Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membuka data High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi terhadap suatu emiten.

Adapun yang dimaksud HSC adalah kondisi suatu emiten hanya dimiliki sedikit pihak atau pihak yang terafiliasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pembukaan data tersebut akan dilakukan saat penutupan perdagangan hari ini, Kamis (2/4).

Meskipun begitu, Hasan memastikan pembukaan data pemegang saham besar tersebut tidak akan mengganggu mekanisme perdagangan pasar.

"Untuk mekanisme high shareholding concentration hari ini rencananya mulai dilakukan penyampaian publikasinya. Jadi kami putuskan, tentu tanpa mengganggu mekanisme pasar nanti setelah tutup jam perdagangan hari ini, pengumuman itu akan dilakukan bersama yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) dan KSEI," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Hasan menambahkan pengungkapan data HSC dapat menjadi peringatan dini terhadap investor pasar modal dalam pengambilan keputusan.

"Ini bukan karena pelanggaran tertentu tapi akan terbuka informasi untuk daftar saham-saham yang memang terkonfirmasi mengalami konsentrasi yang tinggi atau kepemilikan yang terbatas dimiliki oleh hanya sedikit pihak," ujar Hasan.

Selain itu, ia menegaskan OJK dan Self-Regulatory Organization akan terus melanjutkan sosialisasi sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Selain itu, pihaknya juga akan bertemu dengan penyedia indeks global untuk meminta masukan terkait transparansi di pasar modal.

"Kami terus juga akan memastikan dilakukannya serangkaian pertemuan lanjutan dengan para index provider global dan juga kami akan secara proaktif meminta masukan dan pandangan dari para investor terkait dengan tingkat transparansi yang sudah kita hadirkan," ungkapnya.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi meningkatkan standar transparansi pasar modal Indonesia dengan menerbitkan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen. Langkah ini diambil guna memperkuat tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan perlindungan lebih bagi para investor.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026. Melalui aturan tersebut, data kepemilikan saham yang sebelumnya lebih tertutup kini akan dipublikasikan secara rutin setiap bulan melalui situs resmi BEI.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan, keterbukaan informasi ini adalah bagian dari visi jangka panjang bursa untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kredibel dan selaras dengan standar internasional.

“Penguatan kualitas data pasar merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan terpercaya. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal nasional akan semakin kokoh,” ujar Jeffrey dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Dengan adanya data yang lebih rinci, potensi asimetri informasi di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak dari pihak lain, dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan mekanisme pembentukan harga saham di bursa berlangsung secara lebih adil dan transparan bagi seluruh pelaku pasar.

Bagi para investor dan trader, ketersediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen ini menjadi amunisi tambahan dalam melakukan analisis fundamental. Data ini dapat memberikan gambaran mengenai siapa saja pemegang saham pengendali maupun institusi besar yang ada di balik sebuah emiten.

Informasi kepemilikan tersebut dapat dikombinasikan dengan indikator lain seperti Laporan Keuangan & Laba untuk melihat korelasi struktur pemilik dengan kinerja perusahaan, Arus Kas untuk memantau pergerakan dana besar dalam saham tertentu dan Prospek Industri untuk menilai kepercayaan pemodal besar terhadap sektor terkait.

Langkah yang diambil BEI dan KSEI ini membawa pasar modal Indonesia semakin sejajar dengan bursa-bursa besar dunia yang telah lebih dulu menerapkan praktik transparansi kepemilikan saham secara mendalam. BEI berkomitmen bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan data tersebut mudah diakses, terstruktur, dan relevan.

Jeffrey kembali menegaskan, komitmen ini tidak akan berhenti di sini demi menjaga marwah pasar modal Indonesia di mata investor domestik maupun global.

“Penguatan kualitas data pasar merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan terpercaya. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia akan semakin kokoh,” ujar Jeffrey.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham Indonesia memasuki fase penyesuaian baru seiring penerapan keterbukaan data pemegang saham dengan porsi kepemilikan di atas 1% serta rencana kenaikan ambang batas free floatdari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini dinilai positif untuk transparansi, tetapi berpotensi memicu tekanan teknis dan risiko outflow asing dalam jangka pendek.

