya tingkat lapangan kerja disusul PHK massal.

Alhasil, pekerja jasa pun lumayan besar secara jumlah. Para pekerja inilah yang mengampu profesi informal sektor jasa, tanpa nilai tambah, menghadapi ketidakpastian pendapatan maupun jaminan.

Tren ini semakin tahun kian membesar. Sektor industri meski mengambil porsi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, tetapi masih di belakang sektor lainnya yang sedikit memberikan nilai tambah, seperti tambang dan perkebunan.

“Pada titik inilah sebenarnya peran industri manufaktur dibutuhkan, memberikan nilai tambah juga membuka lapangan pekerjaan. Karena PDB manufaktur itu buktinya cukup besar dari yang lainnya,” ungkap Rifky.

Rontoknya sektor manufaktur bakal disusul pelemahan daya beli masyarakat. Kemudian, kemunduran itu juga berpotensi menyusutkan penerimaan pajak, dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk menangkap kecenderungan itupun tidak sukar, karena selalu didahului sinyal menciutnya kelas menengah. “Akibat strukturalnya, PDB pasti lemah, karena sebagian besar ditopang konsumsi masyarakat,” jelas Rifky.

Alhasil membahas sektor manufaktur, bukan lagi perkara melindungi segelintir pihak, melainkan pula menyelamatkan kepentingan perekonomian nasional. “Pemerintah harus membenahi juga tingkat kenyamanan investasi, sebab di lapangan banyak sekali penyuapan dan pungutan liar alias Pungli yang menyasar perusahaan besar manufaktur sebagai pelaku ekspor,” simpul Rifky.

POTENSI INVESTASI

Sebaliknya bagi Indonesia, melorotnya sektor manufaktur selayaknya bisa diredam. Potensi pasar yang gemuk, serta rantai pasok industri eksisting sedikitnya bisa memikat aliran investasi baru ke sektor manufaktur yang padat karya selain padat modal.

Hal ini diungkapkan Deputi Promosi Investasi BKPM Riyatno. Pemerintah, ungkapnya, terus berupaya menggenjot aliran investasi ke sektor-sektor yang bisa mendongkrak perekonomian.

Berbagai pembenahan dilakukan. Hasilnya, untuk level Asean, Indonesia memang tercatat sebagai salah satu tujuan penting investasi.

Hanya saja berbagai persoalan di lapangan, mengganjal aliran investasi. Mulai dari biroraksi yang melibatkan pemerintah daerah, hingga berbagai aksi pungutan liar.

“Saat ini kami di BKPM, siap menerima berbagai laporan dan berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi investor. Kami harus bekerjasama dengan berbagai instansi,” kata Riyatno.

Senada, Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB Warih Andang Tjahjono menilai pemerintah perlu menggenjot manufaktur agar mendorong momentum pertumbuhan ekonomi.

Terlebih lagi, dalam rentang dua dekade ke depan, pemerintah membutuhkan pertumbuhan ekonomi secara konsisten 8%. Hal itu untuk memastikan bonus demografi tak jadi bencana nasional.

Dalam menggapai itu, sektor manufaktur punya peran strategis. Memastikan tiap generasi muda memperoleh pekerjaan. Mereka mendapat upah maupun jaminan, mempunyai kemampuan konsumsi memadai.

“Karena itu, sudah tepat pemerintah menargetkan sedikitnya peran manufaktur 29% terhadap PDB, dengan peran menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah,” kata Warih.

Industri bisa berlanjut manakala investasi terus mengalir. Aliran investasi ini memompa kemampuan mencukupi pasar domestik sekaligus ekspor.

“Lewat manufaktur juga negara-negara maju mencapai pertumbuhan yang tinggi, kontribusinya hampir 30% PDB,” jelas Warih.

Tantangan memperkuat industri ini tidak sulit, sebagaimana mengembalikan kepercayaan investor terhadap masa depan Indonesia.

Kepercayaan investor inilah yang kini diperebutkan tidak hanya skala Asean, melainkan juga gelanggang negara-negara Selatan alias berkembang. Indonesia harus bersaing dengan Brazil, India, Mesir, bahkan Vietnam dalam menjaring investasi sektor industri.

“Setiap negara menyadari kebutuhan hadirnya industri itu meliputi transfer teknologi, membangun SDM, serta masuk dalam rantai pasok global,” jelas Warih.

