Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi atas perdagangan saham PT Citatah Tbk. (CTTH) mulai sesi I perdagangan hari ini, Senin (27/4/2026).

BEI mengumumkan suspensi saham dilakukan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Citatah Tbk. (CTTH).

"Dalam rangka cooling down dan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham CTTH pada perdagangan tanggal 27 April 2026," papar pengumuman Bursa.

Penghentian sementara perdagangan saham CTTH dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Tujuannya ialah memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham PT Citatah Tbk. (CTTH).

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," imbuh BEI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, harga saham CTTH terpantau melonjak 23,85% atau 31 poin ke level Rp161 per lembar pada penutupan perdagangan Jumat (24/4/2026).

Dalam sebulan terakhir, saham CTTH telah terbang 123,61%, dan sepanjang tahun berjalan 2026 saham emiten yang bergerak di bidang manufaktur dan penjualan marmer itu telah naik 20,15%.

Saham PT Citatah Tbk. (CTTH) sebelumnya masuk radar pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah terjadi pergerakan harga saham dan pola transaksi yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity/UMA).

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada 22 April 2026, saham CTTH mengalami peningkatan harga saham di luar kebiasaan, dan BEI pun tengah mencermati perkembangan pola transaksi saham tersebut.

"Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di bidang pasar modal," ujar Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dalam keterangannya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Fenomena aliran dana asing ke organisasi nonpemerintah (NGO) di Indonesia dinilai perlu mendapat pengawasan serius dari negara. Tujuannya agar tidak membawa kepentingan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Akademisi dari FISIP Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Kampus Universitas Trilogi Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Heri, praktik pendanaan asing terhadap NGO sejatinya telah berlangsung lama dan umumnya dilakukan dalam bentuk hibah, kerja sama program, maupun kemitraan dengan lembaga internasional. Namun demikian, ia menilai penting untuk memastikan bahwa aliran dana tersebut tidak membawa kepentingan tersembunyi yang dapat memengaruhi arah demokrasi di Indonesia.

“Pertanyaannya sederhana, dana ini untuk kepentingan siapa? Untuk rakyat Indonesia atau justru untuk kepentingan pihak luar?” ujar Heri, Senin (13/4/2026).

Heri mengingatkan di tengah semangat penguatan demokrasi dan masyarakat sipil, transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar, termasuk bagi NGO yang menerima pendanaan dari luar negeri. Heri menilai, masih terdapat sebagian NGO yang aktif mendorong keterbukaan publik, tetapi belum sepenuhnya transparan terkait sumber pendanaan dan penggunaannya.

Lihat video: Taklimat Resmi Presiden: Jangan Mau Diadu Domba Asing: "Percaya Kekuatan Sendiri!"



Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga tersebut. “Kalau transparansi tidak dijalankan, maka akuntabilitas dipertanyakan. Ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik,” kata dia.

Heri menjelaskan dana asing yang mengalir ke NGO berasal dari berbagai sumber, mulai dari lembaga filantropi global, organisasi multilateral, hingga badan kerja sama bilateral antarnegara.

"Pendanaan tersebut umumnya digunakan untuk mendukung program-program sosial, pembangunan, maupun advokasi kebijakan. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya indikasi agenda terselubung dalam merusak demokrasi kita,” ujarnya.

Heri menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya agenda asing melalui pengaruh terhadap pembentukan opini publik, terutama jika pendanaan tersebut berkaitan dengan isu-isu strategis seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum. “Isu ini bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga berkaitan dengan narasi yang berkembang di ruang publik,” ucapnya.

Heri mendorong pemerintah agar memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk melalui audit terhadap NGO yang menerima dana asing. "Langkah ini dinilai penting guna memastikan bahwa aktivitas organisasi tetap sejalan dengan kepentingan nasional,” tandasnya.

Heri menegaskan, pengawasan tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil, melainkan untuk menjaga agar praktik demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan kedaulatan rakyat. “Demokrasi harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan tidak boleh terdistorsi oleh kepentingan eksternal,” tutur Heri.

IDXChannel– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) melakukan langkah strategis melalui pengalihan kepemilikan atas entitas anak usaha dan cucu usaha di bidang manajemen investasi, yaitu PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) dan PT PNM Investment Management (PNM-IM), kepada PT Danantara Asset Management (DAM).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi yang dijalankan Danantara di sektor pengelolaan investasi nasional.

