Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah pemegang saham berdasarkan Single Investor Identification atau SID PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) mengalami penambahan sebanyak 685 pemegang saham per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Berdasarkan laporan pemegang efek yang dipublikasikan pada 13 April 2026, jumlah pemegang saham PANI mengalami peningkatan pada bulan Maret 2026. Tercatat ada 53.811 pihak yang memiliki saham PANI. Angka ini bertambah sebanyak 685 pemegang saham dibandingkan posisi Februari 2026 yang sebanyak 53.126 pihak.

Sementara itu dari struktur kepemilikan saham PANI menunjukkan entitas PT Multi Artha Pratama sebagai pemegang saham pengendali yang tercatat menguasai sebanyak 15,23 miliar lembar saham PANI.

Jumlah tersebut setara dengan 84,09% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Secara keseluruhan, jumlah saham PANI yang tercatat di bursa hingga akhir bulan mencapai 18,11 miliar lembar.

Sementara itu, porsi saham publik atau free float tercatat sebesar 11,02% per Maret 2026 atau sekitar 1,996 miliar lembar saham.

Menariknya, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang memiliki saham PANI secara langsung. Seluruh jajaran manajemen, termasuk Presiden Komisaris Susanto Kusumo dan Presiden Direktur Sugianto Kusuma, tercatat tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong kembali menambah kepemilikan saham di emiten produsen ban PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) pada April 2026.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Selasa (7/4/2026), Lo Kheng Hong membeli 1.240.000 lembar saham GJTL pada 2 April 2026. Setelah transaksi tersebut, total kepemilikannya meningkat menjadi 219,47 juta lembar atau setara dengan 6,30%.

Aksi akumulasi ini melanjutkan pembelian yang telah dilakukan sepanjang Maret 2026. Mengacu data KSEI per 31 Maret 2026, Lo Kheng Hong tercatat menggenggam 218,03 juta saham atau setara 6,26%.

Jika dibandingkan dengan posisi akhir 2025, kepemilikan Lo Kheng Hong di GJTL telah bertambah sekitar 13,81 juta saham sepanjang tahun berjalan 2026, dari sebelumnya 204,22 juta lembar atau 5,86%.

Secara rinci, sepanjang Maret 2026, Lo Kheng Hong menambah sekitar 2,55 juta saham GJTL melalui PT Sinarmas Sekuritas. Investor yang dijuluki Warren Buffett Indonesia tersebut juga tercatat membeli 80.000 saham pada 17 Maret 2026, sehingga kepemilikannya saat itu meningkat menjadi 210,32 juta lembar atau 6,04%.

Sementara itu sepanjang 2025, Lo Kheng Hong tercatat menambah sebanyak 22,03 juta lembar saham GJTL, jika dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2024 sebanyak 182,19 juta lembar.

Kinerja Keuangan GJTL

Dari sisi kinerja keuangan 2025, Gajah Tunggal membukukan penurunan pendapatan secara tahunan dari Rp18,02 triliun pada 2024 menjadi Rp17,66 triliun per akhir Desember 2025.

Kendati demikian, GJTL mampu membukukan pertumbuhan laba bersih secara tahunan pada tahun lalu. Realisasi bottom line perseroan naik 4,7% dari Rp1,18 triliun pada 2024 menjadi Rp1,24 triliun pada 2025.

Adapun, Manajemen Gajah Tunggal dalam paparan publik pertengahan Juni 2025 mengungkapkan deretan strategi perseroan, salah satunya menangkap tren pabrikan mobil China di Indonesia.

“Untuk pabrikan mobil China untuk BYD, perusahaan sudah kerjasama dengan BYD dengan menggunakan salah satu brand perusahaan yaitu GITI,” tulis Manajemen Gajah Tunggal dalam laporan paparan publik yang dikutip Selasa (29/7/2025).

Terkait dengan rencana ekspansi, Gajah Tunggal menyatakan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) US$150 juta. Dari situ, sebagian besar digunakan untuk pengembangan lini truck and bus radial (TBR).