Tim riset Maybank Sekuritas menjelaskan, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memastikan bahwa data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% kini dapat diakses publik melalui laman resmi. Sebelumnya, informasi yang tersedia hanya mencakup kepemilikan di atas 5%.

Langkah ini memungkinkan pasar menilai struktur kepemilikan emiten secara lebih akurat. Namun, setelah data 1% dibuka, sejumlah saham yang selama ini tercatat memiliki porsi free float relatif besar ternyata didominasi kepemilikan individu yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Kondisi tersebut membuat porsi free float efektif beberapa emiten terlihat menyusut signifikan.

Bagi saham-saham yang telah masuk indeks global seperti MSCI maupun indeks domestik seperti LQ45, perubahan perhitungan free float ini berpotensi memicu arus keluar dana asing apabila tidak memenuhi ambang batas minimum yang dipersyaratkan.

"Jangka pendek volatilitas tinggi sangat mungkin," ujar Tim, Rabu (4/3/2026).

Menurut Maybank Sekuritas, untuk emiten dengan fundamental solid dan rencana ekspansi kuat, penyesuaian free float masih dapat diatasi melalui aksi korporasi, meski langkah tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Dengan demikian, tekanan yang muncul cenderung bersifat teknikal dan jangka pendek.

Selain keterbukaan data 1%, BEI juga memaparkan progres peningkatan batas minimum saham publik menjadi 15%. Apabila pengurangan free float cukup besar dan bertepatan dengan keputusan resmi MSCI terhadap Indonesia, maka volatilitas IHSG berpotensi meningkat.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik sebelumnya menyampaikan bahwa perluasan data ini merupakan bagian dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada penyedia indeks global MSCI dan FTSE. Data tersebut disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Menurutnya, rancangan peraturan terkait kenaikan free float telah selesai dibahas secara internal setelah melalui fase public hearing pada 19 Februari lalu dan tinggal menunggu tahapan lanjutan.

Dengan kombinasi transparansi yang lebih tinggi dan penyesuaian ambang batas saham publik, pelaku pasar kini menanti bagaimana reaksi investor asing, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar yang sensitif terhadap perubahan komposisi indeks.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham Indonesia bersiap memasuki fase volatilitas jangka pendek setelah dua perubahan besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai diterapkan, yaitu keterbukaan data pemegang saham lebih dari 1% dan penyelesaian aturan kenaikan minimum free float dari menjadi 15%.

Tim riset Maybank Sekuritas mengatakan BEI telah memastikan bahwa data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% sudah dapat diakses publik melalui laman resmi. Sebelumnya, hanya kepemilikan di atas 5% yang terlihat.

Langkah ini dinilai positif untuk transparansi jangka panjang, karena pasar kini bisa menilai struktur kepemilikan suatu emiten secara lebih akurat. Namun, di tahap awal penerapannya, pasar berpotensi bergejolak.

Setelah data 1% dibuka, sejumlah saham yang selama ini tercatat memiliki porsi free float lebih besar ternyata didominasi oleh kepemilikan individu yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Akibatnya, free float terlihat turun signifikan untuk beberapa emiten.

Bagi saham-saham yang sudah masuk indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI dan indeks domestik seperti LQ45 tetapi tidak mengabarkan free float pun berpotensi mengalami outflow.

"Jangka pendek volatilitas tinggi sangat mungkin," ujar Tim Riset Maybank Sekuritas, Rabu (4/3/2026).

Menurut Maybank Sekuritas, untuk emiten dengan kinerja solid dan ekspansi kuat, penyesuaian free float dapat diatasi lewat corporate action, meski tidak bisa dilakukan secara instan. Artinya, dampak negatif bersifat jangka pendek.

Dengan kondisi pasar sudah bisa melihat free float, apabila jumlah pengurangannya besar dan kemudian terjadi perubahan saat MSCI mengumumkan keputusan pasti kepada Indonesia dapat memengaruhi volatilitas IHSG.

Pasar modal Indonesia memasuki babak baru transparansi seiring publikasi daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1%. Kebijakan ini mulai berlaku efektif Selasa (3/3/2026).

Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa perluasan data ini merupakan bagian dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.

Jeffrey menjelaskan bahwa data itu disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sebagaimana diketahui, sebelumnya publik hanya dapat mengakses informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%.

