REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Anne Purba mengatakan pihaknya terus bersikap kooperatif dan mendukung seluruh proses investigasi serta penanganan yang saat ini masih berjalan terkait kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Anne mengatakan KAI terus menerima perkembangan proses investigasi yang dilakukan KNKT dan Kepolisian selama Posko Informasi yang berlangsung hingga 11 Mei 2026, termasuk berbagai dinamika informasi yang berkembang di ruang publik pascakejadian tersebut.

"KAI memahami besarnya perhatian dan berbagai pertanyaan publik terhadap peristiwa ini," ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Namun demikian, Anne meminta seluruh pihak perlu memberikan ruang bagi proses investigasi resmi agar berjalan objektif, menyeluruh, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia memahami peristiwa ini menimbulkan banyak perhatian dan pertanyaan dari masyarakat.

"Namun kami mengajak seluruh pihak untuk menunggu hasil investigasi resmi dari KNKT dan aparat berwenang, agar setiap informasi yang berkembang tetap berdasarkan fakta dan hasil investigasi yang objektif," kata Anne.

Anne menambahkan, KAI akan terus mendukung seluruh proses yang dilakukan oleh pihak berwenang serta tetap menjalankan langkah-langkah keselamatan dan penegakan aturan di perlintasan sebidang sesuai regulasi yang berlaku. KAI, sambung Anne, juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait hingga hasil resmi investigasi disampaikan oleh pihak yang berwenang.

Bisnis.com, JAKARTA — Hasan Nasbi resmi kembali ke lingkar Istana setelah dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet Merah Putih, Senin (27/4/2026).

Hasan mengaku kembali bertemu dengan para pejabat lain yang dilantik dalam kesempatan tersebut.

“Ketemu lagi dengan teman-teman di Istana. Barusan kami berenam baru saja selesai menjalani pelantikan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa posisi yang diembannya adalah penasihat khusus, bukan utusan khusus seperti yang sempat beredar.

“Tadi teman media nanya kan utusan khusus apa bukan? Saya bilang mungkin khusus-khusus, tapi bukan utusan, tapi jadi penasihat khusus,” katanya.

Perkuat Strategi Komunikasi Pemerintah

Dalam perannya, Hasan akan fokus memperkuat strategi komunikasi pemerintah agar pesan kebijakan lebih efektif tersampaikan ke publik. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga.

“Sebagai pembantu Presiden saya akan kerja sama yang erat dengan abang Kabakom yang baru Bang Qodari, mungkin juga dengan Bu Menkomdigi dan Wamenkomdigi untuk memperkuat bidang komunikasi,” ujarnya.

Hasan menyebut, penguatan komunikasi menjadi penting di tengah dinamika informasi publik yang semakin kompleks.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui publik bisa jauh lebih baik lagi, bisa lebih sampai dan bisa dipahami masyarakat,” katanya.

Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu aktif meluruskan informasi yang keliru di tengah masyarakat.

“Termasuk juga nanti dari pemerintah harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita pemahaman atau info yang tidak benar terhadap pemerintah,” ujarnya.

Fokus pada Strategi dan Substansi

Hasan menjelaskan bahwa perannya lebih menitikberatkan pada aspek strategis dan substansi komunikasi, sementara fungsi operasional tetap berada di lembaga terkait.

“Kalau ototnya ada di Bakom, ada di Menkomdigi, kita mungkin akan bantu pemerintah dalam soal strategi, soal yang sifatnya mungkin ke substansi,” katanya.

Siap Jika Diminta Jadi Jubir Istana

Terkait kemungkinan kembali menjadi juru bicara pemerintah, Hasan menyatakan kesiapan jika mendapat penugasan langsung dari Presiden.

“Yang jadi jubir kan ada Pak Mensesneg, ada Ka Bakom itu yang setahu saya jadi jubir. Tapi kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi saya siap,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga membuka kemungkinan untuk kembali aktif berinteraksi dengan media jika diminta oleh pimpinan lembaga terkait.

