REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pembaruan perkembangan sejumlah langkah percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan sebanyak empat inisiatif dari total delapan inisiatif reformasi pasar modal telah diselesaikan.

“Tentu immediate response atau fokus reaksi cepat dan awal kami difokuskan kembali pada empat inisiatif utama untuk merespons terutama catatan dan permintaan dari index provider global maupun para investor,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Keempat inisiatif tersebut adalah, pertama, penguatan transparansi kepemilikan saham. Kedua, peningkatan kualitas data investor. Ketiga, penguatan dan dorongan kebijakan peningkatan batas minimum free float, dan keempat yakni mekanisme high shareholding concentration.

“Puji syukur Alhamdulillah, dapat kami informasikan bahwa per Maret kemarin, sesuai dengan target yang kita canangkan, seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan,” ungkapnya.

Hasan memerinci, inisiatif pertama yakni penguatan transparansi kepemilikan saham. Aturan terbarunya adalah ketentuan kepemilikan saham di atas 1 persen untuk seluruh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kewenangan itu sudah tersedia, dan bahkan sudah kita lakukan sejak cut-off data Februari 2026 yang sudah dilakukan di awal Maret 2026 yang lalu. Dan tentu sesuai komitmen, setiap bulan akan kita lakukan revisi dan penyampaian dengan cut-off data per akhir bulan berikutnya. Ini akan konsisten kami lakukan setiap bulannya,” terangnya.

Inisiatif kedua yakni peningkatan kualitas data investor berkaitan dengan kebijakan perluasan granularitas klasifikasi investor pasar modal. Hasan menuturkan, granularitas dan detail data tipe investor dihadirkan dan dilakukan oleh KSEI dengan dukungan berbagai stakeholder yang mengisi pemenuhan data granular atau data lebih rinci mengenai tipe-tipe investor.

“Ketiga, penguatan kebijakan free float juga telah diselesaikan dan ditetapkan dalam bentuk pemberlakuan secara efektif perubahan Peraturan I-A yang terkait dengan pencatatan peraturan BEI,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar modal Indonesia memasuki babak baru transparansi seiring publikasi daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1%. Kebijakan ini mulai berlaku efektif Selasa (3/3/2026).

Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa perluasan data ini merupakan bagian dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.

“Per sore ini, saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% sudah bisa diakses oleh publik di situs web IDX,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Jeffrey menjelaskan bahwa data itu disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sebagaimana diketahui, sebelumnya publik hanya dapat mengakses informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menambahkan bahwa penyediaan data ini merujuk pada Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 01/2021 yang menunjuk KSEI dan BEI sebagai penyedia data publik. Salah satu poin utamanya adalah penggabungan data kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat.

Untuk data kepemilikan script, Samsul juga menyampaikan bahwa KSEI mendapatkan suplai data dari Biro Administrasi Efek (BAE) untuk kemudian disatukan dengan data scriptless yang ada di sentral data KSEI.

“Kalau tadinya di bursa itu pengumuman di atas 5%, sekarang pengumumannya adalah pemegang saham di atas 1%. Kami sampaikan ke bursa serta Otoritas Jasa Keuangan [OJK] sore ini dan teman-teman semua bisa lihat,” kata Samsul.

Selain keterbukaan data pemegang saham, BEI juga memaparkan progres rencana peningkatan ambang batas saham publik (free float) dari 7,5% menjadi 15%. Menurutnya, rancangan peraturan tersebut telah selesai dibahas di internal bursa setelah melewati fase public hearing pada 19 Februari lalu.

“Draf peraturan sudah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan [OJK] kemarin setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Sampai saat ini, timeline masih sesuai dengan yang kita tetapkan sebelumnya,” ucap Jeffrey.

Terkait dengan shareholders concentration list, Jeffrey menuturkan BEI terus melakukan koordinasi intensif dengan OJK mengenai metodologi dan prosedur operasional standar (SOP). Otoritas menargetkan daftar tersebut dapat diumumkan kepada publik pada pekan pertama atau kedua Maret ini.

Adapun dua proposal lainnya yang terus dimatangkan bursa adalah penyediaan data tipe investor yang lebih detail atau granular. Jeffrey memastikan seluruh langkah ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan investor institusi internasional terkait aksesibilitas dan kredibilitas data pasar modal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengatakan akan menyampaikan data investor di atas 1% hari ini, Selasa (3/3/2026).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menuturkan data investor di atas 1% akan disampaikan KSEI hari ini.

