Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) habis-habisan menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dianggap di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Otoritas moneter melakukan sederet intervensi hingga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna memastikan kembali masuknya aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Intensitas intervensi bank sentral ditingkatkan di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Di sisi lain, BI turut menaikkan suku bunga instrumen moneter, yakni SRBI, guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Di tengah berbagai upaya itu, Perry tetap menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini di bawah nilai fundamentalnya, alias undervalued.

"Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental," jelasnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, Perry memprakirakan nilai tukar rupiah ke depannya akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi. Apalagi, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global.

Perry menyebut sinyal perbaikan kurs rupiah sudah mulai terlihat. Menurutnya, berkat upaya stabilisasi BI, nilai tukar relatif stabil di Rp17.140 per dolar AS meskipun depresiasinya sudah sebesar 0,87% per April 2021 dibandingkan dengan akhir Maret 2026.

Mengenai upaya stabilisasi, upaya intervensi di pasar bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter. Sejak April 2026, BI telah memperketat persyaratan transaksi valuta asing (valas) melalui, di antaranya, penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah.

Selain itu, BI turut meningkatkan threshold jual DNDF atau forward serta beli dan jual swap.

Di sisi lain, guna menarik kembali aliran modal asing, BI juga menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. Dengan itu, posisi instrumen moneter per 21 April 2026 tercatat mencapai Rp885,41 triliun.

Porsi kepemilikan investor asing di SRBI mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding. Perry menyebut langkah ini mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, posisi instrumen SRBI memang naik dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun.

Dengan kenaikan posisi SRBI, aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Perry mencatat data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali masuk US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

"Aliran modal kembali mencatat net inflow US$1,9 miliar terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, BI menyatakan tetap memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembelian SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026.

"Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang terukur dan transparan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) habis-habisan menggunakan bauran kebijakan moneternya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang dianggap di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Otoritas moneter melakukan sederet intervensi hingga memanfaatkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna memastikan kembali masuknya aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Intensitas intervensi bank sentral ditingkatkan di pasar non-delivery forward (NDF), spot maupun domestic NDF atau DNDF.

Di sisi lain, BI turut menaikkan suku bunga instrumen moneter, yakni SRBI, guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Di tengah berbagai upaya itu, Perry tetap menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini di bawah nilai fundamentalnya, alias undervalued.

"Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental," jelasnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI April 2026, Rabu (22/4/2026).

Kendati demikian, Perry memprakirakan nilai tukar rupiah ke depannya akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh fundamental ekonomi. Apalagi, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global.

Perry menyebut sinyal perbaikan kurs rupiah sudah mulai terlihat. Menurutnya, berkat upaya stabilisasi BI, nilai tukar relatif stabil di Rp17.140 per dolar AS meskipun depresiasinya sudah sebesar 0,87% per April 2021 dibandingkan dengan akhir Maret 2026.

Mengenai upaya stabilisasi, upaya intervensi di pasar bukan satu-satunya upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter. Sejak April 2026, BI telah memperketat persyaratan transaksi valuta asing (valas) melalui, di antaranya, penyesuaian ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah.

Selain itu, BI turut meningkatkan threshold jual DNDF atau forward serta beli dan jual swap.

Di sisi lain, guna menarik kembali aliran modal asing, BI juga menaikkan suku bunga SRBI sebagai instrumen moneter promarket. Dengan itu, posisi instrumen moneter per 21 April 2026 tercatat mencapai Rp885,41 triliun.

Porsi kepemilikan investor asing di SRBI mencapai Rp165,98 triliun atau 18,75% dari total outstanding. Perry menyebut langkah ini mendukung upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, posisi instrumen SRBI memang naik dari posisi per 13 Maret 2026 yaitu Rp831,55 triliun.

Dengan kenaikan posisi SRBI, aliran modal asing masuk kembali ke pasar keuangan Indonesia. Perry mencatat data hingga 20 April 2026 menunjukkan bahwa net inflow modal portofolio asing kembali masuk US$1,9 miliar. Masuknya investor asing ke SRBI turut memicu kembalinya kepemilikan nonresiden ke pasar SBN pemerintah juga.

"Aliran modal kembali mencatat net inflow US$1,9 miliar terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke SRBI dan SBN didorong oleh peningkatan imbal hasil di kedua instrumen tersebut," jelasnya.

