JAKARTA - Terdapat 3 mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) yang duduk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya yakni Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri, Komjen Pol (Purn) Suntana, dan Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.

Dengan pengalaman ketiganya yang luas di dunia kepolisian, mereka siap mengemban tugas dalam pemerintahan. Kemudian, mendukung berbagai kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Diharapkan mereka mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kinerja kementerian atau lembaga yang mereka pimpin. Berikut trio mantan Kapolda Jabar yang mengemban amanah di Kabinet Prabowo.

3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo

1. Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri

Dofiri menjabat Kapolda Jabar periode 16 November 2020-31 Oktober 2021. Dia pernah menjadi Wakapolri pada 11 November 2024.

Perjalanan karier moncer peraih Adhi Makayasa 1989 ini diawali dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Pada 2013 dia menjabat Wakapolda DIY, Karobinkar SSDM Polri tahun 2014, dan Kapolda Banten tahun 2016. Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol ketika menjabat Kabaintelkam Polri. Setelah 2 tahun di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023.

Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri hingga diberikan pangkat Jenderal Kehormatan kemudian Dofiri dilantik Presiden Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.

2. Komjen Pol (Purn) Suntana

Suntana menjabat Kapolda Jabar periode 31 Oktober 2021-27 Maret 2023. Sebelumnya, jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini berdinas sebagai Kapolda Lampung pada 2018.

Dia pernah menjabat Wakabaintelkam Polri di tahun 2018. Kemudian, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Mei 2023.

Karier panjangnya di Korps Bhayangkara meliputi berbagai jabatan strategis di bidang intelijen, termasuk sebagai Deputi VI Bidang Intelijen Siber BIN dan Kabaintelkam Polri periode 2023 hingga pensiun pada Juni 2024.

Setelah pensiun, Suntana dipercaya menjabat Wakil Menteri Perhubungan di pemerintahan Presiden Prabowo.

3. Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus

Akhmad Wiyagus menjabat Kapolda Jabar periode 27 Maret 2023-13 April 2025. Jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini memiliki latar belakang bidang reserse.

Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wiyagus merupakan Pati Baintelkam Polri. Dia pernah menjabat Kabaintelkam menggantikan Komjen Pol Syahardiantono. Jabatan itu diembannya sejak 5 Agustus 2025-19 September 2025.

Jabatan lain yang pernah diemban Wiyagus antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (13 April 2025-5 Agustus 2025) dan Kapolda Jawa Barat (27 Maret 2023-13 April 2025).

Wiyagus juga pernah menjadi Wakapolda Jawa Barat (2019), Kapolda Gorontalo (2020), dan Kapolda Lampung (2022-2023). Selain itu, Wiyagus pernah menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Wiyagus meraih Hoegeng Awards kategori Polisi Berintegritas.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,7 miliar untuk merevitalisasi Situ Cikedal di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang agar lebih aman, tertata, serta dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata baru di selatan Banten.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, di Serang, Kamis, menyatakan bahwa proyek revitalisasi tersebut saat ini masih dalam tahap tender dan evaluasi. Jika seluruh proses berjalan lancar, pekerjaan fisik ditargetkan dapat dimulai paling lambat akhir Juni 2026.

Pada tahap awal, penataan akan difokuskan pada pembangunan sarana dasar, pengamanan sempadan, dan penyediaan fasilitas bagi pengunjung.

“Sekarang masih evaluasi. Nanti kita bikin area pengamanan situ nya, habis itu kita bikin trek buat orang agar bisa jalan menikmati situ,” kata Arlan.

Arlan menambahkan bahwa revitalisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya. Ia juga memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak akan menggusur atau mengambil lahan milik warga setempat.

“Yang kita bangun sekarang masuk ke dalam sempadan situ, jadi enggak menggunakan lahan masyarakat. Karena kita juga enggak mau mengambil hak masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya mengaku optimistis seluruh pekerjaan fisik dapat rampung pada Desember 2026, meskipun terdapat tantangan berupa penyesuaian harga material.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menjelaskan bahwa revitalisasi Situ Cikedal merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pandeglang. Selain mengedepankan fungsi konservasi air, kawasan ini dinilai memiliki potensi pariwisata yang besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Situ Cikedal mau kita rapihkan untuk menjadi wisata unggulan. Kita akan mulai dari penataan lingkungan, akses jalan, dan fasilitas pendukungnya,” ujar Dimyati yang pernah menjadi Bupati Pandeglang.