“Data investor di atas 1% akan disampaikan KSEI hari ini, sehingga akan lebih memberikan keterbukaan informasi kepada publik,” ujar Friderica di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan KSEI akan mulai mengumumkan data kepemilikan investor di atas 1% mulai nanti sore.

“Jadi keterbukaan kepemilikan dari 5% jadi 1%. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa memberikan keterbukaan lebih kepada pasar modal Indonesia,” kata Samsul.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad dan Sekretaris Perusahaan KSEI Hesti Setyo Rini menjelaskan BEI dan KSEI dengan arahan OJK telah menyelenggarakan pertemuan secara daring dengan MSCI untuk membahas beberapa inisiatif.

“Seluruh inisiatif tersebut ditargetkan dapat selesai sebelum akhir April 2026,” kata Kautsar dan Hesti.

Inisiatif pertama adalah perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Nantinya, keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5%. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.

Inisiatif kedua adalah penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal sembilan jenis investor.

KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.

Adapun, inisiatif ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float. Sebagai kelanjutan dari upaya pendalaman pasar dan penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, ketentuan minimum free float akan ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15%. Peningkatan tersebut akan diterapkan secara bertahap.

Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi pasar modal yang dilakukan otoritas bursa Indonesia akan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan go public adalah perusahaan berkualitas, baik dari sisi governance maupun kemampuan keuangannya.

Misalnya, kenaikan batas free float perusahaan tercatat dari 7,5% menjadi 15% atau penyesuaian batas minimum free float IPO menjadi 15%-25% diharapkan membuat pasar semakin likuid. Atau, transparansi data investor diharapkan bisa meminimalisir praktik manipulasi harga saham.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta melihat ada faktor plus dan minus dari dampak agenda transformasi BEI tersebut. Menurutnya, apabila lantai bursa diisi oleh perusahaan-perusahaan berskala besar, harga saham yang terbentuk di pasar pasti akan stabil dan tidak dimanipulasi spekulan.

"Negatifnya itu pergerakan harganya relatif lambat atau tidak cocok bagi trader harian yang mencari volatilitas tinggi," ujar Nafan kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Meski begitu, secara umum dampak positifnya akan lebih besar. Nafan mencontohkan, apabila good governance diterapkan dengan baik, saham emiten berskala besar bisa masuk di dalam indeks global, dan ini bisa meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal nasional.

"Ini bisa mengurangi [risiko] harganya bisa jatuh di bawah Rp100 rupiah atau Rp150 rupiah pasca-IPO. Emiten besar itu likuid, ini lebih disukai investor institusi baik global atau domestik," tandasnya.

Sementara itu, Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menilai agenda transformasi pasar modal otoritas bursa yang berjalan sekarang memang masih memberikan beberapa ketidakpastian terkait dengan free float.

Alhasil, jumlah IPO pada awal 2026 ini masih sepi karena kombinasi wait and see emiten dan investor di tengah ketidakpastian global geopolitik dan volatilitas pasar, ditambah concern MSCI terkait free float Indonesia yang membuat pasar lebih sensitif terhadap isu likuiditas dan investability.

"Ini membuat emiten, terutama yang free float-nya berpotensi kecil, cenderung menunda [IPO] sampai sentimen membaik dan struktur free float lebih aman," ujarnya.

Menurutnya, fokus IPO otoritas ke emiten skala besar memberi dampak positif berupa likuiditas lebih dalam, kualitas fundamental lebih teruji, serta daya tarik investor institusi dan asing.

"Namun, minusnya dapat mengurangi ruang emiten kecil–menengah, mempersempit diversifikasi, dan membuat pasar kurang inklusif bagi perusahaan high-growth tahap awal," ujarnya.

Adapun, dalam pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI) per 20 Ferbuari terdapat delapan perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana saham. Dari 8 itu, tiga merupakan perusahaan skala menengah dengan aset Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dan 5 perusahaan skala besar dengan aset lebih dari Rp250 miliar.