“Kalau diperintahkan Ka Bakom lagi maju lagi ketemu teman media, insyaallah saya siap,” kata Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sejumlah hal penting terkait kebijakan di sektor energi. Bahlil menegaskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi.

"Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada, baik naik ataupun turun. Artinya, tetap atau flat, masih menggunakan harga saat ini," ujar Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan hingga saat ini Kementerian ESDM bersama tim Pertamina maupun SPBU swasta lainnya masih melakukan pembahasan. Ia menyebutkan hasilnya akan segera disampaikan kepada publik.

"Waktunya kapan? Tunggu dulu. Artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama," sambung Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil meminta seluruh masyarakat menunggu informasi resmi dari pemerintah. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mencerna informasi yang beredar.

"Saya mohon agar kita juga harus lebih cerdas dalam mengelola informasi. Tujuannya apa? Agar kita tetap stabil," ucap Bahlil.

Bahlil menambahkan, cadangan BBM saat ini berada di atas standar minimum nasional, baik solar, bensin, gas, avtur, maupun LPG.

"Artinya, sekalipun kita tahu semua ketegangan geopolitik yang belum kita ketahui kapan berakhir, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka efisiensi, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) angkat bicara usai dikaitkan dengan kasus dugaan pidana pasar modal yang tengah diusut Bareskrim.

Corporate Secretary Sanurhasta, Gunawan Angkawibawa mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kaitan dengan kasus yang menyeret Edy Suwarno (ESO), Eveline Listijosuputro (EL), serta Direktur Utama PT Minna Padi Aset Management (MPAM) DJ.

"Perseroan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menyesatkan, karena Perseroan tidak terlibat sedikit pun dalam dugaan tindak pidana ataupun proses hukum yang menjerat pihak-pihak tersebut," ujar Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

Gunawan pun menjelaskan bahwa pengendali perseroan telah mengalami pergantian kepada PT Tirta Orisa Yasa sejak Februari 2025. Pergantian entitas itu dilakukan melalui mekanisme mandatory tender offer dan disampaikan langsung kepada publik.

Oleh sebab itu, Sanurhasta tidak pernah terlibat dalam penegakan atas dugaan Tindak Pidana Pasar Modal sejak pergantian pengendali utama tersebut.

"Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat ikatan kontrak, kerja sama, maupun hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak ESO, EL, ataupun MPAM," imbuhnya.

Adapun, Gunawan menegaskan, seluruh kegiatan usaha perseroan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance.

"Perseroan berkomitmen untuk menjaga integritas informasi publik dan memastikan bahwa setiap informasi material disampaikan secara transparan dan tepat waktu melalui mekanisme keterbukaan informasi, guna melindungi kepentingan pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan lainnya," pungkasnya.

Sekadar informasi, perseroan Sanurhasta disinggung dalam konstruksi perkara kasus insider trading yang menyeret Edy Suwarno Cs.

Berdasarkan keterangan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa selain saham Minna Padi, Edy juga memiliki saham di PT Sanurhasta Mitra.

"Di mana saudara ESO ini merupakan pemegang saham di PT Minna Padi Aset Manajemen, juga pemegang saham di PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra," ujar Ade di Equity Tower, Selasa (3/2/2026).

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mendetailkan data investor yang tercatat di BEI maupun di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selepas pembekuanrebalancingindeks yang dilakukan MSCI terhadap saham-saham Indonesia.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menegaskan bahwa selama ini, perusahaan tercatat telah wajib untuk memberitahukan publik terkait kepemilikan saham di suatu emiten.

Dalam data tersebut, KSEI telah memerinci data ke dalam sembilan jenis investor, sepertimutual fundataucorporate and others. Dalam pembagian tersebut, KSEI turut memerinci ihwal asal investor, yaitu domestik atau asing.

“Ke depan, ini yang sedang kami upayakan bersama dengan KSEI adalah dari sembilan jenis investor itu, kami berharap bahwa akan bisa turun lebih detail. Nanti penggolongan investornya ini yang teman-teman KSEI lagi merumuskan, kami akan tambah berapa jenis investor lagi di bawahnya,” kata Irvan di Bursa Efek Indonesia , Rabu (28/1/2026).