Dimyati juga menegaskan bahwa proyek ini tetap mengutamakan kelestarian ekosistem lingkungan dan tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik.

“Kita jaga alamnya, kita kembangkan fungsinya. Karena Situ Cikedal ini bukan hanya tempat untuk konservasi air, lebih dari itu bisa dijadikan destinasi wisata unggulan dan penguatan ekonomi lokal,” pungkas Dimyati.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Karenanya, pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan yang baik, tetapi juga oleh terpenuhinya kebutuhan gizi anak sejak usia dini hingga usia sekolah. Melalui Program MBG, pemerintah berupaya memastikan peserta didik mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung proses belajar dan tumbuh kembang mereka.

"Kebutuhan gizi anak menjadi prioritas pembangunan SDM. Anak-anak yang sehat akan lebih siap belajar, lebih produktif, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang menjadi generasi unggul di masa depan," ujar Benyamin pada Rabu (10/6/2026).

Benyamin mengatakan, Pemkot Tangsel terus mendukung pelaksanaan Program MBG melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), sekolah, serta berbagai pihak terkait agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menurut Benyamin, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

"Program ini bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan mereka memperoleh asupan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, dan perkembangan fisik maupun mental," katanya.

Lihat video: BGN TAK AKAN LAPORKAN WARGA! Bebas Unggah Kritik Menu Makan Bergizi Gratis



Selain itu, Pemkot Tangsel juga terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program, termasuk kualitas makanan yang disajikan, distribusi kepada peserta didik, serta aspek keamanan pangan. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh para siswa.

Benyamin menjelaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui penguatan program pemenuhan gizi bagi anak-anak.

"Ketika anak-anak mendapatkan gizi yang baik, mereka dapat belajar dengan lebih optimal. Pada akhirnya, hal itu akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah di masa mendatang," jelasnya.

Benyamin juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari pemerintah pusat, penyelenggara program, tenaga pendidik, hingga para orang tua siswa. Menurut Benyamin, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program karena upaya meningkatkan kualitas gizi anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara berkesinambungan.

"Pembangunan SDM merupakan tanggung jawab bersama. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, kita ingin memastikan anak-anak di Kota Tangerang Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan meraih masa depan yang lebih cerah," ungkapnya.

Pemkot Tangsel berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui Program MBG, diharapkan semakin banyak peserta didik yang memperoleh manfaat sehingga tujuan menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas dapat terwujud.

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Karenanya, pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh akses pendidikan yang baik, tetapi juga oleh terpenuhinya kebutuhan gizi anak sejak usia dini hingga usia sekolah. Melalui Program MBG, pemerintah berupaya memastikan peserta didik mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung proses belajar dan tumbuh kembang mereka.

"Kebutuhan gizi anak menjadi prioritas pembangunan SDM. Anak-anak yang sehat akan lebih siap belajar, lebih produktif, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang menjadi generasi unggul di masa depan," ujar Benyamin pada Rabu (10/6/2026).

Benyamin mengatakan, Pemkot Tangsel terus mendukung pelaksanaan Program MBG melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), sekolah, serta berbagai pihak terkait agar program tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.

Menurut Benyamin, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

"Program ini bukan sekadar memberikan makanan kepada anak-anak sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan mereka memperoleh asupan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan, konsentrasi belajar, dan perkembangan fisik maupun mental," katanya.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program, termasuk kualitas makanan yang disajikan, distribusi kepada peserta didik, serta aspek keamanan pangan. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh para siswa.

Lihat video: Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perdana, Warga Tangsel Harap Masyarakat Lebih Sehat



Benyamin menjelaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui penguatan program pemenuhan gizi bagi anak-anak.

"Ketika anak-anak mendapatkan gizi yang baik, mereka dapat belajar dengan lebih optimal. Pada akhirnya, hal itu akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah di masa mendatang," jelasnya.

Benyamin juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari pemerintah pusat, penyelenggara program, tenaga pendidik, hingga para orang tua siswa. Menurut Benyamin, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan program karena upaya meningkatkan kualitas gizi anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara berkesinambungan.