Kendati demikian, BI menyatakan tetap memastikan kecukupan likuiditas di pasar keuangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan pembelian SBN pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp111,54 triliun per 21 April 2026.

"Termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp56,53 triliun. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar yang terukur dan transparan," tuturnya.

JAKARTA - Fenomena aliran dana asing ke organisasi nonpemerintah (NGO) di Indonesia dinilai perlu mendapat pengawasan serius dari negara. Tujuannya agar tidak membawa kepentingan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Akademisi dari FISIP Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Kampus Universitas Trilogi Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Heri, praktik pendanaan asing terhadap NGO sejatinya telah berlangsung lama dan umumnya dilakukan dalam bentuk hibah, kerja sama program, maupun kemitraan dengan lembaga internasional. Namun demikian, ia menilai penting untuk memastikan bahwa aliran dana tersebut tidak membawa kepentingan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia.

“Pertanyaannya sederhana, dana ini untuk kepentingan siapa? Untuk rakyat Indonesia atau justru untuk kepentingan pihak luar?” ujar Heri, Senin (13/4/2026).

Heri mengingatkan di tengah semangat penguatan demokrasi dan masyarakat sipil, transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar, termasuk bagi NGO yang menerima pendanaan dari luar negeri. Heri menilai, masih terdapat sebagian NGO yang aktif mendorong keterbukaan publik, tetapi belum sepenuhnya transparan terkait sumber pendanaan dan penggunaannya.

Lihat video: Taklimat Resmi Presiden: Jangan Mau Diadu Domba Asing: "Percaya Kekuatan Sendiri!"



Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga tersebut. “Kalau transparansi tidak dijalankan, maka akuntabilitas dipertanyakan. Ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik,” kata dia.

Heri menjelaskan dana asing yang mengalir ke NGO berasal dari berbagai sumber, mulai dari lembaga filantropi global, organisasi multilateral, hingga badan kerja sama bilateral antarnegara.

"Pendanaan tersebut umumnya digunakan untuk mendukung program-program sosial, pembangunan, maupun advokasi kebijakan. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya indikasi agenda terselubung dalam merusak demokrasi kita,” ujarnya.

Heri menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya agenda asing melalui pengaruh terhadap pembentukan opini publik, terutama jika pendanaan tersebut berkaitan dengan isu-isu strategis seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum. “Isu ini bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga berkaitan dengan narasi yang berkembang di ruang publik,” ucapnya.

Heri mendorong pemerintah agar memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk melalui audit terhadap NGO yang menerima dana asing. "Langkah ini dinilai penting guna memastikan bahwa aktivitas organisasi tetap sejalan dengan kepentingan nasional,” tandasnya.

Heri menegaskan, pengawasan tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil, melainkan untuk menjaga agar praktik demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan kedaulatan rakyat. “Demokrasi harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak boleh terdistorsi oleh kepentingan eksternal,” tutur Heri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan posisi cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 mencapai 148,2 miliar dolar AS. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar 151,9 miliar dolar AS.

“Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan stabilisasi tersebut merupakan respons BI terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Denny menuturkan, posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2026 setara dengan pembiayaan enam bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

Denny menekankan, BI terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diketahui, nilai tukar rupiah masih terus mengalami tren pelemahan di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Posisi rupiah pada penutupan perdagangan Selasa (7/4/2026) berada di level Rp 17.105 per dolar AS.

BI menyatakan stabilitas menjadi prioritas utama, sehingga dilakukan optimalisasi pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki. Bank sentral akan selalu berada di pasar uang, baik spot market, DNDF, maupun NDF di offshore market untuk menjaga stabilitas rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menangani tekanan nilai tukar rupiah masih konvensional dan terlalu berhati-hati.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun atas depresiasi nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.106 per dolar Amerika Serikat (AS), Selasa (7/4/2026).

"Saya menemukan cara BI menangani nilai tukar masih sangat konvensional dan terlalu hati-hati. Kebijakan moneter kita kalau menurut saya BI ini yang harus menurut saya membuka perspektif lebih kuat," kata Mukhamad Misbakhun pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta.

Misbakhun mengakui bahwa bank sentral sudah melakukan upaya intervensi yang kuat, baik Non-Delivery Forward (NDF) maupun Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), serta di pasar spot.