Selain keterbukaan data pemegang saham, BEI juga memaparkan progres rencana peningkatan ambang batas saham publik (free float) dari 7,5% menjadi 15%. Menurutnya, rancangan peraturan tersebut telah selesai dibahas di internal bursa setelah melewati fase public hearing pada 19 Februari lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Transparansi data di pasar modal Indonesia memasuki babak baru setelah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mempublikasikan daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1%. Data yang terang benderang itu menjadi salah satu realisasi proposal yang disampaikan kepada MSCI.

KSEI resmi membuka data kepemilikan saham dari sebelumnya di atas 5% menjadi di atas 15 mulai Selasa (3/3/2026).

Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa perluasan data ini merupakan bagian dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.

“Per sore ini, saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% sudah bisa diakses oleh publik di situs web IDX,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Jeffrey menjelaskan bahwa data itu disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sebagaimana diketahui, sebelumnya publik hanya dapat mengakses informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menambahkan bahwa penyediaan data ini merujuk pada Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 01/2021 yang menunjuk KSEI dan BEI sebagai penyedia data publik. Salah satu poin utamanya adalah penggabungan data kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat.

Untuk data kepemilikan script, Samsul juga menyampaikan bahwa KSEI mendapatkan suplai data dari Biro Administrasi Efek (BAE) untuk kemudian disatukan dengan data scriptless yang ada di sentral data KSEI.

“Kalau tadinya di bursa itu pengumuman di atas 5%, sekarang pengumumannya adalah pemegang saham di atas 1%. Kami sampaikan ke bursa serta Otoritas Jasa Keuangan [OJK] sore ini dan teman-teman semua bisa lihat,” kata Samsul.

Terpisah, Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan empat aspek sedang menjadi fokus dalam proses tindak lanjut proposal perbaikan pasar modal telah disampaikan pihak Indonesia kepada MSCI.

"Pertama, keterbukaan pemilik saham dengan proporsi di atas 1% dikonfirmasi akan dipublikasikan mulai dari data per akhir Februari, dan dilakukan mulai Maret 2026," kata Hasan dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Februari 2026, Selasa (3/3/2026).

Kedua, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama market participant terus melakukan percepatan pengisian data granularity atau detail klasifikasi investor. Hasan menjelaskan, sampai dengan 27 Februari 2026 progresnya telah mencapai 94%.

"Ini membuat kami optimis pengisian dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang kita janjikan, yaitu Maret 2026," ujarnya.

Ketiga, proses permintaan pendapat publik atas draft revisi regulasi Peraturan IA yang mengatur free float telah masuk dalam proses persetujuan internal Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya, hasil revisi itu akan diajukan permohonan persetujuan kepada OJK dan ditargetkan bisa ditetapkan serta diterapkan Maret 2026.

Keempat, sejak awal Februari 2026 OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) telah melalukan kajian untuk implementasi pembukaan data high shareholding concentration list atau daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

"Sekarang ini sedang dalam finalisasi kajian. Rencananya implementasi akan dilakukan pada Maret 2026," pungkasnya.

Dari Lo Kheng Hong hingga Konglomerat

Data KSEI itu mengungkap kepemilikan saham oleh investor kawakan hingga konglomerat Tanah Air. Salah satu yang menarik untuk dicermati adalah portofolio saham milik Lo Kheng Hong.

Berdasarkan data KSEI per 27 Februari 2026 yang dihimpun Bisnis, sosok Lo Kheng Hong yang kerap dijuluki Warren Buffett Indonesia itu terpantau memiliki kepemilikan di atas 1% pada sedikitnya 13 emiten.

Emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) menjadi salah satu koleksi dengan persentase kepemilikan tertinggi. Lo Kheng Hong tercatat mendekap sebanyak 696,03 juta saham DILD atau setara dengan 6,71%.

Selain properti, sektor media masih menjadi porsi jumbo dalam portofolionya melalui PT Global Mediacom Tbk. (BMTR). Di emiten milik grup MNC ini, Pak Lo menggenggam sebanyak 1,06 miliar lembar saham atau setara 6,44%.

Lo Kheng Hong juga terekam memiliki saham emite ban PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) dengan jumlah mencapai 209,89 juta saham atau setara dengan 6,02%. Selain itu, untuk saham di sektor energi, Pak Lo memiliki saham PT ABM Investama Tbk. (ABMM) sebanyak 154,83 juta saham atau 5,62%.

