JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Usulan tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di kepolisian yang dapat diisi kalangan sipil," ujar Pigai, Jumat (5/6/2026).

Namun, jabatan yang dimaksud bukan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional kepolisian. Menurut dia, posisi tersebut mencakup bidang dukungan manajerial dan administrasi strategis seperti perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan internal, transformasi digital, pengelolaan keuangan, personalia, hingga tata kelola organisasi yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I.

"Tentunya jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian," kata Pigai.

Dia menilai keterlibatan profesional sipil dalam jabatan-jabatan tersebut merupakan praktik yang berkembang di berbagai negara demokratis modern. Selain itu, usulan tersebut juga sejalan dengan semangat reformasi yang menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional, modern, dan demokratis.

Kebijakan itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan karena selama ini anggota Polri juga dapat menduduki jabatan strategis di institusi sipil.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," ucapnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebut hanya ada 20 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Seluruh DIM tersebut akan dibahas bersama Komisi III DPR RI.

Hal ini menyusul telah diserahkannya DIM RUU Polri dari pemerintah. Tercatat, ada 112 DIM yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Mulanya, Eddy menjelaskan dari 112 DIM yang diserahkan, 32 DIM di antaranya bersifat tetap, 36 bersifat redaksional, substansi sebanyak 12 dan substansi baru sebanyak 8.

"Artinya yang akan dibahas itu hanya 20 DIM. Mengapa hanya 20 DIM? Yang isinya adalah 12 substansi dan 8 substansi baru," kata Eddy ditemui usai rapat bersama Komisi III DPR.

Dia memaparkan, jika DIM yang bersifat tetap, artinya pemerintah menyetujui apa yang telah diusulkan oleh DPR. Sehingga, tidak perlu lagi dilakukan pembahasan.

Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!



Demikian juga, kata dia, yang bersifat redaksional juga tidak perlu dilakukan pembahasan. Sebab, ini hanya persoalan salah ketik atau typo dan persoalan lainnya menyangkut redaksional.

Setelah menyerahkan, Eddy Hiariej menyampaikan bahwa pembahasan RUU Polri ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.

"Ini pembahasan akan dilanjutkan hari Senin (8 Juni 2026) jam 10. Yang substansi nanti, nanti hari Senin baru kita bahas," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak ada kaitannya dengan upaya memperpanjang masa pensiun Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Saat ini, Kapolri berusia 57 tahun dan akan memasuki masa pensiun pada 2027.

Pernyataan tersebut disampaikan pengamat hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menanggapi tudingan sejumlah pihak, termasuk KontraS, yang menyebut revisi UU Polri sarat kepentingan politik dan ditujukan untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri.

"Saya melihat terlalu jauh dan tudingan tersebut tidak berdasar. revisi UU Polri bukan dibuat untuk kepentingan satu orang. Apalagi untuk memperpanjang masa pensiun Kapolri sekarang. Revisi ini merupakan kebutuhan organisasi kepolisian dalam rangka menyesuaikan tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks," katanya, Minggu (31/5/2026).

Menurut Edi, revisi UU Polri ini juga sesuai rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini menyebut, pembahasan revisi UU Polri dinilai mendesak dengan pertimbangan kebutuhan organisasi Polri secara menyeluruh.

Termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme, penguatan pengawasan, serta penyesuaian sistem karier anggota Polri. "Semua itu merupakan masukan masyarakat agar kinerja Polri bisa semakin baik," ucapnya.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Anggota Kompolnas periode 2012-2016 menegaskan apabila terdapat perubahan terkait usia pensiun anggota Polri, maka kebijakan tersebut berlaku secara umum bagi seluruh anggota Polri dan bukan ditujukan secara khusus untuk Kapolri yang sedang menjabat.

"Kita minta RUU Polri yang saat ini dibahas DPR jangan dipolitisasi. Kalau ada perubahan usia pensiun, itu berlaku untuk seluruh anggota Polri sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi jangan dipolitisasi," ujarnya.

Edi Hasibuan menambahkan saat ini sejumlsh institusi penegak hukum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah lebih dulu ditambah jadi 60 tahun. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya itu meminta agar publik melihat revisi UU Polri secara objektif dan tidak terjebak pada asumsi-asumsi yang dapat menyesatkan.