Namun, Misbakhun menilai cara BI merespons permasalahan yang semakin kompleks ini belum kunjung diperbaharui. Dia mempertanyakan alasan mengapa otoritas moneter tidak menjadi penyedia likuiditas valas.

Seharusnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, otoritas sejak awal melakukan kontrak besar untuk pasokan valas sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar pada waktu-waktu seperti ini. "Ini yang perlu dilakukan perubahan-perubahan fundamental ini," ujarnya.

Di sisi lain, masih terkait dengan likuiditas, Misbakhun mengeklaim sudah pernah berbincang dengan Gubernur BI Perry Warjiyo terkait dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dia mengkritik Gubernur BI yang diklaim ingin menaikkan SRBI guna menarik kembali investor ke dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, instrumen investasi BI itu digunakan oleh bank sentral untuk melakukan kebijakan kontraksi. Apabila terjadi aliran modal asing keluar dari pasar keuangan RI, maka imbal hasil SRBI berpeluang dinaikkan guna menjadi pemicu (trigger) kembalinya aliran modal ke SBN maupun pasar saham domestik.

Menurut pimpinan Komisi Keuangan DPR itu, pasar harusnya dibanjiri likuiditas agar bisa berdampak positif ke roda perekonomian.

Dia menilai langkah kontraksi BI dengan SRBI justru berkebalikan dengan strategi membanjiri likuiditas seperti yang didorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Ini yang menurut saya harus dikonsolidasikan. Harus dikonsolidasikan peran BI dalam menjaga stabilisasi nilai tukar. Banyak sekali industri kita ditopang bahan baku asal impor. Begitu nilai tukar Rp17.000, ini masuk ke harga pokok industri kita. Langsung ada kenaikan," ucapnya.

STRATEGI BI

Melalui keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut pihaknya memprioritaskan stabilitas di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi.

Untuk itu, BI disebut akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki dan juga kebijakan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market DNDF maupun NDF di offshore market," terang Destry, Selasa (7/4/2026).

Menurut Anggota Dewan Gubernur BI 2 periode itu, dampak konflik Timur Tengah ini bersifat 2 arah. Dia menilai kenaikan harga komoditas bisa memberikan efek positif ke perekonomian Indonesia yang merupakan negara eksportir.

"Sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut," ujarnya.

Adapun BI bisa menggunakan cadangan devisa yang dikelola untuk mengintervensi pasar keuangan. Kenaikan harga komoditas bisa berdampak positif kepada kinerja ekspor sehingga bisa berpengaruh ke posisi cadangan devisa.

Berdasarkan data BI sampai dengan Februari 2026, cadangan devisa berada di level US$151,9 miliar atau turun US$2,7 miliar dibandingkan posisi Januari 2026 yakni US$154,6 miliar.

JAKARTA - Aparat penegak hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan (PPATK) diminta melakukan audit aliran dana asing yang diduga digunakan dalam kegiatan sosial dan politik di Indonesia. Hal itu penting untuk memastikan dana tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melemahkan negara.

“Kalau dana asing digunakan untuk kebaikan, pemberdayaan masyarakat, itu sah. Tapi kalau digunakan untuk merongrong negara, ini sudah masuk kategori pengkhianatan,” kata Dosen Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur, Jumat (3/4/2026).

Syurya menyoroti adanya indikasi program-program yang dibiayai dana hibah dengan tujuan membangun narasi alternatif terhadap pemerintah serta memengaruhi persepsi publik, terutama menjelang agenda politik nasional.

Dalam kajian substansi perjanjian grant yang beredar di media, terdapat kegiatan seperti produksi konten digital, film dokumenter, hingga kampanye media sosial yang mengangkat isu-isu seperti kritik terhadap pemerintah, militerisme, hingga mendorong munculnya aktor politik alternatif.

"Substansinya kok jadi mengarah pada delegitimasi negara melalui berbagai program yang mengarah pada framing NGO tersebut ya? Selain itu, terdapat pula pendanaan untuk konsolidasi gerakan mahasiswa dan kampanye masyarakat sipil yang bertujuan memperkuat tekanan terhadap kebijakan negara,” katanya

Lihat video: PANGLIMA TNI PERINTAHKAN SIAGA SATU! Lindungi Kedaulatan Negara dari ANCAMAN ASING!