Dari sektornya, mayoritas calon emiten IPO adalah perusahaan basic materials dan financials yang masing-masing berjumlah dua perusahaan. Harry menilai, kedua sektor usaha tersebut punya kans cukup bagus dari prespektif iklim industri sekarang.

"Basic materials diuntungkan agenda hilirisasi, proyek infrastruktur, dan belanja investasi industri yang meningkatkan kebutuhan modal ekspansi. Sementara financial mendapat momentum dari penurunan cost of fund, pertumbuhan kredit, dan asset quality yang cenderung masih stabil," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi pada akhir Februari atau awal Maret 2026, bersamaan dengan pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen.

“Sesuai dengan timeline, itu (shareholders concentration list) akan berbarengan dengan transparansi pemegang saham di atas 1 persen yang kita harapkan bisa dilakukan di akhir Februari ini atau di awal Maret,” kata Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik saat dijumpai media usai acara Bloomberg Technoz Economic Oulook 2026 di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, pengungkapan shareholders concentration list merupakan bagian dari upaya pasar modal Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar. Daftar ini memberikan gambaran kepada investor terkait dengan konsentrasi dari kepemilikan saham.

“Dengan demikian investor bisa memutuskan apakah tetap mau melakukan investasi di perusahaan itu atau mencari alternatif lain,” kata dia.

Jeffrey mengatakan, shareholders concentration list dapat digunakan investor asing dan investor institusi sebagai referensimelakukan balancing. Hal ini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh investor asing dan institusi di Bursa Hong Kong.

“Mereka juga menggunakan perangkat yang sama, Bursa di Hong Kong juga menerbitkan shareholders concentration list dan itu akan kita lakukan juga di bursa kita,” kata dia.

Adapun pascapublikasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 28 Januari lalu, BEI sudah melakukan pertemuan dengan penyedia indeks global itu pada 2 dan 11 Februari 2026.

Dalam hal ini, BEI tidak hanya menyampaikan proposal kepada MSCI, tetapi juga kepada Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell. Sebagai tindak lanjut, BEI tetap menyampaikan transparansi dan informasi terkini kepada publik mengenai progres reformasi integritas yang sedang dijalankan.

Selain rencana pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen dan shareholders concentration list, bursa mengungkap data investor yang lebih granular dari hanya 9 tipe investor menjadi hingga 28 sub-tipe investor, khususnya yang ada di dalam kategori korporasi dan lain-lain.

Untuk memastikan pasar modal Indonesia ke depan lebih dalam, bursa akan mengeluarkan peraturan terkait ketentuan minimum free float untuk bisa tetap tercatat di BEI dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

“Itu semua dapat kami lakukan karena pada momen ini kita mendapatkan dukungan luar biasa dari seluruh pihak untuk bisa melakukan pembenahan dan perbaikan yang signifikan,” kata Jefrrey.

Ia mencatat bahwa pasar modal Indonesia telah berulang kali menghadapi tantangan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Namun, setiap kali menghadapi krisis, pasar modal Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi lebih besar dan lebih kuat.

“Kalau kita ibaratkan saat ini adalah kondisi turbulensi, maka kita hanya punya satu pilihan, yaitu terbang lebih tinggi dan itu yang sedang kita lakukan. Karena kita terbang lebih tinggi, ini adalah momen yang sangat tepat dan berharga untuk melakukan pembenahan secara signifikan terhadap pasar kita,” kata Jefrrey.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) secara daring, Rabu (11/2/2026). Ini merupakan pertemuan kedua usai agenda serupa yang digelar Senin 2 Februari 2026.

Pada pertemuan pertama, Bursa Efek Indonesia menyampaikan ada tiga rencana aksi yang diusulkan ke MSCI. Tiga aksi rencana itu adalah penyesuaian free float dari 7,5% menjadi 15%, pembukaan data investor yang memiliki saham di atas 1%, dan pembukaan data investor dari 9 kelas menjadi 27 subkelas.

Sebagai pengingat, MSCI pada Januari 2026 mengumumkan pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia, dan meminta otoritas bursa nasional memperbaiki transparansi serta tata kelola pasar modal. MSCI memberi waktu hingga Mei 2026, dan kalau transparansi tak sesuai harapan, Indonesia bisa turun kasta dari emerging market ke frontier market.

Dalam konferensi pers pascapertemuan kedua hari ini, BEI menambah satu rencana aksi, yakni membuka data shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi.