“Sebagian pendanaan dengan drawdown pinjaman dari sindikasi bank yang dilakukan secara bertahap sampai dengan pembelian mesin selesai,” pungkas manajemen.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan tidak membuka data dan pemegang saham emiten yang masuk dalam daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Otoritas bursa hanya mempublikasikan persentase kepemilikan tanpa merinci pihak-pihak yang terlibat. Apa alasan dibaliknya?

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, metodologi penyusunan daftar HSC mengacu pada praktik yang diterapkan oleh bursa Hong Kong. Hong Kong juga tidak sepenuhnya mengungkapkan detail tersebut kepada publik.

“Ya, itu tentu untuk menjaga agar kami di regulator bisa terus melakukan itu secara objektif. Kalau seluruh metodologi itu dibuka kepada publik, tentu nanti akan ada lagi upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menyesuaikan kondisi dengan metodologi tersebut. Tentu itu tidak kita inginkan,” ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI, Senin (6/4).

Jeffrey menegaskan, BEI ingin memastikan seluruh kebijakan tetap berbasis pada mekanisme pasar yang wajar dan teratur. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Meski data pemegang saham tidak dipublikasikan, Jeffrey memastikan metodologi yang digunakan BEI dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaudit proses yang dilakukan oleh BEI.

Ia juga menekankan masuknya suatu saham dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran sehingga tidak perlu diberikan sanksi pada perusahaan tersebut.

“Pengumuman high shareholding concentration ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Ini semata-mata sebagai informasi kepada investor bahwa ada sekelompok tertentu, sejumlah tertentu pemegang saham yang memegang saham ini secara terkonsentrasi,” ujarnya.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan BEI itu menjelaskan, saham yang saham yang masuk dalam kategori HSC bisa saja sebagian besar sahamnya itu masuk dalam kategori free float. Hal ini terjadi ketika jumlah pemegang saham relatif terbatas, sehingga kepemilikan menjadi terpusat pada kelompok tertentu.

Jeffrey berharap melalui publikasi daftar HSC ini, perusahaan tercatat dapat mengambil langkah untuk memperbaiki distribusi saham kepada publik agar tidak lagi terkonsentrasi. Jika struktur kepemilikan telah berubah dan dilaporkan kepada BEI, bursa akan melakukan peninjauan ulang.

“Kalau itu sudah dilakukan dan kemudian disampaikan kepada kami, kami akan melakukan screening ulang dan kalau ternyata memang sudah tidak terkonsentrasi lagi, kami akan menyampaikan pengumuman,” kata Jeffrey.

Merujuk data HSC per 31 Maret 2026 dan dipublikasi pada Kamis (2/4), terdapat sembilan saham yang terkonsentrasi tinggi. Berikut daftarnya:

• PT Rockfields Properti Indonesia (ROCK) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 99,85% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat ROCK. Ultimate beneficiary owner (UBO) atau penerima manfaat utama ROCK adalah Po Sun Kok dan Luciana. Free float saham ROCK tercatat 20%.
• PT Ifishdeco Tbk (IFSH) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 99,77% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat IFSH. UBO IFSH adalah Fanni Susilo dan Oei Harry Fong Jaya. Free float saham IFSH tercatat 10,06%.
• Saham PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS). Saham ini dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 98,35% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat SOTS. Free float saham SOTS tercatat 25,01%.
• PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,75% dari total Saham. Adapun UBO AGII adalah Heyzer Harsono, Rasid Harsono serta Rachmat Harsono. Free float saham AGII tercatat 7,55%.
• Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat BREN. Adapun UBO BREN adalah Prajogo Pangestu. Free float saham BREN tercatat 12,30%.
• Saham PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,94% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat MGLV. Adapun UBO MGLV adalah Glenn T Sugita, Suriyanto dan Sugito Walujo. Free float saham MGLV tercatat 21,26%.
• Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat DSSA. Adapun UBO DSSA adalah Franky Oesman Widjaja. Free float saham DSSA tercatat 20,41%.
• Saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,47% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat LUCY. Adapun UBO LUCY adalah Dimas Wibobo. Free float saham LUCY tercatat 38,94%.
• Saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,35% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat RLCO. UBO RLCO adalah Edwin Pranata. Free float saham RLCO tercatat 20,04%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merilis sejumlah nama saham yang memiliki struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi. BEI mengelompokkan saham-saham ini dengan label high shareholdingconcentration (HSC).