Syurya menjelaskan, dalam kajian komunikasi politik, pola tersebut masuk dalam strategi agenda setting dan political framing, di mana opini publik dibentuk secara sistematis melalui narasi yang terus diulang dan diperkuat lewat berbagai platform.

“Ini bukan sekadar kebebasan berekspresi. Kalau sudah ada desain, ada pendanaan besar, dan ada tujuan membentuk opini publik secara masif, ini bisa masuk kategori operasi pengaruh,” ujarnya.

Syurya juga menyinggung praktik global yang kerap disorot media internasional seperti The Sunday Guardian, terkait penggunaan dana asing untuk memengaruhi dinamika politik domestik suatu negara melalui jaringan organisasi sipil.

“Negara harus tegas membedakan antara aktivitas masyarakat sipil yang konstruktif dengan gerakan yang berpotensi menjadi alat kepentingan asing. Kalau dibiarkan, ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap negara. Bahkan dalam jangka panjang bisa mengarah pada delegitimasi,” ucapnya.

Syurya pun mendorong aparat seperti PPATK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan audit forensik, termasuk menelusuri aliran dana, tujuan penggunaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Negara tidak boleh kalah oleh perang narasi. Ini bukan ancaman biasa, tapi ancaman terhadap kedaulatan negara,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham emiten komoditas seperti EMAS, AADI, sampai PTBA menjadi sasaran utama, sejalan dengan aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar Indonesia dan menorehkan nilai beli bersih.

Melansir statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), net sell asing dalam sepekan yang lalu tercatat sebesar Rp1,56 triliun. Setelah itu, pasar membukukan net buy asing Rp1,02 triliun hanya dalam satu perdagangan Senin (16/3/2026).

Adapun, saham dengan net buy asing terbesar adalah PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) yakni sebesar Rp564,60 miliar, disusul PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) dengan nilai beli bersih asing Rp160,02 miliar, dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) dengan nilai Rp82,42 miliar.

Berikutnya, ada saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) yang mencatat net buy Rp53,25 miliar, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan nilai Rp41,12 miliar, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) Rp40,58 miliar, PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) Rp40,35 miliar, dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) dengan net buy asing Rp38,02 miliar.

Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) menjadi satu-satunya emiten migas yang ada di 10 besar saham dengan net buy terbesar, dengan capaian Rp21,55 miliar. Terakhir, kesepuluh adalah PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) dengan nilai Rp21,27 miliar.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Senin (16/3/2026) ditutup koreksi 1,61% ke 7.022 meskipun terdapat aliran asing masuk. Sementara itu, pada perdagangan hari ini, Selasa (17/3/2026) indeks komposit pada sesi I perdagangan menguat 1,14% ke 7.102.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menjelaskan bahwa dari perspektif investor asing saat ini melihat sektor komoditas menjadi menarik karena memiliki korelasi langsung dengan harga global seperti batu bara dan energi yang saat ini masih ditopang oleh dinamika geopolitik serta kebutuhan energi global. Selain itu, investor global juga mencari emiten yang menawarkan dividend yield tinggi, terlebih ketika pasar berada dalam kondisi risk-off.

"Meski demikian, foreign flow tidak selalu langsung mendorong kenaikan harga saham karena faktor lain seperti profit taking domestik, tekanan indeks, atau valuasi jangka pendek masih dapat menyebabkan koreksi harga," ujarnya.

Menurut dia, dalam kondisi volatilitas pasar, investor institusi biasanya mencari sektor yang memiliki earnings visibility tinggi dan relatif defensif terhadap siklus ekonomi, sehingga saham berbasis komoditas dan energi menjadi tujuan utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Cadangan devisa Indonesia dikhawatirkan semakin tergerus seiring pelemahan rupiah akibat tekanan global, terutama imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada Februari 2026 pun sudah semakin menipis, hingga tersisa US$151,9 miliar. Jumlah itu kian susut, dari posisi awal pada Januari 2026 sebesar US$154,6 miliar.

Bank Indonesia (BI) mengakui cadangan devisa menyusut akibat langkah intervensi moneter yang dilakukan ketika deretan sentimen sejak awal tahun menekan rupiah. Belum lagi, pembayaran utang luar negeri pemerintah turut mengurangi porsi cadangan devisa.