Menariknya, transparansi data di atas 1% mengungkap posisi Lo Kheng Hong di emiten yang selama ini jarang terendus media, salah satunya PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS) sebanyak 153,25 juta saham (2,16%). Lo Kheng Hong juga terdata menjadi pemegang 209.339.500 saham (1,02%) PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) yang jatuh pailit.

Selain itu, data KSEI juga mengungkap porsi saham para konglomerat dengan status kepemilikan langsung di atas 1%. Anthoni Salim, misalnya, tercatat sebagai pemegang saham DCII 11,12%, DNET 25,3%, EMTK 8,97%, dan BBCA 1,15%.

Prajogo Pangestu menggenggam 71,37% saham BRPT, 84,1% saham CUAN, dan 5,03% saham TPIA. Adapun, Hapsoro tercatat menjadi pemegang saham ARKO sebesar 2,04%, MINA 19,68%, RAJA 27,52%, SINI 9,0%, dan UANG 19,35%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong terpantau mendekap 13 saham dengan porsi kepemilikan di atas 1% per akhir Februari 2026.

Data portofolio investor yang akrab disapa Pak Lo ini tersingkap seiring kebijakan baru transparansi bursa yang berlaku hari ini, Selasa (3/3/2026).

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 27 Februari 2026, sosok yang kerap dijuluki Warren Buffett Indonesia ini terpantau memiliki kepemilikan di atas 1% pada sedikitnya 13 emiten.

Emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) menjadi salah satu koleksi dengan persentase kepemilikan tertinggi. Lo Kheng Hong tercatat mendekap sebanyak 696,03 juta saham DILD atau setara dengan 6,71%.

Selain properti, sektor media masih menjadi porsi jumbo dalam portofolionya melalui PT Global Mediacom Tbk. (BMTR). Di emiten milik grup MNC ini, Pak Lo menggenggam sebanyak 1,06 miliar lembar saham atau setara 6,44%.

Lo Kheng Hong juga terekam memiliki saham emite ban PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) dengan jumlah mencapai 209,89 juta saham atau setara dengan 6,02%.

Selain itu, untuk saham di sektor energi, Pak Lo memiliki saham PT ABM Investama Tbk. (ABMM) sebanyak 154,83 juta saham atau 5,62%.

Menariknya, transparansi data di atas 1% mengungkap posisi Lo Kheng Hong di emiten yang selama ini jarang terendus media, salah satunya PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS). Di emiten ritel tersebut, Lo Kheng Hong tercatat memiliki 153,25 juta lembar saham atau setara dengan 2,16%.

Sebagaimana diketahui, pasar modal Indonesia memasuki babak baru transparansi seiring publikasi daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1%. Kebijakan ini mulai berlaku efektif Selasa (3/3/2026).

Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa perluasan data ini merupakan bagian dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.

“Per sore ini, saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% sudah bisa diakses oleh publik di situs web IDX,” ujar Jeffrey di Jakarta.

Jeffrey menjelaskan bahwa data itu disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sebagaimana diketahui, sebelumnya publik hanya dapat mengakses informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menambahkan bahwa penyediaan data ini merujuk pada Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 01/2021 yang menunjuk KSEI dan BEI sebagai penyedia data publik. Salah satu poin utamanya adalah penggabungan data kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat.

Untuk data kepemilikan script, Samsul juga menyampaikan bahwa KSEI mendapatkan suplai data dari Biro Administrasi Efek (BAE) untuk kemudian disatukan dengan data scriptless yang ada di sentral data KSEI.

“Kalau tadinya di bursa itu pengumuman di atas 5%, sekarang pengumumannya adalah pemegang saham di atas 1%. Kami sampaikan ke bursa serta Otoritas Jasa Keuangan [OJK] sore ini dan teman-teman semua bisa lihat,” kata Samsul.