Dalam pengumumannya Kamis (2/4/2026), BEI merilis sedikitnya 9 saham yang dinilai sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan yang mendominasi sesuai metodologi BEI. Beberapa saham ternama yang masuk dalam daftar ini antara lain BREN, DSSA, AGII, hingga RLCO yang baru saja melantai di Bursa pada akhir tahun lalu.

Akan tetapi, daftar ini tidak berarti selamanya. BEI dapat saja melakukan pembaruan mengenai HSC jika perusahaan terkait telah melakukan evaluasi. Lalu, apa itu high shareholding concentration (HSC)?

Pengertian HSC

Selepas pasar modal Indonesia porak poranda akibat pembekuan rebalancing saham dalam negeri dalam indeks MSCI dan risiko turunnya Indonesia ke frontier market, BEI dan OJK melakukan sederet langkah serius dalam mereformasi pasar modal. Salah satunya memberikan transparansi bagi investor.

Data HSC menjadi salah satu manifestasi dari perbaikan transparansi bagi investor. Kebijakan anyar ini, didapatkan BEI dengan mengadopsi kebijakan serupa di Bursa Hong Kong. Pada dasarnya, kebijakan ini bertujuan memberikan informasi kepada publik jika terdapat kepemilikan saham suatu emiten yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menerangkan bahwa sedari awal tujuan penerbitan list tersebut adalah memberikan panduan bagi investor global maupun domestik untuk melakukan keputusan investasi.

”Pengumuman ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi,” kata Jeffrey di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (2/4/2026).

Secara umum, HSC merujuk pada kondisi suatu saham atau emiten yang sebagian besar kepemilikannya terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham. Dalam kasus PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), BEI menyebut bahwa terdapat pemegang saham tertentu yang menguasai 95,76% saham DSSA. Dengan kata lain, dari 1,57 miliar lembar saham DSSA yang dimiliki masyarakat warkat dan non-warkat, terdapat 1,50 miliar lembar saham yang dimiliki hanya oleh sekelompok pemegang saham tertentu DSSA.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebelumnya mengatakan penerbitan daftar ini ditujukan meningkatkan transparansi mengenai afiliasi tersembunyi di balik angka free float emiten yang jumbo. OJK menerangkan, melalui daftar tersebut, publik dapat menilai apakah saham yang mereka pegang benar-benar tersebar di masyarakat atau terkunci pada pihak-pihak yang terafiliasi dengan pengendali.

Dengan kata lain, jika sebuah emiten memiliki HSC sebesar 90% dari total 1.000 saham warkat dan non-warkat yang tercatat di BEI, maka hanya sebesar 100 saham yang beredar di masyarakat dan tidak terkunci pada afiliasi atau pihak tertentu.

“Kalau publik tidak tahu, mungkin seolah-olah free float-nya besar. Nanti, setelah daftar ini diterbitkan, kami harapkan menjadi terbuka bahwa untuk saham tersebut, misalnya, terkonsentrasi atau potensi afiliasi antarpemiliknya besar,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dampaknya Bagi Investor

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan menilai, merujuk praktik di bursa Hong Kong, saham dengan konsentrasi kepemilikan yang melampaui 50% dari total free float oleh kelompok tertentu umumnya akan masuk dalam radar pengawasan otoritas.

Penetapan emiten dalam daftar high shareholding concentration (HSC) dilakukan secara kasuistis, dengan mempertimbangkan struktur kepemilikan, dinamika pergerakan harga, hingga aksi korporasi seperti private placement.