Kendati demikian, bank sentral memastikan kecukupan cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian, kecukupannya berada di atas standar internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, Jumat (6/3/2026).

Ramdan menyampaikan bank sentral meyakini ke depannya sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai, serta aliran masuk modal asing. Optismisme itu bersandar kepada persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Asesmen serupa disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Perdede. Dia meyakini cadangan devisa saat ini masih tergolong kuat untuk menghadapi gejolak pendek, termasuk tensi geopolitik yang saat ini berkecamuk khususnya di kawasan Timur Tengah.

Namun, Josua mengingatkan bahwa cadangan devisa yang saat ini masih cukup, bukan berarti tidak terbatas. Apalagi, faktor penurunannya pada Februari 2026 ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah stabilisasi rupiah, sedangkan kajian internal juga menilai dalam jangka waktu penurunan masih berpotensi terjadi jika ketegangan geopolitik berlanjut.

Seperti yang telah dilakukan awal tahun ini, cadangan devisa diperkirakan bakal digunakan dengan maksimal untuk menstabilkan rupiah yang sudah sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar AS.

"Tekanan terhadap rupiah sangat berpotensi meningkat bila konflik yang berdampak pada Selat Hormuz berlangsung lama," terang Josua kepada Bisnis.

Tekanan terhadap rupiah juga diperkirakan datang bersamaan dengan naiknya kebutuhan devisa untuk impor energi. Terkait dengan harga minyak, Josua menyebut dalam simulasi yang ada, konflik berkepanjangan dapat mendorong harga minyak ke atas US$75 sampai dengan US$100 per barel.

Sementara itu, gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik laut dapat semakin mendorong harga minyak ke atas yaitu sampai dengan US$130 per barel.

Oleh sebab itu, BI diperkirakan bakal lebih cenderung memprioritaskan stabilitas rupiah dan menggunakan cadangan devisa. Bahkan, instrumen lain yang dimiliki bank sentral yaitu ruang suku bunga diperkirakan terbatas ketika rata-rata harga minyak mencapai US$75 per barel dan rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2026 sekitar Rp16.750 per dolar AS.

Josua turut memperkirakan kebijakan moneter dapat menjadi lebih ketat bila harga minyak mencapai rata-rata US$80 per barel dan rupiah mendekati Rp17.000 per dollar AS.

"Kenaikan harga minyak akibat gangguan jalur energi global juga memang dapat mendorong penurunan cadangan devisa Indonesia. Sebab, saat harga energi naik, nilai impor ikut membesar, surplus perdagangan tertekan, defisit transaksi berjalan berpotensi melebar, dan kebutuhan Bank Indonesia untuk menjaga rupiah ikut meningkat," ujarnya.

Dari segi defisit transaksi berjalan, Josua memperkirakan defisit transaksi berjalan bisa melebar sekitar 0,48 poin persetase apabila rata-rata harga minyak dunia mencapai US$85 per barel tahun ini.

"Risiko ini menjadi lebih penting karena surplus perdagangan Januari 2026 sudah turun menjadi US$0,95 miliar dolar AS dan pertumbuhan impor sudah lebih cepat daripada ekspor. Jadi, jalur penurunan cadangan devisa dapat datang sekaligus dari membengkaknya tagihan impor energi dan dari penggunaan devisa untuk menstabilkan nilai tukar," pungkasnya.

WASWAS TRANSAKSI BERJALAN

Di tengah situasi saat ini, terdapat kerisauan pula terhadap Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang melemah seiring jatuhnya ekspor, serta kenaikan impor.

Surplus neraca dagang bahkan menyempit pada Januari 2026 ke US$954,3 juta atau terendah sejak Maret 2025 yakni US$158,8 juta.

Risiko dari melandainya perdagangan global ini bisa memengaruhi defisit transaksi berjalan, lantas berimbas terhadap neraca pembayaran. Pada kuartal IV/2025, defisit transaksi berjalan atau current account deficit sebesar US$2,5 miliar atau 0,7% terhadap PDB.