Menurut Edi, revisi undang-undang harus dilihat dari substansi dan manfaatnya bagi institusi serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Saya yakin DPR dan pemerintah akan membahasnya secara transparan dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian kembali memunculkan polemik, terutama terkait usulan perpanjangan usia pensiun anggota Polri hingga 62 tahun.

Pemerintah dan DPR menilai langkah tersebut diperlukan demi menghadirkan rasa keadilan antarinstansi penegak hukum. Namun di sisi lain, pengamat hingga lembaga pengawas kepolisian menilai wacana itu belum menyentuh akar persoalan reformasi Polri.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Revisi beleid tersebut mencakup sejumlah isu, mulai dari penguatan internal Polri, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), reformasi kultural institusi kepolisian, hingga perubahan batas usia pensiun anggota Polri.

RUU tersebut telah menjadi usul inisiatif DPR. Terbaru, Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat untuk mengesahkan panitia kerja (Panja) RUU Polri pada Senin (25/5/2026). Rapat itu dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

Dalam pembahasan revisi tersebut, salah satu poin yang paling menyita perhatian publik adalah usulan memperpanjang usia pensiun anggota Polri. Saat ini, anggota kepolisian pensiun pada usia 58 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun bagi personel dengan keahlian khusus. Namun, dalam revisi terbaru muncul usulan agar usia pensiun diperpanjang menjadi 62 tahun.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan usulan tersebut diajukan untuk menghadirkan rasa keadilan di antara lembaga negara, terutama setelah perubahan aturan batas usia pensiun di institusi lain seperti TNI dan Kejaksaan.

Menurutnya, batas usia pensiun aparatur sipil negara saat ini juga bervariasi, mulai dari 58 tahun hingga 65 tahun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Selain faktor kesetaraan antarinstansi, Supratman menyebut meningkatnya angka harapan hidup masyarakat turut menjadi pertimbangan pemerintah. Dia menilai usia produktif masyarakat kini semakin panjang sehingga aparat penegak hukum juga dinilai masih dapat bekerja secara optimal di usia yang lebih matang.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, penambahan usia pensiun di Polri layak dipertimbangkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan institusi penegak hukum lain.

Dasco menyinggung perubahan aturan di tubuh TNI yang memungkinkan perwira tinggi bintang empat pensiun pada usia 63 tahun dan dapat diperpanjang dua tahun sesuai kebutuhan. Sementara itu, usia pensiun di institusi Kejaksaan kini mencapai 60 tahun.

"Kemudian juga di TNI pensiunnya juga ditambah. Tentunya di Polri juga pihak Kepolisian itu juga dan juga teman-teman memandang bahwa layak diusulkan juga penambahan usia pensiun agar tidak ada perbedaan begitu dalam usia pensiun," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Tak Menjawab Akar Masalah

Meski demikian, usulan tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai perpanjangan usia pensiun tidak menjawab kebutuhan utama reformasi Polri.

Menurut Bambang, publik sesungguhnya berharap reformasi kepolisian diarahkan pada peningkatan profesionalisme, independensi, transparansi, dan akuntabilitas institusi.

"Semua itu hanya akan tercapai bila ada perubahan struktur, termasuk penguatan struktur pengawasan eksternal. Bukan sekadar penambahan kewenangan, pengembangan organisasi, bahkan sekadar perpanjangan usia pensiun," katanya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Dia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menambah persoalan internal Polri yang selama ini sudah muncul, seperti inflasi personel di level atas, penumpukan perwira menengah senior dan perwira tinggi tanpa jabatan, stagnasi kaderisasi, hingga penuaan organisasi.

Bambang juga menyoroti tantangan Polri di masa depan yang dinilai membutuhkan paradigma baru. Menurutnya, kebutuhan institusi ke depan lebih berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia di bidang keamanan siber, AI-based policing, kejahatan transnasional, serta penguasaan teknologi digital dan platform.

"Artinya penambahan usia pensiun tersebut berisiko membuat paradigma organisasi mengalami stagnasi karena mempertahankan paradigma-paradigma lama pemolisian, sementara 'para orang tua' ini yang memiliki power tentu secara alamiah akan resisten pada perubahan, cenderung mempertahankan status quo," jelasnya.

Dia juga mengingatkan adanya dampak politik dari konsolidasi kekuasaan yang terlalu lama di tubuh institusi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat patronase elite, oligarki internal, hingga penumpukan kewenangan yang akhirnya memicu konflik kepentingan dan loyalitas personal.