Irvan juga menegaskan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan lembaga indeks internasional seperti FTSE untuk mendetailkan data pemegang saham suatu emiten di Indonesia.

“Kami berharap, menindaklanjuti surat itu [MSCI], sebelum Mei, informasi itu sudah kitadisbursedke publik dari KSEI melalui Bursa,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Iman Rachman menegaskan bahwa sebetulnya diskusi dengan MSCI telah berlangsung sejak Desember 2025 lalu. Hanya saja, dalam diskusi tersebut, BEI tidak menerima informasi spesifik mengenai data investor yang diminta MSCI.

Sejak Desember 2025, BEI disebut telah mengupayakan penyediaan datafree floatemiten tercatat di Tanah Air. Namun, sebab informasi yang disampaikan tidak terang, datafree floatbelum memenuhi keinginan MSCI.

“Bukan kita tidak melakukan sesuatu, tapi belum sesuai metodologi yang mereka terapkan. Dan ini yang kita coba lakukan karena MSCI tidak spesifik bilang ABCD,” katanya di kesempatan yang sama.

Meskipun begitu, BEI akan berupaya menyempurnakan data free floatsesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan tenggat waktu hingga Mei 2026, BEI berupaya untuk mencaribest practicedi negara-negara regional lain.

“Kitasupportsehingga kita dapatkan apa yang bisa diberikan sesuai dengan metodologi. Kami menghargai tata cara mereka,” katanya.

Simulasi & Dampak Perubahan Persyaratan Free Float

Bisnis.com, BANDUNG – Menjelang penutupan tahun 2025, bank bjb kembali mencatatkan pencapaian membanggakan melalui raihan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penghargaan ini menegaskan konsistensi bank bjb dalam membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel kepada publik.

Dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, bank bjb meraih predikat Informatif pada kategori Badan Publik, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi. Predikat ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyediaan informasi publik yang dinilai sangat baik dan melampaui standar minimum.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara menyeluruh oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap badan publik di wilayah Jawa Barat sepanjang tahun 2025.

Penganugerahan berlangsung pada Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, diserahkan langsung oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat dan diterima oleh Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna. Momentum ini sekaligus menjadi penanda upaya berkelanjutan badan publik dalam mengimplementasikan prinsip transparansi.

Bagi bank bjb, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan institusional, melainkan refleksi dari upaya jangka panjang perusahaan dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi regional, bank bjb menyadari bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra usaha, serta masyarakat luas.

Keterbukaan informasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan publik memperoleh akses yang adil terhadap informasi perusahaan, baik terkait produk dan layanan perbankan maupun kebijakan serta langkah-langkah strategis yang dijalankan perusahaan.

Melalui berbagai kanal komunikasi, bank bjb secara konsisten menghadirkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa publik dapat mengakses informasi tanpa hambatan, baik melalui platform digital maupun layanan konvensional.

Transparansi juga menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam memperkuat praktik Good Corporate Governance. Dengan keterbukaan yang terjaga, proses pengambilan keputusan perusahaan dapat dipantau secara objektif oleh para pemangku kepentingan.

Kepercayaan publik yang terbangun melalui transparansi diyakini menjadi modal penting bagi keberlanjutan bisnis bank bjb. Hubungan yang sehat antara perusahaan dan pemangku kepentingan hanya dapat terwujud ketika komunikasi dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Selain memberikan informasi layanan perbankan, bank bjb juga aktif mengomunikasikan berbagai inisiatif strategis perusahaan, termasuk transformasi digital, penguatan permodalan, serta peran bank dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan informasi yang tersampaikan secara terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami arah kebijakan perusahaan sekaligus menilai kinerja bank bjb secara objektif dan berimbang. bank bjb terus melakukan penyempurnaan terhadap jalur komunikasi publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat yang terus berkembang seiring dinamika industri perbankan.