Kepercayaan investor tersebut juga menentukan nasib pasar bagi industri. Seperti diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Anne Patricia.

Dia menyebutkan tiap pelaku industri selalu menghadapi persoalan dari dua arah, yakni domestik dan ekspor. Kebijakan pemerintah terhadap keduanya sangat menentukan pengembangan industri.

Sesuai pengalaman pelaku industri tekstil, Anne melihat kebijakan kerapkali tidak konsisten dan tak selaras. “Misal kebijakan importasi yang ditekan, tetapi mengapa yang dipersulit malah impor bahan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri?” singgungnya.

Persaingan pasar produk tekstil membuktikan kualitas produk dan SDM dalam negeri tidak kalah saing. Tapi sewaktu negara lain didukung pemerintah, pelaku industri di Indonesia malah mendapatkan hambatan.

“Dari sisi domestik, pelaku industri masih harus berhadapan dengan sistem logistik yang tidak efisien, sedangkan pasar domestik dibanjiri produk jadi impor. Kami membutuhkan smart policy,” cetus Anne.

Dalam diskusi ini, semua pihak pun sepakat bahwa Indonesia membutuhkan reindustrialisasi. Dengan industri yang diperkuat, maka struktur perekomian memiliki kuda-kuda kokoh, tidak sekadar tumbuh tetapi rapuh.

Menuju ke sana, persoalan-persoalan yang menghambat laju industri saat ini, semoga tidak berlaku abadi. Semoga!

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dapat meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur padat karya.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pelemahan rupiah meningkatkan biaya produksi perusahaan, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor.

Menurut dia, kondisi tersebut mulai berdampak pada sejumlah perusahaan yang melakukan efisiensi hingga menghentikan operasional.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, Senin (25/5/2026).

Namun demikian, Said menilai tekanan terhadap industri bukan hanya dipicu pelemahan rupiah. Dia menyebut konflik geopolitik global juga mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang turut menambah biaya produksi perusahaan.

Dia mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, yang menyebabkan sekitar 350 pekerja terkena PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.

Selain sektor elektronik, Said menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Menurut dia, kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor mulai menekan permintaan pasar.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, dia menyebut CV Asri yang bergerak di sektor otomotif telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja akibat penurunan penjualan kendaraan.

“Akibat harga mobil naik, permintaan untuk membeli mobil dan motor menurun. Mau nggak mau perusahaan melakukan PHK,” ujarnya.

Selain itu, Said mengatakan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. KSPI memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 pekerja dalam tiga bulan ke depan.

Karena itu, KSPI meminta pemerintah melalui Satuan Tugas Mitigasi PHK mengambil langkah antisipatif, termasuk memperluas penyaluran tenaga kerja ke daerah atau sektor industri yang masih berkembang.

Said menambahkan pihaknya juga berencana berkomunikasi dengan DPR RI untuk menyampaikan kondisi industri dan ancaman PHK akibat tekanan ekonomi global serta pelemahan rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Dominasi pekerja informal yang kian bertambah menimbulkan risiko bagi fondasi perekonomian nasional. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5%, penyerapan tenaga kerja formal cenderung melemah seiring perlambatan sektor manufaktur dan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat porsi pekerja informal naik dari 59,17% pada Februari 2024 menjadi 59,42% pada Februari 2026. Dunia usaha memandang fenomena tersebut sebagai cerminan deindustrialisasi prematur di Tanah Air, mengingat kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga terus menyusut dalam dua dekade terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menjelaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia sepanjang 2005—2025 tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kontribusinya terhadap PDB terus tergerus.

“Dulu pernah [kontribusi] 30% sebelum reformasi, sekarang mungkin tinggal 19% karena sektor manufaktur itu tumbuh rata-rata 4% per tahun dibandingkan dengan PDB yang 4,98% per tahun. Inilah yang disebut fenomena deindustrialisasi prematur di Indonesia,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Bob, kondisi tersebut membuat Indonesia mengikuti pola negara maju yang mengalami penurunan kontribusi manufaktur. Padahal, tingkat pendapatan per kapita dalam negeri belum mencapai level negara berpendapatan tinggi.