Sepanjang 2025, transaksi berjalan defisit US$1,5 miliar atau 0,1% terhadap PDB. Kendati defisitnya lebih susut dari 2024 yakni US$8,6 miliar atau 0,6% terhadap PDB, neraca pembayaran Indonesia secara umum tahun lalu ditutup dengan defisit US$7,8 miliar. Padahal pada 2024, neraca pembayaran Indonesia masih surplus US$7,2 miliar.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual lebih menggarisbawahi kekhawatiran terkait dengan neraca transaksi modal dan finansial. Sebab, ketahanan eksternal RI tak hanya dipengaruhi oleh neraca perdagangan namun juga transaksi modal dan finansial.

Aliran modal asing keluar atau capital outflow cukup deras keluar tahun lalu sehingga mencatatkan defisit US$4,2 miliar pada neraca transaksi modal dan finansial.

David mengatakan bahwa derasnya aliran modal asing keluar dari pasar keuangan RI bisa semakin menekan neraca pembayaran dari sisi transaksi modal dan finansial. Apalagi, jika diperburuk dengan sejumlah penurunan outlook rating kredit seperti dari Moody's dan Fitch belum lama ini.

"Yang paling khawatir sih mungkin [transaksi] modal dan finansial dari portofolio. Portofolio itu juga kita lihat ada beberapa yang jadi wake up call juga buat kita termasuk [penurunan outlook] rating kan kemarin. Mudah-mudahan ada perbaikan apa yg mereka jadikan kekhawatiran itu tidak terjadi," jelasnya kepada Bisnis.

David menyebut perlunya agar segera dilakukannya pembenahan oleh pemerintah, agar peringatan dari lembaga pemeringkat tidak mencapai perubahan peringkat. Sebab, aliran modal asing pasti akan diawali oleh portofolio baru disusul investasi langsung atau foreign direct investment (FDI).

"Biasanya kalau rating naik, portofolio duluan yang masuk habis itu baru jangkanya menengah panjang, FDI. Turun pun begitu. Kalau turun, outlook-nya berubah, atau rating turun, itu portofolionya duluan yang keluar baru yang keluar FDI-nya. Jadi makanya wake up call bagi kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam sepekan jatuh cukup dalam. Menariknya, aliran modal asing tercatat masih tinggi dan mayoritas masuk ke saham-saham emiten komoditas.

Melansir statistik Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang 2-6 Maret 2026 IHSG terpangkas 7,89% ke 7.585. Walau turun, nilai transaksi beli investor asing pekan tersebut tembus Rp39,95 triliun. Di sisi lain, aksi jual asing mencapai Rp37,73 triliun membuatnya mencatatkan nilai bersih beli sebesar Rp2,22 triliun.

Menilik emiten yang menyerap dana asing paling besar dalam sepekan tersebut, paling atas dipimpin oleh PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dengan net buy asing di pasar reguler mencapai Rp308,51 miliar. Kedua, ada PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) mencapai Rp263,53 miliar.

Di bawah dua emiten batu bara yang memimpin, ada PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dengan net buy asing Rp177,20 miliar. Kemudian diikuti oleh PT Astra International Tbk. (ASII) dengan nilai Rp167,38 miliar. Lalu menyusul emiten batu bara lainnya, PT United Tractors Tbk. (UNTR) dengan net buy Rp165,20 miliar dan ada emiten minyak dan gas (migas) PT Petrosea Tbk. (PTRO) dengan net buy asing Rp165,09 miliar.

Sementara itu, aliran modal asing yang masuk rupanya tak menggaransi pergerakan saham emiten di lantai bursa. Dalam rentang sepekan hingga penutupan pasar Jumat (6/3), saham PTRO ambles 19,02% ke Rp4.960, saham ASII turun 8,24% ke Rp6.125, dan saham BRPT jatuh 21,86% ke Rp1.555.

Di sisi lain, aliran modal asing menyengat laju UNTR yang dalam sepekan naik 3,85% ke Rp29.700, bahkan mendorong ITMG tumbuh 18,44% ke Rp26.975, atau PTBA yang naik 14,62% ke Rp2.980.

Sebelumnya, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, David Kurniawan mengatakan pasar saat ini masih dibayang-bayangi oleh sejumlah sentimen negatif mulai dari geopolitik global sampai kondisi fiskal dalam negeri. Pada pembukaan Senin (9/3) terpantau pasar belum pulih, di mana IHSG dibuka turun 4,38% ke 7.253.