Hal tersebut tercantum dalam Keterbukaan Informasi yang diterbitkan Perseroan pada 2 April 2026, transaksi dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) pada tanggal 1 April 2026.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, pengalihan kepemilikan BRI-MI dan PNM-IM merupakan bagian dari upaya konsolidasi dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Inisiatif ini dibuat untuk mendukung terbentuknya perusahaan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdaya saing, serta mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial sejalan dengan agenda jangka panjang Indonesia,” ujarnya.

Dalam transaksi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Danantara Asset Management (DAM) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) dalam rangka rencana pembelian sebanyak 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) saham BRI MI yang dimiliki Perseroan, sehingga mengakibatkan pengambilalihan atas BRI MI.

Nilai transaksi pengalihan saham BRI MI ini sebesar Rp975 miliar untuk saham sebanyak 19,5 juta saham. Jumlah saham tersebut setara dengan 65 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor BRI-MI.

Sementara itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), selaku perusahaan terkendali dari BRI, telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) dengan PT Danantara Asset Management dalam rangka rencana pembelian sebanyak 109.999 saham PNM-IM yang dimiliki PNM, sehingga mengakibatkan pengambilalihan atas PNM-IM.

Jumlah saham sebanyak 109.999 saham setara dengan 99,999 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor yang dikeluarkan oleh PNM-IM.

Adapun nilai transaksi sebesar Rp345 miliar.PT Danantara Asset Management (DAM) selaku holding operasional bermaksud untuk menciptakan perusahaan aset manajemen yang akan menjadi champion dengan daya saing yang kuat melalui inovasi produk dan layanan, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh stakeholders.

Transaksi Afiliasi ini diharapkan akan meningkatkan potensi sinergi bisnis dan melengkapi kapabilitas yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal.

Terkait Tata Kelola, pelaksanaan transaksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sebagai manajemen investasi, entitas tersebut menjalankan kegiatan usaha berupa pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah dan/atau pengelolaan portofolio investasi kolektif bagi sekelompok nasabah.

Kegiatan tersebut tidak mencakup pengelolaan dana perusahaan asuransi, dana pensiun, maupun bank yang melakukan pengelolaan investasinya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ke depan, langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi Perseroan dan pemegang saham, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem industri keuangan nasional serta menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan,” kata Dhanny.


(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten perkebunan sawit, PT Palma Serasih Tbk. (PSGO) mengkonfirmasi bahwa Direktur Utama perseroan Budiono Tanbun sedang menjalani proses hukum oleh aparat penegak hukum.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Palma Serasih Astrida Niovita Bachtiar menyampaikan perseroan telah memperoleh informasi bahwa Budiono Tanbun selaku Direktur Utama Perseroan saat ini sedang menjalani proses hukum oleh aparat penegak hukum.

“Dapat disampaikan bahwa proses hukum tersebut bersitat pribadi dan tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, operasional, keuangan, maupun tata kelola perseroan,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (25/2/2026).

Meski demikian, tidak dijelaskan kasus hukum yang sedang menyeret bos Palma Serasih itu.

“Perseroan menghormati proseshukum yang sedang berjalan serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal,” imbuhnya.

Astrida menegaskan keglatan operasional PSGO tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. Dia juga menyampaikan bahwa tidak terdapat gangguan terhadap aktivitas produksi, penjualan, distribusi, maupun kewajiban perseroan kepada mitra usaha, kreditur, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan perseroan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris PSGO telah mengambil langkah untuk melakukan pemberhentian sementara Budiono Tanbun dari posisi sebagai Direktur Utama perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara itu dilanjutkan dengan penunjukan pelaksana tugas direktur utama sampai dengan adanya keputusan lebth lanjut dalam rapat umum pemegang saham Palma Serasih.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi atas perdagangan saham PT Hillcon Tbk. (HILL) pada perdagangan hari ini, Jumat (20/2/2026).

BEI mengumumkan suspensi saham dilakukan sehubungan dengan terjadinya penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Hillcon Tbk. (HILL).

"Dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham HILL pada perdagangan tanggal 20 Februari 2026," papar pengumuman Bursa.

Penghentian sementara perdagangan saham HILL tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Tujuannya ialah memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di saham PT Hillcon Tbk. (HILL).

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," imbuh BEI.

Saham PT Hillcon Tbk. (HILL) sebelumnya masuk radar pemantauan Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah terjadi pergerakan harga saham dan pola transaksi yang di luar kebiasaan (unusual market activity/UMA).

Mengutip keterbukaan informasi BEI pada 13 Februari 2026, saham HILL mengalami penurunan harga saham di luar kebiasaan, dan BEI pun tengah mencermati perkembangan pola transaksi saham tersebut.

"Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal," ujar Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dalam keterangannya.

Di lantai Bursa, saham HILL terpantau melemah 14,71% atau 10 poin ke level Rp58 pada penutupan perdagangan Kamis (19/2/2026). Banderol tersebut juga mencerminkan pelemahan 62,09% sepanjang tahun berjalan 2026.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) kembali menorehkan prestasi dengan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 kategori BUMN dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam penilaian tersebut, PTBA memperoleh nilai 94,84 yang menempatkan perusahaan pada kualifikasi tinggi dalam sistem evaluasi keterbukaan informasi publik.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen PTBA dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta konsistensi perusahaan dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, dalam seremoni yang digelar di Griya Agung, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Cik Ujang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi bagi seluruh badan publik.

“Saya ingin menyampaikan pesan yang tegas dan jelas. Tidak boleh ada badan publik yang alergi terhadap keterbukaan informasi. Tidak boleh ada pejabat yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai hak rakyat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Joemarthine Chandra, menuturkan bahwa penganugerahan tahun ini merupakan hasil evaluasi ketat terhadap 312 badan publik yang dimulai sejak Februari 2025.

“Penilaian dilakukan secara komprehensif mencakup aspek kelembagaan PPID, kualitas Daftar Informasi Publik (DIP), pelayanan permohonan informasi, hingga pengembangan teknologi informasi,” kata Joemarthine.

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menyampaikan penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan memperkuat kepercayaan publik.

“Penghargaan ini merupakan wujud komitmen PT Bukit Asam dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami meyakini bahwa keterbukaan informasi merupakan pondasi penting dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan Perusahaan,” kata dia.

Eko menekankan, sebagai perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan, PTBA secara konsisten mengembangkan sistem layanan informasi berbasis digital guna mempermudah akses publik terhadap informasi perusahaan, termasuk laporan tahunan, laporan keberlanjutan, kinerja operasional, serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Capaian ini sekaligus memperkuat posisi PTBA sebagai BUMN yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi, integritas, dan pelayanan publik yang prima.

“Ke depan, PTBA akan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan,” ujar Eko.

(Febrina Ratna Iskana)

Firman Tendry Masengi

Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute

PASAR modal kerap dipuja sebagai simbol rasionalitas ekonomi, tetapi justru di sanalah informasi berubah menjadi senjata kekuasaan. Satu bocoran data yang berpindah tangan sebelum waktunya mampu menggeser harga, menentukan pemenang, dan menyingkirkan investor kecil tanpa pernah terlihat sebagai kejahatan biasa.

Dalam ruang gelap inilah Chinese Wall diuji: apakah ia sungguh menjadi tembok hukum yang melindungi keadilan pasar, atau hanya tirai tipis yang menutup praktik privilese informasi.

Pasar modal modern dibangun di atas asas keterbukaan informasi, perlakuan yang setara bagi seluruh investor, dan integritas pelaku usaha. Ketiga asas ini runtuh ketika informasi istimewa dikomodifikasi oleh segelintir pihak.

Chinese Wall atau information barrier dirancang sebagai mekanisme pembatasan arus informasi di dalam institusi keuangan agar pihak yang menguasai informasi material non-publik tidak dapat mentransmisikannya kepada pihak yang melakukan transaksi atau memberi rekomendasi investasi. Dalam teori ekonomi kelembagaan, pembatasan ini merupakan instrumen untuk menekan information asymmetry yang menurut Joseph E. Stiglitz adalah sumber utama kegagalan pasar dan distorsi harga yang sistemik (Joseph E. Stiglitz, Information and the Change in the Paradigm in Economics).