"Pembangunan SDM merupakan tanggung jawab bersama. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, kita ingin memastikan anak-anak di Kota Tangerang Selatan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan meraih masa depan yang lebih cerah," ungkapnya.

Pemkot Tangsel berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Melalui Program MBG, diharapkan semakin banyak peserta didik yang memperoleh manfaat sehingga tujuan menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas dapat terwujud.

Universitas Darunnajah menggelar The 4th International Conference on Pesantren (4th ICOP) 2026 bertema “The Impact Mission: Unleashing the Power of Endowment & Waqf Funds for Islamic Education, Business, and Science & Technology” di GOR Darunnajah, pada Sabtu (6/6/2026).

Forum ini turut dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wah, beserta jajaran kementerian, serta ribuan santri Darunnajah dan ratusan kyai dari seluruh Indonesia.

Konferensi ini mengangkat peran dana abadi dan wakaf sebagai instrumen keuangan Islam untuk kemandirian finansial pendidikan, pengembangan kewirausahaan, serta percepatan inovasi sains dan teknologi.

Presiden Universitas Darunnajah, K. Hadiyanto Arief, menegaskan bahwa institusi pendidikan Islam harus kembali mengambil peran terdepan dalam mengelola wakaf secara modern dan berdampak.

“Sudah saatnya umat Islam, dan pesantren khususnya, kembali memimpin dalam mengelola wakaf secara profesional, produktif, dan berdampak. Itulah impact mission yang menjadi panggilan konferensi ini,” ujar K. Hadiyanto Arief.

Ia mengingatkan, model dana abadi yang menopang universitas besar dunia berakar erat pada tradisi wakaf Islam, sebagaimana Al-Azhar di Kairo, Mesir yang berdiri kokoh lebih dari seribu tahun di atas sistem wakaf. Sebagai bukti nyata di dalam negeri, dari lahan awal seluas 700 m², Darunnajah kini telah berkembang mengelola lebih dari 1.200 hektar lahan wakaf produktif dengan 23 kampus cabang, di mana 14 di antaranya lahir langsung dari wakaf masyarakat.

Sejalan dengan visi kemandirian tersebut, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam keynote speech-nya memberikan dukungan kuat melalui kebijakan tata kelola aset wakaf yang tidak hanya aman secara legal, tetapi juga produktif secara ekonomi. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna mengamankan aset umat dan mencegah potensi sengketa di masa depan yang kerap menjadi ibarat "api dalam sekam".

Selain menawarkan mekanisme Isbat Wakaf sebagai solusi bagi tanah wakaf yang terkendala dokumen administrasi masa lalu, Menteri Nusron juga memaparkan rencana terobosan regulasi terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah wakaf.

"Kami ingin membuat terobosan regulasi demi kepentingan pemberdayaan umat. Pihak ketiga atau investor nantinya dapat membangun infrastruktur komersial dan menyewa di atas tanah wakaf kepada Nadzir. Sehingga, tanah yang tadinya pasif bisa menghasilkan nilai keekonomian tinggi," papar Menteri Nusron.

Ia menambahkan bahwa regulasi ini diharapkan mampu memacu potensi wakaf produktif di Indonesia agar menjadi mesin kemandirian umat yang pengelolaannya mampu melampaui capaian negara-negara Islam lainnya.

ICOP ke-4 menghadirkan pembicara pakar dari sejumlah negara, antara lain Dr. Nuruddin Anis (Sharjah University, Uni Emirat Arab), Prof. Dr. S. Salahudin Suyurno (UiTM, Malaysia), dan Prof. Dr. Aliyu Dahiru Muhammad (Nigeria). Konferensi juga dihadiri pimpinan pesantren dan perguruan tinggi keislaman dari berbagai daerah, di antaranya Pondok Pesantren Lirboyo, Al Falah Ploso, Buntet, UNIDA Gontor, dan Al-Amien Prenduan.

Melalui sesi call for paper, ICOP ke-4 membuka delapan subtema yang komprehensif, mulai dari tata kelola wakaf, transformasi digital keuangan wakaf, pengukuran dampak sosial-ekonomi, investasi ESG, hingga harmonisasi regulasi wakaf lintas negara.

Universitas Darunnajah adalah perguruan tinggi di bawah naungan Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, yang berkomitmen mengembangkan ekosistem pendidikan Islam yang mandiri, inovatif, dan berdampak. ICOP ke-4 diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) bersama program studi dan fakultas di lingkungan universitas.