Dia menilai dampak paling nyata terlihat dari kian dominannya pekerja informal, sedangkan sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi terus melemah. Kondisi itu juga dinilai berdampak terhadap keberlanjutan penerimaan negara dari pajak.

Bob menjelaskan bahwa sektor rasio pajak yang saat ini berada di bawah 10% dapat semakin turun apabila penciptaan pekerjaan formal tidak didorong. Dia menggarisbawahi pentingnya pembentukan ekosistem industri yang mampu menyerap pekerja formal.

Pasalnya, pekerja formal dipandang tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga konsumen yang menopang permintaan industri domestik. Oleh karena itu, dia mendorong agar terdapat regulasi yang memacu peningkatan tenaga kerja formal.

“Pekerja formal itu selain sebagai produsen, dia juga konsumen. Dialah yang akan membeli barang-barang industri. Ekosistem seperti ini yang harus kita bangun,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot menilai bahwa dominasi pekerja informal akan turut mendatangkan risiko terhadap kualitas upah pekerja dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada industri.

Pasalnya, upah riil pekerja akan lebih kecil dibandingkan dengan upah minimum, yang dapat diukur melalui indeks Kaitz. Angka ideal indeks Kaitz secara global berada pada kisaran 0,4 hingga 0,6.

“Risikonya yang pertama, Kaitz index kita otomatis akan berada di atas 1. Jadi upah minimum kita itu terlalu tinggi untuk sektor-sektor yang informal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.

Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja formal, pihaknya mendorong pemerintah untuk memperluas program pengembangan kemampuan kerja berupareskillingdanupskillingbagi pekerja kerah biru.

Subchan menilai selama ini dukungan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masih terkonsentrasi pada pekerja kerah putih, misalnya melalui berbagai program beasiswa pemerintah.

Menurutnya, dukungan serupa bagi industri akan membuka kesempatan pekerja informal untuk meningkatkan kompetensi, sehingga dapat beralih ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dalam jangka panjang, daya saing industri dalam negeri akan turut meningkat.

“Sehingga kita juga minta untuk pekerja swasta, yangblue collar, mereka yang memang ingin meningkatkanskill-nya itu difasilitasi oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah menyiapkan dana untuk itu,” ujar Subchan.

Strategi Pemerintah

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan bahwa struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi sektor informal dengan serapan mencapai 155 juta, sedangkan jutaan lainnya belum terserap pasar kerja. Menurutnya, tantangan utama saat ini berasal darimismatchalias kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Afriansyah menjelaskan, Kemnaker menyiapkan empat pilar strategis ketenagakerjaan pada 2026. Keempatnya adalah penguatan pelatihan vokasi melaluiskillingdanreskilling, pengembangan Talent and Innovation Hub, perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kewirausahaan digital untuk menciptakan pelaku usaha baru. Sektor yang dibidik dalam upaya ini mencakup ekonomi kreatif dan industri hijau.

“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Afriansyah.

Dari kacamata ekonom, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tren membesarnya pekerja informal menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum berkualitas karena gagal menciptakan lapangan kerja formal. Akibatnya, masyarakat terdorong masuk ke sektor informal yang lemah dari segi perlindungan sosial, mulai dari perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua.

“Semakin tinggi pekerja sektor informal akan semakin membuat perlindungan sosial masyarakat semakin rendah,” kata Huda saat dihubungiBisnis.

Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja formal, dia mendorong pemerintah mempercepat investasi sektor riil, khususnya industri padat karya. Kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi perizinan pun dinilai menjadi kunci untuk menarik investasi baru.

Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pentingnya perluasan pekerjaan formal untuk memperkuat cakupan jaminan sosial pekerja.

Menurut dia, pekerja informal umumnya hanya diwajibkan mengikuti perlindungan dasar seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pelaksanaannya pun dinilai masih lemah karena minim pengawasan.

“Kalau yang formal kan wajib semuanya. Kalau yang formal, ada tata pemeriksaan dari pengawas, dari kejaksaan, dan lain sebagainya terkait iuran,” ujarnya saat dihubungi.

Kondisi tersebut pun dinilai menjadi urgensi perluasan lapangan kerja formal di Tanah Air. Harapannya, produktivitas ekonomi nasional dapat meningkat selagi jaminan sosial bagi pekerja kian kuat.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah sektor manufaktur Indonesia mengalami deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi. Hal ini didasarkan pada data Produk Domestik Bruto (PDB) dan statistik tenaga kerja Badan Pusat Statistik (BPS).