Tak seperti konferensi pers pada pertemuan MSCI yang pertama, dalam konferensi pers pertemuan kedua hari ini, Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik memberikan penafian di awal.

"Hari ini kami kembali mengadakan pertemuan dengan MSCI. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan disclaimer, kami akan menyampaikan hal-hal yang bersifat umum dan tidak pada detail dan kesimpulan pertemuan tersebut," kata Jeffrey.

Pjs Dirut BEI itu hanya menyampaikan empat rencana aksi BEI, ditambah dengan timeline target implementasinya masing-masing.

Namun, Jeffrey tak menjawab, kala ditanya keputusan pertemuan itu apakah menyoal tentang nasib pasar modal Indonesia di kelas emerging market, atau keputusan lainnya. Bahkan, pertanyaan soal apakah respons MSCI positif menyambut proposal yang diajukan BEI, Jeffery hanya bilang pihaknya tak bisa memberikan kesimpulan bagaimana respons MSCI.

"Tapi yang dapat kami sampaikan ke publik adalah apa yang sedang dan akan kami lakukan. Jadi itu sangat tegas," jelasnya.

Alasannya, enggan menjawab adalah BEI menghormati prinsip kerahasiaan yang dihormati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dirinya tidak bisa mengungkap detail dari pertemuan maupun opini dari counterpart BEI, yakni MSCI.

Jeffery juga bilang, alasannya irit bicara adalah agar tidak ada pemahaman yang salah, tidak memberikan kesimpulan atau informasi yang salah kepada publik.

Dalam konferensi pers yang berjalan sekitar 13 menit, ditambah sesi wawancara bersama media sekitar 8 menit, ada dua kata yang sama terlontar dari Jeffrey, yang sedikit menggambarkan berjalannya dikusi dengan MSCI–yang hasilnya itu dirahasiakan, yakni 'konstruktif'.

"Pertemuan berjalan secara konstruktif. Kami akan mengirimkan lagi detail teknis dan kami tentu nanti akan menjadwalkan kembali dan kalau sudah ada jadwalnya nanti kami informasikan lagi," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerbitkan data shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi.

Hal itu disampaikan oleh Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers pascapertemuan BEI dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) secara daring, Rabu (11/2/2026).

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya.

Pengungkapan data daftar saham tersebut merupakan rencana aksi keempat, tambahan dari tiga rencana aksi sebelumnya yang sudah disampaikan BEI dalam pertemuan MSCI pada Senin, 2 Februari 2026.

Tiga rencana rencana aksi tersebut meliputi pembukaan data investor yang memiliki saham di atas 1%, pembukaan data investor yang lebih granular menjadi 27 subkelas, serta ketentuan free float yang dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%.

Jeffrey bilang, data shareholdersconcentration list merupakan best practice yang lazim dipakai di berbagai bursa global, salah satunya Hong Kong.

Untuk implementasinya, pembukaan data investor pemegang saham di atas 1% ditargetkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Ini bersamaan dengan [implementasi] shareholders concentration list," sambungnya.

Ketika dipastikan apakah data shareholders concentration list tersebut akan memuat saham-saham yang diakumulasi konglomerat, Jeffrey menjelaskan output dari data itu memang belum diketahui hasilnya seperti apa. Saat ini, BEI sedang menyusun metodologinya.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari output-nya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," ujarnya.

Jeffery juga tak menjawab apakah daftar saham terkonsentrasi itu merupakan permintaan tambahan yang diminta ke BEI, karena sebelumnya aksi tersebut tidak disebut otoritas Bursa dalam konferensi pers pasca pertemuan sebelumnya.