Predikat Informatif yang diraih bank bjb menegaskan bahwa perusahaan telah memenuhi indikator keterbukaan informasi secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan informasi, kemudahan akses, hingga kecepatan dan akurasi penyampaian. Capaian ini sekaligus menempatkan bank bjb sebagai salah satu BUMD yang dinilai mampu menjadi rujukan dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi bank bjb untuk terus menjaga dan meningkatkan standar transparansi di seluruh lini organisasi, sejalan dengan perkembangan regulasi dan tuntutan masyarakat. bank bjb akan terus menjadikan komunikasi yang terbuka sebagai bagian dari budaya perusahaan, sehingga setiap kebijakan dan program dapat dipahami secara utuh oleh publik. Dengan keterbukaan yang konsisten, bank bjb optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan nasabah dan pemegang saham, sekaligus menjaga reputasi perusahaan di tengah persaingan industri perbankan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menjelang penutupan tahun 2025, bank bjb kembali mencatatkan pencapaian membanggakan melalui raihan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan ini menegaskan konsistensi bank bjb dalam membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel kepada publik.

Dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, bank bjb meraih predikat Informatif pada kategori Badan Publik, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi. Predikat ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyediaan informasi publik yang dinilai sangat baik dan melampaui standar minimum.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik yang dilakukan secara menyeluruh oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap badan publik di wilayah Jawa Barat sepanjang 2025.

Penganugerahan berlangsung Selasa, 30 Desember 2025, bertempat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung, diserahkan langsung Gubernur Provinsi Jawa Barat dan diterima Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna.

Momentum ini sekaligus menjadi penanda upaya berkelanjutan badan publik dalam mengimplementasikan prinsip transparansi.

Bagi bank bjb, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan institusional, melainkan refleksi dari upaya jangka panjang perusahaan dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan.

Sebagai lembaga keuangan daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi regional, bank bjb menyadari transparansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra usaha, serta masyarakat luas.

Keterbukaan informasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan publik memperoleh akses yang adil terhadap informasi perusahaan, baik terkait produk dan layanan perbankan maupun kebijakan serta langkah-langkah strategis yang dijalankan perusahaan.

Melalui berbagai kanal komunikasi, bank bjb secara konsisten menghadirkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan publik dapat mengakses informasi tanpa hambatan, baik melalui platform digital maupun layanan konvensional.

Transparansi juga menjadi bagian dari upaya bank bjb memperkuat praktik Good Corporate Governance. Dengan keterbukaan yang terjaga, proses pengambilan keputusan perusahaan dapat dipantau secara objektif oleh para pemangku kepentingan.

Kepercayaan publik yang terbangun melalui transparansi diyakini menjadi modal penting bagi keberlanjutan bisnis bank bjb. Hubungan yang sehat antara perusahaan dan pemangku kepentingan hanya dapat terwujud ketika komunikasi dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Selain memberikan informasi layanan perbankan, bank bjb juga aktif mengomunikasikan berbagai inisiatif strategis perusahaan, termasuk transformasi digital, penguatan permodalan, serta peran bank dalam mendukung pembangunan daerah.

Dengan informasi yang tersampaikan secara terbuka, masyarakat diharapkan dapat memahami arah kebijakan perusahaan sekaligus menilai kinerja bank bjb secara objektif dan berimbang.

Bank bjb terus melakukan penyempurnaan terhadap jalur komunikasi publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat yang terus berkembang seiring dinamika industri perbankan.

Predikat Informatif yang diraih bank bjb menegaskan, perusahaan telah memenuhi indikator keterbukaan informasi secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan informasi, kemudahan akses, hingga kecepatan dan akurasi penyampaian.

Capaian ini sekaligus menempatkan bank bjb sebagai salah satu BUMD yang dinilai mampu menjadi rujukan dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi bank bjb untuk terus menjaga dan meningkatkan standar transparansi di seluruh lini organisasi, sejalan dengan perkembangan regulasi dan tuntutan masyarakat.

Bank bjb akan terus menjadikan komunikasi yang terbuka sebagai bagian dari budaya perusahaan, sehingga setiap kebijakan dan program dapat dipahami secara utuh oleh publik.