UU No 8/1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang insider trading dan penyalahgunaan informasi orang dalam. Larangan tersebut tidak sekadar norma etis, tetapi norma hukum yang memiliki konsekuensi pidana dan administratif.

Namun hukum positif hanya menyediakan kerangka sanksi, sementara praktik keseharian di lembaga keuangan membutuhkan mekanisme konkret untuk mencegah pelanggaran sejak dari hulu. Chinese Wall dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen preventif yang memperluas jangkauan hukum ke dalam struktur organisasi perusahaan efek, bank investasi, dan manajer investasi, sehingga hukum tidak berhenti pada larangan abstrak, melainkan menjelma menjadi sistem pengendalian internal yang operasional.

Dalam perspektif analis pasar modal, Chinese Wall bukan sekadar prosedur teknis, melainkan fondasi etika pasar. Burton G. Malkiel menegaskan bahwa pasar hanya dapat bekerja secara efisien apabila seluruh pelaku memperoleh informasi yang sama pada waktu yang relatif bersamaan (Burton G. Malkiel, A Random Walk Down Wall Street).

Ketika informasi material dipisahkan untuk keuntungan segelintir orang, pasar berubah dari ruang kompetisi rasional menjadi arena spekulasi yang manipulatif. Oleh karena itu, pembatasan internal atas informasi bukan hanya kepatuhan hukum, tetapi syarat moral keberlangsungan pasar modal sebagai institusi publik. Kerangka internasional memperkuat posisi tersebut.

Prinsip information barrier telah menjadi praktik terbaik dalam standar IOSCO tentang pengendalian konflik kepentingan lembaga keuangan. Yurisprudensi internasional menunjukkan bahwa kegagalan menjaga sekat informasi dipandang sebagai kelalaian serius.

Dalam perkara SEC v. Rajaratnam (United States District Court, 2011), pengadilan Amerika Serikat menilai runtuhnya sekat informasi di internal hedge fund sebagai faktor kunci terbentuknya jaringan insider trading sistemik, sehingga hukuman pidana dijatuhkan bukan hanya karena transaksi ilegal, tetapi karena perusakan integritas pasar secara struktural. Putusan ini menegaskan bahwa pengelolaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab hukum korporasi.

Dalam konteks Indonesia, problem utama terletak pada lemahnya pembuktian dan dokumentasi pengelolaan informasi internal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1215 K/Pid.Sus/2014 dalam perkara pasar modal menunjukkan bahwa unsur “memiliki informasi material non-publik” sulit dibuktikan ketika tidak terdapat sistem pembatasan informasi yang jelas di dalam perusahaan efek. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 K/Pid.Sus/2017 terkait manipulasi transaksi saham, pengadilan menyoroti pentingnya struktur pengendalian internal untuk menelusuri aliran informasi yang memicu transaksi tidak wajar.

Yurisprudensi ini memperlihatkan bahwa tanpa Chinese Wall yang terdokumentasi dan teruji, hukum pidana pasar modal kehilangan alat bukti penting untuk menjangkau kejahatan yang bersifat tertutup dan berbasis relasi kepercayaan. Persoalannya, Chinese Wall kerap direduksi menjadi formalitas administratif.

Banyak institusi keuangan mengklaim memiliki kebijakan pembatasan informasi, tetapi tidak disertai audit internal, pengawasan teknologi informasi, serta sanksi disiplin yang efektif. Dalam perspektif hukum kritis, kondisi ini melahirkan ilusi kepatuhan: aturan ada, prosedur tertulis tersedia, tetapi pelanggaran berlangsung dalam ruang abu-abu yang sulit disentuh aparat penegak hukum.

Ketika Chinese Wall hanya hidup di atas kertas, ia berubah menjadi tameng simbolik untuk melindungi institusi dari tanggung jawab. Bukan instrumen perlindungan pasar.

Ekonom pasar modal menyebut fenomena ini sebagai regulatory cosmetic, yakni regulasi yang tampak kuat secara normatif namun rapuh dalam praktik. Robert J. Shiller mengingatkan bahwa kepercayaan investor tidak dibangun oleh banyaknya aturan, melainkan oleh konsistensi penegakan dan budaya integritas (Robert J. Shiller, Irrational Exuberance). Tanpa sanksi tegas atas pelanggaran Chinese Wall, mekanisme ini gagal menjalankan fungsi sosialnya sebagai penahan kejahatan pasar modal.