"Dampaknya, hal itu akan memunculkan demoralisasi di level menengah, menguatnya kultur asal bapak senang, gerbong-gerbongan atau faksi-faksi, pragmatisme karier dan kompetisi yang tidak sehat," tuturnya.

Masuknya usulan perpanjangan usia pensiun dalam RUU Polri juga memunculkan spekulasi bahwa aturan tersebut dapat membuka ruang bagi perpanjangan masa jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bukan Pembahasan Mendesak

Kritik serupa juga datang dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Sugeng Teguh Santoso menilai pembahasan soal usia pensiun bukan isu yang mendesak dalam revisi UU Polri.

"Sesungguhnya revisi terkait dengan penambahan usia anggota Polri menjadi 60 tahun dan untuk pejabat utama Polri menjadi 62 tahun termasuk Kapolri adalah sesuatu yang tidak mendesak," katanya saat dihubungi.

Sugeng menilai usulan tersebut menjadi dilematis setelah perubahan aturan di institusi TNI dan Kejaksaan turut memperpanjang usia pensiun. Namun demikian, IPW tetap menolak apabila batas usia pensiun Polri diperpanjang hingga 62 tahun, terlebih jika dikaitkan dengan peluang memperpanjang masa jabatan Kapolri.

Menurutnya, hal yang lebih penting justru kepastian aturan mengenai masa jabatan Kapolri yang hingga kini belum diatur secara jelas dalam UU Polri.

"Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah masa jabatan Kapolri yang harus diatur sedemikian rupa. Masa jabatan Kapolri tidak boleh tidak pasti ya, seperti saat ini dalam Undang-Undang Polri tidak disebutkan masa jabatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Sugeng menilai perpanjangan usia pensiun berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengganggu mekanisme tour of duty di internal Polri. Akibatnya, promosi jabatan perwira tinggi bisa tersendat dan memicu demoralisasi di kalangan jenderal polisi yang menunggu giliran menduduki posisi strategis.

"Yang paling krusial terkait dengan masa jabatan Kapolri ini adalah isu regenerasi dan promosi jabatan. Anggota jenderal polisi bintang tiga yang menunggu untuk bisa menjabat karena memang memiliki kapasitas, tentu akan terjadi demoralisasi," katanya.

Selain isu usia pensiun, IPW juga menyoroti sejumlah poin lain dalam revisi RUU Polri, terutama terkait kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan. IPW menilai kewenangan tersebut tetap harus berada dalam mekanisme pengawasan dan memerlukan izin pengadilan guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

IPW juga mendorong penguatan fungsi pengawasan penyidikan Polri serta memperkuat posisi Kompolnas sebagai lembaga pengawas kepolisian yang independen.

JAKARTA - Penambahan usia pensiun anggota Polri penting dilakukan dalam revisi RUU Polri untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan terkait rencana Komisi III DPR yang akan membentuk panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Polri.

Menurut Edi, tugas kepolisian saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan personel yang matang, berpengalaman, dan memiliki kompetensi tinggi dalam penegakan hukum maupun pelayanan masyarakat.

“Usia pensiun Polri perlu ditambah dari 58 tahun menjadi 60 tahun karena tantangan tugas kepolisian sekarang semakin berat dan membutuhkan pengalaman panjang. Faktanya, saat ini banyak anggota Polri yang pada usia sekarang masih sangat produktif dan kinerjanya masih sangat dibutuhkan institusi,” katanya di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menambahkan, peningkatan usia pensiun juga berkaitan dengan kesetaraan antarlembaga penegak hukum dan aparatur negara lainnya. Edi memberikan gambaran bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), jaksa, TNI sudah ditetapkan usia pensiun yakni 60 tahun.

Atas kondidi tersebut, Edi Hasibuan menilai negara perlu memanfaatkan sumber daya manusia yang masih produktif tersebut. “Penambahan usia pensiun bukan hanya soal memperpanjang masa kerja, tetapi juga menjaga stabilitas organisasi dan transfer pengalaman kepada generasi muda di tubuh Polri,” ujarnya.