Berikut data kepemilikan saham Lo Kheng Hong per 27 Februari 2026:

- PT ABM Investama Tbk. (ABMM)

Total holding shares: 154.835.300

Persentase: 5,62%

- PT Polychem Indonesia Tbk. (ADMG)

Total holding shares: 50.318.100

Persentase: 1,29%

- PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (BEST)

Total holding shares: 111.862.800

Persentase: 1,16%

- PT Global Mediacom Tbk. (BMTR)

Total holding shares: 1.067.633.500

Persentase: 6,44%

- PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN)

Total holding shares: 63.141.100

Persentase: 1,58%

- PT Intiland Development Tbk. (DILD)

Total holding shares: 696.038.100

Persentase: 6,71%

- PT Gajah Tunggal Tbk. (GJTL)

Total holding shares: 209.898.500

Persentase: 6,02%

- PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP)

Total holding shares: 82.594.700

Persentase: 1,21%

- PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN)

Total holding shares: 27.656.600

Persentase: 1,24%

- PT Paninvest Tbk. (PNIN)

Total holding shares: 50.195.750

Persentase: 1,23%

- PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (RALS)

Total holding shares: 153.251.700

Persentase: 2,16%

- PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP)

Total holding shares: 779.207.000

Persentase: 5,03%

- PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL)

Total holding shares: 209.339.500

Persentase: 1,02%

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar modal Indonesia memasuki babak baru transparansi seiring publikasi daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1%. Kebijakan ini mulai berlaku efektif Selasa (3/3/2026).

Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa perluasan data ini merupakan bagian dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.

“Per sore ini, saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% sudah bisa diakses oleh publik di situs web IDX,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Jeffrey menjelaskan bahwa data itu disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sebagaimana diketahui, sebelumnya publik hanya dapat mengakses informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menambahkan bahwa penyediaan data ini merujuk pada Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 01/2021 yang menunjuk KSEI dan BEI sebagai penyedia data publik. Salah satu poin utamanya adalah penggabungan data kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat.

Untuk data kepemilikan script, Samsul juga menyampaikan bahwa KSEI mendapatkan suplai data dari Biro Administrasi Efek (BAE) untuk kemudian disatukan dengan data scriptless yang ada di sentral data KSEI.

“Kalau tadinya di bursa itu pengumuman di atas 5%, sekarang pengumumannya adalah pemegang saham di atas 1%. Kami sampaikan ke bursa serta Otoritas Jasa Keuangan [OJK] sore ini dan teman-teman semua bisa lihat,” kata Samsul.

Selain keterbukaan data pemegang saham, BEI juga memaparkan progres rencana peningkatan ambang batas saham publik (free float) dari 7,5% menjadi 15%. Menurutnya, rancangan peraturan tersebut telah selesai dibahas di internal bursa setelah melewati fase public hearing pada 19 Februari lalu.

“Draf peraturan sudah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan [OJK] kemarin setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Sampai saat ini, timeline masih sesuai dengan yang kita tetapkan sebelumnya,” ucap Jeffrey.

Terkait dengan shareholders concentration list, Jeffrey menuturkan BEI terus melakukan koordinasi intensif dengan OJK mengenai metodologi dan prosedur operasional standar (SOP). Otoritas menargetkan daftar tersebut dapat diumumkan kepada publik pada pekan pertama atau kedua Maret ini.

Adapun dua proposal lainnya yang terus dimatangkan bursa adalah penyediaan data tipe investor yang lebih detail atau granular. Jeffrey memastikan seluruh langkah ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan investor institusi internasional terkait aksesibilitas dan kredibilitas data pasar modal Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerbitkan data shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi.

Hal itu disampaikan oleh Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers pascapertemuan BEI dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) secara daring, Rabu (11/2/2026).

"Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integrasi pasar kita ke depan," ujarnya.

Pengungkapan data daftar saham tersebut merupakan rencana aksi keempat, tambahan dari tiga rencana aksi sebelumnya yang sudah disampaikan BEI dalam pertemuan MSCI pada Senin, 2 Februari 2026.

Tiga rencana rencana aksi tersebut meliputi pembukaan data investor yang memiliki saham di atas 1%, pembukaan data investor yang lebih granular menjadi 27 subkelas, serta ketentuan free float yang dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%.

Jeffrey bilang, data shareholdersconcentration list merupakan best practice yang lazim dipakai di berbagai bursa global, salah satunya Hong Kong.

Untuk implementasinya, pembukaan data investor pemegang saham di atas 1% ditargetkan mulai akhir Februari atau awal Maret 2026.

"Ini bersamaan dengan [implementasi] shareholders concentration list," sambungnya.