LOMBOK - Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan dan dukacita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu,” ujar Sari Yuliati, Rabu (10/6/2026).

Sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari Yuliati meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas dan transparan. Seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keadilan harus ditegakkan dan keluarga korban berhak mendapatkannya,” tegasnya.

Menurut Sari Yuliati, kasus tersebut harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak agar tidak terulang kembali. Evaluasi terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pesantren perlu dilakukan secara menyeluruh guna memastikan keamanan bagi para santri.

Namun demikian, Sari Yuliati mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisasi peristiwa tersebut kepada seluruh pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih sangat banyak pesantren yang menjalankan fungsinya dengan baik serta memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para santri.

“Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren di Lombok maupun di seluruh Indonesia yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sari Yuliati mengajak seluruh elemen masyarakat, pengelola lembaga pesantren, tokoh agama, serta pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan segala bentuk kekerasan di lingkungan pesantren.

“Keselamatan dan perlindungan santri harus menjadi prioritas bersama. Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan pesantren. Anak-anak harus dapat belajar dan menuntut ilmu dengan rasa aman serta nyaman,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Prof Eddy, mempersilakan masyarakat sipil untuk melayangkan gugatan UU Polri yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini dilontarkan Prof Eddy merespons kekhawatiran masyarakat sipil tentang konflik kepentingan lantaran tak ada batasan anggota Polri aktif duduk di jabatan sipil.

"Ya, saya kira begitu suatu undang-undang disahkan, kemudian ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, yaitu bisa di kemudian bisa dilakukan uji materiil di MK, baik uji formil maupun uji materiil," ujar Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Eddy juga mempersilakan masyarakat sipil untuk melayangkan kritik. Pemerintah disebut akan menerima dengan terbuka kritik tersebut. "Tetapi ada salurannya yang secara elegan," ucapnya.

Eddy menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR RI telah menjaring aspirasi publik selama pembahasan RUU Polri. "Itu yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya kita sudah melakukan rapat dengar pendapat ini banyak, sudah dilakukan dengan Komisi III," katanya.

Apalagi, kata Eddy, RUU Polri ini hanya mengubah 7 poin. "Dan RDPU sudah mengundang ahli dan juga sudah mengundang masyarakat untuk didengarkan pendapatnya terkait RUU Polri," pungkasnya.

Sebelumnya, Eddy mengatakan tuntutan perkembangan zaman menjadikan anggota polisi aktif bisa duduk di jabatan sipil tanpa harus mundur. Hal itu diatur dalam Pasal 28A RUU Polri yang baru disahkan menjadi UU.

Norma itu memberikan wewenang polisi untuk bisa duduk di luar institusi Polri, baik adanya permintaan dari kementerian hingga penugasan dari Presiden.

"Ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut," ujar Eddy.

Atas dasar itu, kata Eddy, pihaknya memberi wewenang Polri agar bisa duduk di jabatan sipil aktif. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR menyusun UU untuk ke depan.

"Nah, perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang satu dua hari," katanya.

Namun, Eddy menekankan bahwa rincian penempatan anggota polisi aktif di jabatan sipil akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). "Hal-hal yang lebih rinci itu memang menjadi materi muatan dari Peraturan Pemerintah, tidak kita atur rinci di dalam undang-undang," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Holiday and Back to School 2026 ditargetkan meraup transaksi Rp30 triliun.

Ia mengatakan program itu merupakan kerja sama pemerintah bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong konsumsi domestik, memperkuat sektor perdagangan, serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang terkait yang memanfaatkan momen libur sekolah.

"Kami optimistis program ini dapat mengakselerasi aktivitas ekonomi nasional dan menghasilkan transaksi mencapai Rp30 triliun," ujar Roro dalam peluncuran BINA Holiday and Back to School 2026 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Roro menyampaikan bahwa kinerja perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen dengan kontribusi mencapai 54,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kemudian, sektor perdagangan juga tumbuh sebesar 6,26 persen secara tahunan. Selain itu, Indeks Penjualan Riil tumbuh 4,74 persen dan ada peningkatan transaksi perdagangan berbasis digital.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat tetap terjaga dan menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan selama sepuluh tahun terakhir pihaknya berkontribusi dalam memperkuat ekonomi nasional melalui sektor ritel.