Dari sudut pandang hukum bisnis, Chinese Wall harus diposisikan sebagai bagian dari sistem tanggung jawab korporasi. Ia bukan sekadar kebijakan internal, melainkan standar kehati-hatian (duty of care) yang apabila dilanggar dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, bahkan pidana.

Ketika kebocoran informasi terjadi karena kelalaian struktur organisasi, kesalahan tidak semata terletak pada individu pelaku transaksi, melainkan pada desain tata kelola perusahaan itu sendiri. Prinsip ini sejalan dengan doktrin corporate criminal liability yang berkembang dalam yurisprudensi modern.

Dengan demikian, Chinese Wall merupakan perpanjangan tangan hukum di dalam tubuh pasar. Ia menjembatani norma abstrak dengan praktik konkret. Tanpa Chinese Wall, larangan insider trading menjadi sulit ditegakkan karena informasi bergerak dalam jaringan informal yang tidak tercatat. Sebaliknya, dengan Chinese Wall yang ketat, setiap aliran informasi dapat ditelusuri dan setiap penyimpangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pada akhirnya, perdebatan tentang Chinese Wall bukan sekadar soal teknik kepatuhan, melainkan tentang masa depan keadilan pasar modal. Apakah pasar akan dibiarkan menjadi arena eksklusif bagi mereka yang memiliki akses informasi rahasia, atau ditegakkan sebagai ruang publik yang adil bagi seluruh investor.

Jika Chinese Wall hanya dijadikan ornamen regulasi, ia menciptakan ilusi keadilan. Namun jika dijalankan secara serius, diawasi secara konsisten, dan disertai sanksi hukum yang tegas, ia dapat menjadi benteng nyata melawan kejahatan pasar modal. Di titik inilah hukum, etika, dan ekonomi bertemu: menjaga informasi berarti menjaga kepercayaan, dan menjaga kepercayaan berarti menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir pada Senin (2/2/2025) mendatangi Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta sekitar pukul 15.00 WIB.

Kehadiran Danantara tersebut untuk memantau pertemuan yang dilakukan BEI dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang diagendakan sore hari ini secara daring.

"Saya hanya mengikuti saja, nonton saja di sini. Nanti yang meeting adalah IDX [BEI]," ujar Pandu saat ditemui, Senin (2/2/2026).

Pandu menegaskan kehadiran Danantara dalam pertemuan BEI dengan MSCI tersebut hanya sebatas investor institusi.

"Kami hanya pembeli saham, kami ikut membeli saham bagian dari ini, karena kami merasa saham-saham di Indonesia itu menarik karena ekonominya juga bagus, dan saya rasa valuasinya sangat menarik," kata Pandu.

Pandu juga membeberkan dalam pertemuan BEI dengan MSCI tersebut akan membahas tentang masukan-masukan dari MSCI ihwal transparansi dan perbaikan data pasar modal Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, pembicaraan antara MSCI dan BEI ihwal metodologi perhitungan free float indeks saham Indonesia sejak akhir 2025 tak membuahkan hasil, membuat MSCI pada 27 Januari 2026 mengumumkan pembekuan sementara rebalancing indeks saham Indonesia.

Indeks saham Indonesia di MSCI juga terancam turun kasta ke frontier market jika otoritas bursa Tanah Air tak mampu memberikan perbaikan transparansi data yang diminta. Dalam perkembangannya, sore hari ini, Senin (2/2/2026) telah diagendakan pertemuan antara MSCI dan BEI secara daring.

"Tentu kan tadi yang kita bicarakan, yang sudah dibaca semua kan ada [pembahasan] soal keterbukaan, soal bagaimana dari sisi pemegang saham, soal free float," ujarnya.

Sebagai market participant, lanjut Pandu, yang paling penting dibahas adalah salah satunya ihwal keterbukaan informasi, soal pemegang saham, dan berikutnya bagaimana otoritas bursa dapat mengeksekusinya.