Dosen pengajar politik hukum kepolisian ini meyakini, penambahan usia pensiun bagi anggota Polri ke depan akan diiringi sistem regenerasi yang baik, promosi jabatan yang objektif, serta evaluasi kesehatan dan kinerja anggota agar institusi semakin profesional dan modern.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, wacana penambahan batas usia pensiun anggota polisi layak diusulkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri agar tidak ada perbedaan antarinstansi penegak hukum.

Menurutnya, di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, usia pensiun jaksa fungsional mencapai 61 hingga 62 tahun, sementara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI juga telah ada penambahan usia pensiun.

"Kemudian juga di TNI pensiunnya juga ditambah. Tentunya di Polri juga pihak kepolisian itu juga... dan juga teman-teman memandang bahwa layak diusulkan juga penambahan usia pensiun agar tidak ada perbedaan begitu dalam usia pensiun," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Di sisi lain, dia juga membantah adanya kekhawatiran bahwa revisi RUU Polri sengaja disiapkan untuk kepentingan kapolri saat ini. Dia menilai revisi RUU Polri sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Namun, baru berjalan sekarang karena berbagai kendala.

Dia juga menegaskan tidak ada tujuan khusus di balik pembahasan revisi tersebut.

"Sebenarnya kan revisinya tuh kan harusnya sudah dari kemarin-kemarin. Cuma karena satu dan lain hal itu baru dijalankan sekarang dan kalau ada hal-hal tertentu saya pikir tidak," jelasnya.

Senada, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai wacana perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri yang diusulkan dicantumkan dalam RUU Polri bertujuan memberikan rasa keadilan.

Dia mengatakan, saat ini batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) bervariasi mulai dari 58 tahun, 60 tahun, sampai 65 tahun. Dia juga menyinggung adanya perubahan dalam Undang-Undang TNI dan Kejaksaan terkait batas usia pensiun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, pegawai negeri sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Supratman menjelaskan alasan lainnya adalah menyesuaikan angka harapan hidup. Menurutnya, semakin besar angka harapan hidup, usia produktif juga semakin panjang.

Bahkan, dia menganggap hal itu dapat menghasilkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan aspek ini turut menjadi pertimbangan untuk dicantumkan dalam RUU Polri.

JAKARTA - Pemerintah mulai membahas naskah akademik dari revisi Undang-Undang tentang Polri yang diusulkan DPR. Dari pembahasan itu, pemerintah akan segera merumuskan daftar inventarisasi masalah (DIM) terhadap beleid tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyusul telah dimulainya pembahasan RUU Polri di Komisi III DPR pada Senin (25/5) kemarin. Dalam rapat itu, pemerintah belum menyerahkan DIM-nya.

"Kami meminta waktu karena naskahnya naskah akademik maupun drafnya sementara kami bahas di tim pemerintah, sehingga tadi belum sempat kami menyerahkan DIM-nya," kata Supratman dikutip Selasa (26/5/2026).

Dia berjanji, perumusan DIM tidak akan memakan waktu lama yang dilakukan Kementerian Hukum (Kemenkum), Kemensesneg, Kemenkeu dan Kemenpan-RB. Sehingga, pembahasan RUU tersebut bisa terus dilanjutkan.

"Dalam waktu dekat, mungkin setelah selesai liburan Iduladha, kami akan berkumpul empat kementerian tersebut untuk membahas terkait dengan DIM," ujarnya.

Supratman mengira sebagian besar tidak terlalu banyak perubahan dari pemerintah atas draf Revisi UU Polri yang dibuat Komisi III DPR. Sebab, substansi perubahan yang disampaikan Parlemen, turut menjadi perhatian Presiden.

"Nah, kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat DIM pemerintah akan segera kita serahkan dan akan kita bahas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR bersama pemerintah melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senin (25/5/2026).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan telah menerima masukan dari sejumlah pihak untuk menggali pokok permasalahan sehingga menghasilkan sejumlah poin perbaikan RUU Polri.

"Adapun secara singkat beberapa poin rekomendasi panja antara lain: Satu, penegasan kedudukan Polri di bawah presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana amanat Tap MPR Nomor 6 dan Nomor 7 tahun 2000," katanya.

Dia melanjutkan usulan kedua adalah optimalisasi fungsi kompolnas. Lalu, pentingnya pengaturan mengenai penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, perlunya penguatan sistem internal Polri, termasuk tata kelola sumber daya serta anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, reformasi kultural di tubuh Polri perlu diperkuat dengan menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

"Enam, pentingnya reformasi kultural polri yang dititik beratkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Tujuh, modernisasi polri dan pemanfaatan teknologi untuk tugas dan fungsi kepolisian," jelasnya.