"Detail itu tentu tidak bisa kami ungkapkan, tapi inisiatif itu sudah kami miliki. Itu termasuk dalam kajian kami," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk membuka data pemilik manfaat akhir /Ultimate Beneficial Ownerdari kepemilikan saham di Tanah Air. Nantinya, investor dengan kepemilikan saham di atas 1% akan terekspos dalam data publik.
Plt. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, menerangkan bahwa upaya tersebut disepakati oleh OJK dan SRO guna meningkatkan aksesibilitas investor terhadap kondisi pasar modal di Tanah Air.
"Karena kita akan menjadi jauh lebih granular dalam melakukan pengawasan setiap transaksi yang dilakukan.Kita tahu di balik setiap order dan transaksi beli maupun jual, siapa pihak-pihak yang melakukan kegiatan transaksi dimaksud," kata Hasan kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/2/2026).
Merinci data pemilik manfaat akhir hingga kepemilikan di atas 1%, bahkan tidak termasuk dalam permintaan dari MSCI. Dalam diskusi MSCI dengan OJK dan SRO, penyedia indeks global itu disebut hanya meminta merinci data kepemilikan saham di bawah 5%.
Tidak ada alasan rinci dari Hasan mengenai pembukaan data pemilik manfaat akhir hingga kepemilikan di atas 1%. Hasan menerangkan, pihaknya ingin menghadirkan keterbukaan yang luas di pasar modal.
Dia merinci, data KSEI sebelumnya hanya merinci sebanyak 9 sub-tipe investor. Kini, OJK berkomitmen untuk membuka sebanyak 27 sub-tipe investor. Dus, aktivitas perusahaan cangkang dalam kepemilikan saham, akan turut terendus.
"Dari yang semula hanya sembilan tipe utama investor, nanti kita akan melihat menjadi 27 sub-tipe investor yang lebih memperlihatkan kepemilikan saham dari setiap investor yang ada. Betul dong [langsung mengacu pemilik manfaat akhir]. Karena kalau kemarin kan di sembilan sub-tipe, yang dipertanyakan yangcorporatedanothers. Nahcorporatenya akan dirinci lebih lanjut," tambahnya.
Nantinya, data kepemilikan saham itu akan dibuka secara bertahap dan akan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap bulannya.
Meskipun begitu, Hasan menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam investasi di pasar modal untuk memaksimalkan kebijakan tersebut.
"Disclosure itu adalah satu tindakan pencegahan. Pada saatnya peran pengawasan terutama di Bursa dan di OJK juga harus hadir," tegasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan kesiapan regulator pasar modal untuk membuka data investor saham emiten-emiten Indonesia dengan lebih transparan dengan menurunkan batas kepemilikan investor dengan porsi di atas 5% menjadi 1% mulai Februari 2026.

Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya telah menyampaikan proposal kepada Morgan Stanley Capital International atau MSCI untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik tentang komposisi kepemilikan saham emiten-emiten di Indonesia.

Perempuan yang akrab disapa Kiki tersebut menegaskan bahwa otoritas pasar modal akan bergerak cepat agar sejumlah kebijakan strategis dapat segera berlaku dalam waktu dekat, mulai Februari hingga Maret 2026.

Salah satunya, peningkatan transparansi kepemilikan saham emiten-emiten di Indonesia. Jika sebelumnya Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyampaikan laporan data pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 5%, data itu bakal dibuka lebih luas dengan mengungkap data investor dengan kepemilikan saham di atas 1%.

"Yang tadinya keterbukaan informasi pemegang saham kan di atas 5%. Yang sekarang mau 1% tuh. Kami buka lho, itu bahkan Februari sudah bisa," ujarnya di Gedung BEI seusai pertemuan daring dengan MSCI, Senin (2/2/2026).

Selain itu, OJK juga mengebut penyusunan aturan terkait peningkatan free float agar dapat diterbitkan paling lambat pada Maret 2026. Rencananya, ketentuan batas minimum free float akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%.

"Kemudian yang ketentuan untuk peningkatan free float dari 7,5% sampai 15%, itu kita kejar bisa Maret," imbuhnya.

Sementara itu, kebijakan lain yang tak kalah penting adalah peningkatan granularity data investor, yakni perincian klasifikasi investor agar struktur kepemilikan saham menjadi lebih transparan dan kredibel.

Implementasi kebijakan ini, lanjutnya, juga ditargetkan rampung dalam rentang hingga Maret 2026.

"Terus untuk yang granularity, mungkin kita perlu sampai Maret lah gitu," sambungnya.

Ke depan, Kiki menegaskan bahwa MSCI menaruh perhatian besar pada implementasi proposal rencana aksi OJK dan self regulatory organization (SRO) pasar modal dalam konsultasi terkait dengankeputusan interim freeze terhadap saham Indonesia.