Dengan keterbukaan yang konsisten, bank bjb optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan nasabah dan pemegang saham, sekaligus menjaga reputasi perusahaan di tengah persaingan industri perbankan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemangku kepentingan pentahelix mendorong penguatan ekosistem media yang berkelanjutan melalui ajang Prasetya Media Summit (PMS) 2025. Forum ini bertujuan memitigasi dampak disrupsi teknologi terhadap industri media lokal.

Bertempat di Surabaya, 16–17 Desember 2025, forum ini mempertemukan unsur pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas komunikasi publik untuk merumuskan ruang kolaborasi lintas sektor yang setara.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Jatim, Pulung Chausar, menegaskan bahwa media yang adaptif dan berintegritas merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

"Penguatan ekosistem media bukan hanya soal keberlangsungan industri, tetapi juga menjaga kualitas informasi publik agar tetap sehat dan akurat. Media harus diposisikan sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar saluran informasi," ujar Pulung dalam keterangan resmi, Kamis (18/12/2025).

Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menyoroti tekanan ekonomi yang membayangi industri media saat ini. Menurutnya, tanpa kolaborasi yang sehat, media rentan terjebak pada arus informasi instan yang mengorbankan kualitas.

"Media yang kuat lahir dari ekosistem yang sehat. Kolaborasi pentahelix menjadi kunci agar media tidak mudah goyah oleh tekanan ekonomi maupun algoritma digital," jelas Lutfil.

Selain diskusi strategis, PMS 2025 juga membekali peserta dengan kapasitas teknis melalui breakout class, di antaranya penulisan berita berbasis data, strategi konten media sosial yang membangun kepercayaan (trust) serta pengukuran dampak komunikasi menggunakan AMEC Framework.

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Adpim Jatim, Zainal Muttaqin, menjelaskan bahwa forum ini dirancang untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan komunikasi publik di Jawa Timur.

"Melalui PMS 2025, kami berharap terbangun komitmen bersama untuk menjaga media tetap relevan sebagai kekuatan strategis dalam mendorong pertumbuhan Jawa Timur di tengah dinamika global," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Asabri (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas kinerja dan penguatan tata kelola perusahaan melalui penerapan keterbukaan informasi publik.

Konsistensi tersebut tercermin dari upaya perusahaan dalam memastikan akses informasi yang mudah, terstandar, dan dapat dipercaya bagi publik.

Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

DOK. ASABRI Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang dalam peluncuran program Sister.

Sebagai BUMN yang mengelola asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, serta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, Asabri menempatkan transparansi sebagai bagian dari budaya kerja.

Prinsip keterbukaan informasi dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola perusahaan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada peserta.

Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang mengatakan, penerapan transparansi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kualitas kinerja perusahaan.

Menurut dia, tata kelola perusahaan yang baik akan tercermin dari proses, kebijakan, dan layanan yang terbuka serta dapat diakses publik.

“Kinerja yang berkualitas lahir dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik," kata Jeffry dalam keterangan tertulis, Jumat (19/12/2025).

Penguatan tata kelola dan transparansi

Sepanjang 2025, Asabri menjalankan sejumlah langkah penguatan tata kelola dan operasional perusahaan.

Langkah-langkah tersebut antara lain penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan, penguatan fungsi manajemen risiko, serta penguatan prinsip kehati-hatian melalui pendekatan Liability Driven Investment (LDI).

DOK. PT ASABRI (PERSERO) Direktur Utama PT Asabri (Persero) Jeffry Haryadi.

Selain itu, Asabri juga mendorong pengembangan layanan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan bagi peserta.

Beberapa platform digital yang dikembangkan meliputi ASABRI STAR, ASABRI Mobile, dan ASABRI Link. Digitalisasi layanan ini diharapkan mempermudah peserta dalam memperoleh informasi dan layanan secara cepat serta transparan.

Dalam konteks pembangunan nasional, transformasi yang dijalankan Asabri disebut selaras dengan visi Asta Cita Nomor 2, yakni mendukung kemandirian bangsa melalui penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara.