Menurutnya, ada sentimen Fitch Ratings yang merevisi outlook peringkat utang Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, meski peringkat kredit tetap di level BBB (investment grade).

"Perubahan ini menjadi sinyal bahwa pasar global mulai lebih mencermati disiplin fiskal dan arah kebijakan anggaran pemerintah," terang David dalam riset mingguan, Senin (9/3/2026).

Sentimen dari domestik menurutnya berupa fiscal policy at risk, di mana beberapa kebijakan ekonomi yang lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan, seperti peningkatan penyaluran kredit dan program belanja sosial menimbulkan kekhawatiran sebagian investor mengenai disiplin fiskal dan kepastian kebijakan.

Menurutnya, fokus utama pelaku pasar pada pekan ini kemungkinan masih tertuju pada stabilitas ekonomi domestik, terutama setelah revisi outlook utang Indonesia oleh Fitch Ratings yang memicu kehati-hatian di pasar.

Selain itu, menurutnya investor juga akan mencermati tren tekanan jual asing, pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini terus tertekan, sampai langkah Bank Sentral dan pemerintah yang dapat menenangkan serta mengembalikan kepercayaan pasar.

"Selain itu, pergerakan harga komoditas global di tengah kecamuk perang AS-Israel vs Iran juga akan menjadi perhatian karena berpotensi menjadi penopang bagi saham-saham berbasis energi dan sumber daya alam," ujarnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai konflik di kawasan Timur Tengah akan memberikan dampak terhadap harga minyak dunia, inflasi, dan aliran modal asing.

Hal ini diungkapkan Pjs Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat konferensi pers RDKB OJK Februari 2026 di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

"Kita mencermati ada possible tiga transmision channel dari ketegangan geopolitik ini," ujar wanita yang akrab disapa Kiki itu.

Kiki menjelaskan, konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran menyebabkan penutupan Selat Hormuz.

Penutupan tersebut jika terjadi berkepanjangan dapat berisiko ke kenaikan harga minyak dunia.

Mengingat sekitar 30 persen pasokan minyak dunia didistribusikan melalui Selat Hormuz.

"Kemudian (dampak ke kenaikan harga) LNG juga cukup signifikan juga. Sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita terkait harga minyak ini," ucapnya.

Konflik tersebut juga berpotensi meningkatkan inflasi global karena kenaikan harga minyak dunia akan menyebabkan harga-harga barang lainnya ikut meningkat.

Kiki melanjutkan, kenaikan inflasi global akan mempengaruhi kebijakan bank-bank sentral di seluruh dunia, terutama kebijakan terkait dengan suku bunga acuan.

Kondisi ini kemudian akan menyebabkan likuiditas di pasar keuangan global menjadi mengetat dan merambat ke pelambatan pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga kita juga melihat potensi perebutan persaingan untuk dana-dana ini, makanya kita harus memastikan kesiapan kita di dalam negeri untuk supaya kita bisa menghadapi exposure global yang tinggi ini," kata Kiki.

Selanjutnya, ketegangan geopolitik tersebut juga akan mendorong aliran modal global ke instrumen safe haven yang dinilai lebih aman.

Oleh karenanya, dengan kondisi ini Indonesia dituntut untuk meningkatkan integritas dan likuiditas serta tata kelola yang kredibel agar pasar sahamnya tetap kompetitif dan menarik bagi investor global.

OJK selaku regulator juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural untuk memperkuat fundamental sektor keuangan, termasuk terus melanjutkan program reformasi untuk peningkatan integritas dan likuiditas di pasar.

OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyiapkan serangkaian instrumen kebijakan yang akan diterapkan sewaktu-waktu apabila terjadi fluktuasi pasar yang tidak diinginkan.

Selain itu, OJK juga bekerja sama dan bersinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mempererat koordinasi.

"Kami juga juga meminta lembaga jasa keuangan untuk terus melakukan monitoring dinamika global, termasuk potensi dampaknya serta terutama juga memperkuat manajemen risiko dan melakukan stress testing di berbagai skenario," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Aliran dana investor asing di pasar saham domestik mulai berbalik arah pada Februari 2026. Setelah mencatatkan net sell cukup besar pada Januari, investor non-residen kini kembali masuk dengan membukukan net buy sebesar Rp0,36 triliun.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan, arus masuk dana asing tersebut menjadi sinyal perbaikan sentimen di tengah tekanan pasar yang mulai mereda.