Ketika dipastikan apakah data shareholders concentration list tersebut akan memuat saham-saham yang diakumulasi konglomerat, Jeffrey menjelaskan output dari data itu memang belum diketahui hasilnya seperti apa. Saat ini, BEI sedang menyusun metodologinya.

"Output-nya itu belum, jadi kita tidak berangkat dari output-nya, tetapi kita berangkat dari metodologinya," ujarnya.

Jeffery juga tak menjawab apakah daftar saham terkonsentrasi itu merupakan permintaan tambahan yang diminta ke BEI, karena sebelumnya aksi tersebut tidak disebut otoritas Bursa dalam konferensi pers pasca pertemuan sebelumnya.

"Detail itu tentu tidak bisa kami ungkapkan, tapi inisiatif itu sudah kami miliki. Itu termasuk dalam kajian kami," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal mendetailkan data investor yang tercatat di BEI maupun di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selepas pembekuanrebalancingindeks yang dilakukan MSCI terhadap saham-saham Indonesia.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menegaskan bahwa selama ini, perusahaan tercatat telah wajib untuk memberitahukan publik terkait kepemilikan saham di suatu emiten.

Dalam data tersebut, KSEI telah memerinci data ke dalam sembilan jenis investor, sepertimutual fundataucorporate and others. Dalam pembagian tersebut, KSEI turut memerinci ihwal asal investor, yaitu domestik atau asing.

“Ke depan, ini yang sedang kami upayakan bersama dengan KSEI adalah dari sembilan jenis investor itu, kami berharap bahwa akan bisa turun lebih detail. Nanti penggolongan investornya ini yang teman-teman KSEI lagi merumuskan, kami akan tambah berapa jenis investor lagi di bawahnya,” kata Irvan di Bursa Efek Indonesia , Rabu (28/1/2026).

Irvan juga menegaskan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan lembaga indeks internasional seperti FTSE untuk mendetailkan data pemegang saham suatu emiten di Indonesia.

“Kami berharap, menindaklanjuti surat itu [MSCI], sebelum Mei, informasi itu sudah kitadisbursedke publik dari KSEI melalui Bursa,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Iman Rachman menegaskan bahwa sebetulnya diskusi dengan MSCI telah berlangsung sejak Desember 2025 lalu. Hanya saja, dalam diskusi tersebut, BEI tidak menerima informasi spesifik mengenai data investor yang diminta MSCI.

Sejak Desember 2025, BEI disebut telah mengupayakan penyediaan datafree floatemiten tercatat di Tanah Air. Namun, sebab informasi yang disampaikan tidak terang, datafree floatbelum memenuhi keinginan MSCI.

“Bukan kita tidak melakukan sesuatu, tapi belum sesuai metodologi yang mereka terapkan. Dan ini yang kita coba lakukan karena MSCI tidak spesifik bilang ABCD,” katanya di kesempatan yang sama.

Meskipun begitu, BEI akan berupaya menyempurnakan data free floatsesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dengan tenggat waktu hingga Mei 2026, BEI berupaya untuk mencaribest practicedi negara-negara regional lain.

“Kitasupportsehingga kita dapatkan apa yang bisa diberikan sesuai dengan metodologi. Kami menghargai tata cara mereka,” katanya.

Simulasi & Dampak Perubahan Persyaratan Free Float

Bisnis.com, JAKARTA — Nama Lo Kheng Hong dan Haiyanto masih tercatat sebagai duo investor individu kakap di sejumlah emiten hingga akhir Februari 2026.

Jika Lo Kheng Hong diketahui memiliki portofolio saham jumbo di lebih dari 17 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Haiyanto terpantau mendekap 12 saham emiten dengan porsi kepemilikan di atas 1% per akhir Februari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham emiten yang menjadi koleksi investor individu kakap seperti Haiyanto kini dapat diketahui publik dengan jelas.

Hal itu sejalan dengan kebijakan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akhirnya merilis data kepemilikan saham di atas 1%, sebagai bagian dari penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya merilis data kepemilikan saham di atas 1%, sebagai bagian dari penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.

Dengan adanya transparansi data kepemilikan saham di atas 1% tersebut, emiten-emiten yang menjadi koleksi investor kakap hingga para konglomerat dapat diketahui dengan jelas.