Peran Asabri sebagai pengelola asuransi sosial dinilai memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga kesejahteraan prajurit dan aparatur negara yang bertugas di sektor pertahanan dan keamanan.

Layanan publik yang adaptif

Keterbukaan informasi juga dipandang sebagai jembatan menuju layanan publik yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Asabri menyatakan, transparansi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana dan layanan perusahaan.

Menurut manajemen, upaya tersebut dilakukan agar peserta dapat memahami hak, kewajiban, serta berbagai kebijakan perusahaan secara jelas.

Dengan demikian, layanan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan kepastian dan rasa aman bagi peserta.

Asabri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat standar layanan dan inovasi agar seluruh peserta dapat merasakan manfaat kehadiran perusahaan.

Sebagai informasi, Komisi Informasi Pusat menetapkan Asabri sebagai peraih Predikat Badan Publik Informatif 2025 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap badan publik di seluruh Indonesia.

Dalam penilaian tersebut, skor keterbukaan informasi ASABRI meningkat dari 90,53 pada 2024 menjadi 97,07 pada 2025.

Menurut Jeffry, predikat Informatif ini menjadi bukti penerapan prinsip transparansi melalui setiap proses, kebijakan, dan layanan Asabri yang dibangun berdasarkan integritas.

"Predikat informatif ini diraih atas kerja sama dan kerja bersama seluruh Insan ASABRI yang selalu berkomitmen menghadirkan layanan yang berkualitas, akses yang mudah, dan manfaat yang berdampak,” sebutnya.

Dengan predikat Informatif ini, imbuh Jeffry, perseroan akan terus memperkuat standar layanan, menciptakan inovasi, dan memastikan bahwa setiap peserta merasakan kehadiran perseroan dalam setiap fase perjuangannya.

Jakarta (ANTARA) - PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa mengukuhkan posisinya sebagai badan publik terpercaya dengan mempertahankan predikat tertinggi sebagai badan publik informatif dengan skor sebesar 96,20 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyatakan capaian ini menegaskan konsistensi Holding BUMN Danareksa dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi vital untuk meraih kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

“Sebagai strategic holding yang menaungi dan mengoptimalisasi 14 entitas lintas sektor, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mempertahankan predikat informatif di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks adalah bukti bahwa integritas dan transparansi telah menjadi DNA di Holding BUMN Danareksa.” kata dia.

Menurutnya, prestasi Danareksa tahun ini terbilang istimewa mengingat ketatnya hasil monitoring dan evaluasi (Monev) KIP 2025. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, dari 63 BUMN yang dinilai, Danareksa masuk dalam jajaran 39 BUMN terpilih yang meraih kualifikasi informatif, dengan rentang nilai 90–100.

Kata dia, dengan perolehan skor 96,20, kualitas keterbukaan informasi Danareksa berada jauh di atas rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2025 yang tercatat di angka 66,43. Ini menunjukkan kesiapan Danareksa dalam mendukung IKIP 2025 yang kini ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Yadi menambahkan, komitmen transparansi ini berkorelasi langsung dengan peta jalan transformasi bisnis perusahaan, khususnya dalam mengakselerasi pengembangan klaster Kawasan Industri yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global.

“Predikat informatif memberikan sinyal kuat kepada pasar dan investor bahwa Holding BUMN Danareksa mengelola aset negara dengan tata kelola unggul (Good Corporate Governance), akuntabel, dan terbuka. Hal ini kami harapkan dapat turut mempercepat masuknya arus investasi global, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Astacita pemerintah,” kata Yadi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,BANDUNG—Pemda Provinsi Jawa Barat mengukuhkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan menyabet peringkat ke-tiga dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025.

Capaian dalam ajang yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI itu mempertegas komitmen Pemdaprov Jabar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai DNA utama menuju Jabar Istimewa.

Berdasarkan Keputusan KIP Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025, Pemdaprov Jabar masuk dalam kategori Badan Publik Informatif dengan nilai 98.17, menempatkan Jawa Barat di posisi ketiga nasional.