Menurutnya, perbaikan transparansi pasar tersebut juga akan mempermudah investor institusi seperti asuransi dan dana pensiun masuk ke pasar saham.

"Jadi ini semua bertahap, tapi kita harus komunikasi step by step-nya. Yang penting kan make sense, dan MSCI kan memberikan waktu sampai bulan Mei," pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 38 perusahaan tercatat disuspensi perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena belum memenuhi ketentuan free float hingga batas waktu 31 Desember 2025. Dalam pengumuman tertanggal 30 Januari 2026, BEI menyatakan penghentian sementara perdagangan dilakukan setelah emiten-emiten tersebut tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-A, khususnya Pasal V.1.1 dan/atau V.1.2 terkait jumlah saham yang dimiliki publik.

“Bursa telah mengenakan Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A,” tulis BEI dalam pengumuman tersebut yang dikutip Sabtu (31/1/2026).

Karena kewajiban tersebut belum dipenuhi hingga akhir masa pemantauan, Bursa memutuskan untuk melanjutkan sanksi berupa suspensi perdagangan efek.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Bursa mengenakan sanksi suspensi efek kepada Perusahaan Tercatat atas belum dipenuhinya ketentuan V.1.1 dan/atau V.1.2 Peraturan Bursa Nomor I-A sampai dengan periode pemantauan berikutnya,” tulis BEI.

Berikut daftar lengkap 38 perusahaan tercatat yang dikenai suspensi karena belum memenuhi ketentuan free float:

1. ALMI – PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (seluruh pasar)

2. CBMF – PT Cahaya Bintang Medan Tbk (seluruh pasar)

3. COWL – PT Cowell Development Tbk (seluruh pasar)

4. DEAL – PT Dewata Freightinternational Tbk (reguler dan tunai)

5. DUCK – PT Jaya Bersama Indo Tbk (seluruh pasar)

6. ETWA – PT Eterindo Wahanatama Tbk (seluruh pasar)

7. FASW – PT Fajar Surya Wisesa Tbk (reguler dan tunai)

8. GAMA – PT Aksara Global Development Tbk (reguler dan tunai)

9. HKMU – PT HK Metals Utama Tbk (seluruh pasar)

10. JSKY – PT Sky Energy Indonesia Tbk (reguler dan tunai)

11. KAYU – PT Darmi Bersaudara Tbk (seluruh pasar)

12. KBRI – PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (seluruh pasar)

13. KIAS – PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (reguler dan tunai)

14. LCGP – PT Eureka Prima Jakarta Tbk (seluruh pasar)

15. LMSH – PT Lionmesh Prima Tbk (reguler dan tunai)

16. MABA – PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (seluruh pasar)

17. MAGP – PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (reguler dan tunai)

18. MFMI – PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (reguler dan tunai)

19. MTRA – PT Mitra Pemuda Tbk (seluruh pasar)

20. MTSM – PT Metro Realty Tbk (reguler dan tunai)

21. MYTX – PT Asia Pacific Investama Tbk (reguler dan tunai)

22. NUSA – PT Sinergi Megah Internusa Tbk (reguler dan tunai)

23. PLAS – PT Polaris Investama Tbk (seluruh pasar)

24. PLIN – PT Plaza Indonesia Realty Tbk (reguler dan tunai)

25. RIMO – PT Rimo International Lestari Tbk (seluruh pasar)

26. RSGK – PT Kedoya Adyaraya Tbk (reguler dan tunai)

27. SBAT – PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (seluruh pasar)

28. SIMA – PT Siwani Makmur Tbk (seluruh pasar)

29. SKYB – PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (reguler dan tunai)

30. SMCB – PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (reguler dan tunai)

31. SUGI – PT Sugih Energy Tbk (seluruh pasar)

32. SUPR – PT Solusi Tunas Pratama Tbk (reguler dan tunai)

33. TECH – PT Indosterling Technomedia Tbk (seluruh pasar)

34. TOYS – PT Sunindo Adipersada Tbk (seluruh pasar)

35. TRIL – PT Trivina Insanlestari Tbk (seluruh pasar)

36. TRIO – PT Trikomsel Oke Tbk (seluruh pasar)

37. UNIT – PT Nusantara Inti Corpora Tbk (seluruh pasar)

38. WICO – PT Wicaksana Overseas International Tbk (reguler dan tunai).

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen PT Kapuas Prima Coal Tbk. (ZINC) buka suara terkait dengan lonjakan dan penurunan tajam harga saham emiten tambang seng dan timbal tersebut.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan volatilitas transaksi saham ZINC, Direktur Kapuas Prima Coal Hendra Susanto William menjelaskan bahwa perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material yang belum disampaikan kepada publik.

“Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 yang belum kami laporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan,” kata Hendra, Minggu (25/1/2026).

Dia juga menegaskan bahwa perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material lain yang dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi BEI.

“Sampai dengan saat ini, kami juga belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat,” tuturnya.

Hendra juga menegaskan bahwa Kapuas Prima Coal telah menyampaikan seluruh informasi penting kepada BEI dan OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai gambaran, harga saham ZINC tercatat stagnan pada perdagangan Jumat (23/1/2026). Dibuka dengan harga Rp53 per lembar, saham ZINC kembali ditutup di level Rp53 per saham, naik 8,16% dari penutupan hari sebelumnya di level Rp49 per lembar.

Sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) 2026, saham ZINC tercatat naik 65,63% dan dalam 6 bulan terakhir melonjak 341,67%, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1,34 triliun.

Dalam rentang waktu 30 Januari 2025 hingga 23 Januari 2026, harga tertinggi saham ZINC berada di level Rp60 per lembar pada 20 Januari 2026, sedangkan level terendahnya Rp10 per lembar pada pada 30 Juli 2025.

Volatilitas tinggi saham ZINC terpantau terjadi pada 6 Januari 2026 dari level Rp33 per saham, kemudian terus naik hingga pada 20 Januari 2026 bertengger di level Rp60 per saham.

Adapun, Kapuas Prima Coal dalam laporan eksplorasi ZINC yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2026 menyebutkan bahwa perseroan telah menemukan adanya indikasi mineralisasi Au (emas) di beberapa zona, khususnya di area Gojo yang menjadi bagian dari izin usaha pertambangan (IUP) ZINC seluas 5.569 hektare.

Sementara itu, total biaya yang telah dikeluarkan perseroan untuk aktivitas eksplorasi di prospek Gojo dan Karim, Kalimantan Tengah mencapai Rp421 juta.

Menindaklanjuti hasil eksplorasi tersebut, perseroaan berencana melakukan kegiatan mapping detail lanjutan, test pit, serta relogging hasil pemboran KPC 2100.

Kegiatan tersebut akan dilakukan dengan konsep model endapan (deposit model) dan penamaan yang baru guna memperdalam pemahaman potensi mineralisasi di wilayah tersebut.

Sebagai gambaran, Kapuas Prima Coal yang merupakan perusahaan tambang yang didirikan pada 2005.

Dikutip dari laman resmi perusahaan, pada awalnya bijih besi adalah hasil tambang yang diproduksi Kapuas Prima Coal, tetapi sejak 2014 perseroan fokus ke dalam produksi Galena (PbS) sejalan dengan harga pasar bijih besi yang terjun bebas.

Galena (PbS) ini kemudian akan diolah menjadi konsentrat Timbal (Pb) dan Zinc (Zn) dan Perak (Ag) dengan pengetahuan, pengalaman dan teknologi pengolahan yang terbaik untuk mendapatkan hasil atau kadar yang maksimal.

Wilayah penambangan yang telah mendapatkan izin adalah seluas 5,569 Ha, dengan potensi deposit Galena (PbS) yang dapat ditambang masih sangat besar.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian perdagangan sementara atau suspensi terhadap lima saham sekaligus mulai perdagangan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Tujuh saham yang mengalami suspensi ialah PT Indo Boga Sukses Tbk. (IBOS), PT Artha Mahiya Investama Tbk. (AIMS), PT Surya Permata Andalan Tbk. (NATO), PT Tirta Mahakam Resources Tbk. (TIRT) dan PT Satu Visi Putra Tbk. (VISI).

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari A. mengatakan suspensi terhadap lima saham tersebut dilakukan seiring dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

Yulianto dan Pande menyampaikan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham IBOS, AIMS, NATO, TIRT dan VISI di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I tanggal 23 Januari 2026 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.

"Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan," imbuh BEI.

Berdasarkan data BEI, saham NATO melejit dalam sebulan terakhir dari posisi Rp286 pada 2 Januari 2026 ke posisi Rp1.000 per saham pada 22 Januari 2026. Artinya, saham NATO melonjak 249,65% dalam sebulan.

Sementara itu, saham TIRT terpantau melonjak 266,93% dalam sebulan ke posisi Rp466 per saham hingga 22 Januari 2026. Pada saat yang sama, saham VISI melejit dari posisi Rp192 pada 23 Desember 2025 ke posisi Rp575 per saham pada 22 Januari 2026 atau naik 197,93% dalam sebulan.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pengembangan sistem informasi ini menegaskan kolaborasi OJK dan SRO dalam memperkuat pengembangan infrastruktur pasar modal melalui digitalisasi terintegrasi serta upaya peningkatan pengawasan...,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong keterbukaan informasi bidang pasar modal kepada publik melalui perluasan fitur fitur pelaporan kepemilikan saham, perubahan kepemilikan saham, dan aktivitas penjaminan saham pada AKSes KSEI serta fitur publikasi pada website BEI.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyampaikan bahwa pengembangan sistem informasi ini menegaskan kolaborasi OJK dan self-regulatory organizations (SRO) dalam memperkuat pengembangan infrastruktur pasar modal.

“Pengembangan sistem informasi ini menegaskan kolaborasi OJK dan SRO dalam memperkuat pengembangan infrastruktur pasar modal melalui digitalisasi terintegrasi serta upaya peningkatan pengawasan dan memastikan keterbukaan informasi dalam rangka perlindungan investor serta menjaga integritas pasar modal Indonesia,” jelas Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa ke depan, OJK bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan untuk memastikan sarana pelaporan dan publikasi tetap optimal.

Aplikasi pelaporan ini merupakan implementasi dari kewajiban POJK Nomor 4 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyampaian laporan secara elektronik oleh direksi, komisaris, atau pemegang saham perusahaan terbuka yang memiliki kepemilikan saham sebesar lima persen atau lebih, termasuk pelaporan aktivitas penjaminan saham dengan jumlah lima persen atau lebih.

Melalui AKSes KSEI, para pemegang saham atau investor dapat menyampaikan laporan secara mandiri atau memberikan kuasa tertulis kepada perusahaan efek, bank kustodian, biro administrasi efek (BAE), emiten, maupun pihak lain sebagai penerima kuasa.

Setelah laporan disampaikan, sistem AKSes secara otomatis mengirimkan informasi laporan kepemilikan/perubahan kepemilikan/aktivitas menjaminkan saham kepada BEI untuk dipublikasikan.

Implementasi sarana pelaporan dan publikasi berbasis elektronik ini mempercepat proses pelaporan, memberikan kemudahan dan kepastian layanan dengan menghilangkan hambatan administratif manual, meningkatkan efisiensi pemenuhan tenggat waktu, serta memperluas akses informasi yang kini dapat dirasakan langsung oleh publik.

Sistem ini juga memastikan data kepemilikan dan aktivitas penjaminan saham tersaji lebih akurat, terintegrasi, dan dikelola secara terstruktur untuk mendukung kebutuhan analisis dan keterbukaan informasi.

Dari sisi pengawasan, OJK dapat memantau kepatuhan pelaporan secara real-time melalui dashboard visual dan mendeteksi status pelaporan secara instan, disertai rekam jejak audit digital yang kuat untuk keperluan pengawasan, verifikasi, audit, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa.

Selain itu, sistem ini juga menerapkan tata kelola akses yang ketat melalui pengaturan kewenangan pengguna yang akuntabel.

Adapun implementasi penuh sistem ini telah berlaku sejak 5 Desember 2025. Penggunaannya telah disosialisasikan secara nasional pada 19 Desember 2025 yang dihadiri oleh para pemegang saham, pengendali, direksi dan dewan komisaris emiten, BAE, perusahaan efek, bank kustodian, serta partisipan utama industri pasar modal.

Sosialisasi tersebut menegaskan kesiapan teknis sistem dan pemahaman ketentuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi dan penguatan pengawasan pasar modal Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026