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa industri pengolahan tetap menjadi penyumbang utama perekonomian nasional.

Berdasarkan data BPS, kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional memiliki tren peningkatan dalam periode triwulan II-2022 sampai triwulan I-2026 yakni dari 17,92 persen menjadi 19,20 persen.

Adanya tren kenaikan rasio PDB ini memiliki arti bahwa industri pengolahan Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi sebagaimana yang diindikasikan oleh teori deindustrialisasi (Rowthorn dan Ramaswamy, 1999) di mana industri disuatu negara dikatakan mengalami deindustrialiasasi ketika rasio PDB nya terhadap PDB nasional menurun.

"Berulang kali kami membantah bahwa tidak terjadi deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi pada sektor manufaktur Indonesia. Dasarnya adalah data BPS yang menunjukkan bahwa ada tren peningkatan pada kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional,” ujar Febri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Febri, kalangan yang menilai adanya deindustrialisasi pada manufaktur Indonesia telah keliru dalam memahami data PDB BPS terutama data time series PDB industri pengolahan dalam periode 2005-2025.

Kekeliruan tersebut diduga terjadi karena gagal memahami perubahan konsep dan definisi sektor industri pengolahan dan metode perhitungan nilai PDB industri pengolahan oleh BPS.

Pertama, konsep dan definisi industri pengolahan atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) telah berubah pada periode tertentu. Konsep dan definisi industri pengolahan padakk 2000 misalnya, masih memasukkan tiga subsektor ekonomi ke dalam sektor industri pengolahan.

Tiga subsektor ekonomi tersebut adalah subsektor Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, subsektor informasi dan komunikasi, dan subsektor Jasa Lainnya. Pada 2010, tiga subsektor ini kemudian dipisah menjadi sektor tersendiri dalam KBLI BPS dengan perhitungan PDB terpisah dari perhitungan PDB industri pengolahan.

Akibat pemisahan ini, PDB industri pengolahan berkurang karena perhitungannya tidak lagi memasukkan PDB tiga sektor baru tersebut. Pengurangan PDB ini kemudian juga diikuti dengan pengurangan rasio PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Kedua, metode perhitungan PDB masing-masing subsektor ekonomi juga berubah terutama metode perhitungan PDB seri 2000 dan seri 2010. Perhitungan PDB seri 2000 didasarkan pada harga produsen sedangkan PDB seri 2010 didasarkan pada harga dasar dimana merupakan harga keekonomian barang dan jasa di tingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk.

Akibatnya, nilai PDB industri pengolahan semakin berkurang dan kemudian juga diikuti oleh penurunan rasio PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional.

Dengan demikian maka nilai PDB industri pengolahan dan rasio perbandingan nya terhadap PDB nasional dalam periode 2005-2025 tidak dapat dibandingkan karena konsep dan definisi industri pengolahan dan serta metode perhitungan PDB telah berubah. Oleh karena itu, perbandingan rasio PDB hanya bisa dilakukan pada periode tertentu dimana konsep dan definisi Industri Pengolahan dan metode perhitungan nilai PDB nya sama.

“Kami menduga ada kekeliruan pemahaman atas data PDB industri pengolahan dan kontribusinya periode 2005-2025 yang terjadi pada kalangan yang menilai industri pengolahan Indonesia telah mengalami deindustrialisasi. Sayangnya, hal tersebut membawa mereka pada kesimpulan dan rekomendasi yang salah,” ujar Febri.

Bukti lain yang menunjukkan industri pengolahan Indonesia tidak mengalami deindustrialisasi adalah tidak adanya shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor Industri Pengolahan ke sektor lain terutama sektor jasa.

Pada masa pasca pandemi Covid 19 pada 2021 sampai tahun 2025, industri pengolahan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 18,7 juta orang dan naik menjadi 20,3 juta orang atau naik sebesar 8,63 persen. Pada periode yang sama, angkatan kerja juga tumbuh 11,82 persen melebihi pertumbuhan tenaga kerja manufaktur.