"Program ini merupakan wujud nyata semangat kolaborasi tersebut untuk mendorong masyarakat berbelanja dan berwisata di Indonesia dengan target perputaran ekonomi mencapai Rp30 triliun," kata Budihardjo.

BINA Holiday and Back to School 2026 merupakan gerakan kolaborasi dari sektor ritel, pusat perbelanjaan, pariwisata, transportasi, perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, dan UMKM. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan aktivitas belanja dan wisata dalam negeri selama musim liburan sekolah.

Pada gelaran BINA sebelumnya, yaitu BINA Lebaran 2026, program ini berhasil meraih capaian transaksi sebesar Rp54,9 triliun, melampaui target yang ditetapkan yang sebesar Rp53,38 triliun.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung

Manokwari (ANTARA) - Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Papua Barat mengembangkan penangkaran benih jagung di Kabupaten Manokwari yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar enam ton benih untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 200 hektare lahan.

Kepala BRMP Papua Barat Abdul Syukur Syarif saat meninjau lokasi penangkaran di Kampung Macuan, Manokwari, Sabtu, mengatakan pengembangan benih jagung secara mandiri menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Lahan percontohan seluas sekitar satu hektare ini diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung yang dapat digunakan untuk pengembangan sekitar 200 hektare lahan," katanya.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana dan jajaran BRMP Papua Barat untuk melihat secara langsung perkembangan penangkaran benih dan lokasi pembangunan gudang pengering (dryer) jagung sebagai fasilitas pendukung pascapanen.

Menurut Abdul Syukur, keberadaan gudang pengering akan membantu menjaga kualitas benih jagung sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem pembenihan yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Mesin dryer sangat membantu menjaga kualitas benih," ujarnya.

Tim lapangan BRMP Papua Barat juga telah mengevaluasi kondisi tanaman yang terdampak serangan hama ulat grayak jagung (spodoptera frugiperda), meskipun perkembangan tanaman di lahan percontohan tersebut dinilai masih cukup baik serta menunjukkan pertumbuhan positif.

Dalam kesempatan itu, Kepala BRMP Papua Barat memperkenalkan metode tanam sisip (single replanting), yakni penanaman kembali sebelum masa panen berakhir guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan mempercepat siklus produksi.

"Nanti penanaman menggunakan metode tanam sisip," jelasnya.

Wakil Kepala Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana menekankan setiap perencanaan harus berbasis data yang mencakup luas lahan potensial, jumlah kelompok tani, serta kebutuhan benih untuk setiap distrik, sehingga program pengembangan komoditas jagung dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Kepolisian senantiasa mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian serta kemandirian benih di daerah, namun perlu adanya kolaborasi lintas lembaga teknis, dan kelompok tani setempat.

"Kami berharap segala upaya yang dilakukan, mampu menjadikan Manokwari sebagai salah satu pusat pengembangan benih dan produksi jagung di Papua Barat," ucap Sulastiana.

Dalam kunjungan itu, BRMP Papua Barat juga memberikan penjelasan kepada petani mengenai teknik pemupukan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, termasuk penggunaan campuran pupuk urea dan phonska sesuai kebutuhan tanaman.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan pimpinan Komisi XI DPR sebagai mitra kerja pemerintah di bidang ekonomi.

Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Bukan Tumbal Agar Ekonomi RI Tumbuh Cepat



"DPR dan teman-teman dari otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," kata Dasco dalam konferensi persnya usai pertemuan tertutup.

Dasco menyebut langkah ini juga menjadi penting dalam rangka menguatkan koordinasi fiskal dan moneter dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market



"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," ujarnya.

"Dan Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya melanjutkan.

Nilai rupiah terus melemah, ancaman ekonomi kian terpuruksudah di depan mata. Namun, sebagai orang yang beriman, umat Muslim harus selalu berdoa dan memohon Allah SWT mudahkan dan memberi pertolongan soal rezeki ini.

Dan mumpung hari Jumat, ada doa atau berdoa di waktu yang sangat mustajab, termasuk permohonan untuk mendapat rezeki ini. Karena itu tidak akan rugi bila kita mengamalkan doa tentang kecukupan rezeki halal dan kekayaan ini. Doa ini pun direkomendasikan dai kondang Ustaz Adi Hidayat.