Menurutnya, rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri sejalan dengan pembahasan Panja Reformasi Polri dan Kejaksaan di Komisi III DPR RI.

Usulan Pemerintah

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas selaku perwakilan dari pemerintah mengungkapkan sejumlah usulan terhadap RUU Polri. Dia menegaskan pentingnya penguatan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri.

Pemerintah juga mengusulkan penataan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri.

"Ketiga, penyesuaian ketentuan mengenai batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi kepada kepentingan organisasi dan negara," ucap Supratman.

Selanjutnya pemerintah mengusulkan penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis.

Supratman menyampaikan, pemerintah juga menginginkan penguatan Kompolnas meliputi penambahan tugas dan kewenangan serta penataan keanggotaan melalui mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.

Kendati demikian, dia menyebut bahwa pemerintah menyambut baik RUU Polri dan bersedia membahas secara komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai aturan yang berlaku.

"Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR RI resmi membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Panja diketuai oleh Ketua Komisi III Habiburokhman.

Rapat dilakukan di ruangan Komisi III DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026). Awalnya rapat dibuka dengan menyampaikan sejumlah poin-poin usulan RUU Polri. DPR, kata Habiburokhman, mengusulkan agar Polri tetap berada di bawah naungan presiden.

Lalu, pentingnya penguatan Kompolnas dan perlunya pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Penguatan sistem internal Polri, termasuk tata kelola sumber daya dan anggaran. Kemudian pentingnya reformasi kultural Polri, serta modernisasi tugas dan fungsi kepolisian.

Begitu pun dari pemerintah yang mengajukan sejumlah usulan yang di antaranya penguatan Kompolnas, pengaturan tugas anggota Polri di luar institusi, hingga penguatan kurikulum Polri berbasis Hak Asasi Manusia.

Habiburokhman melanjutkan bahwa rapat tersebut sekaligus mengesahkan Panja RUU Polri yang diketuai oleh dirinya.

“Langsung teman-teman hari ini di rapat ini kita sepakati kita bikin Panja (Panitia Kerja), teman-teman sepakati?” katanya yang kemudian dijawab setuju oleh anggota dan diketuk palu.

Dia melanjutkan untuk meminta persetujuan bahwa dirinya menjadi ketua dalam Panja RUU Polri. Para anggota pun menyetujui. Berikut daftar ketua dan anggota Panja RUU Polri.

Ketua

• Habiburokhman

Anggota

• Dede Indra Permana
• Rano Alfath
• Sahroni
• Saffarudin
• I Wayan Sudirta
• Gilang Dhielafararez
• Mercy Christy Barends
• Benny Utama
• Rikwanto
• Soedeson Tandra
• M. Rahul
• Bimantoro Wiyono
• Martin Daniel Tumbelaka
• Bob Hasan
• Abdullah
• Hasbiallah Ilyas
• Machfud Arifin
• Rudianto Lallo
• Nasir Jamil
• Adang Daradjatun
• Endang Agustina
• Sarifuddin Sudding
• Hinca Panjaitan
• Nazarudin Dek Gam

JAKARTA - Komisi III DPR RI bersama pemerintah mulai membahas Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) . Pemerintah juga ingin revisi ini memperkuat pengawasan internal Korps Bhayangkara.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat Raker bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Dia mengatakan, UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 4 mengamanatkan bahwa Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Amanat konstitusional ini menjadi landasan utama bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kelembagaan Polri agar mampu mengemban tugas pokoknya secara profesional, bersih, dan akuntabel di tengah dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks," ujar Supratman.

Dia menilai UU Polri yang telah berlaku lebih dari dua dekade perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan transnasional, serta ancaman keamanan kontemporer lainnya.

RUU ini hadir untuk memperkuat tata kelola kelembagaan Polri melalui penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Kemudian, dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian demi mewujudkan Polri yang modern, humanis, profesional, serta berintegritas.

"Penguatan pengawasan internal melalui fungsi pengawasan penyidikan, inspektorat, serta profesi dan pengamanan, termasuk pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kepolisian dan keamanan, menjadi instrumen penting untuk menghadirkan Polri yang modern dan adil," kata Supratman.