Dalam publikasi risetnya, keduanya menegaskan bahwa daftar tersebut bukan bentuk penghentian perdagangan maupun indikasi manipulasi pasar, melainkan sinyal peringatan kepada investor terkait risiko tingginya konsentrasi kepemilikan.

“Daftar ini bukan merupakan bentuk suspensi perdagangan atau tuduhan manipulasi pasar, melainkan peringatan bagi investor mengenai adanya risiko konsentrasi kepemilikan saham,” ujar mereka dalam publikasi riset.

Namun demikian, mereka menilai keberadaan daftar HSC dapat berdampak pada posisi emiten di indeks global. Mengacu pada metodologi yang diterapkan di Hong Kong, MSCI berpeluang mengeluarkan saham yang masuk kategori tersebut dari daftar konstituennya.

Apabila pendekatan serupa diadopsi di Indonesia, saham yang masuk daftar HSC berpotensi tersingkir dari indeks MSCI Indonesia dan tidak dapat kembali masuk dalam jangka waktu setidaknya 12 bulan.

Lebih lanjut, emiten baru dapat dipertimbangkan kembali masuk ke dalam indeks global tersebut setelah menyampaikan keterbukaan informasi yang menunjukkan peningkatan free float minimal 15%.

Kendati emiten dapat memberikan klarifikasi atas struktur kepemilikan manfaat hal tersebut tidak serta-merta menjamin penghapusan dari daftar HSC.

Oleh sebab itu, langkah strategis Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan mampu meredam kekhawatiran manajer investasi global, khususnya terkait kesulitan dalam mereplikasi portofolio pada saham dengan likuiditas terbatas di pasar reguler.

Tidak Ada Sanksi

Sebab HSC hanya sebagai upaya BEI memberikan informasi kepada investor untuk melakukan keputusan investasi, regulator tidak menyiapkan sanksi bagi emiten yang masuk dalam daftar ini.

Jeffrey Hendrik menerangkan, masuknya sebuah saham ke dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran aturan pasar modal. Adapun status tersebut murni merupakan penyediaan informasi bagi investor mengenai struktur kepemilikan yang sangat rapat di suatu emiten.

Dia menilai bahwa saham yang masuk dalam daftar tersebut belum tentu melanggar ketentuan anyar free float.

”Jadi tidak ada sanksi bagi saham-saham yang masuk dalam shareholders concentration list tersebut,” katanya kepada wartawan di BEI, Selasa (3/3/2/2026).

BEI turut menyediakan mekanisme evaluasi. Perusahaan tercatat yang masuk dalam daftar tersebut dapat melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan daya tarik investasinya atau investability.

“Apabila berdasarkan asesmen terbaru konsentrasi tinggi tersebut sudah teratasi, BEI bersama dengan KSEI akan mengeluarkan pengumuman penutup atas status tersebut,” tutur Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong masih mempertahankan kepemilikan saham jumbo di emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) hingga April 2026.

Mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 1 April 2026, Lo Kheng Hong tercatat menggenggam sebanyak 707.053.000 lembar saham DILD atau setara dengan kepemilikan 6,82%.

Jika dicermati, berdasarkan data pemegang saham 5% atau lebih Intiland Development per 31 Desember 2025, Lo Kheng Hong tercatat telah memborong sebanyak 11,98 juta lembar saham DILD sepanjang tahun ini.

Per 31 Desember 2025, Lo Kheng Hong tercatat menggenggam sebanyak 695.069.100 lembar saham atau setara dengan kepemilikan 6,7%. Namun, per 1 Maret 2026 jumlah saham DILD yang dikempit Lo Kheng Hong bertambah menjadi 707.053.000 lembar saham.

Sejak awal tahun, pria yang mendapat julukan Warren Buffett Indonesia itu memang gencar menambah kepemilikannya di saham emiten properti DILD.

Ketika dimintai konfirmasi, Lo Kheng Hong mengungkapkan alasan mengapa rajin memborong saham DILD.