Data ini menunjukkan bahwa industri pengolahan terus tumbuh dan juga telah menyerap tenaga kerja lebih banyak dari periode sebelumnya. Pekerja industri tetap bekerja pada industri pengolahan dan tidak pindah kerja pada sektor ekonomi lainnya. Jika ada sektor ekonomi diluar industri pengolahan yang pertumbuhan tenaga kerjanya lebih tinggi maka hal tersebut diisi oleh angkatan kerja baru yang terus tumbuh.

“Industri pengolahan tetap mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya sampaikan tahun 2025 dan bahkan tumbuh rata-rata sebesar 2,78 persen per tahunnya. Tidak ada shifting atau pergeseran tenaga kerja industri pengolahan keluar sektor ini. Pekerjaan pada industri pengolahan tetap kompetitif dan berkelanjutan dimata pekerjanya ataupun calon tenaga kerja baru yang akan memasuki sektor tersebut,” ujar Febri.

Manufaktur Tumbuh Lebih Tinggi

Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, untuk pertama kalinya pertumbuhan industri pengolahan berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri yang melebihi pertumbuhan ekonomi pernah terjadi pada tahun 2011 di mana pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6,26 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,17 persen.

Setelah 2011, pertumbuhan industri pengolahan terus dibawah pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan kembali berada pada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 persen dan 5,11 persen.

“Pertumbuhan industri pengolahan diatas pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dalam 13 tahun terakhir tercapai berkat arahan Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita yang berpihak dan melindungi industri nasional dan pekerjanya,” ujar Febri.

Selain itu, investasi dan fasilitas baru juga melonjak. Sampai tanggal 23 April 2026, terdapat 633 perusahaan yang melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru. Nilai investasinya tinggi,mencapai Rp418,62 triliun dengan potensi menyerap 219.684 tenaga kerja.

Febri mengajak seluruh pelaku industri untuk tetap optimistis dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Pemerintah akan selalu membela kepentingan industri dan pekerja dalam menghadapi peningkatan ketidakpastian global ke depan,” ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian memastikan industri pengolahan kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, laju pertumbuhannya disebut melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 mencapai 5,30%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor manufaktur nasional masih berada dalam tren ekspansif dan belum mengalami deindustrialisasi sebagaimana yang kerap dipersepsikan sejumlah kalangan.

“Pertumbuhan industri pengolahan di atas pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai dalam 13 tahun terakhir berkat arahan Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita yang berpihak dan melindungi industri nasional dan pekerjanya,” ujar Febri dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Febri menjelaskan, terakhir kali pertumbuhan industri pengolahan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional terjadi pada 2011. Saat itu, industri pengolahan tumbuh 6,26%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,17%.

Setelah periode tersebut, pertumbuhan industri manufaktur terus berada di bawah laju ekonomi nasional hingga akhirnya kembali melampaui pada 2025.

Selain dari sisi pertumbuhan, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga disebut menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor industri pengolahan naik dari 17,92% pada triwulan II/2022 menjadi 19,20% pada triwulan I/2026.

Adanya tren kenaikan rasio PDB ini, lanjut Febri, memiliki arti bahwa industri pengolahan Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi. “Berulang kali kami membantah bahwa tidak terjadi deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi pada sektor manufaktur Indonesia,” tegasnya.

Dia menilai, kesimpulan mengenai deindustrialisasi muncul akibat kekeliruan membaca data historis PDB industri pengolahan periode 2005—2025. Menurut Febri, perubahan konsep Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan metode perhitungan PDB oleh BPS menyebabkan data industri pengolahan lintas periode tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Pada klasifikasi lama, sektor industri pengolahan masih mencakup subsektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya. Namun sejak 2010, subsektor tersebut dipisahkan menjadi sektor tersendiri sehingga mengurangi porsi industri pengolahan dalam PDB nasional.

Selain itu, metode penghitungan PDB juga berubah dari basis harga produsen menjadi harga dasar, yang turut memengaruhi besaran kontribusi industri manufaktur.

Dari sisi ketenagakerjaan, Febri menyampaikan, industri pengolahan juga masih mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada periode 2021—2025, jumlah pekerja di sektor manufaktur meningkat dari 18,7 juta orang menjadi 20,3 juta orang atau tumbuh 8,63%.