Sebelumnya, OJK telah menyampaikan untuk melakukan reformasi pasar modal meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi. Reformasi tersebut dijalankan bersama SRO yang terdiri atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada pilar likuiditas, OJK dan SRO akan menerapkan kebijakan baru free float dengan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% dari sebelumnya 7,5%.

Ketentuan ini akan langsung diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO), sedangkan bagi emiten existing akan diberikan masa transisi secara bertahap.

Kategori kedua adalah transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO. OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham.

Kategori ketiga adalah penguatan data kepemilikan saham. OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI.

Rencana aksi keempat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan.

Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.

Rencana aksi keenam adalah penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.

Untuk sinergitas, rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya, guna memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Rencana aksi kedelapan adalah penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyelesaikan pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) secara daring sore hari ini, Senin (2/2/2026).

Plt Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan apa yang menjadi fokus MSCI sangat selaras dengan 8 aksi percepatan reformasi pasar modal yang dicanangkan OJK, terutama untuk klaster transparansi dan pengungkapan data ultimate beneficial owner (UBO), serta likuiditas untuk peningkatan batas free float menjadi 15% sebagai kebijakan baru pasar modal Indonesia.

"Secara umum hari ini yang dilakukan OJK bersama bursa dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang menjawab isu dan concern dua hal utama tadi," kata Hasan saat konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Hasan mengatakan OJK beserta Self Regulatory Organization (SRO) komitmen memenuhi semua proposal transparansi dan perbaikan data yang diminta MSCI, termasuk membuka data kepemilikan pemegang saham dengan porsi lebih dari 1%.

"Kedua, kita akan menghadirkan granularity atau lebih merinci klasifikasi investor pada data yang selama ini dilakukan pengelolaannya di KSEI. Yang kita ketahui saat ini terbatas hanya di 9 tipe investor utama, nanti akan dirinci menjadi 27 sub tipe investor yang lebih memunculkan klasifikasi dan juga kredibilitas pengungkapan UBO dari pemilik saham tersebut," ujarnya.

Berikutnya, OJK juga telah menyampaikan kepada MSCI terkait rencana penyesuaian batas free float dari 7,5% menjadi 15%.

Setelah pertemuan ini, Hasan mengatakan OJK berkomitmen akan secara reguler memberikan update pembicaraan dengan MSCI. OJK dan SRO juga berkomitmen untuk menghadirkan transparansi data yang diharapkan penyedia indeks global tersebut.

"Jadi mudah-mudahan ini menjadi progres yang baik yang pada saatnya tentu melalui evaluasi akhir kita berharap akan mendapatkan konfirmasi penerimaan pada saat itu," tandasnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menjelaskan mengenai skema penyesuaian data kepemilikan investor saham untuk memenuhi permintaan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menjelaskan MSCI meminta agar data kepemilikan investor dapat diurai lebih terperinci atau drill down. Menurut Samsul, KSEI telah menyiapkan data tersebut.

“Kami sudah siapkan, granural. Secara keseluruhan, nanti ini siapa. Tapi kan hanya tipe, tidak menyebutkan nama,” ujar Samsul, ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Samsul menjelaskan, awalnya KSEI membagi investor menjadi sembilan tipe, seperti korporasi, individu, asuransi investment bank, dan lain-lain. Di sisi lain, MSCI secara umum ingin menghilangkan data investor yang bersifat corporate dan others dalam perhitungan free float.

Apabila data tersebut dihilangkan, Samsul menuturkan dampaknya akan sangat besar. Dengan demikian, KSEI menawarkan proposal kepada MSCI untuk melakukan drill down data investor tersebut.

“Jadi nantinya di corporate itu akan ada tipe-tipe lagi. Jadi misalnya corporate jenisnya apa, tipenya apa, segala macam. Ada sekitar kurang lebih 50 jenis yang akan kami usulkan ke OJK yang bisa kami masukkan,” ucap Samsul.

Lebih lanjut, Samsul juga menuturkan sepanjang MSCI sudah setuju dengan proposal tersebut, KSEI akan langsung bekerja. KSEI juga akan meminta kerja sama dari bank kustodian dan perusahaan sekuritas untuk melengkapi data-data yang diminta tersebut.

“Ini sudah disiapkan proposalnya, dan itu harus ngobrol juga sama Bursa dan OJK, kalau sudah oke, kami akan undang broker, kami minta perbaikan,” kata Samsul.