“[Alasan beli] hanya harganya lagi turun saja,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Senin (16/3/2026).

Lo Kheng Hong tidak menampik saat ini valuasi saham DILD tengah dibanderol dengan valuasi terdiskon.

Sebagai gambaran, hingga akhir perdagangan Kamis (2/4/2026), saham DILD bertengger di level Rp123 per lembar, mencerminkan koreksi 12,77% sepanjang tahun ini (year-to-date/YtD).

Adapun, nama Lo Kheng Hong mulai tercatat sebagai pemegang saham DILD di atas 5% sejak 10 Agustus 2022 lalu. Bisnis mencatat, Lo Kheng Hong membeli sebanyak 453,1 juta lembar saham DILD dengan harga rata-rata Rp147 atau setara sekitar Rp66,6 miliar.

Secara bertahap, Lo Kheng Hong terus menambah saham DILD. Mengutip YouTube Intiland Development (tayang 23/6/2023), Lo Kheng Hong menjelaskan alasannya membeli saham Intiland.

Dia mengaku pertama-tama mengecek profil jajaran direksi dan komisaris. Dari situ diketahui jajaran direksi dan komisaris Intiland profesional dan berintegritas.

Lo Kheng Hong juga menggali nilai proyek yang sedang digarap Intiland. Dari informasi direksi Intiland kala itu diketahui nilai proyek mencapai Rp20 triliun.

“Market cap-nya berapa? Rp1,5 triliun, properti yang dimiliki Rp20 triliun. Anggap ada utang Rp3 triliun, masih ada Rp17 triliun sisanya dibagi jumlah saham 10 miliar, kan Rp1.700. Kan mercy harga bajaj ya!”

Atas pertimbangan itu, Lo Kheng Hong kemudian lebih mendalami laporan keuangan dan profil properti milik DILD sebelum memutuskan untuk membeli saham perseroan.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Agenda penguatan tersebut merupakan bagian dari proposal solusi yang telah diajukan kepada Global Index Providers, termasuk MSCI. Ke depan, otoritas akan kembali melakukan komunikasi dengan penyedia indeks tersebut, seperti MSCI hingga FTSE.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.

Poin 4 agenda transparansi Pasar Modal

1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen kepada publik;
2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC);
3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan
4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A.

Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan Tercatat dengan kepemilikan 10% atau lebih.

“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari kalangan investor,” jelas Hasan, Kamis (3/4/2026).

Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik di berbagai yurisdiksi global.

Dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%.

Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price discovery di pasar saham domestik.

Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat global.

Sebagai bagian dari percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, BEI telah melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A yang mencakup penguatan kebijakan free float dan tata kelola perusahaan, yang telah efektif diberlakukan pada 31 Maret 2026.

Perubahan ini antara lain meliputi penyesuaian definisi saham free float, peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, serta pengaturan yang lebih komprehensif terkait klasifikasi dan ketentuan saham free float, khususnya dalam proses IPO.

Dalam kesempatan yang sama, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menekankan peningkatan ketentuan free float juga merupakan bagian dari upaya penyelarasan dengan best practice berbagai bursa internasional lainnya.

“Dengan tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5 persen yang sejalan dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik maupun global,” ujar Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi memperkenalkan mekanisme saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC).

Melalui skema ini, otoritas akan mengumumkan jika kepemilikan saham suatu emiten terindikasi terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham.

PJS Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengadopsi best practice yang telah diterapkan bursa Hong Kong. Pengumuman HSC bertujuan memberikan informasi kepada publik jika terdapat kepemilikan saham suatu emiten yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu.

“Pengumuman ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi,” pungkas Jeffrey dalam paparan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dia menyatakan bahwa penerapan implementasi HSC tidak akan memengaruhi aktivitas perdagangan. Transaksi saham disebut akan tetap berjalan normal tanpa konsekuensi langsung terhadap likuiditas.