Wakil Gubernur Jabar, Erwan, mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jawa Barat Istimewa.

"Kami terus mendorong keterbukaan informasi publik. Seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jabar selalu disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi media sosial gubernur, medsos saya, pak Sekda, dan juga OPD," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, Pemdaprov Jabar juga menerapkan strategi pemerataan hingga ke pelosok melalui program unggulan.

"Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga dihadirkan sebagai bukti konkret bahwa negara atau pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan menghadirkan pelayanan publik yang cepat," tutur Erwan.

Sementara itu, untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jabar kategori pemerintah provinsi, di ajang tersebut tercatat meningkat signifikan, di mana pada tahun sebelumnya Jabar berada di peringkat ke-8.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar menambahkan bahwa Diskominfo terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota di tengah tantangan efisiensi anggaran.

"Diskominfo Jabar memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan dengan menghadirkan Komisi Informasi dan narasumber terkait. Pembinaan ini penting untuk memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks," jelas Adi.

Prestasi gemilang ini merupakan validasi atas strategi dan langkah konkret yang telah dipaparkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan pada Presentasi Uji Publik Monev KIP, Rabu (19/11/2025) lalu.

PT Pertamina (Persero) kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia. Pertamina mencatatkan skor tinggi sebesar 98,67 dan masuk lima besar terbaik kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penghargaan tersebut diterima oleh Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sekaligus peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, Senin (15/12).

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan apresiasi kepada Badan Publik yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik.

VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan Pertamina terus berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan seluruh Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina.

Predikat informatif ini menjadi momentum kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Pertamina atas capaian terhadap serangkaian proses asesmen mulai dari kuesioner evaluasi diri hingga presentasi uji publik pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

"Capaian ini wujud dedikasi Pertamina untuk masyarakat dan negeri," ucap Baron.

Baron melanjutkan, peningkatan peringkat Informatif 2025 diikuti sederet karya inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi Pertamina.

Beberapa inovasi itu diantaranya peningkatan sistem informasi melalui peluncuran wajah baru website Pertamina pada Juni 2025, peluncuran fitur website disabilitas pada September 2025 dan peluncuran Mobile Apps Layanan Informasi di bulan Oktober 2025.

"Melalui pemanfaatan digital, pemberdayaan dan peningkatan kompetensi SDM, Pertamina transformasi layanan informasi berbagai aspek, mulai dari peningkatan tata kelola informasi hingga inovasi sistem informasi publik berbasis digital," jelas Baron.

Menurut Baron, di balik karya transformasi informasi publik, turut berkontribusi literasi edukasi kepada masyarakat mengenai peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional dan mendukung swasembada energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Pertamina juga memberikan kemudahan akses informasi ramah disabilitas sebagai wujud inklusivitas, untuk memastikan seluruh masyarakat termasuk disabilitas memperoleh akses informasi dengan mudah dan akurat.

"Penghargaan ini menjadi amanah Pertamina untuk terus edukasi masyarakat, melayani sepenuh hati, memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui berbagai kanal resmi media komunikasi Pertamina," tambah Baron.

Transparansi informasi, imbuh Baron, merupakan fondasi kuat dalam membangun kepercayaan publik sehingga bisa menjadi energi yang menggerakkan kemajuan Indonesia.

"Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pertamina berkomitmen terus menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia dengan transparansi, keterbukaan dan professional dalam menjalankan amanah mengelola energi nasional," imbuh Baron.

Bagi Pertamina, media massa baik cetak, online, TV maupun Radio, adalah mitra strategis yang berperan penting dalam memberikan edukasi kepada publik. Melalui media massa, publik bisa mengikuti perkembangan Pertamina dari waktu ke waktu hingga kini menginjak usianya yang ke-68 tahun.

Pertamina juga rutin memberikan apresiasi kepada insan media melalui Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) yang telah memasuki ke-22 tahun. Apresiasi ini sekaligus mendorong jurnalis terus berkarya dan menghasilkan karya berkualitas untuk publik.