Doa rezekinya adalah: “Allahummakfini Bihalalika An Haramika”. Kemustajaban doa ini dipercaya mampu mengubah nasib seorang. Adapun doa “Allahummakfini Bihalalika An Haramika” bisa dibaca setelah salat Jumat atau bada Jumat bagi laki-laki. Bagi perempuan, maka dianjurkan untuk membacanya selepas Ashar.

"Bagi antum yang laki-laki bacakan doa itu setelah salat Jum'at, ibu-ibu boleh bacakan ba'da (setelah) ashar menjelang ke maghrib. Bacakan itu minta kepada Allah," saran Ustad Adi Hidayat dalam salah satu tayangan kajiannya di laman TikTok @dinzhijrah.

Berikut doa lengkapnya :



Allahummakfini bi halalika 'an haramika wa aghniniy bi fadhlika 'amman siwaka.

Artinya: “Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga aku tidak memerlukan yang haram, dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu, sehingga aku tidak memerlukan bantuan orang lain, selain diri-Mu.”

Doa ini sangat mengandung harapan yang sangat tinggi dan berisi kalimat pengharap yang indah. Poin pentignya adalah meminta rezeki yang halal sehingga dijauhkan dengan rezeki halal. Kemudian meminta kekayaan agar tidak menyusahkan orang lain.

JAKARTA - Sebanyak dua wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi. Satu di antaranya telah divonis hukuman 4,5 tahun penjara.

Diketahui, Kabinet Merah Putih dibentuk oleh Prabowo Subianto pada Oktober 2024 setelah dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Selain para menteri, kabinet tersebut juga diisi oleh para wamen.

Pengumuman nama wamen tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam, seusai melakukan jamuan santap malam dalam rangka pelantikan Presiden ke-8.



Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. Foto/Tangkapan layar YouTube BPMI Setpres

Berikut ini susunan lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada awal dibentuk alias sebelum dilakukan reshuffle.

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

2. Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro

5. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto

6. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk

7. Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta

8. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir

9. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Hugro Seno

10. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan

11. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i

12. Wakil Menteri Hukum Edward Oemar Syarif Hiariej

13. Wakil Menteri HAM Mugiyanto

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim

15. Wakil Menteri Keuangan Thomas AM Djiwandono

16. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

17. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu

18. Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ulhaq

19. Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan

21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie

22. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha

23. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono

24. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono

25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer

26. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Cristina Ariyani 27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala

28. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti

30. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot

31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti

32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah

33. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi

35. Wakil Menteri Perhubungan Suntana

36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo

37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria

38. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

39. Wakil Menteri Kehutanan Sulaeman Umar

40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf

41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto

44. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Maruf

46. Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan dan Keluarga Berencana Nasional Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono

49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu

50. Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono

51. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza

52. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar

54. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan

55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat.

Selain itu, diumumkan pula Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang saat itu dipercayakan kepada Muhammad Qodari.

Wamen Terjerat Kasus Korupsi

Dalam perjalanan Kabinet Merah Putih, ada dua wakil menteri (wamen) yang terjerat kasus korupsi.

1. Immanuel Ebenezer Gerungan

Immanuel Ebenezer Gerungan. Foto/Dok SindoNews

Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel awalnya merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pria yang berlatar belakang aktivis ini lahir pada 22 Juli 1975.

Noel tak sampai setahun menjadi wamen, Pada 21 Agustus 2025, Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Kemnaker. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK antara lain menyita uang, puluhan mobil, dan sepeda motor.

Sehari setelah ditangkap KPK, Noel langsung diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Posisinya kemudian digantikan oleh Afriansyah Noor.

Terkini, Noel divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus tersebut. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Noel juga dikenakan pidana tambahan sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. "Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar," kata Nur Sari.

2. Silmy Karim

Silmy Karim. Foto/Dok SindoNews

Menjadi Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sejak 21 Oktober 2024, Silmy Karim akhirnya terjerat kasus korupsi. Pria yang lahir pada 19 November 1974 itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA.

Pengungkapan kasus itu bermula saat dilakukannya operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) pada 3 Juni 2026. Sebanyak 17 orang terjaring dalam OTT tersebut.

Silmy yang juga pernah menjabat Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, sempat diburu KPK, sebelum menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Rumahnya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pun digeledah KPK.

Setelah menyerahkan diri dan diperiksa KPK, Silmy ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Silmy kemudian dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).