Dalam implementasinya, proses dimulai ketika suatu saham masuk dalam kriteria metodologi HSC yang telah ditetapkan oleh otoritas. Selanjutnya, komite HSC yang terdiri dari BEI dan KSEI melakukan proses penelaahan terhadap saham tersebut sebelum diputuskan untuk diumumkan ke publik.

Informasi terkait saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi kemudian dipublikasikan secara terbuka melalui kanal BEI agar dapat diakses investor.

Setelah pengumuman, emiten dapat melakukan asesmen sukarela atau akan masuk dalam peninjauan berkala oleh BEI dan KSEI. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Jeffrey menjelaskan otoritas dapat melakukan evaluasi ulang untuk melihat apakah kondisi konsentrasi kepemilikan masih berlangsung.

Jika kepemilikan saham sudah kembali tersebar, BEI dan KSEI akan merilis pengumuman penutupan yang menyatakan saham tersebut tidak lagi berada dalam kondisi terkonsentrasi.

“Apabila berdasarkan asesmen terbaru konsentrasi tinggi tersebut sudah teratasi, BEI bersama dengan KSEI akan mengeluarkan pengumuman penutup atas status tersebut,” pungkas Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai merilis daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholder Concentration (HSC) pada Kamis (2/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran MSCI dan FTSE Russell terkait likuiditas pasar.

PJS Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengadopsi best practice yang telah diterapkan bursa Hong Kong. Pengumuman HSC bertujuan memberikan informasi kepada publik jika terdapat kepemilikan saham suatu emiten yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu.

“Pengumuman ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi,” pungkas Jeffrey dalam paparan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Jeffrey menuturkan bahwa masuknya sebuah saham ke dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran aturan pasar modal.

Adapun status tersebut murni merupakan penyediaan informasi bagi investor mengenai struktur kepemilikan yang sangat rapat di suatu emiten.

Penentuan saham yang masuk dalam kategori HSC dilakukan BEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP).

Sementara itu, BEI turut menyediakan mekanisme evaluasi. Perusahaan tercatat yang masuk dalam daftar tersebut dapat melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan daya tarik investasinya atau investability.

“Apabila berdasarkan asesmen terbaru konsentrasi tinggi tersebut sudah teratasi, BEI bersama dengan KSEI akan mengeluarkan pengumuman penutup atas status tersebut,” tutur Jeffrey.

Pengumuman daftar saham HSC perdana akan dipublikasikan melalui situs resmi BEI pada hari ini, tepat setelah sesi perdagangan berakhir.

Sebagaimana diketahui, implementasi HSC merupakan satu dari empat proposal strategis yang dituntaskan Bursa dalam dua bulan terakhir.

Tiga inisiatif lainnya mencakup penguatan keterbukaan informasi pemegang saham di atas 1%, peningkatan batas minimum free float menjadi 15%, serta penyempurnaan klasifikasi investor di KSEI menjadi 39 sub-tipe.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pembaruan perkembangan sejumlah langkah percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan sebanyak empat inisiatif dari total delapan inisiatif reformasi pasar modal telah diselesaikan.

“Tentu immediate response atau fokus reaksi cepat dan awal kami difokuskan kembali pada empat inisiatif utama untuk merespons terutama catatan dan permintaan dari index provider global maupun para investor,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Keempat inisiatif tersebut adalah, pertama, penguatan transparansi kepemilikan saham. Kedua, peningkatan kualitas data investor. Ketiga, penguatan dan dorongan kebijakan peningkatan batas minimum free float, dan keempat yakni mekanisme high shareholding concentration.

“Puji syukur Alhamdulillah, dapat kami informasikan bahwa per Maret kemarin, sesuai dengan target yang kita canangkan, seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan,” ungkapnya.

Hasan memerinci, inisiatif pertama yakni penguatan transparansi kepemilikan saham. Aturan terbarunya adalah ketentuan kepemilikan saham di atas 1 persen untuk seluruh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kewenangan itu sudah tersedia, dan bahkan sudah kita lakukan sejak cut-off data Februari 2026 yang sudah dilakukan di awal Maret 2026 yang lalu. Dan tentu sesuai komitmen, setiap bulan akan kita lakukan revisi dan penyampaian dengan cut-off data per akhir bulan berikutnya. Ini akan konsisten kami lakukan setiap bulannya,” terangnya.