Kondisi itu katanya menunjukkan tidak terjadi pergeseran tenaga kerja manufaktur ke sektor lain, khususnya sektor jasa. “Industri pengolahan tetap mampu mempertahankan jumlah tenaga kerjanya sampai tahun 2025 dan bahkan tumbuh rata-rata sebesar 2,78 persen per tahunnya,” tuturnya.

Di sisi investasi, Febri menjabarkan bahwa hingga 23 April 2026 tercatat sebanyak 633 perusahaan melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru dengan nilai investasi mencapai Rp418,62 triliun. Investasi tersebut diperkirakan dapat menyerap 219.684 tenaga kerja baru.

Kemenperin pun meminta pelaku industri tetap optimistis menghadapi tantangan global. Pemerintah disebut akan terus menjaga keberlangsungan industri nasional melalui kebijakan yang berpihak pada sektor manufaktur dan tenaga kerja domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menilai target pemerintah meningkatkan proporsi pekerja formal menjadi 40,81% pada 2027 akan menghadapi tantangan besar di tengah perlambatan serapan tenaga kerja formal, terutama di sektor manufaktur.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan selama ini publik kerap menyamakan pekerja formal dengan buruh manufaktur. Padahal, formal dan informal berkaitan dengan status hubungan kerja, mulai dari kontrak kerja, perlindungan sosial, kepastian upah, hingga jaminan kerja.

“Karena itu, sektor jasa pun bisa menjadi sumber besar pekerjaan formal selama hubungan kerjanya tertata dengan baik. Ini penting karena dalam kondisi sekarang, mengandalkan manufaktur saja justru terlalu berat,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yusuf, tekanan di sektor manufaktur masih cukup besar akibat pelemahan rupiah, kenaikan biaya input, dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya.

Kondisi tersebut membuat banyak industri menahan ekspansi, mengurangi produksi, hingga melakukan efisiensi tenaga kerja.

Dia menilai peran manufaktur tetap penting, tetapi lebih sebagai penahan agar pekerja formal yang sudah ada tidak jatuh ke sektor informal.

“Yang mengkhawatirkan bukan hanya PHK, tetapi melambatnya penciptaan pekerjaan formal baru. Kalau arus masuk pekerja formal baru melemah drastis, maka pasar tenaga kerja kehilangan mesin regenerasinya,” kata Yusuf.

Akibat kondisi itu, angkatan kerja muda dan lulusan baru dinilai semakin banyak terserap ke pekerjaan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang lebih rendah.

Yusuf menilai strategi peningkatan pekerja formal tidak bisa lagi hanya bertumpu pada satu sektor. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendekatan dua jalur melalui penguatan manufaktur dan sektor jasa secara bersamaan.

Dia menjelaskan manufaktur tetap penting karena menjadi jembatan paling efektif bagi lulusan pendidikan menengah untuk masuk ke pekerjaan formal dalam skala besar. Namun, hilirisasi dan industrialisasi perlu diarahkan pada aktivitas yang menyerap tenaga kerja, bukan hanya investasi padat modal.

“Kalau hilirisasi hanya menghasilkan fasilitas produksi yang sangat otomatis dan minim tenaga kerja, kontribusinya terhadap formalisasi akan terbatas,” ujarnya.

Di sisi lain, sektor jasa padat karya dinilai lebih realistis menjadi mesin penciptaan pekerjaan formal baru dalam jangka pendek. Yusuf mencontohkan sektor logistik dan pergudangan, ritel modern, jasa makanan dan minuman terorganisasi, pariwisata, kesehatan, hingga layanan perawatan.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut relatif lebih cepat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan sesuai dengan profil angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan menengah ke bawah.

Dia juga menekankan bahwa formalisasi tenaga kerja tidak otomatis tercipta hanya karena ekonomi tumbuh. Banyak perusahaan, lanjutnya, masih terbebani biaya administrasi, ketidakpastian regulasi, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari insentif bagi perusahaan untuk memformalkan pekerja, penyederhanaan biaya dan prosedur perekrutan formal, hingga peningkatan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja.

“Indonesia tidak kekurangan angkatan kerja, tetapi masih kekurangan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara formal dalam skala besar dan berkelanjutan,” tegas Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan proporsi pekerja formal menjadi 40,81% pada 2027 dari 35% pada 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Kami juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.