"Untuk investor asing tercatat mengumpulkan net buy sebesar Rp0,36 triliun, atau ini berbalik arah dibandingkan di Januari 2026 yang masih mencatatkan net sales sebesar Rp9,88 triliun," ujar Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sebagai perbandingan, Hasan menjelaskan, pada Januari 2026 investor asing tercatat melepas saham dengan nilai bersih Rp9,88 triliun, mencerminkan tingginya tekanan eksternal dan sikap wait and see pelaku pasar global saat itu.

Masuknya kembali dana asing pada Februari dinilai menjadi indikator awal stabilisasi, seiring tekanan di pasar saham domestik yang mulai mereda. Meski secara month to date Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terkoreksi, arus modal asing yang kembali positif memberikan bantalan terhadap volatilitas.

IHSG ditutup di level 8.235,49 pada 27 Februari 2026, meski masih mencatat koreksi secara bulanan maupun tahunan. Secara month to date IHSG terkoreksi 1,13 persen, sementara secara year to date melemah 4,76 persen.

"Pada Februari 2026, tekanan di pasar saham domestik terpantau mereda. IHSG pada akhir Februari 2026 ditutup pada level 8.235,49 yang tercatat pada tanggal 27 Februari 2026. Ini terkoreksi sebesar 1,13 persen secara month-to-date atau 4,76 persen secara year-to-date," ujar Hasan.

Meski demikian, volatilitas kembali meningkat di awal Maret 2026 seiring eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. OJK menegaskan terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan pasar.

"Sehubungan dengan volatilitas pasar di awal Maret 2026 yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, OJK tentu terus memantau pergerakan pasar, serta terus melakukan koordinasi dengan SRO, Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI, dan juga para pelaku di industri pasar modal dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan," katanya.

Dari sisi likuiditas, kata Hasan, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham sepanjang Februari 2026 tercatat tetap tinggi, yakni sebesar Rp25,62 triliun. Angka ini konsisten berada di atas Rp20 triliun sejak Agustus 2025.

Namun, OJK tetap mencermati dinamika pasar, terutama di awal Maret 2026 yang kembali diwarnai volatilitas akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Koordinasi dengan self-regulatory organization (SRO), pelaku industri, serta infrastruktur pasar terus dilakukan untuk menjaga stabilitas.

Pembalikan arus modal asing ini sekaligus menjadi sentimen penting bagi pelaku pasar, mengingat pergerakan dana global kerap menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi arah IHSG dalam jangka pendek.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia sampai dengan 20 Februari 2026 sebesar Rp18,42 triliun.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Purbaya memaparkan bahwa akumulasi net inflow sampai dengan akhir pekan lalu di antaranya mencakup aliran modal asing masuk (inflow) ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp33,74 triliun.

Kemudian, masih terjadi aliran modal asing keluar (outflow) dari SBN yakni Rp0,90 triliun dan saham Rp14,42 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa pada Januari 2026 outflow khususnya dari surat utang pemerintah atau SBN sudah mulai terbatas.

"Jadi confidence sudah balik ke pasar modal dan ekonomi kita setelah di Januari sempat tertekan oleh berbagai isu yang agak merugikan kita," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya menyebut fondasi ekonomi Indonesia yang terus membaik menjadi faktor penting yang memicu kembalinya aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Utamanya, usai terjadi aksi jual besar-besaran dari pasar saham yang dipicu oleh ultimatum dari Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) pada akhir Januari 2026 lalu.

"Fondasi kita bagus, ekonomi terus membaik, membalikkan confidence investor lokal maupun global lebih mudah dibanding keadaannya memburuk," tutur mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, dia turut mengeklaim langkah pemerintah menindaklanjuti gejolak di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut memulihkan kepercayaan investor pasar modal.

Adapun dibandingkan dengan sepanjang 2025, Kemenkeu mencatat terjadi net outflow sebesar Rp125,44 triliun dari pasar keuangan Indonesia. Aliran modal asing masuk ke pasar SBN Rp2,01 triliun, sedangkan keluar Rp110,11 triliun dari SRBI dan Rp17,34 triliun dari pasar saham.