"Selain itu, penguatan Komisi Kepolisian Nasional melalui pemilihan keanggotaan yang terbuka, transparan, dan partisipatif akan mengoptimalkan fungsi pengawasan eksternal," tambahnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Kepolisian Dr Edi Saputra Hasibuan menyambut baik hasil Rapat Paripurna DPR yang menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) sebagai usul inisiatif DPR. Menurut Edi Hasibuan, langkah DPR tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi kelembagaan Polri agar mampu menjawab tantangan keamanan modern dan dinamika penegakan hukum yang profesional.

“Kita menyambut baik keputusan seluruh fraksi di DPR yang menyetujui revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR. Langkah parlemen ini sangat penting untuk memperkuat kelembagaan Polri secara profesional dan modern,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai, revisi UU Polri sebelumnya juga menjadi bagian dari rekomendasi Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang mendorong penguatan sistem pengawasan, profesionalisme, dan tata kelola kelembagaan kepolisian.

"Ada sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan revisi UU Polri. Salah satunya terkait pengaturan batas usia pensiun anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun," katanya.

Menurut Edi, persoalan usia pensiun penting agar Polri lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan regenerasi kepemimpinan di institusi kepolisian. “Kami melihat usia 58 tahun bagi anggota Polri terlalu cepat untuk pensiun. Penambahan usia pensiun dinilai perlu agar sejajar dengan institusi lainnya,” katanya.

Selain itu, Edi juga menilai perlu adanya regulasi mengenai penambahan masa jabatan Kapolri secara terbatas apabila dibutuhkan Presiden dalam mendukung program pemerintah dan menjaga stabilitas kepemimpinan institusi Polri. Namun, kebijakan tersebut tetap harus mendapat persetujuan DPR.

Pada bagian lain, Edi menekankan pentingnya penguatan kewenangan dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam revisi UU Polri. Menurut penulis sejumlah buku tentang kepolisian itu, Kompolnas perlu diperkuat mulai dari komposisi anggota yang independen, kewenangan investigasi, hingga rekomendasi yang bersifat mengikat.

“Kompolnas perlu diperkuat sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri,” ujarnya.

Edi juga menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih tegas terkait penempatan anggota Polri di kementerian maupun lembaga negara agar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Dia berharap pembahasan revisi UU Polri nantinya dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan pakar hukum sehingga menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat reformasi kepolisian di Indonesia.

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi RUU usul inisiatif DPR. Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU Polri menjadi usul inisiatif parlemen.

"Apakah RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sementara, pandangan fraksi-fraksi disampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada pimpinan DPR secara langsung. Revisi UU Polri menjadi agenda DPR untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

Sebelumnya, hasil kerja KPRP dituangkan dalam 10 buku yang memuat kebijakan dan alternatif reformasi Polri yang dapat dijalankan pemerintah dan internal institusi.

Komite mengusulkan perlu ada revisi Undang-Undang Polri yang juga ditindaklanjuti dengan aturan turunan serta reformasi internal, termasuk perubahan 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) hingga tahun 2029.

Adapun empat poin rekomendasi reformasi Polri yang disetujui Presiden Prabowo yakni:

Pertama, penguatan independensi Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan dirombak menjadi lembaga yang lebih independen tanpa unsur ex-officio. Kompolnas juga diberikan kewenangan baru untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat bagi Polri.

Kedua, status kelembagaan Polri tetap di bawah Presiden. Pemerintah menyepakati tidak ada pembentukan kementerian baru untuk membawahi Polri. Struktur kelembagaan saat ini dinilai masih sangat relevan untuk dipertahankan.

Ketiga, mekanisme pengangkatan Kapolri. Proses pengangkatan Kapolri dipastikan tidak berubah yakni tetap melalui penunjukan langsung oleh Presiden dengan kewajiban mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Keempat, pembatasan jabatan di luar institusi. Penempatan anggota Polri pada jabatan di luar struktur institusi kepolisian akan diperketat. Aturan ini akan dituangkan dalam regulasi baru untuk memastikan profesionalisme personel.

Pemerintah juga menetapkan target pembenahan regulasi internal secara bertahap. Reformasi ini mencakup perubahan terhadap 8 Peraturan Polri dan 24 Peraturan Kapolri yang ditargetkan rampung hingga tahun 2029.