Menurutnya, peran perantara pedagang saham dan bank kustodian akan sangat penting agar perubahan itu dapat segera diterapkan. Samsul mengatakan broker dan bank kustodian akan menambahkan detail data tersebut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti proposal atau penyesuaian yang sudah dilakukan Bursa Efek Indonesia atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

“Yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari MSCI apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float dan mempublikasikan kepemilikan saham di atas ataupun 5% untuk setiap kategori tadi,” paparnya di Gedung BEI, Kamis (29/1/2026).

Mahendra juga menegaskan bahwa BEI akan menerbitkan revisi aturan free float yang saat ini masih dipatok sebesar minimal 7,5%.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing. Bos OJK itu menambahkan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) angkat bicara ihwal transparansi data yang diminta oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam prosesrebalancing.

Direktur Utama BEI Iman Rachman, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan MSCI mengenai datafree floatuntukrebalancingFebruari 2026 sejak akhir tahun lalu.

Dalam proses diskusi itu, Iman mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan pengubahan terhadap kondisifree floatsaham dalam negeri. Hanya saja, proses tersebut dinilai belum cukup oleh MSCI sehingga pembekuanrebalancingindeks MSCI terhadap saham dalam negeri dilakukan.

“Bukan kami tidak melakukan sesuatu, tetapi belum sesuai metodologi yang mereka terapkan. Dan ini yang coba kami lakukan karena MSCI tidak spesifik bilang ABCD,” katanya, Rabu (28/1/2026).

Ihwal permintaan MSCI terhadap kurang detailnya datafree floatyang disediakan regulator, Iman berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan data MSCI terhadap aturan yang berlaku di Indonesia.

“Nah ini yang kami coba lakukan, yang bisa kami lakukan sesuai dengan aturan yang dimungkinkan di Indonesia. Misalnya kami tidak bisa memberikan sesuatu yang di luar ketentuan daripada hukum dan aturan di Indonesia,” tambahnya.

Terkait isu konsentrasi saham oleh pemegang saham terafiliasi, Iman menegaskan bahwa investor korporasi yang berinvestasi di Tanah Air, tidak hanya menggenggam kepemilikan sahamnya tanpa melakukantradingsecara rutin.

Korporasi yang tercatat dalam kepemilikan saham Tanah Air diklaim sebagai institusi finansial yang juga melakukantradingsaham secara berkala.

“Jadi kami justru tujuannya bukan hanya mengikuti MSCI, tetapi juga mengedukasi MSCI bahwa korporasi yang ada di Indonesia ini memang institusi yang melakukan perdagangan,” katanya.

Ke depan, BEI dan SRO terkait lainnya berupaya untuk mendetailkan data yang dibutuhkan oleh MSCI dalam prosesrebalancing. BEI berupaya mengejar datafree floattersebut sebelum tenggatrebalancingpada Mei 2026.

Hanya saja, BEI mengaku belum mengetahui secara rinci terkait kebutuhan data yang diinginkan MSCI dalam prosesrebalancing. MSCI disebut tidak memberikan kebutuhan detail mengenai proses tersebut.

Untuk mengetahui hal tersebut, BEI tengah berupaya untuk berdiskusi dengan indeks internasional lainnya, seperti FTSE untuk mengetahui kebutuhan indeks internasional terhadapfree float. BEI juga melakukanbenchmarkingterhadap kondisi Bursa di negara-negara lainnya.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy, menegaskan bahwa selama ini, perusahaan tercatat telah wajib untuk memberitahukan publik terkait kepemilikan saham di suatu emiten.

Dalam data tersebut, KSEI telah memerinci data ke dalam sembilan jenis investor, sepertimutual fundataucorporate and others. Dalam pembagian tersebut, KSEI turut memerinci ihwal asal investor, yaitu domestik atau asing.

“Ke depan, ini yang sedang kami upayakan bersama dengan KSEI adalah dari sembilan jenis investor itu, kami berharap bahwa akan bisa turun lebih detail. Nanti penggolongan investornya ini yang teman-teman KSEI lagi merumuskan, kami akan tambah berapa jenis investor lagi di bawahnya,” kata Irvan di Bursa Efek Indonesia , Rabu (28/1/2026).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.