Inisiatif kedua yakni peningkatan kualitas data investor berkaitan dengan kebijakan perluasan granularitas klasifikasi investor pasar modal. Hasan menuturkan, granularitas dan detail data tipe investor dihadirkan dan dilakukan oleh KSEI dengan dukungan berbagai stakeholder yang mengisi pemenuhan data granular atau data lebih rinci mengenai tipe-tipe investor.

“Ketiga, penguatan kebijakan free float juga telah diselesaikan dan ditetapkan dalam bentuk pemberlakuan secara efektif perubahan Peraturan I-A yang terkait dengan pencatatan peraturan BEI,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah direksi PT Bank JTrust Tbk. (BCIC) kompak menambah kepemilikan saham perseroan dengan total pembelian mencapai 203.100 lembar pada 26 Maret 2026 dengan tujuan investasi.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perubahan kepemilikan saham yang dimiliki sejumlah anggota Direksi Bank JTrust tidak bertujuan untuk mengambil ataupun mempertahankan pengendalian perseroan.

Direktur Utama Bank JTrust Ritsuo Fukadai dan Direktur Bank JTrust Felix Istyono Hartadi membeli saham perseroan di harga Rp127 per saham.

Secara detail, Ritsuo Fukadai memborong 3.900 lembar saham sehingga nilai transaksi yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp495.300. Dengan demikian, jumlah saham yang dimiliki Ritsuo bertambah dari 135.200 lembar saham menjadi 139.100 lembar saham.

Kemudian, Felix menambah kepemilikan saham sebanyak 39.200 lembar saham dengan nilai transaksi senilai Rp4,59 juta. Kepemilikannya meningkat menjadi 1,42 juta lembar saham dari sebelumnya 1,38 juta lembar saham.

Selain Ritsuo dan Felix, dua direktur Bank JTrust lainnya juga tercatat menambah kepemilikan saham BCIC pada 26 Maret 2026.

Direktur Bank JTrust Helmi Arif Hidayat menambah 81.100 lembar saham BCIC di harga Rp123 per saham sehingga nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,97 juta. Total saham yang digenggam Helmi meningkat dari 2,84 juta lembar menjadi 2,92 juta lembar saham.

Terakhir, ada Direktur Bank JTrust R. Djoko Prayitno yang menambah kepemilikan saham BCIC sebanyak 78.900 di harga Rp126 per saham dengan nilai transaksi sebesar Rp9,94 juta. Dengan demikian, saham BCIC yang dikuasai Djoko meningkat dari semula 2,83 juta lembar menjadi 2,91 juta lembar saham.

Jika diakumulasi, total dana yang dikucurkan jajaran direksi dalam aksi borong saham tersebut mencapai sekitar Rp25,00 juta.

Adapun perseroan menegaskan kepada regulator bahwa para direksi bukan pemegang saham pengendali dan tidak ada perubahan struktur pengendalian setelah transaksi dilakukan.

Dalam sepekan, harga saham BCIC naik 6,50% atau 8 poin. Sepanjang tahun berjalan, kinerja saham BCIC berjalan loyo dengan turun 16,56% (year to date/YtD) atau 26 poin.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah direksi PT Bank JTrust Tbk. (BCIC) kompak menambah kepemilikan saham perseroan dengan total pembelian mencapai 203.100 lembar pada 26 Maret 2026 dengan tujuan investasi.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perubahan kepemilikan saham yang dimiliki sejumlah anggota Direksi Bank JTrust tidak bertujuan untuk mengambil ataupun mempertahankan pengendalian perseroan.

Direktur Utama Bank JTrust Ritsuo Fukadai dan Direktur Bank JTrust Felix Istyono Hartadi membeli saham perseroan di harga Rp127 per saham.

Secara detail, Ritsuo Fukadai memborong 3.900 lembar saham sehingga nilai transaksi yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp495.300. Dengan demikian, jumlah saham yang dimiliki Ritsuo bertambah dari 135.200 lembar saham menjadi 139.100 lembar saham.

Kemudian, Felix menambah kepemilikan saham sebanyak 39.200 lembar saham dengan nilai transaksi senilai Rp4,59 juta. Kepemilikannya meningkat menjadi 1,42 juta lembar saham dari sebelumnya 1,38 juta lembar saham.

Selain Ritsuo dan Felix, dua direktur Bank JTrust lainnya juga tercatat menambah kepemilikan saham BCIC pada 26 Maret 2026.

Direktur Bank JTrust Helmi Arif Hidayat menambah 81.100 lembar saham BCIC di harga Rp123 per saham sehingga nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,97 juta. Total saham yang digenggam Helmi meningkat dari 2,84 juta lembar menjadi 2,92 juta lembar saham.

Terakhir, ada Direktur Bank JTrust R. Djoko Prayitno yang menambah kepemilikan saham BCIC sebanyak 78.900 di harga Rp126 per saham dengan nilai transaksi sebesar Rp9,94 juta. Dengan demikian, saham BCIC yang dikuasai Djoko meningkat dari semula 2,83 juta lembar menjadi 2,91 juta lembar saham.

Jika diakumulasi, total dana yang dikucurkan jajaran direksi dalam aksi borong saham tersebut mencapai sekitar Rp25,00 juta.

Adapun perseroan menegaskan kepada regulator bahwa para direksi bukan pemegang saham pengendali dan tidak ada perubahan struktur pengendalian setelah transaksi dilakukan.

Dalam sepekan, harga saham BCIC naik 6,50% atau 8 poin. Sepanjang tahun berjalan, kinerja saham BCIC berjalan loyo dengan turun 16,56% (year to date/YtD) atau 26 poin.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah jajaran direksi dan komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kompak menambah kepemilikan sahamnya pada 25 Maret 2026. Seluruh transaksi dilakukan pada harga yang sama, yakni Rp6.982 per saham, dengan tujuan investasi jangka panjang.

Berdasarkan keterbukaan informasi, berikut rincian pembelian saham beserta estimasi dana yang dikeluarkan masing-masing yaitu Presiden Komisaris BCA Jahja Setiaatmadja membeli 802.056 saham di harga Rp6.982 per saham.

Seiring pembelian tersebut, adapun estimasi dana yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp5,59 miliar. Kepemilikan sahamnya meningkat dari 35.000.644 menjadi 35.802.700 saham.

Tak hanya Jahja, Direktur Frengky Chandra Kusuma membeli 405.990 saham pada harga yang sama, dengan estimasi dana sekitar Rp2,83 miliar. Total kepemilikannya naik dari 2.429.926 menjadi 2.835.916 saham.

Sementara itu, Direktur Lianawaty Suwono mengakumulasi 465.825 saham, dengan nilai transaksi diperkirakan sekitar Rp3,25 miliar. Kepemilikannya meningkat dari 3.440.417 menjadi 3.906.242 saham.

Lalu Direktur A. Widodo Mulyono membeli 240.569 saham atau setara sekitar Rp1,68 miliar, sehingga total kepemilikannya naik dari 440.838 menjadi 681.407 saham.

Dalam laporan OJK tersebut, Direktur Hendra Tanumihardja turut menambah 147.933 saham dengan estimasi dana sekitar Rp1,03 miliar, meningkatkan kepemilikan dari 193.206 menjadi 341.139 saham.

Sementara itu, Direktur Haryanto Tiara Budiman membeli 379.428 saham dengan nilai transaksi sekitar Rp2,65 miliar, sehingga total kepemilikannya meningkat dari 1.057.378 menjadi 1.436.806 saham.

Secara keseluruhan, aksi pembelian saham oleh jajaran manajemen ini mencapai lebih dari 2,4 juta saham dengan total estimasi dana di atas Rp17 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.